Ditemukan 51512 data
67 — 28
Disamping itu berdasarkan surat darikesatuan Denbekang I4406A tersebut di atas yang disampaikanOditur Militer di persidangan menerangkan bahwa Terdakwa PeldaYuswardi rahman NRP 21960216830676 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer I03 Padang karena Terdakwaberstatus Desersi Sampai dengan sekarang belum kembali kekesatuan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU No. 31Tahun 1997, Majelis berpendapat perkara ini telah memenuhi syaratuntuk disidangkan secara in absensia.Bahwa Terdakwa
Bahwa benar waktu selama kurang lebih selama 100(seratus) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsurkelima yaitu lebih lama dari tiga puluh hari telah terpenuhi.Bahwa selain telah terpenuhi unsurunsur Dakwaan Oditur Militertersebut, Majelis Hakim dengan mendasari ketentuan Pasal 171 JoPasal 172 UndangUndang RI Nomor : 31 tahun 1997, danberdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim13MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangsemakin
35 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
(sembilan ratus empat koma lima puluh tujuh meter persegi);e Objeknya adalah satu hamparan, para pihaknya sama pada waktu yangsama namun dengan penomoran surat tidak berurut;e Surat Penyerahan Nomor 326/PB/1998 tanggal 19 Juni 1998 penerbitannyalebin dulu dari pada Surat Keterangan Penguasaan Tanah yang menjadidasar penerbitannya yaitu Nomor 58/AG200/V1/1998 tanggal 22 Juni 1998;e Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Nomor 58/AG200/V1I/1998tanggal 22 Juni 1998 yang mendasari Surat Penyerahan
(SP) Nomor 326/PB/1998 tanggal 19 Juni 1998, penomorannya lebih besar angkanyadengan Surat Keterangan Tanah Nomor 67/AG200/VI/1998 tanggal 19Juni 1998 yang mendasari Surat Penyerahan Nomor 251/PB/1988 tanggal19 Juni 1998 lebih jelasnya sebagai berikut: SKPT Nomor 58 terbit 22 Juni 1998 dasar dari SP Nomor 326 (19 Juni1998); SKPT Nomor 67 terbit 19 Juni 1998 dasar dari SP Nomor 251 (19 Juni1998);e Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor 67/AG200/V1/1998 tanggal 19Juni 1998 yang mendasari Surat Penyerahan
Gugatan Salah Sasaran/Salah Alamat Terhadap Pihak Yang Digugat (Error InSubjek);Bahwa kalau Penggugat mendasari gugatannya berdasarkan ataskesepakatan jual beli tanggal 14 Juni 2002 dengan Bustamin Nongjtji, S.H.
Terbanding/Terdakwa : Dede Prista Ramadan
93 — 42
.: Bahwa dengan mendasari faktafakta hukum tersebut di atas, makaMajelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan PutusanPengadilan Militer IO2 Medan Nomor 65K/PM.102/AD/VIII/2021tanggal 7 Oktober 2021 sepanjang tentang terbuktinya unsurunsurtindak pidana yang didakwakan haruslah dikuatkan.: Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan Pengadilan Militer 102Medan Nomor 65K/PM.IO2/AD/VIII/2021 tanggal 7 Oktober 2021kepada Terdakwa yakni pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulanMajelis Hakim Tingkat Banding
Putusan Nomor 60K/PMTI/BDG/AD/X/2021berikut:1.Bahwa untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatandari dinas militer kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkatbanding dalam pemeriksaan tingkat banding mendasari ketentuanPasal 26 KUHPM yang pada pokoknya menegaskan bahwakejahatan yang dilakukannya dipandang sudah tidak layak lagiuntuk tetap berada di lingkungan militer, sehingga apabilaTerdakwa tetap di pertahankan sebagai prajurit TNI akanmembawa dampak yang tidak baik bagi pembinaan satuankhususnya
10 — 0
No. 0355/Pdt.G/2016/PA.Bdw.karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talaksebagaimana diatur dalam pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon untukmenceraikan Termohon adalah bahwa semula rumah tangga Pemohon danTermohon dalam keadaan harmonis dan bahagia, namun sekarang tidakharmonis lagi karena sering terjadi perselisihnan
ab) D1 Ded) olArtinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah tidakharmonis
220 — 151 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1620 K/Pdt/2017Tergugat menguraikan hal yang mendasari dari Alasan Pertama ini,sebagaimana diuraikan pada angka 2 dalam Surat KeputusanPenolakan Klaim, yang berbunyi: Dari hasil penelusuran yangdilakukan kepada pihak medis yang pernah merawat Tertanggungdiketahui bahwa Tertanggung mempunyai riwayat pemeriksaanlaboratorium pada Tahun 2009, 2010, 2011 dengan hasil yaitumeningkatnya kadar lemak, massa pada hati (liver mass),pembesaran kelenjar prostat (prostate enlargement). ,b.
AgoesSoegiarto tidak memberikan keterangan yang sebenarnya dalamSPAJK;Tergugat menguraikan hal yang mendasari dari Alasan Kedua ini,sebagaimana diuraikan dalam Surat Keputusan Penolakan Klaim,yaitu: angka 3, yang berbunyi:Bahwa pada saat pengisian Surat Permintaan Asuransi (SPA)tertanggal 18 Februari 2013 atas pertanyaan: a.) Bagian III.1tentang Keterangan Kesehatan yaitu Apabila anda sekarangdalam keadaan tidak sehat ?
Agoes Soegiarto pada tanggal 24 Juli 2013;Dalil yang mendasari penolakan klaim oleh Tergugat tersebutmerupakan dalil yang mengadaada untuk menghindarkan Tergugat dari kewajiban membayar klaim, dikarenakan dapat Penggugaturaikan fakta yang sebenarnya sebagai berikut:1) Tergugat tidak menyebutkan dokumen yang menjadirujukan bagi Tergugat untuk menyatakan sejak Tahun 2009,2010, dan 2011 dalam diri alm.
Apalagi jika harta warisan tersebut belumpecah/dibagi diantara para ahli waris;Bahwa mendasari pada ketentuan di atas maka anakanak yang lahirdari perkawinan Penggugat dengan alm. Agoes Soegiarto haruslah turutmenjadi pihak berperkara dalam gugatan ini. Ke 4 (empat) oranganaknya seharusnya ikut serta menjadi pihnak dalam perkara ini.
memperoleh informasi dan/atau data riwayatkesehatan dari Tertanggung yang tidak sesuai dengan isi pada SPAmeskipun Tertanggung telah meninggal dunia, maka Pemohon Kasasiberhak untuk membatalkan pertanggungan secara sepihak denganmengabaikan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata;Judex Facti tidak berimbang dalam menjabarkan pasal yang terdapatdalam Polis Asuransi, karena Judex Facti tidak menjelaskan bahwaPemohon Kasasi secara adil telah menerapkan Asas Keseimbangan(indemnity principle) yang mendasari
44 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kepentingan umum terlayani, karena kebijakan yang mendasariTerdakwa/Pemohon Kasasi melakukan perbuatan dan tindakan tersebutyang mendasari uraian peristiwa hukum dalam surat dakwaan dan surattuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari,sebagaimana telah diketahui dan dikenal Terdakwa/Pemohon Kasasi selakuPit.
Kepentingan umum ierlayani, karena kebijakkan yang mendasariTerdakwa/Pemohon Kasasi melakukan perbuatan dan tindakan tersebutyang mendasari uraian peristiwa hukum dalam surat dakwaan dan surattuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari,sebagaimana telah diketahui dan dikenal Terdakwa/Pemohon Kasasi selakuPit.
Terlebih lagi pada Pasal 333Amenyatakan Peraturan Pemerintah ini diberlakukan paling lambat mulaitahun anggaran 2009 (terlampir).Dengan demikian sebagaimana peraturan pelaksana yakni Permendagri No.59 Tahun 2007 dikaitkan atau dihubungkan dengan dasar dan dalil yangmendasari putusan Judex Facti adalah tidak tepat dan keliru, karenaperaturan pelaksana ternyata telah berubah dan diganti sedangkan dasardan dalil Judex Facti yang mendasari pertimbangan hukumnya adalahHal. 28 dari 47 hal. Put.
Kepentingan umum iterlayani, karena kebijakkan yang mendasariTerdakwa/Pemohon Kasasi melakukan perbuatan dan tindakan tersebutyang mendasari uraian peristiwa hukum dalam surat dakwaan dan surattuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari,sebagaimana telah diketahui dan dikenal Terdakwa/Pemohon Kasasi selakuPit.
No. 2134 K/Pid.Sus/201 1mendasari putusan Judex Facti adalah tidak tepat dan keliru, karenaperaturan pelaksana ternyata telah berubah dan diganti sedangkan dasardan dalil Judex Facti yang mendasari pertimbangan hukumnya adalahbertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP. Yang menyatakan Suatuperbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuanketentuan perundangundangan pidana yang telah ada.
47 — 29
saksi akan tetapi saksimenghidar sehingga ujung parang tersebut mengenai dada kiri saksi ;Bahwa kemudian saksi membawa parang dan menaruh di batang lehersaksi dengan keadaan saksi terjatuh ke tanah yang kedua kalinya ;Bahwa melihat pemukulan tersebut kemudian datang Blandina Muti danMaria Ana Seu serta Fin Rouk melerai pemukulan tersebut dengan caramendorong tubuh terdakwa dan menarik tangan saksi, selanjutnya saksimelaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib ;Bahwa tidak ada masalah yang mendasari
maupun terdakwa mengenal barangbukti tersebut dan dapat dipakai sebagai pembuktian sebagaimana ketentuanpasal 181 ayat (1) KUHAP ;Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keteranganTerdakwa sebagai berikut :Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasuspemukulan;Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 April 2017sekitar jam 13.00 WITA, bertempat di di Lokasi persawahan Boe, DusunBoe, Desa Bauho, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu ;Bahwa masalah yang mendasari
13 — 1
Pasal 39 sampai dengan Pasal 44Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya anak Pemohon dan calonsuami anak Pemohon telah memenuhi syaratsyarat perkawinan dan tidakterdapat halangan untuk menikah, selain masalah umur anak Pemohon, makauntuk selanjutnya, akan dipertimbangkan alasan yang mendasari hendakHim 10 dari 16 Him.
Penetapan Nomor 108/Padt.P/2021/PA.Stgdilakukannya pernikahan antara anak Pemohon dan calon suami anakPemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, serta keterangandari anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dan dari keterangan wallcalon suami anak Pemohon, yang selanjutnya telah didukung pula dengan buktiP6 dan kesaksian kedua orang saksi Pemohon, telah memperkuat kebenaranalasan yang mendasari rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suamianak Pemohon, yaitu hubungan keduanya yang
46 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
., tanggal 18 April 2006 Jo PutusanKasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1808 K/Pdt/2007, tanggal 28Januari 2008, Jo Putusan PK Mahkamah Agung Republik Indonesia No, 589/PK/Pdt/2009, tanggal 7 Januari 2009 yang mendasari terbitnya Penetapan No.13/2008, harus pula dinyatakan batal demi hukum;10.
Putusan Nomor 1435 K/Pdt/2012dahulu (uit voerbaar bij voorraad), meskipun terdapat banding serta kasasi dariPara Terlawan;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Para Pelawan mohonkepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur agar memberikan putusan sebagaiberikut:Primair:e Menyatakan bahwa Para Pelawan adalah Para Pelawan yang benar;e Oleh karena itu menyatakan batal Penetapan pelaksanaan eksekusiNo. 13/2008 karena error in objektio (salah obyek) beserta turutan dan sebabakibat yang mendasari terbitnya
25 — 14
Putusan No.238/Pdt.G/2021/PA.MIlMenimbang, bahwa dengan mendasari kepada fakta hukum danpertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai : hati Pemohon dan Termohontidak sehaluan lagi, hilangnya rasa cinta dan munculnya rasa benci dengantimbulnya pertengkaran akhlak satu sama lain, Termohon tidak kujung kembalihidup rukun dan sudah 2 tahun lamanya pisah tak kunjung kemballimenegakkan hukumhukum Allah SWT dan amanat peraturan perundangundangan yaitu membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah
talak satu raji adalah adanya masa menunggu (iddah) bagiseorang janda selama tsalatsata quruuin (tiga kali suci/haidh), yang secarategas limitatif diatur dalam ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b dan ayat (4)Kompilasi Hukum Islam bahwa masa menunggu tersebut adalah selama 90 hariatau 3 bulan setelah pengucapan ikrar dilaksanakan;Menimbang, bahwa akibat hukum dari talak adalah kewajiban bagi istriuntuk menjalani masa iddah (masa tunggu) selama 90 hari atau 3 bulanlamanya. ketentuan syari tersebut mendasari
31 — 17
:B/1085/V/2015 tanggal 7 Mei 2015 dan panggilan ke3 dariKaotmil IlO8 Jakarta Nomor : B/1221/V/2015, tanggal 25 Mei2015 dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militertersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Dan Yonif Mekanis 203/AKMenimbangMenimbangtelah memberikan jawaban yaitu surat Dan Yonif Mekanis 203/AK Nomor B/244/V/2015 tanggal 28 Mei 2015 yang menyatakanbahwa Terdakwa Praka Wahyu Yulianto NRP 31040433631281tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer Il08Jakarta.Bahwa dengan mendasari
militer.Berpendapat bahwa perbuatanperbuatan Terdakwa tersebuttelah cukup memenuhi unsurunsur tindak pidana yangtercantum dalam Pasal 87 ayat (1) Ke2 jo ayat (2) KUHPM.Bahwa saksisaksi dalam perkara ini yakni Saksi Sertu TomasApriyanto dan Saksi atas nama Serda Sudartono telah dipanggilsecara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undangundang No.31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidakhadir di persidangan karena sedang melaksanakan tugas khususyang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari
37 — 23
SEM YANDRI SIKI;e Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasuspemukulan;e Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa terhadapsaksi ;e Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29Oktober 2012 sekitar pukul 05.30 Wita, bertempat di halamanPutusan 13/Pid.B/2013/PN.Olm, halaman 7 dari 19 halaman.Rumah saksi di Desa Soba, Kecamatan Amarasi Barat,Kabupaten Kupang ;Bahwa masalah yang mendasari terjadinya pemukulan tersebut,karena terdakwa meminta kembali uang pengerjaan
artinya dalam masa perawatankorban tidak boleh melakukan pekerjaan yang membawa beban padatulang bahunya;Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keteranganTerdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik danketerangan tersebut benar;Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2012sekitar pukul 05.30 Wita, bertempat di halaman Rumah saksi di DesaSoba, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang ;Bahwa masalah yang mendasari
78 — 43
dan surat panggilan ke2 dari Kaotmil II08 Jakarta Nomor :B/1047/V/2016, tanggal 2 Mei 2016, dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak KesatuanTerdakwa Dangrup B Paspampres telah memberikan jawaban surat sebanyak 1 (satu) kali, yaitu surat jawabandari Korem 051/Wkt Nomor : B/464/II/2016 tanggal 29 Februari 2016, yang menyatakan bahwa TerdakwaPraka Ali Mashuri NRP 31060700590387 tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer I08Jakarta.Menimbang, bahwa dengan mendasari
operasi.Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur unsur tindak pidanasebagaimana tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke2 jo ayat (2) KUHPM.Menimbang, bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Serka Marhawi, dan Saksiatas nama Letda Com Yunono telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang undang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakantugas khusus yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari
175 — 45
Gugatan a quo nyatanya jugabertentangan dalam posita gugatan aquo dikatakan oleh PAPAPENGGUGAT berulang ulang terkait upah yang belum dibayarkan bulanJuni 2018 s/d Gugatan ini didaftarkan, akan tetapi dalam faktanya petitumdalam PARA PENGGUGAT meminta Majelis Hakum memutus halhalyang sebenarnya masuk ke dalam ranah Perselisihan PHK, terbuktidalam Petitum point 1 halaman 12 dalam Gugatan PARA PENGGUGAT;Bahwa gugatan a quo tidak menjelaskan dasar hukum(rechtsground) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari
SusPHI.G/2018/PN.JKT.PSTadalah Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial Dalam hal PemutusanHubungan Kerja (PHK), namun sangat aneh dan janggai PARAPENGGUGAT yang mendasari adanya Pemutusan Hubungan Kerjasebagaimana diatur dalam Pasal 150 sampai dengan Pasal 172 Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;4. Bahwa sebagaimana Yurisprudensi MA RI No. 429 I
Gagan Hertawan, SH. MH
Terdakwa:
Tessi Purwalaksana
121 — 12
, Surat Kaotmil IIO7 Jakarta NomorB/2113/X1/2018 tanggal 12 November 2018 dan Surat Kaotmil II07Hal 2 dari 13 Hal Putusan Nomor : 197K/PM IIO8/AL/X1/2018.MenimbangMenimbangJakarta Nomor B/04/I/2019 tanggal 16 Januari 2019, dari panggilanOditur Militer tersebut, Kesatuan Terdakwa memberikan jawabantidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena yangbersangkutan belum ditemukan atau belum kembali Kesatuan sesuaiSurat Danyonpom 1 Marinir Nomor B/04/I/2019 tanggal 16 Januari2019.Bahwa dengan mendasari
operasimiliter.Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwatersebut telah cukup memenuhi unsurunsur tindakpidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke2 Jo Ayat (2) Kitab UndangUndang Hukum Pidana Militer.Bahwa SaksiSaksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama SerdaKuwat Wartono, Saksi atas nama Lettu Mar Nurwandi dan Saksi atasnama Serka Mar Umar telah dipanggil secara sah dan patut sesuaiketentuan Pasal 139 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak hadirdipersidangan , maka dengan mendasari
73 — 30
diketemukan baik dikediaman maupun di tempattempat yang selalu didatangi oleh Terdakwa dan Satuansudah tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa dan biladikaitkan dengan ketidakhadiran Terdakwa dari Tanggal 27Februari 2017 sampai dengan sekarang sudah lebih dari 1(satu) tahun menunjukan tidak ada niat Terdakwa untukkembali berdinas sehingga untuk efisiensi pembinaanpersonel yang bersangkutan dan asas peradilan cepat,sederhana dan biaya ringan maka perkara Terdakwadiperiksa secara Inabsensia.Bahwa dengan mendasari
Kesatuan telah berupaya mencariTerdakwa dengan mengeluarkan surat Daftar PencarianOrang Nomor : Pom405/A/IDIK03/IV/2017/ SLM tanggal3 April 2017 yang ditanda tangani oleh Dansatpomauselaku penyidik Mayor Pom Edy Kristanto NRP 528657.Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidanasesual :Pasal 87 Ayat (1) ke2 Jo Ayat (2) KUHPM.Bahwa oleh karena keterangan para saksi yang tidakhadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalamberita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah,maka dengan mendasari
14 — 1
Nguling Kabupaten Pasuruan pada tanggal09 April 2009 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 72/23/IV/2009 tanggal 09 April2009 dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidakharmonis lagi sering terjadi perselisinan dan pertengkaran, oleh karena ituPemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimanadiatur dalam pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari
ts be aris osliclllArtinya : "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencankemaslahatan,Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:3 aN a) od) J A GeArtinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung
UBAIDILLAH bin MUKHTADOR
Termohon:
SITI MU,YADA binti SU,UD
12 — 0
Kabupaten Pasuruan pada tanggal02 Nopember 2012 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0771/011/X1/2012tanggal 02 Nopember 2012 dan sekarang rumah tangga Pemohon danTermohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisinan danpertengkaran, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untukmengajukan cerai talak sebagaimana diatur dalam pasal 66 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari
pasArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebuttelah memenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yangberlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah tidakharmonis lagi
181 — 127
CIMB Sun Life tidak dapat menyetujui untukmembayarkan klaim kematian tersebut.Yang mendasari keputusan kami adalah sebagai berikut:1. Berdasarkan data yang kami peroleh diketahui bahwa Tertanggungpernah berkonsultasi sehubungan dengan penyakit Hepatitis B padatanggal 21 Februari 2000.2. Pada saat pengisian Surat Permohonan Asuransi Jiwa Kredit(SPAJK) tertanggal 9 Februari 2011, Tertanggung menjawab tidakpada penyataan kesehatan yang diajukan sebagai berikut:B. PERTANYAAN KESEHATAN:2.
demi hukum asuransi Jiwa kredit dengan sertifikat No999000267734 atas nama Joko Riyadi oleh Tergugat adalah PerbuatanMelawan Hukum karena Tergugat tidak beritikad baik dalam melakukankegiatan usahanya, melanggar Pasal 7 huruf a UU No 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen (UUPK) dan pasal 16 huruf b yakni tidak menepatijanji atas suatu pelayanan dan atau prestasi sebagaimana ternyata dari isisurat Tergugat tanggal 9 Nopember 2011 Ref No 162/credit Life/2011, yangbunyinya:be eceeeeeeeeees Yang mendasari
12 — 0
Pandaan Kabupaten Pasuruan pada tanggal10 Mei 2006 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 246/45/V/2006 tanggal 10 Mei2006 dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidakharmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena ituPemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimanadiatur dalam pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari
I WI owArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami Istri telah tidakharmonis