Ditemukan 8126 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 08-07-2014 — Upload : 05-08-2014
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 349/PDT.VERZET/2013/PN.JKT.TIM
Tanggal 8 Juli 2014 — LISA IMELDA VS LEENDERT JOSEPH LOPULISA
9436
  • pernyataan yang tidak berdasar kecuali maksuduntuk mengaburkan fakta;2 Bahwa, menyebutkan anak angkat adalah tidak berdasar karenamenjadi kewajiban TERLAWAN/PENGGUGAT membuktikanpenetapan anak angkat tersebut seandainya benar quod non;a halaman 2 angka 7 : Bahwa, dengan meninggal isteri kedua dari ayah kandungPENGGUGAT, maka ayah kandung PENGGUGAT (Lopulisa Leendert sr/LeoLopulisa) menjadi Ahli Waris satusatunya dari Blondiene Hutabarat(Blondiene Lopulisa) sesuai Surat Pernyataan Ahli Waris No. 26/PAW
    /2007/PN.Jkt.Tim, tertanggal 01 Oktober 2007 diterbitkan oleh Pengadilan NegeriJakarta Timur (bukti P7)I Bahwa, TERLAWAN/PENGGUGAT membuat hukum baruuntuk dirinya dengan menyatakan hak waris dari istri ke2menjadi miliknya, hal ini merupakan kekeliruan tanpa ada dasarhukum di seluruh tingkat Pengadilan dan hukum adat;2 Bahwa, Surat Pernyataan Ahli Waris No. 26/PAW/2007/PN.Jkt.Tim, tertanggal 01 Oktober 2007 diterbitkan secaramelawan hukum karena pernyataan tersebut dibuat pada saatTuan Leo Lopulisa
    akibat adanya PenetapanNo. 666/Pdt.P/2005/PN.Jkt.Tim tanggal 30 Desember 2005.2 Bahwa, agar gugatan TERLAWAN/PENGGUGAT mendasarmaka menjadi kewajibannya membuktikan hal tersebut, ternyatadalam surat bukti dan saksi yang dihadirkan dalam persidangantidak ada fakta yang menyebutkan hartaharta warisan yangpernah diurus mendapat halangan karena Penetapan Nomor. 666/Pdt.P/2005/PN.Jkt.Tim3 Bahwa, alasan kaget tidak cukup sebagai dasar permohonanperkara aquo dan memasukkan Surat Pernyataan Ahli Waris No.26/PAW
    ke PengadilanKasasi di Mahkamah Agung dan suatu kekeliruan mengajukan di PengadilanNegeri Jakarta Timur,Pengajuan banding terhadap Penetapan No. 666/Pdt.P/2005/PN.Jkt.Tim.tanggal 30 Desember 2005 hanya dapat diajukan ke Pengadilan Tinggi DKIsuatu kekeliruan mengajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur;Leo Lopulisa dibawah Pengampuan berdasarkan No. 666/Pdt.P/2005/PN.Jkt.Tim. tanggal 30 Desember 2005 sehingga Surat Kuasa dan SuratPernyataan Ahli Waris yang didaftarkan di PN Jakarta Timur No: 26/PAW
    W7AH.06.0371 tanggal 28 Agustus 2008, diberi tanda T 5 ;Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Ahli Waris No. 26/PAW/2007/PN.Jkt.Tim tanggal 27 September 2007, diberi tanda T 6;Fotocopy sesuai dengan aslinya, Ucapan Terima Kasih Alm.
Register : 19-07-2021 — Putus : 19-07-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 450/Pid.C/2021/PN Blb
Tanggal 19 Juli 2021 — Penyidik Atas Kuasa PU:
DAWIN SOFIAN GAJA, SH.
Terdakwa:
IKHBAL
314
  • . * Saksi ll ee ee PASALYANGDILANGGAR/ i assti(i:;:Nama ,vowl Umur. 2) ThPekerjaan Seats Agama awr Oe Pasal $T &taTt) rAVeTE BH paw Dsili .,Alamat EQ.
Register : 21-01-2013 — Putus : 20-02-2013 — Upload : 11-06-2013
Putusan PA MUARA TEWE Nomor 5/Pdt.P/2013/PA.Mtw
Tanggal 20 Februari 2013 — PEMOHON I dan PEMOHON II
432
  • *OA Paw &AVeQUEIbA? b8QigUOuP)9?1 gy Miel?71 7GUimMUCcA*64 1 1Ocx%O2c'?GOveUU?y 204U 2hOY Uzcl !6saBoAqJRj?+K2)6p1k%Oiri, ?igp~2Y AgrJauz? 2~VmjV 2% qS*?@2KH+?G2biiE,2G JM?U7* Bg;TpREAMg?EsiQYFPHES hs5$As?Uz?4"C&A?272U5 256>ZP=""(Ugi=OIF??1U 7 AiaxA IuC9?*a#w ?nsl!(2?A0%4:797UO WIAA ~beal XQ POS 2408 7UUZI KiUn?2p# 4A (r? Bali. 1!dUA~ileam ?O?0uX; 2?0B9ni"ASOriO8*re 25j*s6y?AzS6GCHASUKFA?O=,& 27K g YvUNY 2A 16! 24 18Y 226A6Pj!?Bop T#?2IvU"C38ii(x?BM3 g60ChEE 29*EEv*+2EL MEe49AWF29Q& ?
Register : 20-02-2019 — Putus : 20-02-2019 — Upload : 29-03-2019
Putusan PN MALANG Nomor 26/Pid.C/2019/PN Mlg
Tanggal 20 Februari 2019 — Penyidik Atas Kuasa PU:
Roeliyati Utami SE
Terdakwa:
Indah Pudji Astutik
192
  • Iya Caneoor sebagai berikut PAW. TDS telah boppudenAl eke tial larang lL... wnan. ( depen Nase)PEL EOP!) Jamu Was avg ) SAKSI II t : ; 5 ; 2Nama "Rbaaain MIMEA CUCT LWDRIYAt foe 3S ThTempat / Tgl. / Lahir Matanic (1924 (ee Kelamin WASukubangsa .MUONESIA Agama S44 di tem Pat..9.4ilarang di i. (Wart Caepan Tape?
Register : 14-09-2017 — Putus : 29-01-2018 — Upload : 19-06-2019
Putusan PA GORONTALO Nomor 0252/Pdt.P/2017/PA.Gtlo
Tanggal 29 Januari 2018 — Pemohon
135
  • sebagai berikut dalam perkarapermohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:Amira Faradila Assegaf binti Ali Abdullah Assegaf, umur 25 tahun, agamaIslam, pekerjaan tiada, tempat kediaman di RT. 008 RW. 003 DesaPopodu, Kecamatan Bulango Timur, Kabupaten Bone Bolango.Dalan hal ini di kuasakan kepada Hirsan Gustiawan, SH,Advokad/Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Baru No. 183,kompleks Pasar Kamis, Desa Popodu, Kecamatan BulangoTimur, Kabupaten Bone Bolango, berdasarkan Surat KuasaNomor 145/SK/KP/PAW
Register : 12-12-2013 — Putus : 02-07-2014 — Upload : 15-10-2014
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 91/G/2013/PTUN.SMG.
Tanggal 2 Juli 2014 — SUNARWI, S.E,M.M Dkk Melawan GUBERNUR JAWA TENGAH
153188
  • pemberhentian dengan hormat (objek perkara) kepada Penggugat, ll dan Ill, Karena pemberhentian yang dilakukan oleh Gubernurterhadap anggota DPRD harus atas usul dari pimpinan DPRD yangDGPS ANG ULAR fp nnn mmm nnn minnie nn mmm nmnnmenmmnn nmin mmrBahwa selain belum ada usulan dari pimpinan DPRD Kabupaten Patitentang usulan pemberhentian Penggugat , Il dan Ill, juga hal yangHalaman 8 dari57 Putusan Nomor : 91/G/2013/PTUN.SMG.20.21.22;harus dicamkan oleh Tergugat adalah bahwa tidak diresponnyapermohonan PAW
    Surat pencabutan itudituangkan dalam perjanjiian damai antara Para Penggugat denganpihak DPP PDI Perjuangan, sehingga Pimpinan DPRD menganggapbahwa usulan PAW dari DPC PDI Perjuangan tidak beralasan secaraBahwa ternyata alasanalasan serta dasardasar sebagaimana yangdiuraikan pada poin 20 tersebut di atas tidak diindahkan oleh Tergugatserta mengabaikan ketentuanketentuan hukum yang terkait denganprosedur pemberhentian anggota DPRD.
    tindakanTergugat tersebut jelasjelas bertentangan dengan ketentuan hukumyang berlaku khususnya Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 16 Tahun 2010 khususnya Pasal 103 ayat (1), (8), (5) dan (8);Bahwa pertimbangan yang dituangkan dalam surat keputusan (objekperkara) yang dikeluarkan oleh Tergugat khususnya pada poinmenimbang huruf a, dimana secara jelas dasar dari dikeluarkan putusantersebut sematamata didasarkan pada Surat dari Pimpinan CabangPartai Demokrasi Indonesia Perjuangan tentang PAW
Register : 06-03-2019 — Putus : 29-07-2019 — Upload : 24-10-2019
Putusan PN SIBOLGA Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Sbg
Tanggal 29 Juli 2019 — Penggugat:
ABDUL RAHMAN SIMATUPANG
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DPC PKB Kota Sibolga
2.KOMISI PEMILIHAN UMUM KPU Kota Sibolga
6111
  • Bahwa Penggugat sangat beralasan secara hukum menggantikanPergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Legislatif atas nama Pintor Siahaankarena pada saat Pemilinan Caleg 20142019 Penggugatlah suaraterbanyak kedua dari Daerah Pemilihan namun dikarenakan Surat yangdikeluarkan oleh Tergugat sehingga nama Penggugat dicoret olehTergugat II dengan alasan Penggugat tidak memenuhi syarat calonPergantian Antra Waktu sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota;18.
    Bahwa Penggugat menyayangkan atas tidakan Tergugat melakukan Pemberhentian terhadap diri Penggugat dari keanggotaan PKBdan TIDAK MENYETUJUI Persetujuan (PAW) Anggota DPRD terhadapHalaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Padt.G/2019/PN SbgPenggugat untuk Menggantikan Pintor Siahaan, tanpa terlebin dahulumelakukan musyawarah di internal Partai, seharusnya diselesaikan terlebihdahulu dalam forum internal Partai dengan menghadirkan Penggugat,sebelum mengambil tindakan yang merugikan Penggugat
    Bahwa Tergugat sampai saat ini tidak pernah menjadiPenggantian Antar Waktu (PAW) ataupun dilantik sebagaiAnggota DPRD Kota Sibolga;6.
    Bahwa usulan tersebut telah ditindak lanjutidengan adanya Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sibolgakepada Gubernur Provinsi Sumatera Utara tentang proses Pergantian AntarWaktu (PAW) anggota DPRD Sibolga dengan menetapkan Edi Jurisman untukmenggantikan Pintor Siahaan (bukti T.I5);Menimbang, bahwa dengan adanya hasil verifikasi kepengurusan,keterwakilan perempuan, domisili kantor dan keanggotaan calon peserta Pemilutingkat Kota Sibolga (bukti T.I4), ternyata namanama seperti Jahari AnwarSitompul
Register : 27-09-2018 — Putus : 27-09-2018 — Upload : 15-04-2019
Putusan PN MOJOKERTO Nomor 301/Pid.C/2018/PN Mjk
Tanggal 27 September 2018 — Penyidik Atas Kuasa PU:
Suharmanto, SH
Terdakwa:
BUARI
344
  • KEPOLISTAN NPGARA REPL BETK INDONESIADAPRAR PAW ACTIMURRESORT MOIORER LQ ROTAPRO JOSTITIAoF f$0ModelriNo BABERITA ACARA PEMERIBSAAN CEPATTINDARP IDANA RINGANeosNomor: BP, Pada ha int Rabu, tanggal 2o bulan September tahunBRAG ADIR she STOOOION Oe sclaku peavidik pembantu py ida Kantor insmainst fersebut dlj he annie?
Register : 18-05-2016 — Putus : 22-09-2016 — Upload : 24-08-2019
Putusan PA SELONG Nomor 549/Pdt.G/2016/PA.SEL
Tanggal 22 September 2016 — Penggugat melawan Tergugat
1213
  • Sel.es> sll Goo all paw,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaratertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara :Rohani binti A. Jumenah, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaanBuruh, tempat tinggal di Lingkungan Gunung Sepang, RT.11, KelurahanDenggen, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur., sebagai "Penggugat",MelawanM. Ihwan bin A. M.
Putus : 26-03-2018 — Upload : 21-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 320 K/Pdt.Sus-Parpol/2018
Tanggal 26 Maret 2018 — SYAMSUL TANRO, S.H. VS 1. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (DPP PPP) Kubu Romahurmudziy dkk
5948 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa pokok perkara dalam gugatan a quo adalah mengenai tindakanTermohon Kasasi yang memberhentikan Pemohon Kasasi sebagaiAnggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan mengusulkanpengenaan Pergantian Antar Waktu (PAW) untuk Pemohon Kasasi darikeanggotaan DPRD Kabupaten Jeneponto Periode 2014 2019, yangmenurut Pemohon Kasasi adalah cacat secara hukum sehingga tidak sah;2.
    Bahwa Judex Facti berpendapat tindakan Termohon Kasasi diambil ketikastatus kepengurusan Termohon Kasasi sebagai akibat dari adanyadualisme kepemimpinan DPP PPP masih dalam pemeriksaan ditingkatHalaman6 dari 9 hal.Put.Nomor 320 K/Pdt.SusParpol/2018kasasi sehingga adalah beralasan untuk menangguhkan pemberlakuanSurat Keputusan Pemberhentian serta pengajuan PAW terhadap PemohonKasasi hingga gugatan terhadap status kepengurusan Termohon Kasasi diputus dan telah berkekuatan hukum tetap;Bahwa terhadap
Register : 31-10-2018 — Putus : 31-10-2018 — Upload : 13-05-2019
Putusan PN SUBANG Nomor 100/Pid.C/2018/PN SNG
Tanggal 31 Oktober 2018 — Penyidik Atas Kuasa PU:
DENA SUPRIATNA S,SH
Terdakwa:
Wiranti
242
  • Dena SuPriaing .pangkat...... iW soils vinci oe, AQTL 03.20 Iho 2109 641 00%No, SK. ppns Adit 4 AS: te #h.09.0) Gt Penyidik pada :Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Subang telah melakukan pemeriksaan seorang Lakilaki/Perempuan dan menerangkan sebagai berikut: ..............paw eae ula BARANG BUKTI :ypers1. Tersangka :1. Nama2, TTL/ Umur3. Pekerjaan4, Alamat5, Agama6.
Register : 12-07-2021 — Putus : 12-07-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 4706/Pid.C/2021/PN Sby
Tanggal 12 Juli 2021 — Penyidik Atas Kuasa PU:
DARYANTO , SH
Terdakwa:
ANTO W
2012
  • Masyarakat Jo Pasal 9 ayat (1) (2) dan pasal SAKSI II 11 Pergub Jatim tentang penerapan protokol kesehatanNama : EKO SISWANTO Umur : 52 Tahun, dalam pencegahan dan pengendalian Covid19.Jenis Kelamin : LakiLaki Suku Bangsa :/ RELASJawa/Indonesia Agama : Islam Memerintahkan tersangka dan saksi tersebut diatas untukAlamat : Jl Raya Kauman Baru No 7 menghadap ke Polsek Tegalsari Polrestabes Surabaya yangSurabaya Menerangkan sbb: dilaksanakanbenar bahwa keterangan tersangka FANG Ole. wens see is ounce paw
Register : 25-02-2019 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 17-11-2019
Putusan PT JAMBI Nomor 18/PDT/2019/PT JMB
Tanggal 11 April 2019 — Pembanding/Penggugat : Drs. H. FAUZI Diwakili Oleh : Drs. H. FAUZI
Terbanding/Tergugat VI : Johnny G. Flate
Terbanding/Tergugat IV : Syafboni Syafar, S.H.
Terbanding/Tergugat II : Ir. Edi Suratno
Terbanding/Tergugat VII : Fauziah, S.E
Terbanding/Tergugat V : Surya Paloh
Terbanding/Tergugat III : H. Agus Suyandi Roni, S.H.,M.H.
Terbanding/Tergugat I : Badri Husin, SP
7930
  • Surat usulan Penggantian Antar Waktu dengan Nomor: 109SE/DPPNasDem/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018;maka tentulah Surat Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRDKabupaten Merangini A/n Drs. H.
    Bahwa selain itu, karena yang dipermasalahkan oleh PENGGUGATadalah tidak menyetujui adanya proses Pengantian Antar Waktu (PAW)penggugat dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Merangin Fraksi PartaiNasional Demokrat, hal ini sesuai dengan dalildalil GugatanPENGGUGAT pada angka 4 s/d 20 dan PENGGUGAT sampaidiajukan Gugatan ini merasa sebagai Anggota/ Kader Partai NasDem,sehingga dengan sendirinya secara sukarela terikat, patuh kepadaKeputusan dan Kebijakan Partai NasDem serta Anggaran Dasar danAnggaran Rumah
    Bahwa PENGGUGAT telah diberhentikan pada tanggal 25 Juli 2018berdasarkan hasil Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat PartaiNasDem, setelah mempelajari surat dari TERGUGAT III dan TergugatIV yang bertindak untuk atas nama DPW Partai NasDem ProvinsiJambi Nomor 012/SI.1/DPWNasDemJbi/VII/2018 tanggal 24 Juli2018 tentang Permohonan pemberhentian Antar Waktu (PAW)saudara Drs.H.Fauzi Fraksi NasDem DPRD Kabupaten Meranginserta surat Pengunduran diri Penggugat pada tanggal 16 Juli 2018yang di tujukan kepada Ketua
    yang bertindak untuk dan atas nama DPP Partai NasDemmengeluarkan Surat Keputusan 073SK/DPPNasDem/VII/2018tanggal 26 Juli 2018 dan atas dasar Surat Keputusan Tersebutdikarenakan Penggugat adalah Anggota DPRD Kabupaten MeranginHal 30 dari 43 hal Putusan Nomor : 18/PDT/2019/PT JMBmaka Tergugat V dan Tergugat VI bertindak untuk dan atas nama DPPPartai NasDem mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 074SK/DPPNasDem/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 terkait pada intinya berisiMengusulkan Penggantian Antar Waktu (PAW
    Fauzi (Penggugat) serta mengajukan Usulan Pergantian AntarWaktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Merangin ke Pimpinan DPRDKabupaten Merangin.. Bahwa adapun PENGGUGAT sekarang merasa keberatan atasPutusan TERGUGAT V dan VI, seharusnya PENGGUGATmengajukan Upaya Penyelesaian Perselisihan di Mahkamah Partaiterlebin dahulu sesuai dengan peraturan perundangundangan.;.
Register : 29-06-2016 — Putus : 28-09-2016 — Upload : 04-04-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 363/PDT.G/2016PN.JKT.PST
Tanggal 28 September 2016 — MARSONO, >< DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDEONESIA PERJUANGAN
16734
  • Menyatakan surat DPP PDI Perjuangan No. 6682/,;N/DPP/III/2015, perihalpersetujuan PAW Anggota DPRD kabupaten Tangerang yang manasebagi dasar dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 137 / KPTS/ DPP/ VI / 2016 tentang Pemecatan MARSONO dari keanggotaan PartaiDemokrasi Indonesia Perjuangan dinyatakan TIDAK SAH ;5.
    diakui kebenarannya oleh Tergugat3 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalamGugatan pada point 4 dan 6 haiaman 3 yang pada intinya menyatakanSurat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor : 137 /KPTS / DPP / VI ./2016 tanggal 2 Juni 2016 tentang Pemecatan Marsono dariKeanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuanganyangdikeluarkan oleh Tergugat dibuatbuat tanpa berdasar alasan yangkuat, Surat DPP PDI Perjuangan Nomor 6682 / 1N DPP / Ill / 2015tanggai 24 Maret 2015 perihal persetujuan PAW
    Partaimemutuskan perolehan suarayang benar di Dapil Tangerang 111 adalah Pelapor (Firman MajuSinaga) 2287 suara, Marsono/Terlapor (Penggugat) : 2274suarasebagaimana tertuang dalam Putusan Tim PenyelesaianSengketa Internal Partai No. 38 TIM PENYELESAIANDPPHaL 14 dari 30 halaman, Putusan No. 363/PDTG/2016/PNIKT.PSTPDIP/XII/2014 dan berdasarkan Putusan Tim Penyelesaian SengketaInternal Partaitersebut, DPP PDI Perjuangan mengeluarkan SuratNomor 6682 / 1N DPP / 111 / 2015 tanggal 24 Maret 2015 perihalpersetujuan PAW
    Anggota DPRD Kabupaten Tangerang ;Bahwa Penggugat tidak mengindahkan instruksi DPP PDI Perjuanganterkait dengan Keputusan Tim Penyelesaian Sengketa Internal PartaiNo. 38/TIM PENYELESAIANDPP PDIP/X11/2014danSurat DPP PDIPerjuangan No. 6682/IN/DPP/1 11/2015 tanggal 24 Maret 2015 perihalpersetujuan PAW Anggota DPRD Kabupaten Tangerang danPenggugat dengan tegas dan lantang menyatakan "Penggugat tidakbersedia mengundurkan diri dan siap untuk dipecat"Berdasarkan hal tersebut diatas Tergugat mengeluarkan
    Sengketa InternalPartai tersebut, DPP PDI Perjuangan mengeluarkan Surat Nomor6682 / IN DPP f 111 / 2015 tanggal 24 Maret 2015 perihal persetujuanPAW Anggota DPRD Kabupaten Tangerang.Bahwa Penggugat tidak mengindahkan instruksi DPP PDI Perjuanganterkait dengan Keputusan Tim Penyelesaian Sengketa Internal PartaiNo. 38/TIM PENYELESAIANDPP PDIP/X11/2014danSurat DPP PDIPerjuangan No. 6682/1N/DPP/III/2015 tanggal 24 Maret 2015 perihalHaL 16 dari 30 halaman, Putusan No.3631PDTG/2016/PN.JKTPST.persetujuan PAW
Register : 03-12-2009 — Putus : 15-04-2010 — Upload : 17-10-2011
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 19/G/2009/PTUN-BKL
Tanggal 15 April 2010 — Effisus dan Jonner Pandiangan,S.H melawan Gubernur Bengkulu dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu serta Rendra Ginting, S.P
12174
  • November2009, yang mana pada diktum memutuskan danmenetapkan pada bagian Pertama tidakmelakukan Pergantian Antar Waktu) (PAW) padacaleg Kota Bengkulu Daerah Pemilihan I,sehingga KPU Kota Bengkulu berkesimpulantidak ada masalah di internal Caleg PDS KotaBengkulu.
    Bahwa untuk alasan gugatan poin 3, dapatsaya/Tergugat II Intervensi tanggapi sebagaiberikut: 1.1.Bahwa berdasarkan Surat DPC PDS KotaBengkulu Nomor: 28/DPC PDS/BKL/2009tanggal 15 Agustus 2009, yang secarategas menolak permintaan PAW yangdiajukan oleh para Penggugat, olehkarena DPC PDS Kota Bengkulu mempunyaialasan permintaan PAW tersebut tidaksesuai dengan AD/ART partai danperaturan perundang undangan yangberlaku.
    Bahwa DPC PDS Kota Bengkulumenolak PAW yang tidak sesuaidegan mekanisme PAW yaitu yangtidak sesuai dengan undang undang1.1I,J2.aedan peraturan yang berlaku danADRTPDS; eee eeBahwa permintaan saudara JonerPandiangan, SH dan saudaraEffisus ke DPC PDS Kota Bengkuluuntuk dilakukan PAW sebagaimanabeliau maksudkan dalam surattersebut, sangat tidak tepat dantidak berdasarkan hukum = bahwatelah melanggarmekanisme; Seharusnya Saudara JonerPandiangan, SH dan SaudaraEffisus tidak lagi memaksakan PAWkarena sudah
    Bahwa dengan adanya upaya atauPerkara Nomor:keinginan, permintaan dantindakan Saudara JonerPandiangan, SH dan SaudaraEffisus yang difasilitasi DPW PDSKota Bengkulu ke Ketua BidangHukum dan HAM untuk dilakukankembali kesepakatan PAW sangatlahtidak tepat dan tidak berdasarkanPutustn19/G/2009/PTUN BKL Hal.1.2.hukum dan peraturan yang berlaku(melanggar ADRT PDS Bab XIIIPasal 47); 1.1.5.
    Bahwa berdasarkan Pasal 218 Undangundang Nomor 10 #4Tahun 2008 ~~ jelaskeinginan para Penggugat untukmelakukan Pergantian Antar Waktu (PAW)pada caleg Kota Bengkulu DaerahPemilihan I atas nama Tergugat IIIntervensi tidak memenuhi syarat formilmaupunmateril. . Bahwa untuk alasan gugatan poin 4,5 dan 8 dapatsaya/Tergugat II Intervensi' tanggapi sebagaiberikut: 2.1.
Register : 17-04-2017 — Putus : 13-09-2017 — Upload : 06-10-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 84/G/2017/PTUN.JKT
Tanggal 13 September 2017 — EVEREADY alias EVEREADY SITORUS ; MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
8933
  • Surat Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerakan Indonesia RayaProvinsi Sumatera Utara Nomor = ST/10127/B/DPDGERINDRASUMUT/2015 tanggal 17 Oktober 2015 perihal Usulan PAW Anggota FraksiGerindra DPRD Provinsi Sumatera utara;4. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia RayaNomor 080132/Kpt/DPPGerindra/2015 tanggal 28 Agustus 2015 TentangPemberhentian Keanggotaan Sdr.
    Surat Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerakan Indonesia RayaProvinsi Sumatera Utara Nomor S$T/10127/B/DPDGERINDRASUMUT/2015 tanggal 17 Oktober 2015 perihal Usulan PAW AnggotaFraksi Gerindra DPRD Provinsi Sumatera utara;Halaman 31 dari 55 halaman Putusan Nomor : 84/G/2017/PTUN.JKTd. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia RayaNomor 080132/Kpt/DPPGerindra/2015 tanggal 28 Agustus 2015 TentangPemberhentian Keanggotaan Sdr.
    Bahwa Pimpinan Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerakan IndonesiaRaya Provinsi Sumatera Utara Nomor ST/10127/B/DPDGERINDRASUMUT/2015 tanggal 17 Oktober 2015 perihal Usulan PAW AnggotaFraksi Gerindra DPRD Provinsi Sumatera utara atas nama Sdr. RekiNelson J Barus menggantikan Sdr. Eveready karena yangbersangkutan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana penggelapan dan telah dijatuhi pidanapenjara selama 2 (dua)c.
    Bukti T3 : Fotokopi Surat DPD Partai Partai Gerakan Indonesia Raya(Gerindra) Nomor 080131/A/DPPGerindra/2015 tanggal 31Mei 2015 perihal PAW Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara(fotokopi dari fotokopi);4. Bukti T4 : Fotokopi Surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 2219/KPUProv002/X/2015 tanggal 31Oktober 2015 Perihal PenggantiAntar Waktu DPRD Pron Sumatera Utara dari daerahPemilihan Sumatera Utara (Sesuai dengan aslinya);5.
    Bukti T5 : Fotokopi Surat Ketua Majelis Kehormatan Partai GerindraNomor 02003/A/MKGerindra/2107 tangga 20 Februari 2017perihal Klarifikasi Pergantian Antar Waktu (PAW) AnggotaDPRDD Sumatera Utara atas Nama Sdr. Eveready (fotokopidari fotokopi);6. Bukti T6 : Fotokopi Surat Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara JambiNomor 2742.a/18Sekr tanggal 27 November 2015 perihalPengganti Antar Waktu Anggota DPRDSU dari PartaiGerindra. (Sesuai dengan aslinya);7. Bukti T7 : Fotokopi Surat Plt.
Register : 31-05-2016 — Putus : 25-08-2016 — Upload : 04-04-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 307/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst
Tanggal 25 Agustus 2016 — DRA. LUCY KURNIASARI >< DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI DEMOKRAT,Cs
17938
  • , apalagi beramairamai, terlebih PAW itu padahakikatnya berkaitan dengan hasil Pemilu.
    Termasukmengawasi proses Pergantian Antara Waktu (PAW) antaranggota DPR.
    Bahwa Pengawasan ditingkat pusat dilaksanakan oleh Bawaslu Pusat.Kalau PAW DPRD Provinsi dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi dan seterusnya.Bahwa jika tidak ada surat dari DPP Partai yang dalam hal ini ketua umumdan sekjen untuk melakukan PAW maka itu tidak memenuhisyarat untuk melakukan PAW atas seorang anggota DPR.Bahwa hukum acara dalam PHPU di Mahkamah Konstitusi yang sayapahami harus signifikan perolehan suara CALEGuntuk bisa diperiksa dimahkamah konstitusi.
    Bahwa jika tidak ada kebijakan terkait maka hal itu tidak bisa dilakukanPAW atau tidak bisa diproses ' Bahwa mekanisme PAW diatur di undangundang partai politik samadengan anggaran dasar. Bahwa Anggaran Dasar Partai itu tidak boleh bertentangan denganUndangUndang.
    sehingga tidakboleh ada satu lembaga atau orang perorangan mempersoalkan penetapananggota DPR , kecuali setelah dilantik ada perkara hukum seperti kasus pidana;Bahwa jika tidak ada surat dari DPP Partai dalam hal ini Ketua Umum dan Sekjenuntuk melakukan PAW maka hal itu tidak memenuhi syarat untuk melakukan PAWatas seorang anggota DPR dan alasan mem PAW itu merupakan wilayahkewenangan partai oleh pejabat eksekutif yaitu ketua umum dan sekjen yang olehUU diberikan mandat untuk melaksanakan fungsieksekutor
Register : 05-07-2017 — Putus : 10-08-2017 — Upload : 29-10-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 344/Pdt.G/2017/PN Mdn
Tanggal 10 Agustus 2017 — - S U J A N I (PENGGUGAT) - UI SENG THIAN Alias ALAI (TERGUGAT)
16618
  • ., Advokat pada kantor Hukum ALIPILIANG & PARTNER, beralamat di Jalan Bromo GangSetiakawan No.8 Kelurahan Tegal Sari Mandala iil,Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Propinsi SumateraUtara, berdasarkan surat kuasa tertanggal 03 Juli 2017,disebut sebagai PENGGUGAT.Scena PAW AN wonnn nen oneonone enn ene n =eUI SENG THIAN alias ALAI, lahir di Medan, 29 Nopember 1957, pekerjaanWiraswasta, beralamat di Jalan Sutomo No.113/316P,Kelurahan Pusat Pasar, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan,selanjutnya disebut
Register : 07-07-2021 — Putus : 07-07-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 89/Pid.C/2021/PN Blb
Tanggal 7 Juli 2021 — Penyidik Atas Kuasa PU:
HERLI,SH
Terdakwa:
UUS SETIAWAN
204
  • PAW. TANGGAL 0. Co PUKUL AVC... TEMPAT . Pierre barnRAR RPO panei . cee .SAKSI1 SAKSI II TERSANGKABhar 4 US gKEPYJTUSAN PENGADILAN 2: Penvidik Pecawal Negeri Sin;HAIN PED 5 gawal Negeri SipilDENDA Rp... a ee.KURUNGAN . Suet evclew . 4 tan.BARANG BUKTI : .....
Register : 12-02-2015 — Putus : 05-03-2015 — Upload : 13-01-2016
Putusan PA KUALA TUNGKAL Nomor 10/Pdt.P/2015/PA.Ktl
Tanggal 5 Maret 2015 — Pemohon
174
  • PENETAPANNomor 10/Pdt.P/2015/PA.Ktleal joss all paw,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kuala Tungkal untuk memeriksa danmengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkanpenetapan dalam perkara Permohonan Isbat Nikah, oleh:NURHASANAH binti M.SAID, umur 73 tahun, agama Islam,pendidikan terakhir SR, pekerjaan Ibu RumahTangga, tempat tinggal di Jalan Pelabuhan(rumah ibu Rukmini/bidan Ice), RT.018,Kelurahan Tungkal Ill, Kecamatan Tungkal llir,Kabupaten Tanjung