Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat selaku Pengusaha denganTergugat selaku Pekerja putus karena PHK terhitung sejak tanggal 1 Maret2011;3. Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak Penggugat sebesar Rp47.620.547,00 (empat puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu lima ratusempat puluh tujuh Rupiah) ;4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat sampai bulan Maret2011;5.

Multi Harapan Utama,seharusnya semua yang ikut serta mogok kerja di PHK karena semua yangmogok kerja adalah karyawan PT. Multi Harapan Utama termasuk saksiHal. 5 dari 9 hal. Put.No. 419 K/PDT.SUS/2011saksi. Dan mengapa hanya Ramayani Darwis (Pemohon Kasasi/Penggugat)saja yang dikenakan PHK ;8.

Bahwa pertimbangan JudexFacti tersebut kurang beralasan sebab mogok yang dilakukan Pemohon Kasasiadalah sah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku karena dilakukan secaratertib, damai, dilakukan di luar jam kerja atau di dalam jam kerja tetapikesepakatan dengan Pengusaha, dan sebagai akibat gagalnya perundingan ;Bahwa PHK yang dilakukan karena alasan melakukan mogok kerjabertentangan dengan ketentuan Pasal 151 ayat (1) huruf g UndangUndang No.13 Tahun 2003, juga tidak bertentangan dengan ketentuan

Pasal 28 UndangUndang No. 21 Tahun 2003 ;Selain itu, PHK dilakukan tanpa adanya penetapan telah melanggar Pasal151 ayat (8) jo.

Iren Ratna selakuKomisaris PT Igas Utama, tanggal 1 Mei 2009 ;Bahwa dikarenakan tidak ada penyelesaian dari Tergugat terhadap upayaperundingan secara bipartide, maka para Penggugat mengajukan PermohonanPencatatan Perselisihan Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Provinsi DKI Jakarta, dengan Surat tertanggal 28 Agustus 2009,perihal : Permohonan Pencatatan Perselisihan PHK ;Bahwa Permohonan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial pada DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi

Pramadi Abdulgani berupa uang pesangon,uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sebesar satukali ketentuan Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) UU No. 13 Tahun 2003 ;e Bahwa pengusaha hanya bersedia untuk memberikan uangkompensasi PHK kepada pekerja Sdri. Chairul Aini selaku direksisejumlah 7 bulan upah tertunda, dengan alasan pekerja tersebutadalah bukan pekerja biasa;e Bahwa pengusaha tidak bersedia sama sekali untuk memberikan uangkompensasi PHK kepada pekerja Sdri.

Ir, Pramadi Abdulgani, dkk 3 orang bersedia untukmenerima uang kompensasi PHK sebagaimana dimaksud dalam point 1 tersebutdi atas ;Agar kedua belah pihak memberikan jawaban secara tertulis atas anjurantersebut di atas selambatIambatnya dalam jangka 10 (sepuluh) hari kerja setelahmenerima Surat Anjuran ini, dengan catatan :b Apabila salah satu pihak atau para pihak menolak Anjuran ini, maka parapihak atau salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri

Pasal 13 ayat (2)huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atausalah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat ;2 Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)dilaksanakan dengan pengajuan gugatan oleh salah satu pihak di PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat ;Bahwa berdasarkan Pasal 155 Ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 yang pada intinyamenyatakan bahwa PHK

dengan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 yangmenyatakan : ...Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja pengusaha diwajibkan membayaruang pesangon atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yangseharusna diterima... ;20 Bahwa berdasarkan halhal sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugatberkewajiban membayar pesangon kepada Penggugat dengan jumlah seluruhnyasebesar Rp 1.029.720.000,00 (satu milyar dua puluh sembilan juta tujuh ratusdua puluh ribu rupiah) akibat PHK

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan PHI ini karena adanyapermasalahan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak dari Tergugat;4. Bahwa hubungan hukum/hubungan kerja Penggugat dengan Tergugatberlaku dan diatur berdasarkan ketentuanketentuan dalam perjanjian kerjayang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 24 Februari2001 dengan berstatus sebagai karyawan tetap karena Tergugat telahmempekerjakan Penggugat sejak 24 Februari 2001 secara terus menerus;5.

FI tapi tidak mau menandatangani tanda terima suratdan tidak mau menerima fisik surat;Bahwa Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak tanoa adaperundingan bipartit dan penetapan pengadilan, bahwa pemahaman yangkeliru dari Tergugat dengan melakukan PHK sepihak tanpa adanya putusanPHI;Bahwa Tergugat melakukan PHK dengan dalil telah mangkir 5 (lima) harisebagaimana diatur dalam Pasal 168 UndangUndang 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan.

FI denganmembatalkan PHK sepihak bagi Penggugat dan Penggugat diberikan hakhaknya sebesar Rp877.404.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tujuh jutaempat ratus empat ribu rupiah) dengan perincian seperti ada dalam anjurandengan rincian sebagai berikut:1. Bahwa pekerja Sdr. Jeffry Eduard O Sampul dipekerjakan kembali di PT.Freeport Indonesia;2. Bahwa pekerja Sdr.

Fotokopi sesuai dengan aslinya surat keterangan tidak sedang mempunyaitindakan disiplin dan proses PHK tanggal 25 September 2008, yang diberitanda bukti P3;4. Fotokopi sesuai dengan aslinya cover amplop, yang diberi tanda bukti P4;Fotokopi sesuai dengan aslinya slip gaji karyawan non staf PT FreeportIndonesia tanggal 29 September 2010, yang diberitanda bukti P5;Halaman 33 dari 44 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.SusPHI/2017/PN.

Bahwa dalam anjuran nomor 565/16/Anj/V/2017 tertanggal 10 Mei 2017menjelaskan bahwa PHK yang dilakukan Penggugat tanpa melalui prosesbipartit sehingga sanksi yang diberikan dalam = anjuran adalahmempekerjakan kembali dan memberikan hakhak Penggugat. Kemudian,Tergugat secara licik telah mengirimkan hakhak Penggugat melaluirekening tanpa adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukumtetap untuk melaksanakan ekseskusi atas PHK sepihak tersebut;3.

Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan PT Starlight Prime Thermoplast (dalam pailiti) putus sejak dikeluarkan surat PHK karena perusahaan pailit ;3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat selaku kurator PT Starlight Prime Thermoplast .

Ini dibuktikan dengan keterangan saksi Charles Nababan danSumidri di dalam persidangan menyatakan bahwa Pengugat/PemohonKasasi di PHK karena mendirikan/menjalankan serikat pekerja danakibatnya terjadi PHK terhadap seluruh pengurus dan anggota serikatpekerja tersebut yang termasuk di dalamnya Penggugat/Pemohon Kasasijuga telah dilaporkannya pidana kebebasan berserikat ini oleh SerikatPekerja Mandiri (SPM) / Pemohon Kasasi kepada pihak KepolisianRepublik Indonesia Sektor Kota Medan dengan NomorLP/154

Bahwa yang dilakukan oleh Tergugat/Termohon Kasasi terhadapPenggugat/Pemohon Kasasi adalah kejahatan Kebebasan Berserikatkarena sebelum di PHK Pemohon Kasasi di Demosi (dipindahkan sertaditurunkan jabatannya) dengan alasan penyegaran pada saat ituHal. 10 dari 18 hal. Put.

No. 130 K/Pdt.Sus/201 118.Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Medan yangmemeriksa dan mengadili perkara a quo ini sudah mengetahui bahwaTergugat/Temohon Kasasi' telah melakukan PHK terhadapPenggugat/Pemohon Kasasi dikarenakan berkaitan dengan aktivitasserikat pekerja sehingga PHK tersebut bertentangan dengan hukum yangberlaku dan jelas sangat merugikan Penggugat/Pemohon Kasasi, namundalam pertimbangannya hanya mengacu kepada Pasal 82 UndangUndang No. 4 Tahun 2004 Jo Pasal 159 dan 171

Pasal 171UndangUndang No. 13 tahun 2003 hanya untuk Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) dengan alasan ketentuan pasal 160 dan pasal 162 UndangUndang No.138 Tahun 2008, sedangkan dalam gugatan perkara a quo mendalilkanPemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena alasan pasal 168 UndangUndangNo. 13 Tahun 2003 dan terhadap alasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) diluar alasan ketentuan pasal 160 dan pasal 162 UndangUndang No. 13 Tahun2003 batas waktu kadaluarsa gugatan 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksudketentuan pasal

Bahwa oleh karena Para Penggugat memohon Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) maka berhak atas uang kompensasi akibat Pemutusan HubunganKerja (PHK) sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2) dan pasal156 ayat (3), (4) UndangUndang No. 13 Tahun 2003 dengan perinciansebagai berikut :1. Penggugat I/Purwanto.(masa kerja 13 tahun 3 bulan, upah Rp. 973.000, per bulan).

JoPasal 152 ayat (3) Penetapan atas permohonan pemutusan hubungan kerja hanya dapat diberikan olehlembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial...9 Bahwa berdasarkan uraian pada poin 8 sangat jelas dan tidak terbantahkan bahwapemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat telah menyalahi undangundang ketenaga kerjaan sehingga PHK tersebut Batal demi hukum.10 Bahwa karena Tergugat telah melakukan Pemutusan hubungan kerja secara sepihak,tanpa ada alasan yang jelas, hal ini adalah bentuk

Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja dankeluarganya ketempat dimana pekerja/buruh di terima bekerja: sebesar : Rp.1.000.000, x 6 orang (suami, istri dan empat orang anak) Rp. 6.000.000, (enam jutarupiah)DALAM PUTUSAN SELA 1 Bahwa menurut petunjuk teknis Pengadilan Hubungan Industrial dari MahkamahAgung tahun 2006 huruf K No.3 yang berbunyi: Dalam hal perselisihan hak dan atauperselisihan kepentingan diikuti dengan perselisihan PHK sebagaimana diatur dalampasal 86 UndanUndang No.2 Tahun 2004 maka

PENGGUGAT angka 7 halaman 2 demi hukum haruslahdikesampingkan, hal ini sesuai dengan Azas Hukum Ketenagakerjaan ~No Work NoPay sesuai dengan ketentuan UndangUndang Nomor : 13 Tahun 2003 Pasal 93ayat (1) menegaskan : Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan.7 Bahwa dalildalil gugatan PENGGUGAT angka 8, angka 9 dan angka 10 demi hukumharuslah dinyatakan ditolak, karena telah jelas dan terang bahwa dalam perkara aquo TERGUGAT sama sekali tidak melaku kan pemutusan hubungan kerja(PHK

RAHMAT HIDAYAT ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji isi gugatanPenggugat maka dapatlah disimpulkan ternyata yang menjadi pokok perkara dalam gugatan iniadalah apakah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadapPenggugat yang dianggap mengundurkan diri karena tidak masuk kerja secara terus menerus,apakah sah menurut Hukum Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang berlaku ?

Bahwa PENGGUGAT tanpa menduga sebelumnya danPENGGUGAT sangat terkejut dimana PENGGUGAT telahmenerima Surat PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) dariTergugat tertanggal 27 Juli 2010. Dalam salah satuKonsideran/klausul maupun iS ketetapannyamenyatakan PENGGUGAT adalah Karyawan dengan masapercobaan selama 3(tiga) bulan ;.

Bahwa dasar dan alasan PHK yang. dilakukan olehTergugat kepada PENGGUGAT jelas dan nyata nyatabertentangan menurut ketentuan hukum, yaitu Pasal 58ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2003, yang = manakaedahnya berbunyiPerjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu' tidak dapatmensyaratkan adanya masa percobaan kerja ;7.

Bahwa selain hal tersebut diatas, alasan PHK yangdilakukan oleh Tergugat terhadap PENGGUGAT adalahkarena PENGGUGAT telah melakukan absensi pada harilibur/minggu dan telah melakukan penyalahgunaankeuangan Perusahaan. Semua alasan tersebut samasekali tidak benar dan menurut hemat PENGGUGATalasan PHK tersebut hanyalah merupakan alasan yangmengada ada saja ;.

dapat dilaksanakan terlebihdahulu (Uit Voerbaar bijs Voorraad) meskipun = adaupaya hukum Verzet maupun Kasasi dari Tergugat ;Bahwa berdasarkan pada si uraian tersebut diatas,PENGGUGAT dengan ini mohon kiranya Pengadilan hubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Serang melalui YangMulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara aquo berkenan memutuskan, sebagai berikutPRIMAIR : Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT seluruhnya ; Manyatakan Putus MHubungan Kerja antara PENGGUGATdengan Tergugat karena PHK

Oleh karenanya hakhak Pekerja (8orang) akibat PHK tersebut berupa uang pesangon 2 (dua) kali Pasal 156 ayat(2) uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali Pasal 158 ayat (3) dan uangpenggantian hak 1 (satu) kali Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 ;Bahwa, secara DE FACTO PT.

Pasal27 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 150/MEN/2000 Pengusaha PT.DWI PERKASA JAYA wajib memberikan hakhak Pekerja 8 (delapan orang)akibat PHK tersebut berupa uang pesangon 2 (dua) kali Pasal 156 ayat (2) uangpenghargaan masa kerja 1 (satu) kali Pasal 156 ayat (8) dan uang penggantianhak 1 (satu) kali Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 20083 ;Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 241 K/PDT.SUS/201 1Bahwa, PT.

suratketerangan nomor ; 220/SGTI/VIII/2005 pada tanggal 18 Agustus 2005,yang menerangkan pendapatan Penggugat perbulannya sebesar Rp.15.000.000, (Lima belas juta Rupiah), (Vide Bukti P2);Bahwa, selama bekerja pada Tergugat, Penggugat telahmelakukan kewajibannya dengan baik serta telah menunjukkan dedikasitinggi dalam melaksanakan perintah yang diberikan oleh Tergugatsebagaimana tercantum pada jadwal pekerjaan yang tertuang dalamBuletin Tiberias Warta Mingguan tersebut;Bahwa kronologis permasalahan terjadinya PHK

Bahwa 7 (tujuh) hari kKemudian, setelah Pengguat di PHK padatanggal 03 Mei 2009, yaitu tepatnya pada Hari Minggu, tanggal10 Mei 2009 diberitakan melalui BULETIN TIBERIAS WARTAMINGGUAN No. 1066, suatu PENGUMUMAN (Vide bukti P3)yang menegaskan bahwa:Peraturan Rumah Tangga Gereja Tiberias Tentang UsiaPengkotbah / Pendeta:e Di Gereja Tiberias maksimal Usia 64 tahun;e Pengkotbah di Gerje Tiberias yang usianya telah memasuki 65tahun tidak bisa melayani lagi;e.

Bahwa sejak PHK secara sepihak ini, mengakibatkanPenggugat kehilangan pekerjaan dan hingga sekarang tidakada biaya lagi untuk memenuhi kebutuhan kehidupankeluarga, bahkan saat ini sedang mengalami penderitaan fisikkarena mengidap penyakit ginjal kronik dan diabetes mellitusserta dilakukan haemodialisis (cuci darah) dengan teratursecara terus menerus sepanjang hidupnya (Vide Bukti P4)Bahwa setelah terjadi PHK, Penggugat melalui kuasa hukumnyamenyampaikan somasi atau teguranteguran mengenai penyelesaianperselisinan

/ PHK yang notabene secara yuridis wajib terlebih dahuludirundingkan melalui perundingan bipartite , yaitu melalui : pertama suratnomor 20/PERDPHI/TIB/VI/2009 tanggal 23 Juni 2009 (Vide Bukti P5),kedua surat nomor 22/PERDPHI/TIB/VII/2009 tanggal 07 Juli 2009( Vide Bukti P6) dan ketiga (terakhir) surat nomor 23/PERDPHI/TIB/VII/2009 (Vide Bukti P7), namun dalam jawabannya kesemuanya tidakmendapatkan respon yang baik dari Tergugat melalui : pertama surathal. 3 dari 19 hal.

Bahwa Tergugat adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan sarungtangan dan aksesoris Snow Golf;Bahwa Tergugat mempekerjakan Penggugat sejak 11 Mei 1995 sampai dengandi PHK pada tanggal 05 Desember 2008 atau 13 tahun 6 bulan pada bagiandistribusi;Hal. 1 dari 14 hal. Put.

Muji Astutik keesokan harinya masuk kerja seperti biasanamun secara tibatiba tanpa kesalahan apapun di PHK oleh Tergugat sejak 05Desember 2008 secara sepihak;Bahwa Penggugat bersama tiga pengurus lainnya antara lain: Sdr. Wahidah, Sdri.Siti Asiyah dan Sdri.

Muji Astutik sejak di PHK oleh Tergugat langsungmelaporkan kerja kembali secara tertulis pada Tergugat untuk melaksanakankewajiban sesuai Pasal 155 ayat ( 2 ) UU No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan namun secara tegas melalui suratnya Tergugat menolakPenggugat bersama tiga pengurus lainnya antara lain: Sdr. Wahidah, Sdri. SitiAsiyah dan Sdri.

Muji Astutik, secara nyatanyata telah tidak diterima bekerja lagi oleh Tergugat maka dalam hal iniTergugat telah melakukan PHK terhadap Penggugat bersama tiga penguruslainnya antara lain: Sdr. Wahidah, Sdri. Siti Asiyah dan Sdri.

Muji Astutiksecara sepihak sejak 05 Desember 2008, oleh karena itu Tergugat diwajibkanmembayar hak PHK kepada Penggugat sesuai Pasal 156 ayat (1) UU No. 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan pembayaran seluruh upah Penggugatsejak 05 Desember 2008 sebesar Rp. 735.700, perbulan dan upah Pasal 93 ayat(2) huruf f UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Bahwa sehubungan dengan PHK Penggugat bersama tiga pengurus lainnyaantara lain: Sdr. Wahidin, Sdri. Siti Asiyah dan Sdri.

Sehubungan dengan hal tersebut butir 1 dan 2 diatas,maka penyelesaian kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) karena pekerja/buruhmelakukan kesalahan berat perlu memperhatikan halhal sebagai berikut :Pengusaha yang akan melakukan PHK dengan alasan pekerja/buruhmelakukan kesalahan berat (eks) pasal 158 ayat 1 (Satu) maka PHK dapatdilakukan setelah ada putusan hakim pidana yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap ;Apabila pekerja ...... dan seterusnya.; danDalam hal terdapat "alasan mendesak" yang dan

Sehubungan dengan hal tersebut butir 1 dan2 di atas, maka penyelesaian kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) karenapekerja/buruh melakukan kesalahan berat perlu memperhatikan halhalsebagai berikut:a Pengusaha yang akan melakukan PHK dengan alasan pekerja/buruh melakukankesalahan berat (eks) pasal 158 ayat 1 (Satu) maka PHK dapat dilakukan setelahada putusan hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;Maka berdasarkan hal tersebut diatas, POSITA pada gugatan PENGGUGAT telahbertentangan

Namun ternyata didalamPETITUM gugatannya PENGGUGAT telah menuntut tentang hal yang tidak sesuaidalil pada POSITA gugatan PENGGUGAT, oleh karena jika memang pengusahamelakukan PHK berkaitan dengan kesalahan berat, maka PHK tersebut baru dapatdilakukan setelah mencakup unsur yaitu "Pengusaha yang akan melakukan PHKdengan alasan pekerja/buruh melakukan kesalahan berat (eks) pasal 158 ayat 1 (Satu)maka PHK dapat dilakukan setelah ada putusan hakim pidana yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap.".

) diajukan oleh pekerja/ buruh maka yang bersangkutan harus membuktikankehenaran dari dalilnya yang menyatakan ia di PHK oleh majikannya.

Bebanpembuktian seperti ini akan lebih diutamakan kepada Penggugat apabila Tergugatmembantah melakukan PHK"."... Menimbang, bahwa bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugattelah melakukan PHK terhadap Penggugatsecara sepihak merupakan dalil yang harus dibuktikan kebenarannya yang apabilamengacu pada Pasal 163 HIR, beban pembuktian lebih tepat dibebankan kepadaPenggugat sebab nyatanya Tergugat membantah melakukan PHK dimaksud"."..

tersebut ternyata tanpa ada alasan, dan oleh karenanyaPenggugat tidak melakukan kesalahan dan tidak boleh di PHK.

menurut Pasal 156ayat (4) UndangUndang No. 13 tahun 2003, yang menyatakan bahwa: Uangpenggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) (terjadinya PHK) meliputi:a.

Bahwa dengan diakuinya PHK sudah terjadi sejak tanggal 02 Juni 2010oleh Majelis Hakim maka sudah mengakui bahwa uang PHK juga sudahditerima sedangkan perhitunganperhitungan yang disebutkan sebagaiadanya perselisinan hak dengan uang pesangon dan uang penggantiandan hakhak lainnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Tingkat Pertamalebih lanjut dalam perkara ini adalah bertentangan dengan bukti T11 danbukti T13 karena bukti T11 dan T13 adalah kesepakatan para pihakyang tidak ada istilah sementara karena

UU No. 13 Tahun 2003 hanyamengenal istilah perjanjian dan penerimaan PHK tidak ada istilahperhitungan sementara;3.

Bahwa istilan PHK dan penerimaan uang dengan klausa bersyaratmenerima sementara adalah bertentangan dengan UU No. 13 Tahun2003 karena UU No. 13 Tahun 2003 tidak mengenal istilan menerimasementara atau bersyarat;B. Majelis Hakim Tingkat Pertama Keliru Dalam Menerapkan Hukum;1.