Ditemukan 4866 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : seluruhnya seluruhya seluruhnnya seluruhhnya selururhnya seluruihnya seluruuhnya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 08-04-2020 — Upload : 25-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 860/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 8 April 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT PANDORA TEKNOLOGI INDONESIA (d.h. PT ADORA INTEGRASI SOLUSI)
265 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Nomor 00025/207/12/015/16 tanggal 16 Mei 2016Masa Pajak Desember 2012;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 9 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.116809.16/2012/PP/M.IB Tahun 2019, tanggal 30 Januari 2019 yangMengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00243/KEB/WPJ.04/2017
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 17-02-2020 — Putus : 20-05-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1344 B/PK/PJK/2020
Tanggal 20 Mei 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PACIFIC MEDAN INDUSTRI;
148 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 25 September 2019 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa, alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23PPh23
Putus : 27-08-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2595/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 27 Agustus 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT TININDO INTER NUSA
277 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2595/B/PK/Pjk/2019Rp60.671.668.162,00 adalah pembelian bahan baku (pasir timah) kepadamasyarakat tradisional yang selurunnya diproses menjadi timah batanguntuk dijual ekspor;Bahwa oleh karena itu, Pemohon Banding memohon kepada MajelisHakim Pengadilan Pajak yang memeriksa, memutus, dan mengadilisengketa ini agar dapat mengabulkan selurunhnya banding PemohonBanding, sehingga koreksi atas objek PPh Pasal 23 sebesarRp60.67 1.668.162,00 menjadi NIHIL;Menimbang, bahwa atas banding tersebut
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Bea Masuk
Putus : 24-06-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2190/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 24 Juni 2020 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI VS PT BERCA SCHINDLER LIFTS
435 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Memerintahkan Terbanding untuk segera melaksanakan PutusanBanding yang mengabulkan banding Pemohon Banding dengan segalakonsekuensinya;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 2 Oktober 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT114270.19/2017/PP/M.VIIB Tahun 2018, tanggal 29 Maret 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal
Pengadilan PN KAB KEDIRI Perdata
Register : 10-06-2021 — Putus : 16-06-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 181/Pdt.P/2021/PN Gpr
Tanggal 16 Juni 2021 — Pemohon:
MUCTHAR
18 — 2
  • Sipil Kabupaten Kediri;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri KabupatenKediri untuk mengirimkan salinan yang sah menurut hukum ini kepadaKantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri untukmemperbaiki setiap data kependudukan dan pencatatan sipil terkait namaPemohon sekaligus mencatatnya dalam register yang digunakan untuk itu;Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan Pemohondinyatakan dikabulkan selurunhnya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 08-04-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1120/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 8 April 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT INDAL ALUMINIUM INDUSTRY, Tbk
135 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 1.389.192.343Pajak masukan yang dapat diperhitungkan 5.318.160.619PPN Lebih Bayar 3.928.968.276Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 3.928.968.276 PPN Yang Kurang Dibayar Sanksi KenaikanPPN Yang Masih Harus Dibayar Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 19 Maret 2013;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.085637.16/2011/PP/M.IIB Tahun 2019, tanggal 19 Maret 2019 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 02-06-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1698/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 2 Juni 2020 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI vs PT HALIM SEJAHTERA CIPTA MANDIRI
127 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • banding ini disampaikan dengan harapan agar Majelis HakimPengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili sengketa ini dapatmemutuskan dengan pertimbangan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanpenjelasan tertulis pengganti surat uraian banding tanggal 19 Februari 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT006038.45/2018/PP/M.XVIIB Tahun 2019, tanggal 26 Juni 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 05-11-2020 — Upload : 23-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3199/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 5 Nopember 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT SINAR KENCANA INTI PERKASA
151 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 4 Oktober 2017, yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 10-06-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1985/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 10 Juni 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT INDOPHERIN JAYA
155 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jumlah Pajak Keluaran sebesar Rp708.424.204,00 dan Pajak Masukansebesar Rp12.773.001.888,00;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 12 Januari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.85459/PP/M.XIIIB/16/2017, tanggal 1 Agustus 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP1998/WPJ.07/2015 tanggal 24 Juni2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 08-10-2018 — Upload : 30-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 642 PK/Pdt/2018
Tanggal 8 Oktober 2018 — PIMPINAN PT BANK PANIN CABANG MAKASSAR VS SUNI'MA MATRALIM, dkk
30 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., yang dimohonkanbanding tersebut;Mengadili sendiri:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat III selurunhnya;Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 642 PK/Pdt/2018Dalam Pokok Perkara: Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian; Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Pr.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 05-08-2020 — Upload : 25-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2758 B/PK/PJK/2020
Tanggal 5 Agustus 2020 — PT. FREEPORT INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
132 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menerima selurunhnya permohonan Peninjauan Kembali yang diajukanoleh Pemohon Peninjauan Kembali ini:2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 16-06-2020 — Putus : 09-09-2020 — Upload : 16-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2997 B/PK/PJK/2020
Tanggal 9 September 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. KENCANA GRAHA PERMAI;
158 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 2/7 Februari 2020 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 19-03-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 962/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 19 Maret 2020 —
93 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 24 September 2019 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 28-01-2021 — Putus : 15-03-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 875 B/PK/PJK/2021
Tanggal 15 Maret 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV (Persero);
50 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 23 Maret 2017 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembalidari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 20-05-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1431/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 20 Mei 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. BEND. PT BUMI KARSA-PT NINDYA KARYA
131 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Rp268.897.418LainLain (Kompensasi bulan lalu) Rp 268.897.418 Pajak Pertambahan Nilai yang Lebih dibayar Rp(268.897.418) Dikompensasi ke Masa Pajak Berikutnya Rp Jumlah PPN yang lebih bayar Rp(268.897.418)Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 12 Februari 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT119260.16/2014/PP/M.XVA Tahun 2019, tanggal 6 Mei 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Mengabulkan selurunhnya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 24-06-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2291 B/PK/PJK/2020
Tanggal 24 Juni 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. PERKASA INAKAKERTA;
120 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 30 Desember 2019 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 11-03-2020 — Putus : 02-06-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1817 B/PK/PJK/2020
Tanggal 2 Juni 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. AUTOTAMA PROTEKINDO;
138 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 15 November 2019 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 09-09-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2524/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 9 September 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT KARUNIA KENCANA PERMAISEJATI
340 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 19 Desember 2019 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya
Pengadilan PN BANTUL Perdata
Register : 17-02-2021 — Putus : 10-05-2021 — Upload : 09-09-2021
Putusan PN BANTUL Nomor 42/Pdt.P/2021/PN Btl
Tanggal 10 Mei 2021 — Pemohon:
Sunardjo Hadipranoto
Termohon:
BUNGA HARNYATA
114 — 92
  • sebagaimanaketentuan Pasal 463 KUHPerdata, dengan demikian terhadap AdikKandung Pemohon yaitu Bunga Harnyata telah dapat dinyatakan tidak hadir(afwezigheid), sehingga terhadap petitum angka 3 Pemohon dinyatakanuntuk dikabulkan; Namun terhadap petitum ke 2 Pemohon tersebutdianggap telah turut pula dipertimbangkan di dalam pertimbangan padapetitum angka 3, maka Hakim akan memperbaiki petitum Pemohonsebagaimana amar penetapan di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pemohon dikabulkanuntuk selurunhnya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 20-06-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 267 PK/Pdt/2019
Tanggal 20 Juni 2019 — HAJI SATIRI bin Haji JOMBOR VS PT. METROPOLITAN DEVELOPMENT
50 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • untuk seluruhnya; Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telahmelakukan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkankerugian bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi; Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untukmembayar ganti kKerugian materil sebesar Rp500.000.000,00(lima ratus juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesarRp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada PenggugatRekonvensi/T ergugat Konvensi secara tunai dan sekaligus;Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak selurunhnya