Untuk mengukurMenimbang9ketidak layakan haruslah dilihat dari segi kualitas kejahatan yangdilakukan dan seberapa besar efek kerugian yang ditimbulkan,dengan mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dariperbuatannya sedangkan yang mendasari penjatuhan pidanatambahan adalah Pasal 26 KUHP.Bahwa berkenaan dengan hukuman tambahan tersebut MajelisBanding akan mempertimbangkan sendiri tentang layak atau tidaklayak bagi Terdakwa untuk tetap dipertahankan sebagai prajuritdengan mendasari atas faktafakta

KesatuanTerdakwa yaitu Denma Mabesau telah memberikan jawaban surat sebanyak3 (tiga) kali, yaitu surat jawaban ke1 dari Dandenma Mabesau Nomor :B/1098/IX/2016 tanggal 20 September 2016, surat jawaban ke2 dariDandenma Mabesau Nomor : B/1154/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016 dansurat jawaban ke3 dari Dandenma Mabesau Nomor : B/72/I/2017 tanggal 17Januari 2017 yang menyatakan bahwa Terdakwa Praka Oki Agil PrasetyoNRP 532830 tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer Il08Jakarta.Bahwa dengan mendasari

unsurunsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87ayat (1) ke2 jo Ayat (2) KUHPM.Hal 3 dari 11 hal Putusan Nomor : 206K/PM II08/AU/VIIV/2016MenimbangBahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama SerdaRocky Rizky Rachmad, dan Saksi atas nama Sertu Hendri Vidiantoro telahdipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 UndangundangNo. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangankarena sedang melaksanakan tugas khusus yang tidak bisa ditinggalkan,maka dengan mendasari

Nomor : B/1026/V/2016 tanggal 2 Mei 2016 dandari 4 (empat) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak KesatuanTerdakwa Denmako Kolinlamil telah memberikan jawaban yaitu surat DanDenmako Kolinlamil Nomor R/46/I/2016 tanggal 25 Januari 2016, NomorR/81/T1/2016 tanggal 10 Februari 2016 dan Nomor R/216/V/2016 tanggal 10Mei 2016 yang menyatakan bahwa Terdakwa Kopka Ttg Sofiyan NRP 78096tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer I08 Jakarta.MenimbangMenimbangMenimbangBahwa dengan mendasari

operasi militer.Berpendapat bahwa perbuatanperbuatan Terdakwa tersebut telah cukupmemenuhi unsurunsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1)Ke2 jo ayat (2) KUHPM.Bahwa Saksisaksi dalam perkara ini yakni Saksi Kapten Laut (T) SetyoHermawan dan Saksi Serma Nav Pardiono telah dipanggil secara sah dan patutsesuai ketentuan pasal 139 Undangundang No.31 tahun 1997, namun paraSaksi tersebut tidak hadir di persidangan karena sedang melaksanakan tugasyang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari

cerainya bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seringterjadi perselsishan dan pertengkaran terus menerus sejak anak pertamaPENGGUGAT dengan TERGUGAT yang bernama ARIEF menikah tepatnya padatanggal 20 Oktober 1990, TERGUGAT tidak mau menerima kehadirannyaditengahtengah keluarga tetapi PENGGUGAT tetap menerimanya sehinggaTERGUGAT marahmarah, mengancam, memukul dan menganiayaPENGGUGAT;Menimbang, bahwa terhadap dalildalil gugatan Penggugat dimaksud diatas, majelis Hakim menilai gugatan tersebut mendasari

ikatanlahir, justru) yang merupakan essensi dalam perkawinan adalah ikatanbatin/psikologis seperti unsur cinta kasin dan sayang, kesetiaan satu sama lain,saling pengertian dan saling percaya, saling setia, saling melindungi serta salingmenjaga kehormatan masingmasing, sehingga apabila unsurunsur tersebutsudah tidak ada dalam kehidupan suami istri, in casu dalam kehidupan rumahtangga Penggugat dan Tergugat maka pada hakekatnya perkawinan/rumahtangga tersebut sudah hambar;Menimbang, bahwa dengan mendasari

No. 0343/Pdt.G/2019/PA.Pas.tidak harmonis lagi sering terjadi perselisinan dan pertengkaran, oleh karena ituPemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimanadiatur dalam pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon untukmenceraikan Termohon adalah bahwa semula rumah tangga Pemohon danTermohon dalam keadaan harmonis dan bahagia

Artinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku;Hal. 11 dari 16 hal. Put.

saya pikir itu tidak sepenuhnya benar;1) Terlalu subyektif dan saya malah berpikir sebaliknya, bagaimana tidaksaya berpikir sebaliknya, saya ambil satu contoh satu hal; saya berharapagar dia memberitahu saya bila pergi atau keluar rumah (misal pulangkerja) melebihi waktu yang semestinya, mengingat ada anak2 yangmembutuhkan dia dari dulu selalu diabaikan;2) Perlu penjelasan lebih lanjut; saya berpandangan orangtua juga punyacara masingmasing menunjukan perhatiannya kepada anak2nya;3) Ada sebab yang mendasari

Dimungkinkan karena diasudah merasa bisa/mampu untuk menghidupi dirinya sendiri;4) Ada sebab yang mendasari bahwasanya sudah tidak terjalin komunikasiyang baik dan dimungkinkan karena adanya perbedaan pandangan2sehingga tidak terjalin pengertian yang semestinya;6.

XXXXXX Kota Pasuruan pada tanggal 01September 2013 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX tanggal 02September 2013 dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudahtidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena ituPemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimanadiatur dalam pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

cukup upaya yang dilakukan, makaakan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena mafsadatnyalebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberipetunjuk sebagai berikut:Artinya : "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencankemaslahatan,Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:Artinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari

.: Bahwa dengan mendasari ketentuan Pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yangdiatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3(tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kaliberturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu ADasandapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah

dipanggil secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan Terdakwadapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I02Medan Nomor : Sdak/73/AD/K/I02

Halaman 12 dari 17Menimbang, bahwa dengan merujuk dan mendasari kepada faktafaktadan pertimbanganpertimbangan hukum sebagai tersebut di atas Majelis Hakimmenilai : di mana pernikahan yang pada dasarnya merupakan akad atauikatan/perjanjian lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dan wanitasebagai isteri dengan tujuan untuk membina rumah tangga bahagia, kekal,sakinah, mawaddah, warahmah mawaddah warohmah, berdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa, dengan akibat hukum lahir dan timbulnya hak dankewajiban

justru yang merupakanessensi dan dasar dalam pernikahan adalah ikatan batin seperti rasa cinta,kasih sayang dan saling percaya, perlidungan, tanggung jawab dan kesetianan,kesamaan tujuan, ke searahan hati dan kehendak, tetapi telah ternyata halhal essensi dan dasar itu telah ternyata pula tidak ada lagi/lenyap dalamkehidupan suami isteri, in cassu dalam kehidupan rumah tangga Penggugatdan Tergugat sehingga pada hakekatnya perkawinan itu sudah hambar dantidak manfaat lagi ;Menimbang, bahwa dengan mendasari

sesuai dengan nama Terdakwa yang terteradalam BPKB ternyata BPKB yang diserahkan olehTerdakwa kepada Saksi 1 adalah palsu dan BPKB aslikendaraan masih di tangan pihak leasing karenakendaraan status kredit dan cicilannya belum lunas.Bahwa fakta persidangan tersebut di atas adalahmerupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, makauntuk membuktikan perbuatan Terdakwa harusberdasarkan fakta fakta tersebut sebagai satukesatuan, bukan dari masing masing fakta sebagaifakta yang berdiri sendiri dan yang mendasari

adalah satu untuk mendapatkan pinjaman uangsehingga dalam hal ini hubungan Terdakwa dengan saksi1 tidak murni' pinjam uang tetapi didahului adanyatipu) muslihat dengan menjaminkan kendaraan denganBPKB palsu) atas nama Terdakwa dengan maksud agarSaksi 1 tergerak hatinya meminjamkan uang kepadaTerdakwa karena kendaraan statusnya masih kredit.Bahwa menurut pasal 1320 KUHPerdata sahnya suatuperjanjian harus memenuhi syarat yaitu: Kesepakatan Kecakapan7 Suatu hal tertentu Suatu causa yang halalDengan mendasari

surat panggilan ke3 dari Kaotmil lL08 Jakarta Nomor : B/1023/V/2016 tanggal 2 Mei2016 dan 4 (empat) kali dari 4 empat) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihakKesatuan Terdakwa Dan Group 3 Kopassus telah memberikan jawaban yaitu surat DanjenKopassus Nomor : B/160/II/2016 tanggal 10 Maret 2016, yang menyatakan bahwa TerdakwaSerda Ahmad Gusairi NRP 31970367950178 tidak dapat dihadirkan dipersidanganPengadilan Militer lIO8 Jakarta karena belum kembali ke Kesatuan.Menimbang, bahwa dengan mendasari

Republik Indonesia tidak dalam keadaanperang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugastugasoperasi militer maupun perang.Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 87 ayat (1) ke2 jo Ayat (2) KUHPM.Menimbang, bahwa para Saksi dalam perkara ini telah dipanggil secara sah dan patutsesuai ketentuan pasal 139 Undangundang No.31 tahun 1997, namun para Saksi tersebuttidak hadir di persidangan karena sedang melaksanakan tugas khusus yang tidak bisaditinggalkan, maka dengan mendasari

ini tidak pernah diterima oleh Pelawan sehingga besardugaan Pelawan bahwa ini semua adalah inprosedural dan rekayasa Terlawan I;2 Dalil angka 12: bahwa permohonan eksekusi yang diajukan Terlawan IIl........... pada dasarnyainprosedural karena Pelawan menduga adanya rekayasa dari pihak Terlawan I3 Dalil angka 15:bahwa Pelawan menduga adanya kerjasama antara Terlawan I dan Terlawan IIIBahwa di dalam posita perlawanannya Para Pelawan juga tidak menguraikanmengenai dasar hukum maupun dasar fakta yang mendasari

petitum perlawanan ParaPelawan buti 6 yang meminta Majelis Hakim menyatakan tindakan Terlawan I yangmenjual lelang objek sengketa dengan nilai Rp100.100.000,00 sebagai perbuatanmelawan hukum;Bahwa perlawanan yang hanya didasari oleh dugaandugaan Para Pelawan dan tidakmemuat dasar hukum maupun fakta yang mendasari petitum perlawanannya yangdemikian sesuai hukum acara yang berlaku jelas mengakibatkan perlawanan ParaPelawan menjadi kabur dan tidak jelas;Bahwa dalam perlawanannya a quo Para Pelawan

melakukanpersetujuanpersetujuan, yang memiliki kekayaan yang sama sekaliterlepas dari kekayaan anggotaanggotanya/pengurusnya;Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi telah salah menerapkanhukum dengan mendalilkan bahwa Surat Perjanjian PenambanganBatubara tanggal 19 November 2014 dan Perjanjian KerjasamaOperasi (KSO) tanggal 24 November 2014 adalah perjanjiankerjasama antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan satukesatuan yang tidak bisa dipisahkan, karena Perjanjian tanggal 19November 2014 (bukti P2) adalan yang mendasari

Nomor 1109 K/Pdt/2017Bahwa sebagaimana Surat Perjanjian Penambangan Batubara tanggal 19November 2014 dan Surat Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) tanggal 24November 2014 adalah perjanjian kerjasama antara Penggugat denganTergugat merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, karenaperjanjian P2 adalah yang mendasari kerjasama tersebut yang memuatkesepakatankesepakatan diantara mereka, sedangkan perjanjian P3adalah kerjasama operasional penambangan batubaranya yang memuatkesepakatankesepakatan

waktu 7 X 24 jam, SPN keIl tenggang waktu 3 X 24 jam, kemudian SPB keIlll diberi waktu 1 X 24 jam danwaktu terakhir tanggal 18 Desember 2007 memerintahkan PARA PENGGUGATmembongkar bangunan tempat tinggal PARA PENGGUGAT di atas tanah miliksendiri sehingga tindakan TERGUGAT bertentangan dengan Pasal 53 ayat (1)dan ayat (2) huruf a dan huruf b UndangUndang No. 5 Tahun 1986 yang sudahdiubah dengan UndangUndang No. 9 Tahun 2004 ;Bahwa penerbitan SPB kel, SPB kell, SPB kelIl dikeluarkanTERGUGAT hanya mendasari

No. 194 K /TUN/2009PERINTAH BONGKAR TERSEBUT, BAHWA SEBENARNYA TERGUGATHARUS SUDAH MEMPEROLEH GAMBARAN YANG JELAS MENGENAIFAKTA YANG RELEVAN maupun semua kepentingan yang tersangkuttermasuk kepentingan PARA PENGGUGAT yaitu PEMILIK BANGUNAN yangberdiri di atas tanah milik sendiri PARA PENGGUGAT akan tetapi TERGUGAThanya mempedomani atau mendasari Sertifikat HPL No.10 tersebut sehinggaTERGUGAT mengeluarkan Surat Perintah Bongkar kel, Kell, Kelll terhadaprumah atau bangunanbangunan rumah PARA PENGGUGAT

Dalil gugatan tidak jelas baik dasar hukumnya (rechts grond) maupun dasarfaktanya (fetelijke grond).Bahwa posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond) maupun kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan (dasar fakta /fetelijke grond) dengan sebenarbenarnya dan sejelasjelasnya.Melalui judulnya jelas bahwa jenis gugatan ini adalah gugatan PMH, namun disinitimbul pertanyaan : apakah benar obyek tanah yang dituntut oleh penggugat saatini adalah didalam kekuasaan penggugat

Selanjutnya ketentuanmana yang mendasari gugatan ini dan mengena dengan perbuatan tergugat,sehingga mengakibatkan sanksi yang harus dikenakan terhadap tergugat atastanah obyek tersengketa tersebut?.

Dalil gugatan tidak jelas baik dasar hukumnya (rechts grond) maupun dasarfaktanya (fetelijke grond).Bahwa posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond) maupun kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan (dasar fakta /feteliike grond) dengan sebenarbenarnya dan sejelasjelasnya.Melalui judulnya jelas bahwa jenis gugatan ini adalah gugatan PMH, namun disinitimbul pertanyaan : apakah benar obyek tanah yang dituntut oleh penggugat saatini adalah didalam kekuasaan penggugat

Namun ternyata Judex Factitidak mempertimbangkan Eksepsi dari Pemohon Kasasi tersebut;Bahwa dalam gugatan Para Penggugat mendasari pada hubungan PKWTdengan Tergugat, yang menurut Para Penggugat melanggar Pasal 59 UUNomor 13 Tahun 2003 dan dihubungkan dengan Anjuran dariDisnaker Nomor 696/1.835 yang menganjurkan agar Para Penggugatmempekerjakan dengan status pekerja tetap yang dituangkan dalam PKWTT;Bahwa sebagaimana pertimbangan Judex Facti pada hal. 44, menyebutkan:Halaman 22 dari 33 hal. Put.

Telah dilakukan pemeriksaan oleh pegawai pengawasketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundangundangan;Bahwa mendasari pada bukti T3, T4 dan T5 tersebut di atas dengandemikian pertimbangan Judex Facti tersebut yang menyebutkan impilkasihukumnya mengacu kepada ketentuan Pasal 59 ayat (7) UU Nomor 13Tahun 2003 mengenai hubungan kerja antara Para TermohonKasasi/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat PKWT demi hukumberubah menjadi PKWTT, tidak lagi menjadi kewenangan PengadilanHubungan Industrial

namun menjadi kKewenangan dari Pengadilan Negeriuntuk mengadili sengketa mengenai peningkatan status PKWT menjadiPKWTT, yang tunduk pada ketentuan Pasal 118 HIR;Bahwa mendasari pada ketentuan Pasal 134 HIR dan Pasal 132 Rv tersebutdan ketentuan Pasal 30 UU Nomor 5 Tahun 2004, Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksadan mengadili, oleh karenanya Putusan Pengadilan Hubungan IndustrialNomor 163/Pdt.SusPHI/2015/PN Jkt.

Padt.SusPHI/2016tanpa kesalahan pekerja sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal163 ayat (2), Pasal 164 ayat (3) dan Pasal 167 UndangUndang Nomor 13Tahun 2003, oleh karenanya Tergugat berkewajiban membayar uangkompensasi PHK kepada masingmasing Penggugat berupa uangpesangon 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masakerja sebesar 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantianhak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) UndangUndang Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan;Bahwa mendasari

, Surat Kaotmil IIO7 Jakarta NomorB/2113/X1/2018 tanggal 12 November 2018 dan Surat Kaotmil II07Hal 2 dari 13 Hal Putusan Nomor : 197K/PM IIO8/AL/X1/2018.MenimbangMenimbangJakarta Nomor B/04/I/2019 tanggal 16 Januari 2019, dari panggilanOditur Militer tersebut, Kesatuan Terdakwa memberikan jawabantidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena yangbersangkutan belum ditemukan atau belum kembali Kesatuan sesuaiSurat Danyonpom 1 Marinir Nomor B/04/I/2019 tanggal 16 Januari2019.Bahwa dengan mendasari

operasimiliter.Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwatersebut telah cukup memenuhi unsurunsur tindakpidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke2 Jo Ayat (2) Kitab UndangUndang Hukum Pidana Militer.Bahwa SaksiSaksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama SerdaKuwat Wartono, Saksi atas nama Lettu Mar Nurwandi dan Saksi atasnama Serka Mar Umar telah dipanggil secara sah dan patut sesuaiketentuan Pasal 139 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak hadirdipersidangan , maka dengan mendasari

dan surat panggilan ke2 dari Kaotmil II08 Jakarta Nomor :B/1047/V/2016, tanggal 2 Mei 2016, dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak KesatuanTerdakwa Dangrup B Paspampres telah memberikan jawaban surat sebanyak 1 (satu) kali, yaitu surat jawabandari Korem 051/Wkt Nomor : B/464/II/2016 tanggal 29 Februari 2016, yang menyatakan bahwa TerdakwaPraka Ali Mashuri NRP 31060700590387 tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer I08Jakarta.Menimbang, bahwa dengan mendasari

operasi.Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur unsur tindak pidanasebagaimana tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke2 jo ayat (2) KUHPM.Menimbang, bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Serka Marhawi, dan Saksiatas nama Letda Com Yunono telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang undang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakantugas khusus yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari

:B/1085/V/2015 tanggal 7 Mei 2015 dan panggilan ke3 dariKaotmil IlO8 Jakarta Nomor : B/1221/V/2015, tanggal 25 Mei2015 dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militertersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Dan Yonif Mekanis 203/AKMenimbangMenimbangtelah memberikan jawaban yaitu surat Dan Yonif Mekanis 203/AK Nomor B/244/V/2015 tanggal 28 Mei 2015 yang menyatakanbahwa Terdakwa Praka Wahyu Yulianto NRP 31040433631281tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer Il08Jakarta.Bahwa dengan mendasari

militer.Berpendapat bahwa perbuatanperbuatan Terdakwa tersebuttelah cukup memenuhi unsurunsur tindak pidana yangtercantum dalam Pasal 87 ayat (1) Ke2 jo ayat (2) KUHPM.Bahwa saksisaksi dalam perkara ini yakni Saksi Sertu TomasApriyanto dan Saksi atas nama Serda Sudartono telah dipanggilsecara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undangundang No.31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidakhadir di persidangan karena sedang melaksanakan tugas khususyang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari

Pasal 39 sampai dengan Pasal 44Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya anak Pemohon dan calonsuami anak Pemohon telah memenuhi syaratsyarat perkawinan dan tidakterdapat halangan untuk menikah, selain masalah umur anak Pemohon, makauntuk selanjutnya, akan dipertimbangkan alasan yang mendasari hendakHim 10 dari 16 Him.

Penetapan Nomor 108/Padt.P/2021/PA.Stgdilakukannya pernikahan antara anak Pemohon dan calon suami anakPemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, serta keterangandari anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dan dari keterangan wallcalon suami anak Pemohon, yang selanjutnya telah didukung pula dengan buktiP6 dan kesaksian kedua orang saksi Pemohon, telah memperkuat kebenaranalasan yang mendasari rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suamianak Pemohon, yaitu hubungan keduanya yang