Ditemukan 32351 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 15-01-2016 — Putus : 29-02-2016 — Upload : 09-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 22 K/TUN/2016
Tanggal 29 Februari 2016 — BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BERAU VS PT. INDO ALAM MAKMUR;
98 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 22 K/TUN/2016
    Putusan Nomor 22 K/TUN/2016Permohonan ljin Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit yang diberikanoleh Tergugat kepada Penggugat sesuai Keputusan Bupati Berau Nomor:658 Tahun 2008 pada bagian MEMUTUSKAN angka Ketiga menyatakan lIjinUsaha Budidaya Perkebunan ini diberikan selama 30 ( tiga puluh ) tahun;.
    Putusan Nomor 22 K/TUN/20166.
    Putusan Nomor 22 K/TUN/2016Perkebunan Kelapa Sawit seluas + 5.000 Ha di Kampung Tanjung BatuKecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau kepada PT.
    Putusan Nomor 22 K/TUN/20164. Untuk areal yang terdapat spotpot pasir apabila tidak layak untukditanami agardi enclave dan tidak melakukan pembukaan lahan padakawasan yang menurut fungsinya dilindungi ketentuan yang berlaku;5. Untuk sungai akan di enclave + 50 meter dari kiri kanan sungai/sempadan sungai;6.
    Putusan Nomor 22 K/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 10-03-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 39 K/TUN/2020
Tanggal 10 Maret 2020 — BUPATI KARAWANG, DK vs. CECE HERMAWAN
219 — 111 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 39 K/TUN/2020
    PUTUSANNomor 39 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:. BUPATI KARAWANG, tempat kedudukan di Jalan Jend.Ahmad Yani Nomor 1 Kelurahan Nagasari, KecamatanKarawang Barat, Kabupaten Karawang;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hj.
    Putusan Nomor 39 K/TUN/2020Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.
    Putusan Nomor 39 K/TUN/2020Eksepsi Tergugat : Objek Gugatan Tidak Termasuk Dalam PengertianKeputusan Tata Usaha Negara;Eksepsi Tergugat II Intervensi : Objek Gugatan Tidak Termasuk DalamPengertian Keputusan Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan TataUsaha Negara Bandung dengan Putusan Nomor 5/G/2019/PTUN.BDG, tanggal18 Juni 2019, kemudian pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan olehPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor237/
    Putusan Nomor 39 K/TUN/20201. Menolak gugatan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat untukseluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor05/G/2019/PTUN.BDG Tanggal 18 Juni 2019;3.
    Putusan Nomor 39 K/TUN/2020Panitera Pengganti,ttd.M. Usahawan, S.H.Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 10.000,003. Administrasi kasasi Ro 484.000,00Jumlah Rp 500.000,00Untuk salinanMahkamah Agung RIatas nama PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. Ashadi, S.H.NIP 19540924 198403 1 001 Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 39 K/TUN/2020
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 29-05-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 217 /B/PK/PJK/2011
Tanggal 29 Mei 2012 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK, ; PT. JENSHIANG NUSANTARA TEXTILE CHEMICAL INDUSTRIAL,
24 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 26-07-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 12 K/TUN/2010
Tanggal 26 Juli 2010 — NUR AZIZAH, S.H VS SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
23 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 12 K/TUN/2010
    P UT US ANNomor 12 K/TUN/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasitelah memutuskan sebagai berikut dalam perkaraNUR AZIZAH, S.H., Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggaldi Jalan TMP. Taruna, Komplek LP.
    No. 12 K/TUN/2010dipandang perlu, tetapi tidak boleh mengurangi kebebasanHakim dalam memutus sengketa Tata Usaha Negara ;Adapun yang menjadi duduk persengketaan adalah sebagaiberikut1.Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil dengan NIP.040052651/ Penata Tk.
    No. 12 K/TUN/2010kewenangannya, dengan mengambil alih kewenanganMenteri/Sekretaris Negara. Oleh karenanya SuratKeputusan Sekretaris Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 053/SEK/SK/X/2008 tanggal 23Oktober 2008 merupakan Keputusan yang tidak sahserta tidak berdasarkan hukum dan ketentuan yangberlaku sehingga harus dicabut dan dinyatakan tidakberlaku ;.
    No. 12K/TUN/2010040052651, Penata Tk. (Gol. III/d) Panitera Penggantipada Pengadilan Negeri Majalengka ;4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan hakhak kepegawaian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilsebagaimana kedudukan semula ;5.
    No. 12K/TUN/2010ttd.Dr. H.ttd.Imam Soebechi, S.H., M.H.Marina Sidabutar, S.H., M.H.ttd.Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A.Biaya BiayaPanitera Pengganti1M ie tt e r A of esm eames ammeanes Rp. 6.000, ttd.2,R @ AC A KS Lo vemencecereeee Rp. 5.000, Subur MS, S.H., M.H.3. AdministrasiSalinanvutececeseems Rp. 489.000.Jumlah = Rp. 500.000, UntukMAHKAMAH AGUNG R.1I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, S.H.NIP. 220000754 Hal. 15 dari 12 hal. Put. No. 12K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 18-04-2016 — Upload : 14-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 20 PK/TUN/2016
Tanggal 18 April 2016 — KEPALA PERWAKILAN BANK INDONESIA WILAYAH IV VS MALAKIN
135 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 20 PK/TUN/2016
    Putusan Nomor 20 PK/TUN/2016C.
    Putusan Nomor 20 PK/TUN/2016dalam rangka pembangunan nasional.
    Bahwa pertimbangan hukum yang mendasari Putusan MA RI No.170K/TUN/2014 tanggal 30 Juni 2014 Jo. Putusan PT TUN SurabayaNo.180/B/2013/PT.TUN.SBY tanggal 9 Januari 2014 Jo. PutusanPTUN Surabaya No.
    Putusan Nomor 20 PK/TUN/2016sewenangwenang, hakim tidak dapat mengujinya.
    Putusan Nomor 20 PK/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Putus : 21-07-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 266 K/TUN/2014
Tanggal 21 Juli 2014 — MAIN BIN JONGKOT VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI,DKK
83 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 266 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 266 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:1MAIN BIN JONGKOT, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kp.
    tidak memenuhi syarat administrasi dengandemikian Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dengandemikian Eksepsi dari tergugat harus dapat diterima;Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 93K/TUN/1996tanggal 24 Februari 1998;Bahwa gugatan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya adalahwewenang dari Pengadilan perdata untuk memeriksa dan memutusnya;Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 22/K/TUN/1998tanggal 27 Juli 2001;Bahwa Keputusan Tata Usaha
    Putusan Nomor 266 K/TUN/2014Bahwa setelah adanya Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara JakartaNomor 212/B/2013/PT.TUN.JKT tanggal 28 Januari 2014 yangpemberitahuannya diterima pada tanggal 7 Maret 2014, selanjutnya pada tanggal13.
    Bahwa merupakan fakta hukum dan kebenaran, berdasarkan surat bukti P1, T1Juncto Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5.K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 Juncto Yurisprudensi Perkara Nomor 41.K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 Juncto Yurisprudensi Perkara Nomor 270.K/TUN/2001 tanggal 4 Mei 2002 yang mengatur mengenai ketentuan tenggang waktuyang berlaku bagi pihak ketiga yang bukan dituju langsung oleh alamat yang ditujudari suatu keputusan, terbukti secara terang dan tidak terbantahkan
    /1992 tanggal 21 Januari 1993 junctoYurisprudensi Perkara Nomor 41.K/TUN/1994 tanggal 10 November1994 juncto Yurisprudensi Perkara Nomor 270.K/TUN/2001 tanggal 4131415Mei 2002 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa bagi mereka yangtidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi merasakepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana diaturdalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 dihitung secarakasuistis sejak saat mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikanoleh Keputusan
Pengadilan PTUN MANADO TUN
Register : 19-10-2010 — Putus : 16-03-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN MANADO Nomor 39/G.TUN/2010/P.TUN Mdo
Tanggal 16 Maret 2011 — Penggugat: Hein Johannis Egeten, BA, dkk; Tergugat: Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Manado;
149 — 115
  • TUN Mdo, tertanggal 19102010;Setelah..............
    /Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Manado Nomor: 37/Pen.MH/TUN/2010/ P.TUN Mdotanggal 22 Oktober 2010 tentang Penunjukan MajelisHakim;Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal22 Oktober 2010 Nomor: 36/Pen.PP/TUN/2010/ P.TUN Mdotentang Pemeriksaan Persiapan;Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal30 Nopember 2010 Nomor: 36/Pen.HS/TUN/2010/ P.TUN Mdotentang Hari Sidang; Telah melihat dan meneliti membaca berkas' perkarayang bersangkutan; Telah mendengar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-08-2011 — Upload : 13-02-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 207 K/TUN/2011
Tanggal 4 Agustus 2011 — KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA, ; YULIUS MAMBAY, SE., PETRUS PAULUS ELL, SH.,
38 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 207 K/TUN/2011
    P UT US ANNo. 207 K/TUN/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasitelah memutuskan sebagai berikut dalam perkaraKOMIS PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA, berkedudukan di Jalan Kelapa Dua Entrop, KotaJayapura;Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding.melawan:1. YULIUS MAMBAY , SE., kewarganegaraanIndonesia, pekerjaan Swasta, beralamat diGang Ulin Perumnas Waena, Kota Jayapura,Papua;2.
    No. 207K/TUN/2011ini1.adalah sebagai berikutBahwa Tergugat telah menerbitkan Surat KeputusanKomisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor : 80 Tahun2010 tanggal O07 September 2010 Tentang Nama namaPasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai PesertaPemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Jayapura,Tahun 2010;.
    No. 207K/TUN/201110Putusan tersebut tidak pernah dilaksanakan dan ParaPenggugat telah membuktikan di Pengadilan sebagaimanadiuraikan dalam Posita 22 diatas. Sehingga Tergugatmenjalankan sesuai amar Putusan dengan melakukanVerifikasi Ulang terhadap dukungan Partai yangmengusung Para Penggugat adalah tindakan melawan hukumkarena dalam amar Putusan Perkara Nomor25/G/2010/PTUN JPR tanggal 29 ~~ Juli 2010. Tidakmemerintahkan Tergugat untuk melakukan Verifikasiulang;27.
    No. 207K/TUN/201114Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo besertaalasan alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawandengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengancara yang ditentukan dalam undangundang, maka olehkarena itu) permohonan kasasi' tersebut secara formaldapat diterima;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan olehPemohon Kasasi dalam memori' kasasinya tersebut padapokoknya ialah1.
    No. 207K/TUN/2011
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 17-11-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 477 K/TUN/2015
Tanggal 17 Nopember 2015 — FAJAR IBNU SAJARI vs. BUPATI KABUPATEN MUSI BANYUASIN
54 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 477 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 477 K/TUN/2015.2.
    Putusan Nomor 477 K/TUN/2015.Bahwa dengan alasanalasan sebagai berikut :1.Bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2013 Pengadilan Tata Usaha NegaraPalembang telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Putusan Kasasi No.11/G/2011/PTUN.PLG. dengan No.
    Perkara kasasi 113 K/TUN/2012tertanggal 23 April 2012 yang ditandatangani Panitera Pengadilan TataUsaha Negara Palembang, Bukti P18 ;Bahwa pada tanggal 10 Mei 2013 Perihal mohon Pelaksanaan EksekusiPutusan Mahkamah Agung RI No. 113 K/TUN/2012 ditujukan kepada BapakKepala Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, Jalan Jenderal A.
    Putusan Nomor 477 K/TUN/2015.a.
    Putusan Nomor 477 K/TUN/2015.Biaya biaya : Panitera Pengganti,1.Meterail..................Rp 6.000,002,.RedakSl.................Rp 5.000,00 ttd/. Fitriamina, S.H.,M.H.3. Administrasi ................Rp489.000,00Jumlah .......... Rp500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.1I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara(ASHADI, SH.)Nip. 220000754.Halaman 19 dari 19 halaman. Putusan Nomor 477 K/TUN/2015.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 25-06-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 205 K/TUN/2013
Tanggal 25 Juni 2013 — KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, DK vs. PT. DHARMA PERDANA MUDA - PT. BANGUN KHARISMA PRIMA JO (JOINTOPERATION
201 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 205 K/TUN/2013
    Putusan Nomor 205 K/TUN/20133 AZMETYEDA MAKMUR, S.H., Jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum padaBiro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat;Semuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pemerintah ProvinsiSumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 827/14/KPHBTU/I/2012, Tanggal 20 Januari 2012;Pemohon Kasasi IT dahulu Pembanding II/Tergugat IT;melawan:PT. DHARMA PERDANA MUDA PT.
    Putusan Nomor 205 K/TUN/2013oleh Tergugat I dan Tergugat II, karena dengan adanya surat Tergugat Itersebut, Tergugat II tidakdapat melakukan pembayaran biaya eskalasi/kenaikan harga sesuai sebagaimana yang telah diperjanjikan antaraTergugat II dengan Penggugat.
    Putusan Nomor 205 K/TUN/20133 Keputusan tersebut digugat oleh orang atau badan hukum perdata;Maka telah jelas kiranya, bahwa sebagaimana tersebut padaunsur kedua diatas,berdasarkan Pasal 21 dan Pasal 22 PerpresNomor 106Tahun 2007 tentangLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa Deputi BidangHukum dan Penyelesaian Sanggah telah diberikan kewenangan untukmemberikan saran, pendapat, atau rekomendasi.
    Putusan Nomor 205 K/TUN/2013diatas, khususnya pada poin c, Pemohon Kasasi menerangkan bahwaketentuan penyesuaian harga kontrak sudah harus tercantum dalamdokumen pemilihan sehingga penyedia barang/jasa telahmengantisipasi ketentuan penyesuaian harga tersebut di dalam hargasatuan yangditawarkan.
    Putusan Nomor 205 K/TUN/2013menjamin Pemohon Kasasi I/Pembanding II/ Tergugat II tidak akan dimintaipertanggungjawaban hukum jika penyesuaian harga tersebut dibayarkan ?
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-10-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 80 PK/TUN/2014
Tanggal 22 Oktober 2014 — HERY WIBADI VS BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)
65 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 80 PK/TUN/2014
    PUTUSANNomor 80 PK/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:HERY WIBADI, Warga Negara Indonesia, alamat KomplekPekerjaan Umum Bina Marga Jl.
    ,M.Si., Jabatan Kepala Sub Bidang PengolahanA.4 pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian,Ketiganya berkantor di Jalan Proklamasi Nomor 56, JakartaPusat, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor 021/G.TUN/SET.BAPEK/2012 tanggal 17 Desember 2012,Halaman dari 25 halaman Putusan Nomor 80 PK/TUN/2014Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan
    Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan permohonanPeninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 321 K/TUN/2013,Tanggal 27 Agustus 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranyamelawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugatdengan posita gugatan pada pokoknya sebagai berikut:I Objek GugatanObjek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tergugat/BadanPertimbangan Kepegawaian Nomor: 042/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 7 Juni 2012Tentang
    Ramadhian, SE, Ak (Selaku Pelaksana);Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 80 PK/TUN/2014kesimpulan dari Tim Evaluasi tersebut sesuai dengan Laporan Evaluasi HasilPemeriksaan Restitusi SPT masa PPN PT. Multi Prima Energi Nomor Laporan:Lap01/WPJ/.04/KP.1007/2006 tanggal 30 Oktober 2006 romawi III angka 1huruf d menyatakan bahwa proses penyelesaian restitusi yang diajukan olehPT.
    IrfanFachruddin,SH.CN., dan Prof.Dr.Takdir Rahmadi,SH.LL.M., HakimHakim Agungsebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hariitu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota Majelis tersebut dandibantu olehHalaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 80 PK/TUN/2014Sumartanto,SH.MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.Anggota Majelis: Ketua Majelis,Ttd./Dr. Irfan Fachruddin,SH.CN. Ttd./Ttd./Prof.Dr.Takdir Rahmadi,SH.LL.M.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 25-04-2011 — Upload : 11-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 20 PK/TUN/2011
Tanggal 25 April 2011 —
76 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 20 PK/TUN/2011
    No. 20PK/TUN/201118sebagaimana dinyatakan oleh Prof. Douglas N. WHusakdan Craig A.
    No. 20PK/TUN/201130Prof. R. Subekti, S.H. dalam bukunya yang berjudul"Hukum Perjanjian",penerbitnya PT.
    No. 20PK/TUN/2011361. Mengabulkan gugatan Penggugatuntuk seluruhnya ;.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 11-06-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 236 K/TUN/2015
Tanggal 11 Juni 2015 — AJI SAMBODO, S.T., VS KEPALA DINAS BINA MARGA SUMBER DAYA AIR DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL (dahulu KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN CILACAP)
59 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 236 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 236 K/TUN/2015c. Bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkandengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Cilacap;d.
    Putusan Nomor 236 K/TUN/2015pembuat keputusan dengan isi keputusan makaobjek gugatan adalah cacat secara substansial:Dengan demikian terbukti apabila objek gugatanadalah cacat substansial:4.c.
    Putusan Nomor 236 K/TUN/2015direksi pekerjaan;Dengan demikian terbukti apabila objek gugatan dalamperkara a quo diterbitkan oleh Pajabat yang tidakberwenang;c.
    Putusan Nomor 236 K/TUN/2015APBD;. Perpres 8 Tahun 2006 Dalam Hal Penjelasan Nomor 70Tahun 2005, menyebutkan:a. Pengguna barang/jasa atau pejabat yang disamakansebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawabatas pengadaan barang dan jasa untuk selanjutnyadisebut pejabat pembuat komitmen;b.
    Putusan Nomor 236 K/TUN/2015Biaya biaya:1. Meterai.................Rp 6.000,002. Redaksi................Rp 5.000,003. Administrasi .......... Rp489.000,00Jumlah ......... Rp500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. ASHADI, S.H.NIP. 220000754 Halaman 34 dari 34 halaman. Putusan Nomor 236 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-02-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 37 K/TUN/2017
Tanggal 23 Februari 2017 — Dra. Hj. SUMAIYAH, MZ., M.M., vs. KETUA MAJELIS PEMBIMBING CABANG GERAKAN PRAMUKA KOTA PALEMBANG,
58 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 37 K/TUN/2017
    Putusan Nomor 37 K/TUN/201726.27.28.29.30.31.Pengganti Antar Waktu Melanjutkan Masa Bakti 20122017, tanggal 4Januari 2016, ditandatangani oleh H.
    Putusan Nomor 37 K/TUN/2017Januari 2016, ditandatangani oleh H.
    Putusan Nomor 37 K/TUN/2017D.
    Putusan Nomor 37 K/TUN/2017Melanjutkan Masa Bakti 20122017 Tanggal 4 Januari 2016Ditandatangani Oleh H.
    Putusan Nomor 37 K/TUN/2017a. Berhalangan tetap;Mengundurkan diri;c. Dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukumtetap;d.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 09-06-2011 — Putus : 22-11-2012 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 351 B/PK/PJK/2011
Tanggal 22 Nopember 2012 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs BUT TALISMAN (TANJUNG) LTD
27 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-07-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 250 K/TUN/2016
Tanggal 28 Juli 2016 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA, DK VS SAYU MADE PUTRI, DK
81 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 250 K/TUN/2016
    Putusan Nomor 250 K/TUN/2016Negara sehingga merupakan kewenangan mengadili adalah padaPengadilan Tata Usaha Negara.
    Putusan Nomor 250 K/TUN/201615.g.
    Putusan Nomor 250 K/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-05-2014 — Upload : 15-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 58 K/TUN/2014
Tanggal 22 Mei 2014 — NYOMAN PARSUA, MBA vs. PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA (POKJA PENGADAAN BARANG) DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BULELENG, DK
198 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 58 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 58 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:NYOMAN PARSUA, MBA., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanDirektur PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 20-10-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 108 PK/TUN/2016
Tanggal 20 Oktober 2016 — ACHMAD SUGIMAN BIN H. SAMSUDIN, DKK vs. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, DKK
59 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 108 PK/TUN/2016
    Putusan Nomor 108 PK/TUN/2016Para Ahli waris Alm. H, Samsudin bin H. Murawi sebagaimanaditerangkan dalam Akta Permohonan Pembagian HartaPeninggalan Nomor 011/PPPHP/1998/PAJP tanggal 24Pebruari 1998 dihadapan Pengadilan Agama Jakarta Pusat;Dalam hal ini memberi kuasa kepada:R.E.
    Putusan Nomor 108 PK/TUN/2016Kompetensi Absolut ;Para Penggugat mendasarkan kedudukan hukum dalam mengajukangugatan a quo yaitu selaku ahli waris dari H. Samsudin Bin H.
    Putusan Nomor 108 PK/TUN/2016berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.30/HPL/BPN/2000 tanggal 13 Februari 1989 tentang Pemberian HakPengelolaan Lahan atas nama PT. (Perseroan) Pusat Perkayuan MarundaJakarta seluas 961.187 M2 ;Bahwa Tergugat Intervensi / PT.
    Putusan Nomor 108 PK/TUN/2016DALAM POKOK PERKARA: Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima; Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara padadua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesarRp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 71K/TUN/2014, tanggal 22 Mei 2014, yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : 1.
    Putusan Nomor 108 PK/TUN/2016Halaman 29 dari 28 halaman. Putusan Nomor 108 PK/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 13-02-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 PK/TUN/2013
Tanggal 13 Februari 2014 — HANANTO SENO, DKK VS I. KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BOYOLALI
76 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 128 PK/TUN/2013
    PUTUSANNomor 128 PK/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:1.HANANTO SENO, Kewarganegaraan Indonesia, bertempattinggal di Panasan Baru, RT.01/RW.02, Desa Ngesrep, KecamatanNgemplak, Kabupaten Boyolali, pekerjaan Wiraswasta,HANAFI, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di DesaNgesrep, RT.04/RW.01, Kecamatan Ngemplak, KabupatenBoyolali, pekerjaan Wiraswasta
    bertempattinggal di Panasan Baru, RT.01/RW.02, Desa Ngesrep, KecamatanNgemplak, Kabupaten Boyolali, pekerjaan Karyawan Swasta,IMAM ODIANTO, Kewarganegaraan Indonesia, bertempattinggal di Panasan Baru, RT.01/RW.02, Desa Ngesrep, KecamatanNgemplak, Kabupaten Boyolali, Pekerjaan Karyawan Swasta,NAFIS KURNAIN, Kewarganegaraan Indonesia, bertempattinggal di Panasan Baru, RT.01/RW.02, Desa Ngesrep, KecamatanNgemplak, Kabupaten Boyolali, pekerjaan Wiraswasta,Halaman dari 28 halaman Putusan Nomor 128 PK/TUN
    dalam perkara ini kepada Tergugat;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsiyang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut1.Bahwa objek sengketa Keputusan Kepala Kantor Perijinan dan Penanaman ModalKabupaten Boyolali Nomor: 503/048/31/2011, tanggal 21 Januari 2011, tentangPemberian Izin Gangguan atas nama Ana Mangisengi untuk dan atas nama PTAeroprima yang beralamat di Jalan Kasuari Nomor 318 Dukuh Panasan Baru, DesaHalaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 128 PK/TUN
    Bahwa sebagian orang yang berposisi sebagai Para Penggugat tidak secaranyata, bertempat tinggal dan memiliki kartu tanda penduduk di lokasisebagaimana dinyatakan dalam gugatannya, sehingga Tergugat Il Intervensiyakin tidak semua orang yang berposisi sebagai Penggugat dalam perkara inimengetahui esensi dari gugatannya sendiri, dan sama sekali tidak tahumenahu permasalahan yang disengketakan;Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 128 PK/TUN/20133.
    HM.Hary Djatmiko,SH.MS ttd/ Dr.H.Supandi, SH.M.Humttd/ .Yulius.SH.MHHalaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 128 PK/TUN/2013Panitera Pengganti :ttd/ Sumartanto,SH.MHBiayaBiaya :lLMeteratl.........ccceee eee Rp. 6.000,002Redakstl........... ee Rp. 5.000,003.Administrasi ............. 0.000. Rp.2.498.000.00Jumlah = Rp.2.500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.IL.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara(ASHADL, SH.)Nip. 220000754
Pengadilan PTUN MANADO TUN
Putus : 28-10-2009 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN MANADO Nomor 29/G/2009/PTUN.Mdo
Tanggal 28 Oktober 2009 — Penggugat: RAPIA SALEH Melawan Tergugat: KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA GORONTALO Tergugat II Intervensi: H. DAHLAN MUDA
205 — 142
  • AloeiSaboe No.114, Kelurahan Wongkaditi,Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo ;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus,tertanggal 21 Juli 2009;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IIINTERVENSI;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan TataUsaha Negara Manado, tanggal O7 Juli 2009, Nomor23/Pen.MH/TUN/2009/PTUN.Mdo, tentang PenunjukanMajelisHakimHakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikansengketa Tata Usaha Negara;Telah membaca Penetapan Hakim Ketua MajelisPengadilan
    ,MHHAKIM ANGGOTA IITTDMUHAMVAD IQBAL M SHMeteraliHERMANPANITERA PENGGANTITTDANDI JAYADI NUR, SH., MHPerincian Biaya Perakar14/G/TUN/2007/P.TUN.Mdo1. Administrasi Rp. 50.000,2. Panggilan Rp. 429.000, Nomor3. Materai Putusan Sela Rp.4. Materai Putusan Akhir Rp.5. Redaksi Putusan Rp.Jumlah494.000. (Empat ratus sembilan puluh empat476.000, 6.000, 3.000, ribu rupiah).