Tte Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu timbul perselisihandan pertengkaran dikarenakan Tergugat suka minum minumankeras/arak yang memabukan, dan jika ditegur Tergugat tanggap!

2018 Penggugat dengan Tergugat bersepakat pindah dan tinggal bersama di rumah kakak Tergugat yang beralamat di Rt/Rw. 003/003, Desa Tabona, Kecamatan Tabona, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara; Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak perempuan yang bernama : FIRDA DUWILA berusia5 (lima) tahun; Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu timbul perselisihandan pertengkaran dikarenakan Tergugat suka minum minumankeras/arak yang memabukan, dan jika ditegur Tergugat tanggap

Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut karenaTergugat sikap adil sebagai suami atas ketidak setujuan orang tuaTergugat saat menikahi Penggugat sampai sekarang, disamping itukeluarga Tergugat turut campur dalam urusan rumah tanggap serta seringmenyakiti pisaik Penggugat.

berhasil karena Penggugat tetap padapendiriannya untuk bercerai.Menimbang, bahwa dari faktafakta tersebut terbukti bahwa dalamrumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihnan danpertengkaran terusmenerus yang tidak dapat didamaikan lagi dan yangmenjadi pemicu terjadinya pertengkaran tersebut karena Tergugat bersikapadil sebagai suami atas ketidak setujuan orang tua Tergugat saat menikahidengan Penggugat sampai sekarang, disamping itu keluarga Tergugat turutCcampur dalam urusan rumah tanggap

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnyarukun, namun sejak bulan Januari 2015 terjadi perselisihan danpertengkaran yang disebabkan karena Tergugat yang suka bermalasmalasan dan tidak tanggap, serta kurang peduli terhadap Penggugat,Terakhir pada bulan Juni 2015 Tergugat pamit pergi dari rumah orangtua Penggugat untuk pulang kembali kerumah orang tua Tergugatdikarenakan sakit, namun sampai sekarang Tergugat malah tidakpernah pulang kembali kerumah orang tua Penggugat.

Tergugat yang menikah padatanggal 01 Oktober 2014 lalu hidup bersama di rumah orang tuaPutusan Nomor 1006/Pdt.G/2017/PA .Kjn.Hal. 8 dari 14 hal.SALINANPenggugat di Desa Kayugeritan selama sekitar 7 bulan dan telah dikaruniai1 orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat, akan tetapikemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga selama 2 tahun2 bulan, dan sebelum meninggalkan Penggugat, antara Penggugat denganTergugat terjadi perselisinan karena Tergugat yang suka bermalasmalasandan tidak tanggap

Tanah sengketa tersebut saat ini digarapberdasarkan perjanjian tanggap gadai oleh: Turut Tergugat No. seluas + 13 Ha (Hadijah alias Inaq Muazzin). Turut Tergugat No. 2 seluas +7 Ha (Aridah). Sisanya seluas 7 Ha tetap digarap dan dikuasai sendiri oleh Tergugat (Fatimah aliasInaq Mahfuzin).Bahwa penguasaan tanah sengketa dengan tanpa alas hak yang jelas tersebut darisejak tahun 1984 sampai saat ini sangat merugikan baik moril maupun materiil bagiPenggugat.

memberikan putusan sebagai berikut :1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.2 Menyatakan hukum bahwa tanah sawah yang tercatat atas nama La Ampeladalah sah miliknya dan menjadi warisan yang turun kepada anaknya.3 Menyatakan hukum bahwa pengalihan hak milik atas dasar transaksi yangdilakukan Penggugat pada saat di bawah umur dengan Tergugat adalah bataldemi hukum.4 Menyatakan hukum bahwa tanah milik La Ampel menjadi hak milik Penggugatsecara keseluruhan.5 Menyatakan batal secara hukum transaksi tanggap

Dukungan Operasional 100.000.00, 140.000.000,Tanggap Darurat BencanaAlam/ Sosial30. Kegiatan Dukungan 179.055.000, 204.055.000,Operasional UPPKHKabupaten Karimun31.

Dukungan Operasional TangapDarurat bencana alam/sosialkegiatan tanggap darurat jenazahterlantar/korban bencana alam 150.000.000,00 150.000.000,00 Halaman 28 dari 158 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUSTPK/2019/PTPBR 34. Kegiatan tanggap darurat 100.000.000,00 100.000.000,00jenazah terlantar/korban bencana alam/social35. Pengadaan logistic bencana 150.000.000,00 146.902.500,0036. Kegiatan dukungan operasional 200.000.000,00 200.000.000,00UPPKH kabupaten karimun37.

Drs.Zukri,MM > Kegiatan revisi master plan/DEDTPU sememal> Kegiatan tanggap darurat jenazahterlantar/korban bencanaalam/social15. Hj. Jesmiwarti > Kegiatan pengadaan saranakeranda (asongan) jenaah untukmasyarakat16.

JESMIWARTIKegiatan Tanggap Darurat JenazahTerlantar/ Korban Bencana Alam/Sosial 10Drs.

Kundur Tahun 20141 (Satu) Bundel Asli Kegiatan Tanggap Darurat Jenazah TerlantarTahun 2014.2 (dua) Bundel Asli Kegiatan Tanggap Darurat Jenazah TerlantarTahun 2015.1 (satu) Bundel Asli Kegiatan Pembinaan dan PengawasanPenjaga Taman Pemakaman Umum Tahun 2015.3 (tiga) Bundel Asli Kegiatan Pelayanan Sosial Perlindungan danRehabilitasi Pekerja Migran dan Korban Tindak Kekerasan Tahun2015.1 (Satu) Bundel Asli Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan AsuransiKesejahteraan Sosial (ASKESOS) Tahun 2015.5 (Lima) Bundel

;Menimbang bahwa di dalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukumsebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah WAWAN SANTOSOBIN SUWARSO dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokan dengan identitassebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu denganlainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yangdiajukan ke muka Persidangan;Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyataTerdakwa tanggap

Kecamatan Makarti Jaya KabupatenBanyuasin menderita kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 15.000.000, (lima belas jutarupiah).Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyataTerdakwa tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehinggaMajelis berkeyakinan kedua ini telah terpenuhi;Ad.3.Unsur Yang dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah.Menimbang, Fakta yang terungkap

menerima dari saksi Sri Supatmi sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah),dan dikenakan denda sebesar 20 % dengan cicilan selama 10 (sepuluh) minggu lamanyadengan alasan ada nasabah yang menagjukan pinjaman atas nama Sarti, seterimanya uangdari saksi tersebut oleh terdakwa digunakan sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah)untuk keperluan pribadi dan sisanya diserahkan kepada rekan terdakwa yang bermanaAbdul Aziz.Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyataTerdakwa tanggap

tinggal bersama kontrak ci Jes, Semula rumah tanggamereka rukun, namun kemudian sejak bulan Januari 2020 mereka pisahrumah sampai dengan sekarang tidak pernah kembali hidup bersamalagi; Sepengetahuan saksi, yang menyebabkan antara Pemohon danTermohon harus pisah rumah adalah masalah Termohon tidak pernahmelaksanakan kewajibannya mengurus pekerjaan rumah tangga, sepertimencuci dan membersihkan rumah, sehingga Pemohon harusmengerjakan sendiri pekerjaan rumah tangga tersebut, selain ituTermohon kurang tanggap

(dalam bahasa jawa kurang tanggap sasmito)dalam halhal membantu Pemohon sebagai kepala rumah tangganyaketika Pemohon dan Termohon di rumah, sehingga Pemohon merasadiperlakukan seperti layaknya seorang budak; Bahwa sepengetahuan Saksi, Pekerjaan Pemohon adalahsebagai Buruh Pabrik dan penghasilan setiap bulannya sekitarRp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah); Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah, sepengetahuansaksi sejak bulan Januari 2020, hingga sekarang kurang lebih 1 tahun 6bulan, Pemohon

karena Termohon tidak pernahmelaksanakan kewajibannya mengurus pekerjaan rumah tangga,sehingga Pemohon harus mengerjakan segala sesuatu pekerjaanrumah tangga tersebut sendirian, semisal Termohon tidak pernah ikutmengurusi dan memperhatikan ibu kandung Pemohon ketika ia sakit,wlaupun oleh saksi diperintah untuk ikut mengurusi danmemperhatikannya, namun Termohon tetap tidak bersedia mengurusidan memperhatikan, Termohon tidak pernah ikut kerjasama dalammengurus rumah tangga mereka, Termohon kurang tanggap

(dalam bahasa jawa kurang tanggap sasmito)dalam halhal membantu Pemohon sebagai kepala rumah tangganya ketikaPemohon dan Termohon di rumah, sehingga Pemohon merasa diperlakukanseperti layaknya seorang budak; Sepengetahuan saksi Il, yang menyebabkanantara Pemohon dan Termohon pisah rumah karena Termohon tidak pernahmelaksanakan kewajibannya mengurus pekerjaan rumah tangga, sehinggaPemohon harus mengerjakan segala sesuatu pekerjaan rumah tangga tersebutsendirian, semisal Termohon tidak pernah ikut

(dalam bahasa jawa kurang tanggap sasmito)dalam halhal membantu Pemohon sebagai kepala rumah tangga, Termohontidak pernah ikut mengurusi dan memperhatikan ibu kandung Pemohonketika ia sakit;e Penyebab pisah rumah menurut para Saksi Termohon karena Pemohontelah mengajukan perkara poligami di Pengadilan Agama Ambarawa, adapunkeadaan rumah tangga mereka ketika masih satu rumah, Pemohon tidakpernah mengurusi dan tidak pernah memperhatikan anakanak;Menimbang, bahwa berdasar uraian di atas hakim menilai

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Dalam Kondisi Tanggap Darurat Dinas PU Bina Marga Kabupaten,
4.PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SAMPANG cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umuni Bina Marga cq. Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas PU Bina Marga Kabupaten

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PekerjaanRehabilitasi Jalan Dalam Kondisi Tanggap Darurat Dinas PU Bina MargaKabupaten beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprapto No.31 Sampang, selanjutnyadisebut: TERGUGAT III;4. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SAMPANG cq. Kepala DinasPekerjaan Umuni Bina Marga cq.

EFENDI memintakepada SADAM BILIT untuk menandatangani kontraktersebut dalam rangka melengkapi administrasi gunamencairkan anggaran tanggap darurat, oleh karenapekerjaan kegiatan tanggap darurat sudah selesaidikerjakan namun anggaran tidak dapat dicairkankarena harus ada pihak ketiga (rekanan), sehinggaSADAM BILIT bersedia membantu Ir. EFENDI untukmencairkan anggaran tersebut dengan caramenandatangani kontrak, dimana kontrak tersebutmenerangkan bahwa CV.

Bantuan kebutuhan lanjutan yang belum dapat diselesaikanpada saat tanggap darurat meliputi antara lain :e Tempat hunian masyarakat bagi rumah yang hancur/hilang/ hanyut/ rusak melalui pembangunan huniansementara atau hunian tetap; Pemulihan dengan segera fungsi sarana/ prasarana vital;e Biaya penggantian lahan, bangunan dan tanamanmasyarakat yang digunakan untuk pemulihan denganfungsi Sarana/ prasarana vital;e Kebutuhan air bersih dan sanitasi;e Pangan;e Sandang;e Pelayanan kesehatan;e Pelayanan

psikososial; dane Kebutuhan dasar (fisik dan non fisik) lanjutan setelahstatus tanggap darurat bencana berakhir.b.

Huruf F Pengembalian Dana Siap Pakai : Dana SiapPakai yang tidak digunakan sampai denganberakhirnya masa Status Keadaan DaruratBencana (Siaga Darurat, Tanggap Darurat, danTransisi Darurat ke Pemulihan) disetorkan ke KasNegara dengan bukti setoran disampaikan kepadaBNPB.Penyetoran Dana Siap Pakai dilakukan bersamaandengan masa pertanggungjawaban Dana Siap Pakaiyaitu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah StatusKeadaan Darurat Bencana berakhir.4) Keppres Nomor 42 Tahun 2002, Tentang PedomanPelaksanaan

Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajarkepada Penggugat ;Menimbang, bahwa dari gugatan dan keterangan Penggugat di persidangan,ternyata Tergugat tidak hadir dan tidak memberikan tanggap pada persidangan lanjutan,maka Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalildalil dan alasangugatan Penggugat tersebut terutama tentang telah terjadinya perselisihan danpertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;Menimbang, bahwa Tergugat tidak membrikan tanggap karena tidak hadir

Bahwaperselisihnan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugattersebutdisebabkan, Tergugat tidak terouka terhadap penghasilan selama bekerjasebagai tukang bakso keliling, Tergugat tidak cepat tanggap terhadapkebutuhan rumahtangga hingga Tergugat tidak memberikan nafkah hariankalau tidak diminta oleh Penggu gat;5.

berkaitan dengan penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMk)Nomor KU.602/AIRP/2374/2010 tanggal 11 Agustus 2010 dan Suratpersetujuan Tergugat II No.360/48970 tanggal 02 Agustus 2010 yangdikeluarkan oleh Tergugat dan II adalah mendasari pada Surat Tergugat IIINomor 610/223 tanggal 19 Januari 2010 yang ditujukan kepada Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat IIl mendukung penanganan tanggapdarurat pengaman pantai Sawang Bau, Kecamatan Sawang Aceh Selatandan memerintahkan Tergugat untuk merealisasikan tanggap

Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari Tergugat ,yaitu Pelaksanaan Pekerjaan Pengaman Pantai Sawang BauKecamatan Sawang (Paket Il), Kabupaten Aceh Selatan(Bencana Alam); SMPKtersebut dikeluarkan oleh Tergugat untuk Penggugatadalah menindak lanjuti surat Tergugat Il tentang persetujuanpenerbitan SPMK ; Pada tanggal 19 Januari 2010 Tergugat Ill mengirim surat Nomor610/223 kepada Tergugat yang menyatakan Tergugat Illmendukung proyek tersebut dan memerintahkan Tergugat untukmerealisasikan penanganan tanggap

Hal ini dapat dilihat berdasarkan bukti T.II.2,sementara izin prinsip yang diterbitkan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II yaitu bukti T.IIl.1 bukan menyetujuinya rekanan pelaksana pekerjaan,tetapi menyetujui dilakukannya pekerjaan tanggap darurat berdasarkan aturanhukum yang berlaku, yang mana kewenangan pelaksanaannya,pengawasannya dan pembayarannya berada pada Tergugat I.

Olehkarena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh danPengadilan Tinggi Banda Aceh yang tidak mencermati bukti T.II.1 dalamkaitannya dengan pelaksanaan pekerjaan tanggap darurat oleh TermohonKasasi/ Terbanding/Penggugat, adalah pertimbangan hukum yang keliru, dantidak mempertimbangkan aspek hukum yang berlaku;Bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidakmenilai alat bukti P4/TI4, P5/TI3 dan P6, Tl6 dan P7/TI 5 proses danpembayaran sebelumnya adalah

Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II melakukan tindakannya sesuai dengan ketentuanhukum yang berlaku, yaitu telah menerbitkan izin prinsip untuk menerbitkanSPMK kepada Tergugat dengan dibatasi oleh syaratsyarat dan ketentuansebagaimana tercantum dalam izin prinsip tersebut (Vide Bukti T.II.1) yangmenyetujui dilakukannya pekerjaan tanggap darurat, namun tanggungjawabpelaksanaannya dan pembayarannya berada pada Tergugat ;Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Il telan bertindak sesuaidengan kewenangan

(vide Putusan Pengadilan negeri halamam88 alinia ke3) ;Menimbang, bahwa dari factafacta yang ada propinsi Bengkulutahun 2007 terjadi gempa bumi banyaknya jalanjalan di Propinsi Bengkulu rusakparah, hal itu sebagaimana keterangan saksi ke19 ZamriYurnalis, padapokoknya menerangkan (halaman 36 putusan) saksi menjabat sebagai Staf BinaMarga Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu bahwa tanggap darurat adalahtanggal 14 September 2007 sampai dengan tanggal 30 Desember 2007, bahwakontrak kerja baru dibuat

tanggal 25 Januari 2008 dan sebelum ada kontrak dibuatSurat Perintah Kerja mulai tanggal 8 Oktober 2007, Nomor : KU.08.09/294/PJJ/2007, sebelum ada Kontra atau SPMK pada tanggal 17 September 2007SPKD mengirim surat kepada Menteri Pekerjaan Umum dengan dasar SuratGubernur tanggal 12 September 2007 ada perintan Gubernur untuk segeradiupayakan pekerjaan tanggap darurat tesebut, sedangkan dana yang diajukanuntuk anggaran tersebur Rp. 4 Milyar rupiah, bahwa yang mengerjakan tanggadarurat tersebut adalah

Jaya Saksi Konstruksi atas Dasar Penunjuk KebijakanSKPD waktu itu yaitu saksi ke20 memerintahkan terdakwa untuk itu, yaitu SaudaraRasyid mengerjakan tanggap daruran tersebut namun sampai dengan Desember2007 dananya belum turun dan menurut saksi secara adminitrasi pekerjaantersebut salah akan tetapi pekerjaan itu adalah tanggap darurat dan ada perintahGubernur agar segera diupayakan pekerjaan tersebut dan nenurut saksi pekerjaantersebut telah sesuai dengan opname dan pekerjaan telah dilaksanakan sesuaidengan

Andi Rosliansyah, (sebagai terdakwa dalamperkara displate) hal itu didasarkan Surat Gubernur tanggal12 September 2007, tanggap darurat pembayaran dilakukandengan kontrak berjalan dan penanggulangan Bencana Alamtersebut, anggaran tahun 2007 belum dibayar yang nilainya +Rp. 4,3 Milyar rupiah dan telah dilakukan pengalihan danapaket perbaikan jalan BintunanKetahun tahun 2008seharusnya panjang jalan 3,5 km menjadi 2 km, untukpembayaran dana Bencana Alam tersebut penanggungjawabnya disatukan dengan perbaikan

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnyarukun, namun sejak bulan Januari 2015 terjadi perselisihan danpertengkaran yang disebabkan karena Tergugat yang suka bermalasmalasan dan tidak tanggap, serta kurang peduli terhadap Penggugat,Terakhir pada bulan Juni 2015 Tergugat pamit pergi dari rumah orangtua Penggugat untuk pulang kembali kerumah orang tua Tergugatdikarenakan sakit, namun sampai sekarang Tergugat malah tidakpernah pulang kembali kerumah orang tua Penggugat.

Tergugat yang menikah padatanggal 01 Oktober 2014 lalu hidup bersama di rumah orang tuaPutusan Nomor 1006/Pdt.G/2017/PA .Kjn.Hal. 8 dari 14 hal.SALINANPenggugat di Desa Kayugeritan selama sekitar 7 bulan dan telah dikaruniai1 orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat, akan tetapikemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga selama 2 tahun2 bulan, dan sebelum meninggalkan Penggugat, antara Penggugat denganTergugat terjadi perselisinan karena Tergugat yang suka bermalasmalasandan tidak tanggap

Bukti P16 :Surat Edaran Nomor 7/SE100.HR.O1/IV/2020 TentangKemudahan Pelayanan Penetapan Dan Pendaftaran HakAtas Tanah Pada Masa Status Tanggap Darurat CoronaVirus Disease 2019 (Covid19) tanggal 17 April 2020(sesuai dengan fotokopi) ;Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan Saksi maupun Ahliwalaupun telah diberikan kesempatan untuk itu ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil tanggapannya,Termohon telah mengajukan buktibukti tertulis berupa fotokopi suratsurat bermeterai cukup yang diberi tanda

Putusan No. 5/P/FP/2020/PTUN.PBRmengajukan Surat permohonan Pemohon Nomor: 01/P/V/2020,tanggal 18 Mei 2020, yang diterima Termohon pada tanggal 19 Mei2020, Perihal Permohonan Pengembalian titik ikat/Pengembaliantapal batas atas sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor :620, tanggal 12 Mei 1998, Surat Ukur Nomor : 10327/PH/1997,tanggal 31 Desember 1997, dengan Luas + 20.000 m2, atas namaAhmad syafri, yang terletak di Desa Rimbo Panjang, KabupatenKampar pada masa Status Tanggap Darurat Corona

Fotocopy Sertipikat yang telah dicocokkan dengan aslinya olehpetugas loket; n 2m nnn nn nnn nnn nnn nen nnn ne nnn nc nance:Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Agraria DanTata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 88.1/SKHR.O1/IV/2020 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Berlakunya Hak AtasTanah dan Jangka Waktu Pendaftaran Surat Keputusan Pemberian,Perpanjangan atau Pembaruan Hak Atas Tanah Yang Telah atau AkanBerakhir Pada Masa Status Tanggap Darurat Corona Virus Disease 2019Hal.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/KepalaBadan Pertanahan Nasional yang ditandatangani Sekretaris JenderalNomor: 7/SE100.HR.O1/IV/2020 tentang Kemudahan PelayananPenetapan dan Pendaftaran Hak Atas Tanah pada Masa Status TanggapDarurat Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) tertanggal 17 April 2020,yang pada pokoknya Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia membuat kebijakan kemudahanpelayanan pertanahan yang diberikan kepada masyarakat pada masastatus tanggap

Pemohon) terlebihpada masa status tanggap darurat Corona Virus Disease 2019 (COVID19) sebagaimana pertimbangan sebelumnya yaitu dengan menindaklanjuti Surat permohonan Pemohon a quo dan selanjutnya Pemohonmelengkapi persyaratan sebagaimana ketentuan Bagian III PelayananPencatatan dan Informasi Pertanahan, BPNRI.III.2, huruf c (Informasi Titikdasar Teknik) dan Bagian IV Pelayanan Pengukuran Bidang Tanah,BPNRI.IV.1 Lampiran Peraturan Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 1 Tahun 2010 tentang Standar

uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

1. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe tentang Penetapan Status Tanggap

   Januari 2020 (asli);

2. 1 (satu) lembar Surat Usulan PPK dan Bendahara Pengeluaran Nomor 900/14/3 Tanggal 06 Januari 2020 (asli);
3. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 81/360/Tahun 2020 tentang Penetapan Penerima Bantuan Korban Bencana Banjir Bandang, Angin Kencang, Tanah Longsor dan Gelombang Pasang di Kabupaten Kepulauan Sangihe tanggal 11 Februari 2020 (FotoCopy);
4. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Penyediaan Peralatan Penanggulangan Bencana Tanggap

Disitu terllihat bahwa seorang ibu hanyamengutamakan ego pribadi tidak ada rasa khawatirterhadap keselamatan anak, itu ibu yang mau mengasuhanak dan setiap datang melihat isteri saya tidakpernah tanggap pada keperluan anak tidak tanggap padakesehatan, itu ibu yang mau mengasihani anak.

Bahwa sesuai dengan uraian tersebut jelas menunjukan,pekerjaan tersebut dilakukan harus dengan kontruksi yang darurat, bukanbersifat permanen, dan kewenangan pelaksanaan kegiatan yang dimaksudberada pada Tergugat termasuk dalam menggunakan dana bencana alam,dan dalam hal ini Gubernur Aceh selaku Tergugat II telah memberikanpersyaratan di dalam Izin Prinsipnya bahwa kegiatan yang dimaksud tidakbersifat permanen, artinya kegiatan tersebut harus dilakukan sesuai denganketentuan tentang tanggap darurat

, ini merupakan gugatan siasia karena Tergugat III tidak melakukanperbuatan melawan hukum atau ingkar janji dengan Penggugat ;Bahwa adanya surat tembusan dari Tergugat atau Tergugat II, bukanlahsebagai alasan Tergugat III telah terikat dengan surat tersebut dan telahmelakukan perbuatan melanggar hukum (PMH), lagi pula Tergugat Illbukan lembaga pelaksana pemerintahan dan bukanlah lembaga penggunaanggaran;Bahwa Penggugat mendalilkan kalau pekerjaan yang dikerjakan denganSPMK Aquo adalah pekerjaan Tanggap

hanya untuk menghindari kewajiban hukumpelelangan atas pekerjaan, maka pelaksanaan pekerjaan aquo jugaharuslah dinyatakan bertentangan dengan Perpres No.54 Tahun 2010 JoPerpres No. 70 Tahun 2012, tentang Perubahan Perpres No. 80 Tahun 2003Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.Bahwa ternyata sesuai temuan Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) tahun2010, 2011, dan 2012, serta 2013, didapati sekitar lima puluh empat paketpekerjaan Darurat pada SKPA Dinas Pengairan Aceh yang dikerjakandengan cara Tanggap

Apalagi dalam persidangan Penggugat maupunTergugat tidak pernah mengajukan fakta atau bukti bahwa anggarantersebut pernah diusulkan kepada Pembanding/Tergugat II pada TahunAnggaran 2014.halaman 34 putusan Nomor. 62/Pdt/2017/PTBNABahwa fakta di persidangan dari bukti progress fisik yang diajukan olehTerbanding/Penggugat, pihak Terbanding/Penggugat melakukanpekerjaan tersebut secara permanen dan bukan bersifat darurat,sehingga hal ini nyatanyata telah bertentangan dengan ketentuan hukumtentang tanggap

darurat, sehingga secara hukum pembanding/Tergugat IItidak dapat dimintakan pertanggungjawaban untuk melakukanpembayaran terhadap pekerjaan yang tidak sesuai denganketentuan tanggap darurat dan jelasjelas Terbanding/Penggugat telahmelakukan pekerjaan yang salah karena untuk pekerjaan yang bersifatpermanen sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Keppres Nomor 80 Tahun2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan' Barang/JasaPemerintah, maka menurut ketentuan tersebut harus dilakukan melaluiproses pelelangan

sanggahan bahwa kapasitas dan Gubernur Acehtidak dalam postal untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pembayaranpekerjaan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I/Terbanding/Penggugat.Karena Termohon Kasasi I/Terbanding 1/Penggugat mendapat kerjaannyaditunjuk oleh Tergugat I, yaitu Dinas Pengairan Aceh berdasarkan bukti T.II.2,sedangkan izin prinsip yang diterbitkan oleh Gubernur Aceh yaitu bukti TII.1bukan izin untuk menyetujui rekanan pelaksana pekerjaan, tetapi menyetujuidilakukannya pekerjaan tanggap

Akan tetapi pihak Terbanding/Penggugat melakukan pekerjaan yang bersifat permanen bukan penangananyang bersifat tanggap darurat. Sehingga tidak ada kaitannya antara pekerjaanyang dilaksanakan dengan izin prinsip yang/ Pembanding/Tergugat II terbitkan;II.

Judex Facti Telah Salah dalam Menerapkan Hukum dalam Kaitannya denganTanggungjawab Para Pihak dalam Perkara.Bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak menilai bukti T.II.1 dan T.II.2 yangdiajukan oleh Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat II yang pada intinya padabukti T.II.2 penunjukan pelaksana pekerjaan dilakukan oleh Tergugat I, dan izinprinsip dari Gubernur Aceh yaitu bukti T.I.1 hanya menyetujui dilakukannyapelaksanaan pekerjaan tanggap darurat berdasarkan ketentuan hukum yangberlaku, yang mana

faktafakta hukum yang terungkap di dalam persidangan,tidak ada satupun dari ketentuan unsur pasal 1365 KUHPerdata tersebutdilakukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat II melakukantindakannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu telahmenerbitkan izin prinsip untuk menerbitkan SPMK kepada Termohon Kasasi II/Terbanding H/ tergugat I dengan dibatasi oleh syaratsyarat dan ketentuanbagaimana tercantum dalam izin prinsip tersebut (vide bukti T.II.1) yangmenyetujui dilakukannya pekerjaan tanggap

Pembanding/Tergugat II telah bertindak sesuai dengan kewenangan yang melekat padaPemohon Kasasi Pembanding/ Tergugat II selaku kepala daerah yang mana didalam proses pekerjaan tanggap darurat hanya memberikan izin prinsip,sementara untuk pelaksanaannya berada pada Termohon Kasasi II/ TerbandingIl/Tergugat I, termasuk yang menunjuk rekanan pelaksana pekerjaan tersebut,bukan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II;Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak cermat dalam menilai alat bukti;27Bahwa seharusnya Pengadilan