Putusan Nomor 179 K/TUN/2019penerbitannya adalah dengan melihat keterkaitannya dengan peristiwahukum yang mendasari dikeluarkannya objek sengketa; Bahwa Bupati mengeluarkan objek sengketa berdasarkan Pasal 47 ayat(2), Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2015 tentang PedomanPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan PembehentianKepala Desa, menyebutkan Dalam hal calon yang memperoleh suaraterbanyak lebih dari 1 (satu) orang, Calon terpilin ditetapkan berdasarkanwilayah perolehan suara yang lebih

Pelawan sangat keberatan dengan Penetapan Pengadilan Negeri Medantertanggal 28 Oktober 2010 Nomor 42/Eks/2003/358/Pdt.G/1996/PN.Mdn karenaPelawan bukanlah sebagai pihak terhadap sengketa yang mendasari PutusanPengadilan yang akan dilakukan Eksekusinya berdasarkan Penetapan Eksekusitersebut ; Setiap putusan Pengadilan yang dikeluarkan tidak pernah mengikutsertakanPelawan sebagai salah satu pihaknya, sehingga merupakan hal yang tidaksesuai dengan hukum dan keadilan jika asetaset Pelawan dijadikan obyekeksekusi

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum meskipunmengajukan banding, akan tetapi tidak ada mengajukan memori banding;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajarisecara seksama berkas perkara dan semua suratsurat yang berhubungan denganperkara ini, berikut turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 453/Pid.B/2014/PN.Mdn tanggal 18 Juni 2014, dan buktibukti surat lain yangbersangkutan, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim TingkatPertama yang mendasari

pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan UmumUndangundang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama hanyamengesahkan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun karena Para Pemohonmenyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentinganuntuk mencatatkan dan mengesahkan perkawinan para Pemohon sebagai buktisahnya pernikahan para Pemohon, serta guna untuk memenuhi kelengkapanadministrasi membuat akta kelahiran, alasan tersebut yang mendasari

disebut sebagaiTergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat;Telah memeriksa buktibukti di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannyabertanggal 08 Juni 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Cibinong dengan Nomor Register 1935/Pdt.G/2016/PA.Cbn telahmengajukan halhal sebagai berikut: Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1935/Pdt.G/2016/PA.CbnAdapun alasanalasan yang mendasari

Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (Obscuur Libel) Bahwa dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 23 Januari2017 Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telahmelakukan perbuatan melawan hukum tetapi gugatan yangdiajukan Penggugat ini tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan sertadasar faktanya (fetelijke grond) secara jelas;Bahwa dalil gugatan Penggugat yang tidak jelas dan kabur sepertiini tidak memenuhi syarat formil karena tidak jelas

dan tidaktertentu (een duideljke en bepaalde conclusive);Bahwa tidak adanya dasar hukum gugatan atau posita ataufundamentum petendi yakni dasar hukum dan kejadian atauperistiwa yang mendasari gugatan harus ditolak, hal ini agarsejalan seperti misalnya dalam putusan Mahkamah Agung No. 616K/Sip/1973, yang membenarkan putusan Pengadilan Tinggi yangmenyatakan Mengenai gugatan terhadap hasil sawah terperkara,walaupun tentang hal ini tidak ada bantahan dan Tergugat yangseharusnya dengan demikian gugatan

, dalil Penggugat sama sekali tidak menjelaskan dasarhukum (rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari dalilPutusan Nomor 441/Pdt/2017/PT MDN Halaman 10 dari 28 halaman11gugatan serta dasar faktanya (fetelijke grond), dalil gugatan seperti initidak memenuhi syarat formil karena tidak jelas dan tidak tertentu (eenduideljke en bepaalde conclusie);.Bahwa Para Tergugat acap kali diancam dan mengalami intimidasiPenggugat terkait permasalahan ini, salah satunya adalah dengandilaporkannya

uang ganti kerugian immaterial sebesar Rp 1.000.000.000,(Satu millyar rupiah) kepada Penggugat atas menanggung rasa maludan tercemar nama baiknya karena perkara ini adalah dalil yang lucu,aneh bin ajaib dan sangat tidak berdasar, untuk dibebankan kepadaPara Tergugat, karena hal tersebut sudah merupakan resikoberperkara;17.Bahwa terhadap dalildalil Penggugat lainnya yakni butir 10 s/d 13 tidakperlu Para Tergugat tanggapi lagi, karena permintaan dalam gugatanini pun sangat tidak berdasar dan tidak mendasari

Mendasari hal tersebut diatas danOditur Militer tidak sanggup lagi menghadirkan, maka sesuaiketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No.31 Tahun1997 dan atas persetujuan Terdakwa maka keteranganSaksi4 dan saksi5 yang sudah pernah diberikan di penyidikakan dibacakan.Saksi2:Nama lengkap : Suyani Alias Yani.Pekerjaan : Ibu Rumah TanggaTempat, tanggal lahir =: Pidie, 11 November 1990Jenis kelamin : PerempuanKewarganegaraan : IndonesiaAgama : IslamTempat tinggal : Jl.

Alias Yani, telah diperlihnatkan kepadaTerdakwa dan Saksi dan tidak ada yang menyangkalnya, barangbukti surat tersebut adalah surat keterangan kelahiran dari anakhasil pernikahan antara Terdakwa dan Saksi2 dan foto yangmenunjukan adanya hubungan antara Terdakwa dan Saksi2,telah diterangkan sebagai bukti adanya saksi5 adalah istri yangsah saat itu bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti petunjukdan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yangdidakwakan kepada diri Terdakwa.: Bahwa dengan mendasari

dihukum haruslah dibuktikankeseluruhan unsurunsur dari pasalpasal yang didakwakan.: Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusundalam bentuk dakwaan tunggal mengandung unsurunsursebagai berikut:Unsur kesatu.: Barang SiapaUnsur kedua : Mengadakan perkawinan padahal mengetahuibahwa perkawinan atau perkawinanperkawinannya yang telah ada menjadipenghalang yang sah untuk itu: Bahwa mengenai unsur kesatu Barang siapa tersebut MajelisHakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: Bahwa mendasari

Putusan Nomor 32K/PM.102/AD/II/2019MenimbangMenimbangMenimbangBahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dalampersidangan Terdakwa merasa menyesal dan tidak akanmengulangi perbuatan tersebut selain itu Terdakwa jugamerupakan prajurit satusatunya yang mempunyai keahlianmengendalikan dan mengoperasikan Drone disatuan Pendam/BB khususnya dan Kodam I/BB pada umumnya, sehingga akanmenjadi pertimbangan majelis dalam menentukan amar putusanTerdakwa.: Bahwa mendasari pertimbangan tersebut di atas, makaMajelis

untuk membayar seluruh biaya acara yang timbulpada perkara ini;Atau : Mohon Putusan yang seadiladilnya ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telahmenanggapinya sebagaimana termuat dalam jawabannya tertanggal 13 Juni2019 sebagai berikut :Dijelaskan kepada Majelis Hakim yang Terhormat, Bahwa rumah toko(Ruko) No. 9A dan 9B yang terletak dijalan Gajah, Kelurahan Maricaya,Kecamatan Makassar, Kota Makassar awalnya adalah milik Penggugat, ataskesepakatan Tergugat dengan Penggugat, mendasari

10 dari 54 hal.putusan No. 407/PDT/2019/PT MKS6 (enam) Tergugat dirikan 1 (Satu ) meter dari batas Ruko No.9B dan9C.Bahwa Tergugat tidak pernah membuat dan membangun tembokatau dinding lantai 4 (empat) Ruko No.9B yang Tergugat beli dariPenggugat.Bahwa sejak Tergugat membeli Ruko No. 9B, telah berdiri dindingRuko 9B dan dinding Ruko 9C milik Penggugat yang dibuat olehPenggugat dengan pasangan 1 (satu) batu setinggi kurang lebih 3meter, Tergugat tidak pernah membuat dinding lantai 4 (empat).Bahwa mendasari

Bahwa mengenai eksepsi huruf b yang diajukan Tergugat/ Pembandingyaitu. mengenai pernyataan Terbanding/ Penggugat bahwaTergugat/Pembanding membangun sampai lantai 7 (tujuh) sebagaimanadiuraikan oleh Terbanding pada posita angka 3, 4, 5 dan 7, serta petitumangka 4, 5, sementara berdasarkan fakta hukum Ruko No. 9B milikPembanding dibangun sampai lantai 6 (enam) bukan lantai 7 (tujuh)sebagaimana didalilkan Terbanding.Bahwa mendasari Yurisfrudensi Mahkamah Agung RI No. 565K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus

hal.putusan No. 407/PDT/2019/PT MKSadanya keretakan Ruko No 9C apalagi Ruko No. 9D milik Terbandingdan tidak menerangkan bahwa pintu Ruko No. 9C tidak bisa dibukaapalagi Ruko No. 9D milik Terbanding.Bahwa dengan tidak jelasnya dasar hukum Majelis Hakim berkesimpulanbahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena kurangtepat dan tidak terperinci mengenai dasar dan fakta hukum yang dikemukakanMajelis Hakim untuk berkesimpulan bahwa Tergugat telah melakukanperbuatan melawan hukum, maka mendasari

Majelis Hakim.Bahwa hasil pelaksanaan Peninjauan Setempat yang dilakukan olehMajelis Hakim sebagaimana terurai pada pertimbangan halaman 23putusan tidak ada keterangan Majelis Hakim menerangkan bahwaadanya keretakan akibat penurunan dasar bangunan dan pintu besiRuko No. 9C dan No. 9D tidak bisa terbuka.Bahwa Terbanding tidak menguraikan secara terperinci dalam bentukapa kerusakan dan berapa besar kerugian yang ditimbulkan dalamHal. 41 dari 54 hal.putusan No. 407/PDT/2019/PT MKSgugatannya, maka mendasari

Maligano;dimana setiap kelompok melakukan survei lapangan, mendesain gambardan membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB).Bahwa dengan mendasari pada pembagian tugas yang telah ditentukanoleh saksi Ir. MUH. YAMIN IMRAN sekitar bulan Juni 2013, terdakwa I.LA ODE ABDUL WAHID RAJAB B, S.ST, selaku ketua kelompok bersama dengan anggotanya yakni terdakwa Il SINAR AWALUDDIN,ST, terdakwa Ill. LA ODE HASIRU, S.ST selaku ketua kelompok Ill,terdakwa IV.

Jamsir Zibuka, S.IP Anggota Mendasari pada Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Muna Nomor 056/122 Tahun 2013 tentang PanitiaPengadaan Barang/Jasa Lingkup Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Muna Tahun Anggaran 2013, panitia pengadaaan yangHalaman 11 dari 58 halaman Putusan No. 3/PID.SUSTPK/2017/PT SULTRAtelah terbentuk dengan ketua saksi ADY MULIA, ST melakukanpelelangan terhadap 4 (empat) paket Pekerjaan Perencanaan TeknisKegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Jalan danJembatan

YAMIN IMRAN sebesar Rp. 36.400.000,d. uang yang diterima pihak lain yakni Saudara ZAM melalui saksi LAODE ADIMURAD, SH sekitar Rp. 25.400.000,Bahwa dengan mendasari pada sejumlah uang baik yang diterima olehterdakwa I, Il, Ill, dan terdakwa IV maupun pihak lainnya yakni saksi Ir.MUH. YAMIN IMRAN maupun saksi LA ODE SADELI, ST, MT, danSaudara ZAM, merupakan suatu bentuk perbuatan untuk memperkayadiri terdakwa . LA ODE ABDUL WAHID RAJAB B, S.ST, terdakwa IlSINAR AWALUDDIN, ST, terdakwa Ill.

Maligano;dimana setiap kelompok melakukan survei lapangan, mendesain gambardan membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB).Bahwa dengan mendasari pada pembagian tugas yang telah ditentukanoleh saksi Ir. MUH. YAMIN IMRAN sekitar bulan Juni 2013, terdakwa I.LA ODE ABDUL WAHID RAJAB B, S.ST, selaku ketua kelompok bersama dengan anggotanya yakni terdakwa II SINAR AWALUDDIN, ST,terdakwa Ill. LA ODE HASIRU, S.ST selaku ketua kelompok Ill,terdakwa IV.

YAMIN IMRAN sebesar Rp. 36.400.000,d. uang yang diterima pihak lain yakni Saudara ZAM melalui saksi LAODE ADIMURAD, SH sekitar Rp. 25.400.000,Bahwa dengan mendasari pada sejumlah uang baik yang diterima olehterdakwa I, Il, Ill, dan terdakwa IV maupun pihak lainnya yakni saksi Ir.MUH. YAMIN IMRAN maupun saksi LA ODE SADELI, ST, MT, danSaudara ZAM, merupakan suatu bentuk perbuatan untukmenguntungkan diri terdakwa . LA ODE ABDUL WAHID RAJAB B,S.ST, terdakwa Il SINAR AWALUDDIN, ST, terdakwa Ill.

tidakdengan hormat dari Dinas Kepolisian NegarRepublik Indonesia sebagaimana Surat KeputusanTERGUGAT (Kapolda Bali) Nomor Pol : Skep/ 308/ X/2009 itanggal 30 Oktober 2009, adalah TIDAKPROSEDURALBahwa, oleh karena yang dijadikandasar oleh TERGUGAT untuk menerbitkan obyeksengketa (Surat Keputusan Kepala KepolisianDaerah Bali Nomor Pol : Skep/ 308/X/ 2009 tanggal30 Oktober 2009 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat atas nama Briptu)= GEDE KAJENGMUDIKA Nrp 61040078 Kesatuan Polres Karangasem).Dengan mendasari

Mendasari atas Putusan Kasasi Mahkamah AgungRl Nomor : 715 K/ PID.SUS/ 2007 tanggal 03April 2008 poin 3 huruf a tersebut diatasdan Pasal 6 Peraturan Kapolri Nomor Pol : 721Tahun 2006 tanggal 01 Juli 2006 tentang KodeEtik Profesi Kepolisian Negara RepublikIndonesia, kemudian diselenggarakan SidangKomisi Kode Etik Profesi Polri atas namaterperiksa (PENGGUGAT) Briptu) GEDE KAJENGMUDIKA Nrp 61040078 Anggota Logistik PolresKarangasem karena diduga telah melakukanpelanggaran Pasal 12 ayat (1) huruf a PPRINomor

GEDE KAJENG MUDIKA Nrp 61040078 AnggotaLogistik Polres Karangasem karena telahberdasarkan Peraturan Perundang undangan = yangberlaku sebagaimana diatur dalam PPRI Nomor 1Tahun 2003, Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun2006,.Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2006,keputusan Kapolri Nomor Pol : KEP/ 74/ XlI/ 2003tanggal 10 November 2003 dan mendasari PutusanKasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 715 K/PID.SUS/2007 tanggal O03 April 2008 yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap;.

Satpam, tempat tinggal di Kota Depok;, sebagai" Tergugat"Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca suratsurat dalam berkas perkara;Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannyatertanggal 21 Oktober 2016 yang telah terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Depok dengan register Nomor2859/Pdt.G/2016/PA.Dpk. pada hari itu juga, telah mengemukakan halhalsebagai tersebut dalam surat gugatannya :Adapun alasanalasan yang mendasari

kediamanXKXXKXKXXKXKXKXKKXKKKXKKKKXKXKKXKKKXKKXKXKXKXKKXKK , Selanjutnyadisebut sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat;Telah memeriksa buktibukti di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannyabertanggal 07 Agustus 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Cibinong dengan Nomor Register 3638/Pdt.G/2018/PA.Cbn telahmengajukan halhal sebagai berikut:Adapun alasanalasan yang mendasari

kediamanXXKXKXKXKXKXKXKKKXKKKKKKKKKKKK KKK KKK KKK MK KKK ;selanjutnya disebut sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat;Telah memeriksa buktibukti di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannyabertanggal 09 Agustus 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Cibinong dengan Nomor Register 3705/Pdt.G/2018/PA.Cbn telahmengajukan halhal sebagai berikut:Adapun alasanalasan yang mendasari

, pekerjaan Swasta,tempat tinggal di ALAMAT, sebagai " Tergugat"Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca suratsurat dalam berkas perkara;Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal02 Januari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaDepok dengan register Nomor 0064/Pdt.G/2015/PA.Dpk. pada hari itu juga,telah mengemukakan halhal sebagai tersebut dalam surat gugatannya :Adapun alasanalasan yang mendasari

Dasar hukum dalil gugatan tidak jelas;Bahwa posita gugatan tidak menjelaskan dasar hukum (rechtground)dengan peristiwa/kejadian yang mendasari gugatan ParaPenggugat tersebut. Para Penggugat tidak menjelaskan dasar fakta(feiteljke ground) yang mendasari gugatannya perihal pembatalanjual beli tanah dan akta kredit dengan jaminan tanah dan gugatanganti rugi... ? Apa dasar hukumnya ?

Eksepsi atas dasar gugatan Para Penggugat tidak jelas dan/atau kabur(Exeptio Obscuur Libel);Bahwa posita gugatan tidak menjelaskan dasar hukum (recht ground)dengan peristiwa/kejadian yang mendasari gugatan Para Penggugattersebut.

Para Penggugat tidak menjelaskan dasar fakta (feitelijkeground) yang mendasari gugatannya perihal pembatalan jual beli tanahdan akta kredit dengan jaminan tanah dan gugatan ganti rugi;Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi angka 1 huruf i, maka MajelisHakim berpendapat bahwa, Para Penggugat sudah menguraikan secara jelasapa yang menjadi dasar diajukan gugatannya yaitu:1.

Keterangan Terdakwa.Maksud penyebutan alatalat bukti dengan urutan pertama pada keterangansaksi, selanjutnya keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwapada urutan terakhir, menunjukkan bahwa pembuktian dalam hukum acarapidana diutamakan pada kesaksian bukan pada keterangan Terdakwasebagaimana yang mendasari pertimbangan Judex Facti dalam putusannya.Bahwa dalam menilai kebenaran keterangan saksi dalam perkara a quoJudex Facti tidak sungguhsungguh memperhatikan :1.

Judex Facti telah keliru dalam pertimbangannya mengenai tidak terbuktinyaunsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain denganmelawan hukum, dengan memakai sebuah nama palsu atau peri keadaanpalsu baik itu dengan tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan,membujuk orang supaya memberikan suatu barang, atau membuat utangatau menghapus piutang, yang semata mata dengan mendasari padaketerangan Terdakwa.Bahwa Judex Facti dalam hal ini tidak menerapkan hukum pembuktiansecara tepat, dimana

dalam pertimbangan pembuktiannya tersebut JudexFacti lebin mendasari pembuktian pada fakta fakta dari keteranganTerdakwa di persidangan sebagai salah satu alat bukti di persidangan,dimana hal tersebut adalah pembuktian yang bertentangan dengan asaspenilaian keterangan Terdakwa yang menegaskan bahwa keteranganTerdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri sebagaimanaketentuan Pasal 189 Ayat (3) KUHAP dan ini berarti apa yang diterangkanTerdakwa di sidang Pengadilan hanya boleh diterima dan

Judex Facti telah keliru dalam pertimbangannya mengenai tidak terbuktinyaunsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain denganmelawan hukum, dengan memakai sebuah nama palsu atau peri keadaanpalsu. baik itu dengan tipu muslihat maupun rangkaian kebohonganmembujuk orang supaya memberikan suatu barang, atau membuat utangatau menghapus piutang, dengan mendasari pada alat bukti kuitansi dansurat pernyataan yang tidak mempunyai kualitas pembuktian.Bahwa pertimbangan Judex Facti yang pada

.: Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militeryang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat buktiadalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidangPengadilan, kemudian pada Pasal 173 Ayat (6) huruf amenerangkan dalam menilai kebenaran keterangan seorangSaksi, Hakim harus dengan sungguhsungguhmemperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satudan yang lain.Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas makaMajelis Hakim menilai

Putusan Nomor 24K/PM.102/AD/III/2019Menimbangsendiri atau yang ia alami sendiri.Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas makaMajelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan olehTerdakwa di persidangan dapat memberikan keyakinankepada Majelis Hakim tentang adanya perbuatan seperti apayang telah didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diriTerdakwa, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat untukperkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti keteranganTerdakwa.: Bahwa selanjutnya berdasarkan

menurut ketentuan peraturanperundangundangan atau surat yang dibuat oleh pejabatmengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yangmenjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagipembuktian sesuatu hal atau Sesuatu keadaan;c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuatpendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatuhal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;d. surat lain yang hanya dapat berlaku apabila adahubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.Bahwa dengan mendasari

Bahwa kekhilafan atau kekeliruan Pengadilan Negeri Gorontalo tersebutterlinat dalam pertimbangannya yang mendasari atas keterbuktian kesalahanTerdakwa Hi.ABDULLAH ILAHUDE alias DULLAH, hanya sematamatadidasarkan pada petunjuk belaka, padahal berdasarkan Pasal 188 (2)al. 9 dari 14 hal. Put.

Bahwa kekhilafan atau kekeliruan Majelis Hakim Mahkamah Agung RepublikIndonesia tersebut terlihat dalam pertimbangannya yang mendasari atasketerbuktian kesalahan Terdakwa Hi. ABDULLAH ILAHUDH alias DULLAH,hanya sematamata didasarkan pada dakwaan dan tuntutan Jaksa PenuntutUmum saja.

Majelis Hakimyang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :Adapun alasanalasan yang mendasari gugatan ini adalah :1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannyadilaksanakan pada tangggal 10 April 2002, berdasarkan kutipan akta nikahnomor : 551/85/IV/2002, tertanggal 10 Aprol 2002, yang dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama (KUA) Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggalbersama di Jl.

tujuan Pemohon adalahsebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1(potokopi KTP),Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang mengadili perkara ini, karenaternyata Pemohon tinggal di wilayah Yogyakarta yang merupakan wilayahyurisdiksi Pengadilan Agama Yogyakarta;Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon antara lainadalah supaya Pengadilan Menetapkan anak yang bernama Sang PutriPesona binti Sri Harjanto dibawah perwalian Pemohon sebagai ibukandungnya ;Menimbang, bahwa posita yang mendasari