Putusan Nomor 2509/B/PK/Pjk/2019tanggal 14 September 2017, tentang Pengurangan Ketetapan Pajak AtasSurat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak April 2014 Nomor00275/107/14/057/16, tanggal 9 Mei 2016 Berdasarkan Pasal 36 ayat (1)Huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama PT Hogy Indonesia;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 1 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117120.99/2014/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal

25 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak Gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP02550/NKEB/WPVJ.07/2017, tanggal 14 September 2017,tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Masa Pajak April 2014 Nomor 00275/107/14/057/16,tanggal 9 Mei 2016 Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf c KarenaPermohonan Wajib Pajak, atas nama PT Hogy Indonesia, NPWP01.084.734.1057.000, beralamat di Blok

kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat NomorKEP02550/NKEB/WP4J.07/2017, tanggal 14 September 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak April 2014 Nomor 00275/107/14/057

Putusan Nomor 2509/B/PK/Pjk/2019Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidalam perkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Penggugat (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat(sekarang Termohon Peninjauan Kembali) NomorKEP02550/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 14 September 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak April 2014 Nomor00275/107/14/057/16, tanggal 09 Mei 2016 Berdasarkan Pasal 36 ayat(1) Huruf c Karena

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya;-
2. Menetapkan penggantian nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/057/A.1/Trk/2000/P, tanggal 10 November 2000 dari yang semula tertulis EDY SUGIONO dirubah dan diperbaiki menjadi EDI SUDIONO;-
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan 1 (satu) foto copy salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kota Tarakan agar segera dilakukan pencatatan, perbaikan dan perubahan terhadap Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/057/A.1/Trk/2000/P, tanggal 10 November 2000 sesuai ketentuan yang berlaku dan dilakukan setelah penetapan ini berkekuatan hukum tetap;-

Bahwasetelah pernikahan, Pemohon (Xxxxx) telah menerima Kutipan AktaNikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Sebuku, KabupatenKotabaru dengan Nomor 057/04/VIII/2010, tanggal 02 Agustus 2010;3.Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah tersebut terdapat kesalahan penulisanXxxxxyang benar adalah Xxxxx;.

Menimbang, bahwa telah dijelaskan pula dalam Peraturan MenteriAgama Nomor 11 Tahun 2007, tentang Pencatatan Nikah Pasal 34 ayat (2)bahwa perubahan menyangkut biodata, suami, istri ataupun wali harusberdasarkan kepada putusan pengadilan pada wilayah yang bersangkutan.Dengan demikian, para Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan perkarapermohonan ini;Menimbang, bahwa dari posita maupun petitum permohonan Pemohon,telah jelas menunjukkan tentang perkara permohonan perubahan dalamKutipan Akta Nikah Nomor 057

2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana yang diubah dengan UndangUndang Nomor3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentangPeradilan Agama, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Pasal 34 ayat (2),maka permohonan perubahan nama dalam Kutipan Akta Nikah adalah bagiandari perkawinan sehingga permohonan Pemohon merupakan kewenanganabsolut Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan perkarapermohonan perbaikan Kutipan Akta Nikah Nomor 057

No. 0024/Padt.P/2018/PA.KtbSebuku, Kabupaten Kotabaru, karena akibat dari kesalahan penulisan tersebut,Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus Akta Kelahiran AnakPemohon, sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan dariPengadilan Agama sebagai dasar hukum untuk merubah Kutipan Akta Nikah diKantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru;Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut Pemohon mohon agarmenetapkan perbaikan Kutipan Akta Nikah Nomor 057/04/VIII/2010, tanggal 02Agustus

Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Xxxxx secara sah dantercatat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 057/04/VIII/2010, tanggal 02Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanPulau Sebuku, Kabupaten Kotabaru;2. BahwanamaPemohon adalah Xxxxx;3. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 057/04/VIII/2010, tanggal 02Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanPulau Sebuku, Kabupaten Kotabaru, identitas Pemohon tertulis Xxxxx;4.

Membatalkan dan mencabut Keputusan Terbanding NomorKEP00074/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 26 Januari 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Nomor 00001/304/10/057/15 tanggal 29 Oktober 2015 MasaPajak Oktober 2010 serta selurun Surat Tagihan Pajak ataupunsuratsurat lainnya sehubungan dengan Keputusan Terbanding NomorKEP00074/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 26 Januari 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Nomor 00001/304/10/057

Pengadilan Pajak NomorPut.112303.13/2010/PP/M.IVA Tahun 2019, tanggal 12 Februari 2019 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00074/KEB/WPJ.07/2017 tanggal26 Januari 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Pasal 26, dan membatalkanSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Pasal26 Nomor 00001/304/10/057

Putusan Nomor 4149/B/PK/Pjk/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.3. 2.3. 3.3. 4.Atau:Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00074/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 26 Januari 2017tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Tambahan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa PajakOktober 2010 Nomor 00001/304/10/057/15 tanggal 29 Oktober2015 atas nama PT Cargill Indonesia, NPWP01.002.071.7057.000

, beralamat di Wisma 46 Kota BNI Lt. 26Suite 26.01, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1, RT 010, RW 009,Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10220, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Oktober2010 Nomor 00001/304/10/057/15 tanggal 29 Oktober 2015 atasnama PT Cargill Indonesia, NPWP 01.002.071.7057.000

Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00074/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 26 Januari 2017mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan(SKPKBT) Pajak Penghasilan Pasal 26, dan membatalkan Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) Pajak Penghasilan Pasal 26Nomor 00001/304/10/057

Putusan Nomor 903/B/PK/Pjk/2020berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa seharusnyaTerbanding dapat mempertimbangkan alasanalasan Pemohon Banding,dengan demikian Keputusan Terbanding Nomor KEP2084/WPJ.07/2014,tanggal 12 Agustus 2014, yang merupakan penetapan keberatan atas SuratKetetapan Pajak Lebin Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Mei 2012 Nomor 00097/407/12/057

tanggal 16 Februari 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT085001.16/2012/PP/M.XB Tahun 2019, tanggal 25 Maret 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan Banding PemohonBanding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP2084/ WPJ.07/2014,tanggal 12 Agustus 2014, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Mei 2012 Nomor 00097/407/12/057

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Pemohon PeninjauanKembali Nomor KEP2084/WPJ.07/2014, tanggal 12 Agustus2014, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakLebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Mei 2012 Nomor 00097/407/12/057/13, tanggal 20 Mei2013, atas nama PT Essentra d/h Filtrona Indonesia, NPWP01.000.643.5057.000, beralamat di Jalan Berbek Industri Nomor1620, Berbek Sidoarjo, terkait sengketa a quo adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2012 Nomor00097/407/12/057/13 tanggal 20 Mei 2013, atas nama PTEssentra d/h Filtrona Indonesia, NPWP 01.000.643.5057.000,beralamat di Jalan Berbek Industri Nomor 1620, BerbekHalaman 6 dari 11 halaman.

Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP2084/WPJ.07/2014 tanggal 12 Agustus2014 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2012 Nomor00097/407/12/057

anak Pemohon bernama Viktoriaman Telaumbanua yang menimbulkanadanya perbedaan Penulisan Tempat Lahir anak Pemohon sendiri yangberhubungan dengan suratsurat anak Pemohon yakni di Surat Kartu KeluargaNo. 1204010801080004; di Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1278LT211120120023, dimana Tempat Lahir anak Pemohon sendiri tertulis Hiligara;Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2018/PN Gst3)4)))6)7)8)9)Bahwa selanjutnya di ljazan Sekolah Dasar No DN07 Dd 0192419; di SuratKeterangan Baptis Nomor : 057

yang berkaitan dengansuratSsurat anak Pemohon;Bahwa untuk memberikan koreksi (perbaikan) dalam identitas knususnya TempatLahir anak pemohon tersebut serta sebagai penegasan dari suatu keadaan yangbenar (sah/legal), maka tentunya secara yuridis diperlukan PenetapanPengadilan yang memberikan justifikasi dan legalisasi formal bahwa TempatLahir anak pemohon yang sebenarnya dan sah adalah di Onowaembo, sepertiyang tertulis di ljazan Sekolah Dasar No DN07 Dd 0192419; di Surat KeteranganBaptis Nomor : 057

demikian untuk memberikan perbaikan tersebut, maka tentunyasecara yuridis diperlukan Penetapan Pengadilan yang memberikan justifikasi danlegalisasi formal sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 24 Tahun2013 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan;Bahwa oleh karena itu, Pemohon memohon untuk menetapkan tempat kelahiranPemohon adalah di Onowaembo, seperti yang tertulis di Ijazan Sekolah DasarNo DN07 Dd 0192419; di Surat Keterangan Baptis Nomor : 057

Menetapkan tempat kelahiran anak Pemohon adalah di Onowaembo, sepertiyang tertulis di ljazah Sekolah Dasar No DN07 Dd 0192419; di SuratKeterangan Baptis Nomor : 057/J.HD/R.49/20182.

Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1278LT211120120023 atas namaViktoriaman Telaumbanua yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli pada tanggal 21 November 2012,selanjutnya diberi tanda bukti P.2 ;3, Fotocopy Surat Keterangan Babtis Nomor 057/J.HD/R.49/2018 atas namaViktoriaman Telaumbanua yang dikeluarkan oleh Gereja BNKP Desa HiliduhoTanoseo pada tanggal 7 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P.3 ;4.

Agus Maulana NIP. 19740817 199402 1 001;Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat Nomor:057/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan JenisHukuman Disiplin Atas Nama M.

Menyatakan Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (Tergugat)Nomor : 057/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 6 Juli 2012 adalah Keputusansah dan benar serta harus dilaksanakan oleh Penggugat maupun masingmasing pihak.c.

Menyatakan Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (Tergugat)Nomor : 057/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 6 Juli 2012 adalah keputusan sahdan benar serta harus dilaksanakan oleh Penggugat maupun masingmasing pihak ;3.

Menyatakan Batal Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian( BAPEK ) Nomor : 057/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 6 Juli 2012 TentangPerubahan Jenis Hukuman Disiplin atas nama M Agus MaulanaNIP.19740817199402 1 O01 dari Pemberhentian Tidak dengan Hormatsebagai Pegawai Negeri Sipil menjadi Pemberhentian Dengan Hormat TidakAtas Permintaan sendiri sebagai Pegawai NegeriSipil ;3.

Memerintahkan kepada Tergugat ( BAPEK ) untuk mencabut SuratKeputusan Nomor : 057/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 6 Juli 2012 TentangPerubahan Jenis Hukuman Disiplin atas nama M. Agus Maulana NIP.19740817199402 1 001 dari Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagaiPegawai Negeri Sipil menjadi Pemberhentian Dengan Hormat Tidak AtasPermintaan sendiri sebagai Pegawai NegeriSipil ;4.

Putusan Nomor 650/B/PK/Pjk/20202012 Nomor 00121/407/12/057/13 tanggal 29 Mei 2013 dengan nilai lebihbayar sebesar Rp2.841.982.566,00 seharusnya menjadi Rp3.895.374.361,00dengan rincian perhitunganberikut:berdasarkan permohonan banding sebagai Menurut Menurut SelisihNo Uraian Terbanding Pemohon Banding (Rp)(Rp) (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajak :a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1. Ekspor 43.534 .887.336,00 43.534.887.336,00 0,00a.2.

uraian banding tanggal 16 Februari 2015;Menimbang, bahwa amarPUT085002.16/2012/PP/M.XB Tahun 2019, tanggal 25 Maret 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Putusan Pengadilan Pajak NomorMenyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP2113/WPJ.07/2014tanggal 19 Agustus 2014, tentang keberatan atas Surat Ketetapan PajakLebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April2012 Nomor: 00121/407/12/057

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Pemohon PeninjauanKembali Nomor: KEP2113/WPJ.07/2014 tanggal 19 Agustus2014, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakLebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak April 2012 Nomor 00121/407/12/057/13 tanggal 29 Mei2013, atas nama: PT Essentra d/h Filtrona Indonesia, NPWP01.000.643.5057.000, beralamat di Jalan Berbek Industri Nomor1620, Berbek Sidoarjo, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2012Nomor 00121/407/12/057/13 tanggal 29 Mei 2013, atas nama: PTEssentra d/h Filtrona Indonesia, NPWP 01.000.643.5057.000,beralamat di Jalan Berbek Industri Nomor 1620, Berbek Sidoarjo, terkait sengketa a quo adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum:3.4.

Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP2113/WPJ.07/2014 tanggal 19 Agustus2014 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2012 Nomor:00121/407/12/057

• Menerima permohonan banding Pembanding ;
• Menguatkan putusan Mahkamah Syariyah Lhoksukon Nomor 057/Pdt.G/2016/MS-Lsk, tanggal 18 Juli 2016 M. bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1437 H.
• Membebankan Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

tanggal 17 Februari2016, dahulu Tergugat sekarang Pembanding.melawanNilarasmi, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai NegeriSipil, Pendidikan S.1 tempat kediaman di GampongMeunasah Reudeup, Kecamatan Lhoksukon,Kabupaten Aceh Utara, dahulu Penggugat sekarangTerbanding.Mahkamah Syariyah Aceh tersebut ;Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan denganperkara int ;DUDUK PERKARAMengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalamputusan Mahkamah Syariyah Lhoksukon Nomor 057

karena permohonan banding dalamperkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata carayang ditentukan oleh peraturan perundangundangan, maka permohonanbanding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima;Menimbang bahwa kuasa Tergugat/Pembanding dalam memoribandingnya menyatakan keberatan atas putusan perkara aquo antara lainsebagai berikut:Bahwa terhadap Putusan Judex Factie Tingkat Pertama MahkamahSyariyah Lhoksukon dalam Pertimbangan dan Putusannya tanggal 18 Juli2016 Nomor : 057

No 104 /Pdt.G/2016/MSAcehmemori banding serta berkas perkara mengenai pemeriksaan perkara a quoterhadap alatalat bukti dan saksisaksi di tingkat pertama, Majelis HakimTingkat Banding Mahkamah Syariyah Aceh akan menyampaikanpendapatnya terhadap apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh MajelisHakim Tingkat Pertama Mahkamah Syariyah Lhoksukon sebagaimana yangtertuang di dalam putusannya Nomor 057/Pdt.G/2015/MSLsk. tanggal 18Juli 2016 M. bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1437 H ;Menimbang, bahwa dalam

Pasal 134 KompilasiHukum Islam ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syariyah Acehmenilai bahwa dalildalil gugatan Penggugat/Terbanding setentangperceraian sudah terbukti dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya putusan Majelis HakimMahkamah Syariyah Lhoksukon Nomor 057/Pdt.G/2016/MSLsk, tanggal 18Juli 2016

No 104 /Pdt.G/2016/MSAcehMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangansebagaimana tersebut di atas, maka putusan Mahkamah SyariyahLhoksukon Nomor 057/Pdt.G/2016/MSLsk, tanggal 18 Juli 2016 M.bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1437 H. dapat dipertahankan untukdikuatkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989, secara ex officio Panitera berkewajiban untuk mengirimkansalinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputitempat kediaman Penggugat/

Putusan Nomor 2301/B/PK/Pjk/2020Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Nomor00079/406/12/057/14 tanggal 22 Juli 2014 Tahun Pajak 2012:Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 3 Mei 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT099962.15/2012/PP/M.IVA Tahun 2019, tanggal 16 Juli 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal

Pajak Nomor: KEP3410/WPJ.07/2015 tanggal15 Oktober 2015 tentang keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2012Nomor: 00079/406/12/057/14 tanggal 22 Juli 2014 atas namaPT.

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP3410/WPJ.07/2015 tanggal 15 Oktober 2015 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar PajakPenghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor: 00079/406/12/057/14tanggal 22 Juli 2014, atas nama: PT Indonesia Tri Sembilan, NPWP02.192.861.9057.000, beralamat di Ngoro Industri Persada Blok S, Lolawang, Ngoro, Mojokerto, Jawa Timur 61385, terkait sengketaa quo adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangHalaman 3 dari 8 halaman

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar PajakPenghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor: 00079/406/12/057/14tanggal 22 Juli 2014, atas nama: PT Indonesia Tri Sembilan, NPWP02.192.861.9057.000, beralamat di Ngoro Industri Persada Blok S, Lolawang, Ngoro, Mojokerto, Jawa Timur 61385, terkait sengketaa quo adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum:3.4.

kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP3410/WPJ.07/2015 tanggal 15 Oktober 2015mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) PajakPenghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor: 00079/406/12/057

Menetapkan Nama Pemohon I : SUKRI Bin HURI tempat tanggal lahir : MALANG, 21 TAHUN dan Nama Pemohon II : SUSI SUKARTINI Binti SUPENO tempat tanggal lahir : MALANG,17 TAHUN; ; yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0776/057/VII/1978 tanggal 11 Juli 1978 diubah menjadi Nama Pemohon I : ZUHRI Bin HURI tempat, tanggal lahir : MALANG, 23 NOVEMBER 1945 dan Nama Pemohon II : SUHATINI Binti SUPENO tempat, tanggal lahir : MALANG, 28 FEBRUARI 1948;

3.

Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima AktaNikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi KabupatenMalang dengan nomor : 0776/057/VII/1978 tanggal 11 Juli 1978;.

Menetapkan Nama Pemohon : SUKRI Bin HURI tempat tanggal lahir :MALANG, 21 TAHUN dan Nama Pemohon II : SUSI SUKARTINI BintiHalaman 2 dari 10 halaman, Penetapan Nomor : 0363/Pdt.P/2019/PA.Kab.MlgSUPENO tempat tanggal lahir : MALANG,17 TAHUN yang tercatat dalambuku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0776/057/VII/1978 tanggal 11 Juli 1978sebenarnya adalah Nama Pemohon : ZUHRI Bin HURI tempat, tanggallahir : MALANG, 23 NOVEMBER 1945 dan Nama Pemohon II : SUHATINIBinti SUPENO tempat, tanggal lahir : MALANG, 28

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon Nomor0776/057/VII/1978 tanggal 11 Juli 1978 yang dikeluarkan danditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, Kabupaten Malang,bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, olehKetua Majelis diberi tanda (P.3);d.

Bahwa pernikahan Pemohon dan Pemohon II tercatat dalam buku KutipanAkta Nikah Nomor 0776/057/VII/1978 tanggal 11 Juli 1978, sebagaimanabukti P.3;2. Bahwa penulisan biodata para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah tersebutadalah Nama Pemohon : SUKRI Bin HURI tempat tanggal lahir :MALANG, 21 TAHUN dan Nama Pemohon II : SUSI SUKARTINI BintiSUPENO tempat tanggal lahir : MALANG,17 TAHUN;3.

Menetapkan Nama Pemohon : SUKRI Bin HURI tempat tanggal lahir :MALANG, 21 TAHUN dan Nama Pemohon II : SUSI SUKARTINI BintiSUPENO tempat tanggal lahir : MALANG,17 TAHUN; ; yang tercatatdalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0776/057/VII/1978 tanggal 11 Juli1978 diubah menjadi Nama Pemohon : ZUHRI Bin HURI tempat,tanggal lahir : MALANG, 23 NOVEMBER 1945 dan Nama Pemohon II :SUHATINI Binti SUPENO tempat, tanggal lahir : MALANG, 28FEBRUARI 1948;3.

IV, Semayap, Kotabaru, Kalimantan Selatan72117, dahulu TERGUGAT sekarang PEMBANDINGMelawan:1 dari 4 halaman Penetapan nomor 25/Pdt.G/2014/PTA.BjmTERBANDING, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaandagang, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu,dahulu PENGGUGAT sekarang TERBANDING ;Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuatdalam putusan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 057/Pdt.G/2014/PA.Blcn, tanggal 23 Juni 2014 Masehi, bertepatan dengan

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlahRp.391.000, (tiga ratus sembilan puluh satu ribu puriah) ;Membaca akta permohonan banding nomor : 057/Pdt.G/2014/PA.BIcn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Batulicin, yangmenyatakan bahwa pada hari Senen tanggal 30 Juni 2014 Tergugat telahmengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agamatersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihaklawan pada tanggal 1 Juli 2014 ;Membaca akta permohonan pencabutan banding

yang dibuat olehPanitera Pengadilan Agama Batulicin nomor : 057/Pdt.G/2014/PA.Blcn,yang menyatakan bahwa pada hari Kamis 04 September 2014, Tergugat/Pembanding telah mengajukan surat permohonan untuk mencabutpermohonan banding yang semula diajukan, dengan melampirkan suratpermohonan yang bersangkutan dalam akta ini ;Menimbang, bahwa oleh karena perkara banding tersebut olehKetua Pengadilan Tinggi Agama telah ditunjuk susunan Majelis Hakim yangdiberi wewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara

Putusan Nomor 2501/B/PK/Pjk/2018Put.87031/PP/M.XVB/99/2017, tanggal 27 September 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Mengabulkan gugatan Penggugat untuk selurunnya dan memerintahkanTergugat untuk menindaklanjuti serta memproses pengajuan keberatanPenggugat atas SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Tahun2011 Nomor 00001/207/11/057/16;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat

Tanggapan tanggal 12 April 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.87031/PP/M.XVB/99/2017, tanggal 27 September 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dan membatalkan SuratTergugat Nomor S195/WPJ.07/2017 tanggal 12 Januari 2017 tentangPemberitahuan Surat Keberatan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan AtasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor 00001/207/11/057/16 tanggal

Menyatakan bahwa Surat Pemohon Peninjauan Kembali NomorS195/WPJ.07/2017 + tanggal 12 Januari 2017 tentangPemberitahuan Surat Keberatan Yang Tidak MemenuhiPersyaratan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00001/207/11/057/16tanggal 20 Januari 2016 untuk Masa Pajak Januari 2011, atasnama PT Khrisna Duta, NPWP 02.193.094.6057.000, beralamatHalaman 3 dari 9 halaman.

alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dan membatalkan SuratTergugat Nomor S195/WPJ.07/2017 tanggal 12 Januari 2017 tentangPemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Januari 2011 Nomor 00001/207/11/057

Putusan Nomor 2501/B/PK/Pjk/2018Termohon Peninjauan Kembali) dengan membatalkan Surat Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor S195/WPJ.07/2017tanggal 12 Januari 2017 tentang Pemberitahuan Surat Keberatan yangTidak Memenuhi Persyaratan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari2011 Nomor 00001/207/11/057/16 tanggal 20 Januari 2016, oleh MajelisHakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah menelitidan menguji

Putusan Nomor 1034/B/PK/Pjk/2020PPh Badan Tahun Pajak 2009 Nomor 00001/206/09/057/15 tanggal 19 Maret2015.Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 16 Januari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT106963. 15/2009/PP/M.IVA Tahun 2019, tanggal 30 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00831/KEB/

WPJ.07/2016 tanggal 14Juni 2016 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2009 Nomor: 00001/206/09/057/15tanggal 19 Maret 2015, atas nama: PT Cargill Indonesia, NPWP:01.002.071.7057.000, beralamat di Wisma 46 Kota BNI Lt.26 Suite 26.01,Jalan Jend.

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP00831/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 14 Juni 2016tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2009 Nomor:00001/206/09/057/15 tanggal 19 Maret 2015, atas nama: PT CargillIndonesia, NPWP: 01.002.071.7057.000, beralamat di Wisma 46Kota BNI Lt.26 Suite 26.01, Jalan Jend.

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Tahun Pajak 2009 Nomor: 00001/206/09/057/15tanggal 19 Maret 2015, atas nama: PT Cargill Indonesia, NPWP:01.002.071.7057.000, beralamat di Wisma 46 Kota BNI Lt.26 SuiteHalaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1034/B/PK/Pjk/202026.01, Jalan Jend.

Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP00831/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 14Juni 2016 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2009 Nomor: 00001/206/09/057

PUTUSANNomor 1128/Pdt.G/2017/PA.Mr.Sea a aDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat. antara :XXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD,pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di DusunWonokerto RT.057 RW. 017 Desa Sekargadung KecamatanPungging Kabupaten Mojokerto, selanjutnya disebutPenggugat

;melawanXXXXXX, umMur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD,pekerjaan Buruh Pabrik, tempat tinggal di Dusun WonokertoRT.057 RW. 017 Desa Sekargadung Kecamatan PunggingKabupaten Mojokerto, selanjutnya disebut Tergugat ;Pengadilan Agama tersebut ;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;Telah mendengar keterangan Penggugat di depan sidang ;Telah memeriksa semua alat bukti di depan sidang ;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Mei2017 telah mengajukan

Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah bersama di Dusun Wonokerto RT.057 RW. 017 Desa SekargadungKecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto selama 31 tahun 10 bulan ;4.

SAKSI , umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga,tempat tinggal di Dusun Wonokerto RT.057 RW. 017 Desa SekargadungKecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto, yang memberikan keterangandi bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksimempunyai hubungan sebagai Saudara ipar Penggugat ; Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugatdalam keadaan rukun yang bertempat tinggal di rumah bersama diDusun Wonokerto RT.057

SAKSI Il, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun, tempattinggal di Dusun Kebonsari RT. 033 RW. 009 Desa SekargadungKecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto, yang memberikan keterangandi bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksimempunyai hubungan sebagai Teman Penggugat ; Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugatdalam keadaan rukun yang bertempat tinggal di rumah bersama diDusun Wonokerto RT.057 RW. 017

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 057/Pdt.G/2016/PA.Tbh dari Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Penetapan Nomar 057/Pdt.G/2016/PA. Toh.

Putusan Nomor 3279/B/PK/Pjk/2018berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Bahwa agar STP PPN Masa April 2014 Nomor 00406/107/14/057/15 tanggal10 Juli 2015 sebesar Rp89.431.634, dikurangkan menjadi Nihil atauDibatalkan;Bahwa demikian permohonan Gugatan ini Penggugat sampaikan, denganharapan Majelis dapat memutus dengan seadil mungkin.Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 21 Juni 2017

;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut90563/PP/M.XVI.A/99/2017, tanggal 19 Desember 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan' selurunnya permohonan gugatan Penggugat terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00928/NKEB/WP4J.07/2017tanggal 3 April 2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas SuratTagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena PermohonanWajib Pajak Masa Pajak April 2014 Nomor 00406/107/14/057/15 tanggal

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00928/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 3 April 2017tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan WajibPajak Masa Pajak April 2014 Nomor 00406/107/14/057/15 tanggal10 Juli 2015, atas nama PT Pacific Medan Industri, NPWP01.824.646.2057.000, beralamat di Jalan Pulau Nias Selatan KIMIl Mabar, Percut, Percut, Sei Tuan, Deli Serdang, Sumatera Utara20371, alamat korespondensi

alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat terhadapKeputusan Tergugat Nomor KEP00928/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 3 April2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP)Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib PajakMasa Pajak April 2014 Nomor 00406/107/14/057

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) NomorKEP00928/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 3 April 2017 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP)Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib PajakMasa Pajak April 2014 Nomor 00406/107/14/057/15 tanggal 10 Juli2015 oleh Majelis Hakim Pengadilan tidak

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengurangkan = ataumembatalkan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakDesember 2013, Nomor 00122/107/13/057/16, tanggal 10 Juni 2016,sehingga perhitungannya menjadi: Sanksi Pasal 14 ayat (4) UU KUP =Rp0,00,atau ex aequo et bono: jika Majelis Hakim Pengadilan Pajak yangmemeriksa dan mengadili permohonan gugatan ini berpendapat lain,maka mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal

Pengadilan Pajak NomorPUT116943.99/2013/PP/M.XIIB Tahun 2018, tanggal 18 April 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat atas penerbitan KeputusanTergugat Nomor KEP02511/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 7 September 2017tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak BerdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak atas SuratTagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00122/107/13/057

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP02511/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 7September 2017, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas SuratTagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C karenaPermohonan Wajib Pajak dan membatalkan Surat Tagihan PajakNomor: 00122/107/13/057/16 tanggal 10 Juni 2016 Masa PajakDesember 2013 yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor:115631.99/2013/PP, atas nama PT.

berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat atas penerbitan SuratKeputusan Tergugat Nomor: KEP02511/NKEB/WP4J.07/2017, tanggal 7September 2017, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak (STP) Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena PermohonanWajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor: 00122/107/13/057

Putusan Nomor 107/B/PK/Pjk/2019Jasa Nomor: 00122/107/13/057/16, tanggal 10 Juni 2016, Masa PajakDesember 2013, oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapatdibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji Kembali dalildalil yangdiajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon PeninjauanKembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidakdapat menggugurkan faktafakta dan melemahkan buktibukti yangterungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum MajelisPengadilan Pajak, karena

Putusan Nomor 112/B/PK/Pjk/2019Bahwa memerintahkan kepada Tergugat untuk mengurangkan ataumembatalkan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakNovember 2013 Nomor: 00116/107/13/057/16 tanggal 10 Juni 2016sehingga perhitungannya menjadi: Sanksi Pasal 14 ayat (4) UU KUP =Rp0,00, atau ex aequo et bono: jika Majelis Hakim Pengadilan Pajak yangmemeriksa dan mengadili permohonan gugatan ini berpendapat lain, makamohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat

Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116942.99/2013/PP/M.XIIB Tahun 2018, tanggal 18 April 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat atas penerbitan KeputusanTergugat Nomor: KEP02458/NKEB/WP4J.07/2017 tanggal 31 Agustus 2017tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak BerdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak atas SuratTagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00116/107/13/057

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Tergugat Nomor :KEP02458/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 31 Agustus 2017 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C karena Permohonan WajibPajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Nomor: 00116/107/13/057/16 tanggal 10 Juni 2016 MasaPajak November 2013 yang terdaftar dalam berkas sengketaNomor: 116942.99/2013/PP, atas nama PT.

Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat atas penerbitan SuratKeputusan Tergugat Nomor: KEP02458/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 31Agustus 2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak (STP) Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena PermohonanWajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor: 00116/107/13/057

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Surat Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor:KEP02458/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 31 Agustus 2017 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP)Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajakatas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor: 00116/107/13/057

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengurangkan = ataumembatalkan STP PPN Masa Pajak Agustus 2013 Nomor:00132/107/13/057/16 tanggal 21 Juli 2016 sehingga perhitungannyamenjadi:Sanksi Pasal 14 ayat (4) UU KUP= Rp 0,00Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yangseadiladilnya;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 17 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut117352.99/2013/PP/M.XVB Tahun 2018, tanggal 04 April

2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan Gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor:KEP01464/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 16 Mei 2017 tentang PembatalanKetetapan Pajak atas Surat Tagihnan Pajak berdasarkan Pasal 36 ayat (1)huruf c karena Permohonan Wajib Pajak terhadap Surat Tagihan PajakPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00132/107/13/057/16tanggal 21 Juli 2016 untuk Masa Pajak Agustus 2013, atas namaPT CJ Feed Jombang, NPWP 02.192.966.6057.000

Membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP01464/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 16 Mei 2017 tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajakberdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan WajibPajak terhadap Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak Agustus 2013 Nomor: 00132/107/13/057/16tanggal 21 Juli 2016 karena permohonan Wajib Pajak, atas namaPT CJ Feed Jombang, NPWP 02.192.966.6057.000, beralamatHalaman 3 dari 7 halaman.

kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakantidak dapat diterima gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor: KEP01464/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 16 Mei 2017 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak berdasarkan Pasal36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak terhadap Surat TagihanPajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00132/107/13/057

Putusan Nomor 513/B/PK/Pjk/2019Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00132/107/13/057/16 tanggal 21 Juli 2016 untuk Masa Pajak Agustus2013 oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan,karena setelah meneliti dan menguji Kembali dalildalil yang diajukandalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembalidihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapatmenggugurkan faktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkapdalam persidangan serta pertimbangan