Ditemukan 5521 data
Gempar Suharto
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Jambi Cq Resor Merangin Cq Kepala Satuan Reserse Kriminalitas
46 — 6
Pemohon:
Gempar Suharto
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Jambi Cq Resor Merangin Cq Kepala Satuan Reserse Kriminalitas
FRANSISKUS BATE
Termohon:
PEMERINTAH RI cq KAPOLRI cq KAPOLDA NTT cq KEPALA KEPOLISIAN RESOR NGADA
23 — 0
Pemohon:
FRANSISKUS BATE
Termohon:
PEMERINTAH RI cq KAPOLRI cq KAPOLDA NTT cq KEPALA KEPOLISIAN RESOR NGADA
MARAHALIM SIREGAR
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KAPOLRESTABES Cq. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR MEDAN KOTA
42 — 9
Pemohon:
MARAHALIM SIREGAR
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KAPOLRESTABES Cq. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR MEDAN KOTAAgung RI No. 1071 K/Pid.Sus/2020 sedangkan dalamperkara aquo Pemohon adalah atas bujukan, rayuan dan diperdayadari seorang perempuan yang Pemohon kenal melalui aplikasiMichat dengan imbalan Pemohon akan berhubungan intim denganperempuan tersebut atau dalam istilahnya Sabu tukar pepek(STP), dengan demikian status dan atau keadaan Pemohon adalahkorban penyalahgunaan narkotika, bukan pencandu apalagi kurirsebagaimana dimaksud Peraturan bersama Ketua MARI, MenteriHukum dan HAM, Menkes, Jaksa Agung, Kapolri
aquoPemohon adalah atas bujukan, rayuan dan diperdaya dariseorang perempuan yang Pemohon kenal melalui aplikasiMichat dengan imbalan Pemohon akan berhubungan intimdengan perempuan tersebut atau dalam istilahnya Sabutukar pepek (STP), dengan demikian status dan ataukeadaan Pemohon adalah korban penyalahgunaanHalaman 36 dari 53 halaman Putusan Nomor 58/Pid.Pra/2020/PN Mdnnarkotika, bukan pencandu apalagi kurir sebagaimanadimaksud Peraturan bersama Ketua MARI, Menteri Hukumdan HAM, Menkes, Jaksa Agung, Kapolri
ic.MARA HALIMSIREGAR) dugaan melakukan tindak pidana Setiaporang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan, menguasai atau menyediakan NarkotikaGolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotikatelah didasarkan minimal 2 alat bukti sehingga penetapanPemohon sebagai tersangka telah sesuai ketentuanPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2014sehingga penetapan Pemohon sebagai tersangka telahmemenuhi rumusan Pasal 1 angka 14 KUHAP danPeraturan Kapolri
mutatismutandis memberikan kewenangan Praperadilan juga menguji buktiserta kapasitasnya dalam penentuan sebagai Tersangka;Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184ayat (1 ) KUHAP , apabila penyidik telah menemukan 2 ( dua ) alatbukti yakni Keterangan Saksi, Keterangan Ahli dan Surat , makapenyidik dapat mengeluarkan Penetapan Tersangka dan atas statustersangka tersebut penyidik dapat melakukan penangkapan danpenahanan untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, begitu jugadalam Peraturan Kapolri
ILYAS
Termohon:
KAPOLRI C.Q. KAPOLDA SULTENG C.Q. DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS KEPOLISIAN DAERAH SULTENG
1 — 0
Pemohon:
ILYAS
Termohon:
KAPOLRI C.Q. KAPOLDA SULTENG C.Q. DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS KEPOLISIAN DAERAH SULTENG
WIDJOKO
Termohon:
KAPOLRI Cq KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA Cq KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR
219 — 45
Pemohon:
WIDJOKO
Termohon:
KAPOLRI Cq KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA Cq KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR
HENDRY ONGSO
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. DIREKTUR KRIMINAL UMUM KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
11 — 13
Pemohon:
HENDRY ONGSO
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. DIREKTUR KRIMINAL UMUM KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
Muhammad Darmansyah
Termohon:
KAPOLRI Cq BARESKRIM POLRI Cq DIREKTORAT TINDAK PIDANA TERTENTU BARESKRIM POLRI
64 — 12
Pemohon:
Muhammad Darmansyah
Termohon:
KAPOLRI Cq BARESKRIM POLRI Cq DIREKTORAT TINDAK PIDANA TERTENTU BARESKRIM POLRI
Terbanding/Tergugat I : Kapolri Cq Kapolda JAtim Cq Kapolres Magetan
Terbanding/Tergugat II : Presiden RI Cq Kapolri
Terbanding/Tergugat III : Pemerintah RI Cq Presiden RI
136 — 16
Pembanding/Penggugat : IMRON SADEWO Diwakili Oleh : Arifin Purwanto,SH
Terbanding/Tergugat I : Kapolri Cq Kapolda JAtim Cq Kapolres Magetan
Terbanding/Tergugat II : Presiden RI Cq Kapolri
Terbanding/Tergugat III : Pemerintah RI Cq Presiden RI
BACHTIAR PASARIBU
Termohon:
1.KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN CQ. KASAT RES NARKOBA POLRESTABES MEDAN
2.KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
137 — 29
Pemohon:
BACHTIAR PASARIBU
Termohon:
1.KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN CQ. KASAT RES NARKOBA POLRESTABES MEDAN
2.KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN80 KUHAP).Hal 2 dari 24 halaman putusan gugur pra peradilan Nomor48/Pid.Pra/2020/PN MdnBerdasarkan pada nilai itulan penyidik atau penuntut umum dalammelakukan tindakan Penetapan Tersangka, Penangkapan,Penggeledahan, Penyitaan, Penahanan, dan Penuntutan agar lebihmengedepankan asas dan prinsip kehatihatian dalam menetapkanseseorang menjadi Tersangka ;Dasar Hukum Permohonan Praperadilane UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum AcaraPidana Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 ;e Peraturan Kapolri
Pak Rapi tidaksesuai dengan peraturan perundangundangan, penangkapan dapatdilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu terhadap tersangka atauoleh penyelidik atas perintah penyidik (Pasal 18 Peraturan Kapolri nomor :6 tahun 2019) ;Bahwa sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor : 6 tahun2019 yang berbuny! :Penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yangdidukung barang buktiBahwa terhadap penangkapan diri Hendro Ilwanto Purba Als.
Pak Rapi secara jelas bertentangan denganPeraturan Kapolri Nomor : 6 Tahun 2019 ;Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas yang diduga salah orangdan salah tangkap maka sepatutnya menurut hukum Penangkapan diriHendro lwanto Purba Als. Pak Rapi yang dilakukan oleh Termohon danTermohon II dengan salah orang, salah tangkap;Bahwa karena penangkapan terhadap diri Hendro Iwanto Purba Als.
1.ANGELIA CHEN
2.EVELYN
Termohon:
1.Kapolri Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Cq. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut
2.Kapolri Cq. Kapoldasu Cq. Kapolrestabes Medan Cq. Kasat Reskrim Polrestabes Medan
20 — 4
Pemohon:
1.ANGELIA CHEN
2.EVELYN
Termohon:
1.Kapolri Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Cq. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut
2.Kapolri Cq. Kapoldasu Cq. Kapolrestabes Medan Cq. Kasat Reskrim Polrestabes Medan
PUTRI DEARMITA HUTABARAT
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
69 — 28
Pemohon:
PUTRI DEARMITA HUTABARAT
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
AMRICK
Termohon:
KAPOLRI CQ KAPOLDASU CQ DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
29 — 28
Pemohon:
AMRICK
Termohon:
KAPOLRI CQ KAPOLDASU CQ DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
LATIF ALIAS LANTI BIN BACO
Termohon:
Kapolri c.q. Kapolda Sulawesi Selatan c.q. Kapolres Bone
64 — 7
Pemohon:
LATIF ALIAS LANTI BIN BACO
Termohon:
Kapolri c.q. Kapolda Sulawesi Selatan c.q. Kapolres Bone
Bambang Muhammad Zulfi
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Medan
34 — 10
Pemohon:
Bambang Muhammad Zulfi
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Medan
FADLINA RAYA LUBIS
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
8 — 2
Pemohon:
FADLINA RAYA LUBIS
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
I Ketut Suardita Alias Toyik
Termohon:
Kapolri Cq. Kapolda Bali Cq. Dirpolair Polda Bali
71 — 28
Pemohon:
I Ketut Suardita Alias Toyik
Termohon:
Kapolri Cq. Kapolda Bali Cq. Dirpolair Polda BaliBahwa atas kejadian ini, Pemohon sangat dirugikan baik moriil ataupunmateriil.TENTANG HUKUMNYABahwa berdasarkan uraian diatas dan dikaitkan dengan aturan didalam HukumAcara Pidana dan peraturan terkait lainnya, jelaslah Termohon telah melakukanmal Prosedur terkait tata cara penggeledahan rumah sebagaimana diatur dalamKitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Kapolri yangberakibat proses penyitaan, penangkapan, penetapan tersangka danpenahanannya menjadi tidak sah.I.
Dalam waktu paling lama 2 (dua) hari setelah memasukidan / atau menggeledah, harus dibuat berita acara dan turunannyadisampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah / tempat lainnyayang bersangkutan.Jadi jika mengacu pada KUHAP dan Peraturan Kapolri, jelas Termohon telahmelakukan pelanggaran hukum yang berakibat tindakan penggeledahantersebut menjadi cacat hukum dan tidak sah.ll.
Tanggal 25 September 2018.Laporan Model A berdasarkan pasal 6 ayat (2) Peraturan Kapolri No. 12 tahun2009 adalah laporan yang dibuat oleh anggota Polri yang mengetahui adanyatindak pidana.
SULFIKAR
Termohon:
KAPOLRI Cq. KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN UTARA Cq. KEPOLISIAN RESOR KRIMINAL KOTA TARAKAN
16 — 12
Pemohon:
SULFIKAR
Termohon:
KAPOLRI Cq. KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN UTARA Cq. KEPOLISIAN RESOR KRIMINAL KOTA TARAKAN
19 — 8
KAPOLRI CQ. KAPOLDA SULSEL CQ. KAPOLRESTABES MAKASSAR
IRFANSYAH PUTRA alias PUTRA
Termohon:
KAPOLRI cq KAPOLDA cq KAPOLRES RESORT TANJUNG BALAI
18 — 15
Pemohon:
IRFANSYAH PUTRA alias PUTRA
Termohon:
KAPOLRI cq KAPOLDA cq KAPOLRES RESORT TANJUNG BALAI
MUHAMMAD YASIN LUBIS
Termohon:
PEMERINTAH R.I CQ KAPOLRI CQ KAPOLDASU CQ KAPOLRESTA MEDAN
13 — 0
Pemohon:
MUHAMMAD YASIN LUBIS
Termohon:
PEMERINTAH R.I CQ KAPOLRI CQ KAPOLDASU CQ KAPOLRESTA MEDAN