Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangantersebut mendasari tujuan pemidanaan seorang Militerlebih diutamakan dalam rangka pembinaan daripadapenjeraan dan mengembalikan kegoncangan/ketertiban.3. Bahwa apabila sasaran pemidanaan lebih diutamakanpembinaan Majelis Hakim harus' melihat kasus yangdilakukan Terdakwa, selain kawin ganda juga didalamnya ada kasus susila/perzinahan hinggamembuahkan seorang anak.4.

Bahwa = Oditur dengan mendasari hal tersebutmenuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama8 (delapan) bulan dan pidana tambahan dipecat daridinas Militer dengan harapan memberi efek jera bagiTerdakwa dan jadi pengetahuan pengalaman anggota INIlainnya.Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas demikebenaran dan keadilan mohon Majelis Hakim Bandingmenjatuhkan putusan sesuai tuntutan Oditur.Bahwa atas dasar memori banding yang diajukanoleh Oditur Militer tersebut diatas, Terdakwa tidakmengajukan

Peradilan Militer berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengansekurangkurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benarbenar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya",berdasarkan bunyi pasal tersebut maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa perkara pidana yang sedangdisidangkan dengan seksama guna memperoleh alat buktiyang sah seperti yang diamanatkan oleh undangundang.Bahwa selanjutnya dengan mendasari

.102/AD/III/2019MenimbangMenimbangMenimbange. petunjuk.: Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militeryang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat buktiadalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan, Kemudian pada Pasal 173 Ayat (6) huruf a menerangkandalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakimharus dengan sungguhsungguh memperhatikan persesuaianantara keterangan Saksi satu dan yang lain.Bahwa dengan mendasari

paraSaksi yang hadir di persidangan telah bersesuaian satu danyang lain, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat untukperkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti keteranganSaksi.: Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 175 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militeryang dimaksud dengan keterangan Terdakwa sebagai alatbukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidangtentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahuisendiri atau yang ia alami sendiri.Bahwa dengan mendasari

menurut ketentuan peraturanperundangundangan atau surat yang dibuat oleh pejabatmengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yangmenjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagipembuktian sesuatu hal atau Sesuatu keadaan;c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuatpendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatuhal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;d. surat lain yang hanya dapat berlaku apabila adahubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.Bahwa dengan mendasari

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX Bahwa dari perkawinan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah melakukanhubungan suami isteri dan telah dikaruniai keturunan/ 3 orang anak bernama : XX XX, Umur 23 tahun, XX XX, Umur 18 tahun dan XX XX, umur 11 tahun;2 Bahwa Pemohon berkehendak akan beristri lebih dari seorang(POLIGAMI) dengan seorang perempuan berstatus gadis yang bernama : XXXX , umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta , bertempat tinggal diDs XXXX kab.Sampang ; Bahwaalasan yang mendasari

tangan di bawah ini:PENGGUGAT, lahir di Bogor 25 September 1995, umur 23 tahun, agama Islam,pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempatkediaman di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor,selanjutnya disebut sebagai Penggugat;Dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap:TERGUGAT , lahir di Bogor 25 Desember 1992, umur 26 tahun, agama Islam,pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman diKecamatan Cisarua Kabupaten Bogor, selanjutnya disebutsebagai Tergugat;Adapun alasanalasan yang mendasari

dan layakuntuk mengajukan tuntutan hak berupa gugatan pada perkara a quo, makaHal 5 dari 19 Hal Putusan No. 247/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Selsudah sewajarnya Pengadilan ini tidak memeriksa Point d , intered, pointd'action maka yang ada hanyalah iktikad/niat jahat Penggugat, terbukti :Gugatan Penggugat tidak terang / isinya gelap (obscuur libel) ;Bahwa gugatan Penggugat tidak terang/isinya gelap, terbukti positagugatan Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum (recht grond) dankejadian atau peristiwa yang mendasari

segala sesuatu yangtelah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dandipertimbangkan dalam putusan ini ;16TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMDALAM EKSEPSIMenimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugat telah mengajukaneksepsi pada pokoknya sebagai berikut :e Gugatan Penggugat tidak terang / isinya gelap (Obscuur Libel)Bahwa gugatan Penggugat tidak terang / isinya gelap, terbukti posita gugatanPenggugat tidak menjelaskan dasar hukum,( recht grond) dan kejadian atauperistiwa yang mendasari

juga tidak disebutkan apakahPenggugat sudah pernah menagih dan Tergugat tidak membayar hutang tersebut, yangada hanyalah uraian bahwa patut diduga Tergugat tidak mampu membayar seluruhpinjaman / hutang, serta uraian bahwa Tergugat mengakui seluruh pinjaman yangdiberikan Penggugat terhadap Tergugat, sedangkan dugaan tidak dapat membayar danpengakuan hutang bukanlah merupakan wanprestasi ;Menimbang, bahwa karena posita gugatan Penggugat tidak menjelaskan dasarhukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari

saksidengan dibuktikan Kutipan Akta Nikah (Bukti P1) harus dinyatakan terbukti bahwa antaraPenggugat dengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 2(dua) orang anak ; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan para saksi yangdikuatkan dengan bukti P.2 harus dinyatakan bahwa Penggugat adalah penduduk KelurahanKetapang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo adalah termasuk wilayah yurisdiksiPengadilan Agama Probolinggo 5 Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

dekat dengan kedua belah pihaksebagaimana dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134 KompilasiHukum Islam ;292 2292 200922 222 Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masingmasingbernama SAKSI I dan SAKSI II telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada7pokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat(1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan keterangan para saksiyang dikuatkan dengan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugatdengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan sudah dikaruniaiseorang anak bernama Rony Hartanto, umur 1 tahun yang sekarang dalam asuhanPenggugat;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

Maisuni, telahmemberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari gugatan Penggugat tersebut bahwa rumah tangga Penggugatdengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran danperselisihan serta sudah diupayakan rukun, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa dalildalil Penggugat yang telah didukung denganketerangan para saksi tersebut dapat ditemukan fakta bahwa rumah tangga antaraPenggugat dengan Tergugat sudah sedemikian

Perkawinan dan Perceraian bagi PNS, Pemohon telah mendapatkanizin atasannya yaitu xxx;Menimbang, bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara iniadalah Pemohon mohon izin untuk menikah lagi dengan seorangperempuan bernama xxxx yang selanjutnya disebut sebagai calon isterikedua Pemohon;Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknyaPengadilan Agama Ternate memberikan izin poligami kepada Pemohonuntuk menikah lagi dengan calon isteri keduanya tersebut, Majelis hakimharus mempertimbangkan alasan yang mendasari

TteMenimbang, bahwa alasan yang mendasari permohonanPemohon untuk menikah lagi adalah karena Pemohon takut berzina danTermohon juga jarang mengurus Pemohon karena Pemohon bertugas diPuskesmas Bajo, sehingga Termohon tidak dapat melayani Pemohonsecara maksimal.

UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndangNomor Tahun 1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidakberhasil ;;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keteranganpara saksi yang dikuatkan dengan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugatdengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan telah dikaruniai orang anak ;;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

SAKSI dan SAKSI, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang padapokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari gugatan Penggugat tersebut bahwarumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah diupayakanrukun, akan tetapi tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dalildalil Penggugat yang telah didukung dengan keteranganpara saksi tersebut dapat dipastikan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugatsudah sedemikian parahnya sehingga sulit untuk didamaikan apalagi

Saksi mengetahui calon isteri kedua Pemohon tidak adahubungan darah, sesusuan, Semenda dengan Pemohon dan Termohon.Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya PengadilanAgama Karawang memberikan izin poligami kepada Pemohon untuk menikahlagi dengan calon isteri keduanya tersebut, Majelis hakim harusmempertimbangkan alasan yang mendasari permohonan Pemohon untukberpoligami tersebut serta ada tidaknya syarat syarat untuk berpoligamisebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku.Menimbang

, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (2) UndangUndang No.1 tahun 1974 Jo. pasal 41 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun1975jo. pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, alasan yang memungkinkan bagiseorang untuk berpoligami adalah terbatas karena : Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, atau Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapatdisembuhkan, atau Isteri tidak dapat melahirkan keturunan ;Menimbang, bahwa = alasan yang mendasari permohonan Pemohonuntuk menikah lagi

Pada halaman1 surat permohonan cerai talak Pemohon jelas tertera perihal: permohonancerai talak, namun apabila dicermati secara seksama pada bagian positanyaPemohon hanya menceritakan peristiwa yang terjadi dalam biduk rumahtangga Pemohon dan Termohon dan sama sekali tidak mencantumkan dasarhukum apa yang mendasari permohonan cerai talak tersebut diajukan.Sedangkan petitumnya tibatiba meminta kepada Pengadilan Agama JakartaTimur untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepadaTermohon.Jadi

Penjelasan Pasal 39 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974;c) Petitum gugat yang meminta izin untuk mengucapkan ikrar talakdi sidang pengadilan.Halaman 4 dari 39 halaman Putusan Nomor 2349/Pdt.G/2018/PAJTNyata dan terang bahwa permohonan Pemohon dalam perkara a quo adalahtidak cermat dan keliru, sedemikian mengakibatkan formulasi permohonanmenjadi obscurr libel.Pertama, bahwa posita permohonan cerai talak Pemohon tidak menyebutkansecara Jelas dan tegas dasar hukum apa yang mendasari permohonan ceraitalak

Penjelasan Pasal 39 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974;f) Petitum gugat yang meminta izin untuk mengucapkan ikrar talakdi sidang pengadilan.Nyata dan terang bahwa permohonan Pemohon dalam perkara a quo adalahtidak cermat dan keliru, sedemikian mengakibatkan formulasi permohonanmenjadi obscurr libel.Pertama, bahwa posita permohonan cerai talak Pemohon tidak menyebutkansecara Jelas dan tegas dasar hukum apa yang mendasari permohonan ceraitalak tersebut diajukan.Kedua, mengenai identitas Termohon dalam

Dengan demikian, eksepsi Termohon tentang hal initidak beralasan hukum sehingga harus ditolak.Menimbang, bahwa eksepsi tentang formulasi permohonan positapermohonan cerai talak Pemohon tidak menyebutkan secara jelas dan tegasdasar hukum apa yang mendasari permohonan cerai talak, sebagaimana telahdipertimbangkan di atas bahwa posita tidak harus mengemukakan alasanalasan hukum yang mendasari permohonan yang terpenting telahmengemukakan dasar hukum dan dasar fakta sebagaimana tersebut di atas,maka permohonan

Bayu Lutfinto yang bertindak untuk dan atas namaserta mewakili Perusahaan SMS Finance Bahwa mendasari padaketentuan dalam Undangundang nomor: 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas telah ditegaskan dengan jelas bahwa yang berhakdan berwenang mewakili perseroan baik didalam maupun diluarpengadilan adalah Direktur (Direksi) dan bukanya Manager Perusahaan.Sehingga dengan Penggugat menarik dan memposisikan ManagerPerusahaan sebagai Tergugat dalam perkara a quo adalah tidak benardan terdapat cacat error

Eksepsi Tentang Konstruksi dan Klasifikasi Gugatan PenggugatKeliru.Bahwa mendasari pada judul gugatan Penggugat adalah gugatanPerbuatan Melawan Hukum (PMH), akan tetapi atas dalildalil dalamposita gugatan (Vide, dalil posita angka 6 dan 7 gugatan) adalahmerupakan suatu perbuatan yang lahir dari suatu perjanjian yangHalaman 10 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Japmasuk dalam kategori jenis gugatan wanprestasi, Bahwa dalamhukum acara perdata antara gugatan perbuatan melawan hukum

Jawaban atas dalil gugatan Penggugat Poin 1 sampai dengan 3;Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 1 terhadap dalilgugatan Penggugat pada poin 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) adalahmerupakan bentuk pengakuan Penggugat bahwa adanya hubunganhokum antara Penggugat dan Tergugat atas dasar suatu perjanjian,sehingga secara hokum apabila ada permasalahan hokum antaraPenggugatdan Tergugat haruslah diselesaikan dengan mendasari padaperjanjian antara Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa mendasari pada posita dan petitum gugatan Penggugat tidakterdapat permohonan dan tuntutan sita, hal ini membuktikan bahwagugatan Penggugat tidak berharga dan terbukti tidak berdasar. Danuntuk itu apabila ada permintaan maupun permohonan sita diluargugatan dimohon kepada Majelis Hakim untuk dinyatakan ditolak,karena telah gugur demi hukum.C.

Dalam Rekonvensi1.Bahwa dalil dalil yang dipergunakan Konvensi dianggap dipergunakankembali dalam Rekonvensi.Bahwa mendasari gugatan Tergugat Rekonvensi, sebagai dasar gugatkepada Penggugat Rekonvensi Tergugat Rekonvensi telah menyatakanPenggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan Penggugat Rekonvensi telah menarik dan melelang mobilTruck milik Tergugat Rekonvensi.Bahwa dengan mendasarkan dalil hukum yang tidak benar, telahmenyebabkan Penggugat Rekonvensi masuk dan ditarik

Wonosobo,Adapun Duduk persoalan hukum yang mendasari Permohonan ini adalah sebagai berikut1.

Hak Milik (SHM) Nomor : 16/Kalagheng, Tanggal 6 Juni2014, Surat Ukur Nomor : 00016/2014, tanggal 18 Maret 2014, Luas 9.130 M2(Sembilan Ribu Seratus Tiga Puluh Meter Persegi), atas nama NanangMakaped aly s2seeseesees sete eae esse cemee ranean eine eS HSEMenimbang, bahwa gugatan Penggugat a quo telah diperbaiki melaluiPemeriksaan Persiapan dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 06SEP USMIDED 201 G 9 seseceessscsseeesrsrseeesreserereeer serene eter eee eae eee SSE EREAdapun alasanalasan yang mendasari

umur 31 tahun, agama islam, pekerjaan urusan rumah tangga,tempat tinggal di ALAMAT, Kabupaten Pinrang, sebagai "Termohon";Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23Oktober 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nornor:678/Pdt.G/2012/PA.Prg. mengemukakan halhal sebagai berikut:Adapun alasanalasan yang mendasari

Bahwa mendasari kondisi fisik Pemohon yang demikian itu, pada akhirtahun 2015 dilakukan pemeriksaan kromosom melalui darah terhadapdiri Pemohon dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Karyotipe (darah) No.B948/UGK/XII/2015 yang dibuat oleh dr. Ni Wajan Tirthaningsih, MS dariUnit Genetika Klinik RSUD Dr. Soetomo Surabaya tertanggal 21122015, ternyata hasilnmya menunjukkan bahwa Pemohon memilikikromosom 46, XY yang artinya Pemohon berjenis kelamin lakilakisepenuhnya;4.

Bahwa dengan diubahnya status jenis kelamin Pemohon dariperempuan menjadi lakilaki, maka mendasari nilainilai yang hidup danberkembang di masyarakat Kediri sudah sepatutnya nama PemohonHalaman 2 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 177/Padt.P/2021/PN Gprsebagai sebuah identitas juga diubah dan disesuaikan dengan jeniskelamin lakilaki, untuk itu bersama ini Pemohon juga bermaksud untukmengubah nama dari yang semula bernama ANI KASANAH diubahmenjadi ANANG SUTOMO; Karenanya itu, mohon kepada PengadilanNegeri

Bahwa mendasari ketentuan Pasal 56 ayat (1) UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yangberbunyi: Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan olehPejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutansetelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperolehkekuatan hukum tetap, maka untuk mengubah status jenis kelaminPemohon yang semula perempuan menjadi lakilaki serta pergantiannama yang awalnya ANI KASANAH menjadi ANANG SUTOMO dalamKutipan Akta Kelahiran

atau apakah suratketerangan hak warisan memiliki korelasi wilayah atau objek dan batasbatas yang sama dengan dengan sertifikat hak milik nomor 00194 bukti(T11), atau apakah dengan mendasari surat keterangan hak warisanbukti (P1) pihak Terbanding/Penggugat dalam Konvensi/Tergugatdalam Rekonvensi telah mengolah dan menggarap secara terusmenerus dalam objek sengketa ?

Halini telah jelas pula sebagaimana pertimbangan Judex factie dalamputusannya halaman 29 parafrap ke 4 yang menyatakan ;menimbang, bahwa bukti surat P2 sampai dengan P22 tidakrelevan lagi untuk dipertimbangkan dalam perkara ini, olehkarenanya bukti surat tersebut di kesampingkan,Sementara di lain hal pula, berdasarkan fakta persidangan,Pembanding/Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensidengan mendasari surat keterangan hak penggarapan tanah nomorVE.306/C II/KDS/IV87 yang di peroleh dari

Danbila dihitung rentang waktu pengolahan atas objek sengketa olehPembanding/Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensiatau sejak perkara aquo di ajukan pada Pengadilan Negeri Parigi yaknitelah lebih dari 20 tahun ;Bahwa mendasari uraian tersebut di atas, maka sudah cukup dalipertimbangkan untuk mengabulkan Eksepsi Pembanding/Tergugat dalamKonvensi/pPenggugat dalam Rekonvensi ;B. Dalam Pokok PerkaraDalam KonvensiHalaman 17 dari 28 halaman Putusan No. 43/PDT/2019/PT. PAL1.

PALpembanding/tergugat konvensi/penggugat rekonvensi, sebagaimanaakta jual beli yang di keluarkan oleh notaris/ppat Wanda Syahril, tanggal09092015. akta jual beli di maksud, sebagaimana tertuang dalamsertifikat hak milik nomor 00194 atas nama Pembanding/Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi. terkait adanyaperalinan, telah pula dibenarkan melalui dalil gugatanTerbanding/Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensipada poin 8 ;Bahwa mendasari adanya akta jual beli yang di keluarkan

PAL Bahwa tidak satupun saksi Terbanding/Penggugat dalamKonvensi/Tergugat dalam Rekonvensi yang membantah kebenaranbahwasanya sejak tahun 1987 objek sengketa telah dikuasai dandigarap oleh Pembanding/Tergugat dalam Konvensi/Penggugatdalam Rekonvensi ;Bahwa mendasari uraian PEMBANDING/TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI tersebut di atas, maka telah cukup faktafaktahukum untuk mengabulkan Gugatan Rekonvensi PEMBANDING/TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI ;Bahwa berdasarkan pertimbangan serta alasanalasan

.: 1 tahun 2015 yang menyatakan pemberian uang tunai pengganti rumah tinggalhanya diberikan 1 (satu) kali kepada Kepala Keluarga walaupun keluarga tersebutmemiliki tempat tinggal lebih dari 1 (satu) unit dalam lokasi yang sama atau punberbeda; Menimbang bahwa perbuatan tergugat yang mendasari diri pada PERPRESNo.: 1 tahun 2015, setelah Hakim meneliti pasal demi pasal dalam aturan dimaksudoleh tergugat maka hakim tidak menemukan sama sekali aturan tegas yangmenyatakan: pemberian uang tunai pengganti

berdasarkan pembuktian dariPenggugat nyata bahwa objek sengketa adalah dibangun dan didiami oleh Penggugatbeserta keluarganya sedangkan ibu kandung penggugat yang bernama Suyi BMadhawi adalah sempat mengurus rumah manakala Penggugat dan suaminya bekerjadi Jakarta antara rentang waktu tahun 1984 sampai tahun 1986 kemudian penggugatkembali lagi ke Dusun Gunung Penuh untuk melangsungkan kehidupannya; Halaman 13 dari 16Putusan 59/PDT.G.S/2017/PN.Smd Menimbang, bahwa oleh karena pernyataan tergugat yang mendasari

diri padaaturan PERPRES No.: 1 tahun 2015 adalah tidak sama sekali nyata serta objek sengketaadalah milik Penggugat maka oleh karena itu unsur pertama ini terpenuhi dilakukan oleh tergugat; Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai unsur kedua yaitu tentangKesalahan, dalam teori tentang pembebanan pertanggungjawaban hukum adalahmelekat pada umumnya terhadap 2 macam kesalahan, yakni Kesengajaan danKekhilafan; Menimbang, bahwa perbuatan tergugat yang mendasari diri sebagaimanadiuraikan dalam unsur pertama

Bahwa selain itu sebenarnya awai kejadian yang mendasari perjanjian tersebutdiatas adalah utang piutang, dimana Tergugat tidak akan mengingkari benar telahmeminjam uang pada Penggugat, yang mana peristiwa utang piutang tersebutoleh Penggugat diminta dituangkan dalam perjanjian yang dikondisikanseolaholah menjadi perjanjian pembelian, yang mana justru membuat isiperjanjian tersebut menjadi tidak jelas memperjanjikan hal apa;.

10.Bahwa ketidak jelasan dasar dalil bagi Penggugat untuk menyatakan Tergugatmelakukan wan prestasi tersebutlah yang mendasari Tergugat untuk melakukaneksepsi bahwa gugatan penggugat tidak jelas (Obscuur Libel);11.Bahwa dengan dasar dalil tersebut sudah sepatutnya jika Tergugat memohonkepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat Tidak DapatDiterima;DALAM POKOK PERKARA:1.Bahwa segala yang diuraikan Dalam Jawaban maupun Dalam Eksepsi di atasmohon dianggap terulang pada bagian Dalam Pokok

Bahwa selain itu sebenarnya awal kejadian yang mendasari perjanjian tersebutdiatas adalah utang piutang, dimana Tergugat tidak akan mengingkari benar telahmeminjam uang pada Penggugat, yang mana peristiwa utang piutang tersebutoleh Penggugat diminta dituangkan dalam perjanjian yang dikondisikanseolaholah menjadi perjanjian pembelian, yang mana justru membuat isiperjanjian tersebut menjadi tidak jelas memperjanjikan hal apa;Halaman 11 Putusan No.65/Pdt.G/2019/PN.Sby.10.11.12.Bahwa seperti yang disebutkan

Bahwa selanjutnya dengan mendasari Pasal 172 Ayat (1)UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militerdiketahul yang termasuk alat bukti yang sah ialah:a. keterangan saksi;b. keterangan ahli;c. keterangan terdakwa;d. surat; dane. petunjuk.: Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) UndangUndang RIHal.9 dari 20 hal.

.: Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakimmenilai keterangan yang telah diberikan oleh para Saksi yang hadir dipersidangan telah bersesuaian satu dan yang lain, maka dari itu MajelisHakim berpendapat untuk perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat buktiketerangan Saksi.: Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 175 Ayat (1) UndangUndang RINomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud denganketerangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakanTerdakwa

di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang iaketahui sendiri atau yang ia alami sendiri.Bahnwa dengan mendasari dasartersebut di atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telahdiberikan oleh Terdakwa di persidangan dapat memberikan keyakinankepada Majelis Hakim tentang adanya perbuatan seperti apa yang telahdidakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, maka dari ituMajelis Hakim berpendapat untuk perkara Terdakwa ini telah diperoleh alatbukti keterangan Terdakwa.: Bahwa

ketentuan peraturan perundangundanganatau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasukdalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yangdiperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapatberdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatukeadaan yang diminta secara resmi dari padanya;dand. surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannyadengan isi alat pembuktian yang lain.: Bahwa dengan mendasari