Ditemukan 32351 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-01-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 111/PK/TUN/2012
Tanggal 22 Januari 2013 — KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN BARITO UTARA vs. TITI PURWATI, DK
127 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 111/PK/TUN/2012
    No. 111 PK/TUN/20121010Hutan Produksi (HP) dan di dalam areal TUPHHKHA PT Dasa Intiga seluas+ 2.357 Ha.
    No. 111 PK/TUN/201242ditetapkan kapan dan masa berlakunya surat tersebut, sehingga syaratformil ini tidak terpenuhi ;5.
    No. 111 PK/TUN/201246Tsdalam persidangan.
    No. 111 PK/TUN/2012Nomor 4 Tahun 2009 (UU PMB 2009) dan menggunakan format IUPsebagaimana terlampir ;2).
    * Apabila ada maka orang tersebut harus dipanggil (dalam pemeriksaanpersiapan) dan diikutsertakan dalam sengketa TUN tersebut.17. Apakah keputusan TUN (beschikking) itu benarbenar tidak adil?Onrechtmatig); dalam arti:a Bertentangan dengan ketentuan, perundangundangan yang berlaku?;b Ada penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir)?;c Ada larangan berbuat sewenangwenang (Willekeur);d Apakah semua kepentingan telah dipertimbangkan dengan baik olehBadan/Pejabat TUN?
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-10-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 482 K/TUN/2015
Tanggal 28 Oktober 2015 — PT. HOTEL DANAU TOBA INTERNATIONAL, DK vs. MARRY PARDEDE alias MARRY LUMBAN TOBING
137 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 482 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 482 K/TUN/20151.Bahwa Penggugat mempunyai saham di PT.
    Putusan Nomor 482 K/TUN/20153/7.
    Putusan Nomor 482 K/TUN/2015PT.
    Putusan Nomor 482 K/TUN/2015sendiri.
    Putusan Nomor 482 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-03-2011 — Upload : 30-07-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 09 K/TUN/2011
Tanggal 22 Maret 2011 — RATNA ANI LESTARI, SE., MM., EBDI ARISDIAWAN, SE., ; KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN BANYUWANGI
26 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 09 K/TUN/2011
    Nomor 09 K/TUN/201 1mengajukan bakal pasangan calon dan sudah menandatangani kesepakatanpengajuan bakal pasangan calon, tidak boleh menarik dukungannya dankalau menarik dukungan terhadap pasangan calon yang didukung, dianggaptetap mendukung bakal pasangan calon tersebut ;.
    Nomor 09 K/TUN/20114. Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya ;5.
    Nomor 09 K/TUN/2011e Adanya Surat DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Timur Nomor30/B.2/DPD VPG/IV/2010 perihal Penonaktifan Sementara Ketuadan Sekretaris DPD Partai Golkar Jawa Timur yaitu Sdr.
    Nomor 09 K/TUN/2011Demikian pula dengan pendapat Lord Fuller, yang menyatakan :"Tuyjuan pembentukan hukum adalah sematamata untuk mencapaiketertiban dalam bermasyarakat ;B.
    Nomor 09 K/TUN/2011
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-04-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 117 K/TUN/2011
Tanggal 8 April 2011 — PT. SWARA KALTIM ABADI, BUPATI KUTAI KARTANEGARA, ; PT. SAWIT KALTIM LESTARI,
67 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 117 K/TUN/2011
    No. 117K/TUN/2011casu menimbulkan akibat hukum bagi PT.
    No. 117K/TUN/2011(9)16Bahwa oleh karena itu, tindakan Tergugatyang pernah mengeluarkan beberapakeputusan terkait usaha budidaya kelapasawit kepada Penggugat (vide Bukti P4s.d.
    No. 117K/TUN/201110.5.28meliputi2.
    No. 117K/TUN/2011443. Bahwa oleh karena Penggugat lebih menitik beratkanpada persengketaan lahan, yaitu) adanya tumpangtindih lahan dengan PT.
    No. 117K/TUN/2011
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 05-11-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 487 K/TUN/2015
Tanggal 5 Nopember 2015 — PAULCE ADOE vs. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR
61 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 487 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 487 K/TUN/201511.
    Putusan Nomor 487 K/TUN/20153. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala KepolsianDaerah Nusa Tenggara Timur tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormatsebagai Anggota POLRI nama PAULCE ADOE;4.
    Putusan Nomor 487 K/TUN/2015ALASAN KASASIMenimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasidalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:1.
    Putusan Nomor 487 K/TUN/20153.
    Putusan Nomor 487 K/TUN/2015Biayabiaya Panitera Pengganti,1. Meterai .............0.... Rp 6.000,00 ttd/.2. RedakSi .................. Rp 5.000,00 Joko Agus Sugianto, S.H.,3. Administrasi............ Rp.489.000,00Jumlah...... Rp. 500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara(ASHADI, SH.)NIP. 220000754.Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 487 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 06-02-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 148 PK/TUN/2011
Tanggal 6 Februari 2013 — KOMANDO DAERAH MILITER III / SILIWANGI vs. H. YAYAT ROCHADIAT, MM, DKK
56 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 148 PK/TUN/2011
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 09-05-2011 — Upload : 31-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 108 K/TUN/2011
Tanggal 9 Mei 2011 — dr. RUDY SUTADI, Sp.A., MARS., MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ; Dr. LUCKY AZIZA ABDULLAH BAWAZIER, Sp.PD., KGH.,
51 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 108 K/TUN/2011
    No. 108 K/TUN/2011.B.
    No. 108 K/TUN/2011.4.
    No. 108 K/TUN/2011.3.
    No. 108 K/TUN/2011.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 31-05-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 221 K/TUN/2013
Tanggal 31 Mei 2013 — NURMAWATI PARHUSIP vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SAMOSIR, DK
85 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 221 K/TUN/2013
    PUTUSANNomor 221 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:NURMAWATI PARHUSIP, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanBerdagang, bertempat tinggal d/h. sebelum pemekaran dikenal denganDesa Sipinggan Lumban Siantar, Kecamatan Nainggolan, KabupatenSamosir, setelah pemekaran dikenal dengan Desa/Huta Janji Maria,Desa Lumban Siantar, Kecamatan Nainggolan, Kabupaten Samosir
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 07-09-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 403 K/TUN/2015
Tanggal 7 September 2015 — EDWIN MAULANA BONATUA PANJAITAN vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA, DK
90 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 403 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 403 K/TUN/2015kepastian hukum berkenaan tanah Penggugat yang telah diterbitkanSertipikat Hak Milik Nomor 13510/Sungai Raya/09071997, GambarSituasi tanggal 29 Oktober 1996 Nomor 9518/1996 luas 9.548 M?
    Putusan Nomor 403 K/TUN/2015karena itu jelas sekali perobuatan Tergugat.
    Putusan Nomor 403 K/TUN/2015Hasan Matan adalah merupakan milik Kaprawi bukan milik EdwinPanjaitan;5. Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas maka Tergugat IlIntervensi mohon Majelis Hakim untuk menolak gugatan atau setidaknyamenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraPontianak telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 23/G/2014/PTUNPTK.
    Putusan Nomor 403 K/TUN/2015sudah diserahkan kepada sdr.
    Putusan Nomor 403 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 03-08-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 276 K/TUN/2015
Tanggal 3 Agustus 2015 — PT. ASA JAYA AMALIA (PERSEROAN), VS KEPALA BIDANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA
48 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 276 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 276 K/TUN/2015PAGE13.PAGEdaftar hitam. Demikian juga PT. Lince Romauli Raya yang melaksanakanproyek penurapan Kali Baru Kramat Jati diberikan adendum penurunannaik kontrak. Kenapa PT. Asa Jaya Amalia tidak diberlakukan adendumpenurunan nilai kontrak sama dengan kedua perusahan tersebut;Bahwa Sanksi Daftar Hitam yang diberikan kepada Penggugat PT.
    Putusan Nomor 276 K/TUN/2015PAGE1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala BidangPengelolaan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan UmumProvinsi DKI Jakarta Selaku Kuasa Pengguna AnggaranNomor 19502/1.793.2, tanggal 30 Dersember 2013,tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada PT. AsaJaya Amalia;3.
    Putusan Nomor 276 K/TUN/2015PAGEPanitera Pengganti,ttd./ Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H.,M.H.Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 5.000,003. AdministrasiRp 489.000.00Jumlah Rp 500.000,00Untuk salinanMahkamah Agung RIatas nama PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H.
    Putusan Nomor 276 K/TUN/2015PAGEPanitera Pengganti,ttd./ Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H.,M.H.Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 5.000,003. AdministrasiRp 489.000.00Jumlah Rp 500.000,00Untuk salinanMahkamah Agung RIatas nama PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. Ashadi, S.H.NIP 19540827 198303 1 002PAGE
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 20-10-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 103 PK/TUN/2016
Tanggal 20 Oktober 2016 — RUMONDANG SITORUS vs. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEKANBARU, DK
53 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 103 PK/TUN/2016
    PUTUSANNomor 103 PK/TUN/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara:RUMONDANG SITORUS, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggaldi Jalan R.A.
    Putusan Nomor 103 PK/TUN/2016Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi lI, II/Terbanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu) sebagai Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadapPutusan Mahkamah Agung Nomor 355 K/TUN/2015, Tanggal 24 Agustus 2015yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya
    Putusan Nomor 103 PK/TUN/20164.Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalamperkara ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat IlIntervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalildalilsebagai berikut:Tergugat :A.
    Nomor 28/B/2015/PT.TUNMDN. jo. 355K/TUN/2015, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraPekanbaru, permohonan tersebut disertai alasanalasannya yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 10 Juni2016;Halaman 16 dari 18 halaman.
    Putusan Nomor 103 PK/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-09-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 216/K/TUN/2010
Tanggal 28 September 2010 — MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ; Drs. ACHYAR RUSLI, Ak. MA.,
87 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 216/K/TUN/2010
    No. 216/K/TUN/20109. ADIMAS ARYO N. K. P, S.H.,Pelaksana pada Biro Bantuan Hukum DepartemenKeuangan.10. CALVINUS WJAKSONO NABABAN, S.H.Pelaksana pada Biro Bantuan Hukum DepartemenKeuangan.11. HANDY TRINOVA, S.H.Pelaksana pada Biro Bantuan Hukum DepartemenKeuangan.12.
    No. 216/K/TUN/2010dan sebutan nilai amatbaik untuk unsurunsur kesetiaan, prestasikerja dan kerjasama ;24.
    No. 216/K/TUN/2010pertimbangan hukum yang menyamakan antara PembebasanSementara dengan Pemberhentian Sementara ;Bahwa Majelis Hakim PTUN Jakarta dalam memberikanpertimbangan hukumnya telah tidak mempertimbangkan bukti yangdiajukan oleh Pemohon Kasasi.
    No. 216/K/TUN/20101.3. Apabila ada pejabat Widyaisuara yang tidak dapat mengumpulkanangka kredit sebagaimana dalam butir 1 dan 2 di atas, maka:a. Kepala LAN memberitahukan kepada pimpinan instansimasingmasing wdyaiswara dengan Nota Pemberitahuansepanjang mengenai Widyaiswara Utama ;b.
    No. 216/K/TUN/2010Hal. 24 dari 23 hal. Put. No. 216/K/TUN/2010
Pengadilan PTUN PADANG TUN
Register : 15-06-2016 — Putus : 29-09-2016 — Upload : 19-10-2016
Putusan PTUN PADANG Nomor 13-G-2016-PTUN-PDG
Tanggal 29 September 2016 — CV. MITRA SAKINAH CONSULTANT LAWAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BUKITTINGGI
154 — 80
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 24-09-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 314 K/TUN/2014
Tanggal 24 September 2014 — GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU vs RAHMI KOMALAWATI
69 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 314 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 314 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU, tempat kedudukandi Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau,Pulau Dompak, Tanjung Pinang;Selanjutnya memberi kuasa kepada:1. H. MASRUR AMIN, S.H.
    Putusan Nomor 314 K/TUN/2014Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, danselanjutnya diikuti Surat Edaran dari KPU Nomor 22 dan Nomor 315Tahun 2013, yang seluruhnya didasari pada Pasal 16 ayat (3) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 diperbaharui dengan UndangUndangNomor 2 Tahun 2011, tentang Partai Politik;.
    Putusan Nomor 314 K/TUN/20146. Asas Profesionalitas; dan7. Asas Akuntabilitas;g.
    Putusan Nomor 314 K/TUN/2014keputusan peresmian pemberhentian Penggugat dari Anggota DPRDKabupaten Bintan periode 20092014;6.
    Putusan Nomor 314 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-06-2023 — Upload : 08-08-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 174 K/TUN/2023
Tanggal 21 Juni 2023 — ZULKAFLI, DK vs. BUPATI ROKAN HULU, DK
93 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 174 K/TUN/2023
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 25-02-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 111 PK/TUN/2014
Tanggal 25 Februari 2015 — MEIKE KOAGOUW, DKK vs. Dra. MEISKE MARGARETHA MANGALUN, SE., MM, DK
77 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 111 PK/TUN/2014
    PUTUSANNomor 111 PK/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:1. MEIKE KOAGOUW, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal diJalan TNI TV Nomor 1, Lingkungan II, Kelurahan Tikala Ares, Manado,pekerjaan Tiada;2.
    Kota Manado, dalam hal ini memberikuasa kepada Gustaf Dumat, SH., Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di JalanHasanudin XI, Kelurahan Sindulang I, Lingkungan II, Kecamatan Tuminting,Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2014;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Terbanding/Peng gugat;dan :KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO, tempat kedudukandi Jalan Pomorouw Nomor 109, Manado;Dalam hal ini memberi kuasa kepada:Halaman dari 13 halaman Putusan Nomor 111 PK/TUN
    Max Oroh, SE. yang dibalik namaHalaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 111 PK/TUN/2014menjadi atas nama Meike Koagouw, Yoan Oroh, SE., Michael Oroh, SE.,Yolanda Oroh, Sth;Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut surat keputusan berupa SertifikatHak Milik Nomor 49/Desa wenang Selatan tanggal 23 Maret 1985 GambarSituasi Nomor 84/1985 luas 175 M? atas nama Drs. Max Oroh, SE. yang dibaliknama menjadi atas nama Meike Koagouw, Yoan Oroh, SE., Michael Oroh, SE.
    Menghukum Tergugat II Intervensi/Pembanding membayar biaya perkara di keduatingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp,250.000,(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah):Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 108 K/TUN/2013,Tanggal 03 April 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagaiberikut:Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. MEIKEKOAGOUW, 2. YOAN YACKLINE OROH, S.E., 3. MICHAEL IRVING CROSHEOROH, S.E., 4.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADL S.H.NIP. 220000754 Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 111 PK/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-10-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 357 K/TUN/2014
Tanggal 22 Oktober 2014 — H.BUDIMAN,S.Pd., MM VS BUPATI KABUPATEN BENGKULU SELATAN
70 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 357 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 357 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:H.BUDIMAN,S.Pd., MM., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal JalanRaya Padang Panjang Nomor 02 Manna, Bengkulu Selatan, pekerjaan PegawaiNegeri Sipil,Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;melawan:BUPATI KABUPATEN BENGKULU SELATAN, berkedudukan di JalanRaya Padang Panjang Nomor Manna Bengkulu
    Wiwin Setyawati,SH.MH., ketiganya kewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Jaksa Pengacara Negara, beralamat kantor di JalanBachamada Rustam Nomor 31 Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan,berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK02/Gtn.2/06/2014 tanggal 13 Juni2014;Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Halaman dari 16 halaman Putusan Nomor 357 K/TUN/2014Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarangPemohon
    Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2003 Tentangwewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipilsebagai mana telah di ubah dengan perturan Pemerintah Nomor : 63 tahun 2009Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor : 09 Tahun 2003, TentangWewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negri Sipil :a Pasal 14 ayat (1) huruf c:Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 357 K/TUN/2014Pejabat Pembina kepegawaian Kabupaten/Kota menetapkan pengangkatan
    Akan tetapi sejakHalaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 357 K/TUN/2014111213tanggal 7 Februari tahun 2004 Pemohon sudah berpindah dari Fungsional Guruke Jabatan Struktural Eselon III (bukti P2).Bahwa bukti Termohon mengajukan bukti T4 yang isinya pada petimbanganBaperjakat Pemohon tidak menjunjung tinggi loyalitas dan integritas kepadapimpinan juga digunakan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan sebagai bahan pertimbangan keputusan ini.
    ,Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 357 K/TUN/2014Biayabiaya Panitera Pengganti,1. Meterai .............. Rp 6.000,00 ttd2. Redaksi ............. Rp 5.000,00 Sumartanto,SH.MH..,3. Administrasi ...... Rp489.000.00Jumlah ................04. Rp500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADL, SH.NIP. : 220000754
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Putus : 19-11-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 509 K/TUN/2015
Tanggal 19 Nopember 2015 — PT. RUDY JAYA MANDIRI, DK VS PT. SINAR TAMBANG UTAMA
120 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 509 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 509 K/TUN/20152. Bahwa permohonan tersebut tidak pernah diindahkan ;3.
    Putusan Nomor 509 K/TUN/2015Objek Sengketa in casu yang sudah diklarifikasi pada saatPemeriksaan Persiapan.1.5.
    Putusan Nomor 509 K/TUN/20152.4.2.5.2.6.2A2.8.Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Batubara An.
    Putusan Nomor 509 K/TUN/2015mendapatkan Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Batubara danmenolak penerbitan Izin Usaha Produksi atas nama Penggugat.
    Putusan Nomor 509 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 12-05-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 181 K/TUN/2015
Tanggal 12 Mei 2015 — dr. HELDY CHANDRA VS BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
41 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 181 K/TUN/2015
    PUTUSANNomor 181 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:dr. HELDY CHANDRA, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Desa Kaasar, Jaga VI, Kecamatan Kauditan,Kabupaten Minahasa Utara, pekerjaan PNS (PJ. Kepala UPTDPuskesmas Tuntung, Kecamatan Pinogaluman, KabupatenBolaang Mongondow Utara;Selanjutnya memberi kuasa kepada:1. J.M. SIHITE, S.H.;2.
    Putusan Nomor 181 K/TUN/2015Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor100/57/SETDAKAB/ 11/2013 tanggal 20 Februari 2013 tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil a.n. dr.
    Putusan Nomor 181 K/TUN/20157.Bahwa pada tanggal 20 November 2013, Syeni Wenas (isteri Penggugat) keBank Sulut Boroko dengan maksud untuk menanyakan tentangPemberhentian gajinya, dan menemui pihak Bank Sulut Boroko denganpegawai yang bernama Stenly, namun pada saat itu juga bapak Stenlymengatakan bahwa dr.
    Putusan Nomor 181 K/TUN/2015dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 28Mei 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 Februari2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor03/G/2014/PTUN.MDO yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan TataUsaha Negara Manado.
    Putusan Nomor 181 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-12-2015 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 129 PK/TUN/2015
Tanggal 8 Desember 2015 — YOHANNA DE MEYER vs. GUBERNUR JAWA TIMUR, DKK
132 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 129 PK/TUN/2015
    Putusan Nomor 129 PK/TUN/201510.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.Sertifikat Hak Milik Nomor 354 / Desa Sadang, tanggal 3 Januari1996, Gambar Situasi Nomor 7492 / 1995, tanggal 24 November1995, luas : 1925 M2, atas nama Srijatin B.
    Putusan Nomor 129 PK/TUN/2015Verponding 1935/ No: 717, atas nama WL Samuel De Meyer F.
    Putusan Nomor 129 PK/TUN/201517.18.perjanjian antara Penggugat dengan siapapun yang diberikan hakguna bangunan dalam perkara aquo ;c.
    Putusan Nomor 129 PK/TUN/20152.38.2.39.2.40.2.41.2.42.2.43.2.44.2.45.2.46.2.47.Mei 1989, Luas 656 M2, atas nama: 1. Bintar Kusuma 2. IngWidjojo 3. Roi Nasaida 4.
    Putusan Nomor 129 PK/TUN/2015Halaman 55 dari 54 halaman. Putusan Nomor 129 PK/TUN/2015