057/Pdt.G/2011/PA.Mtp

SALINANPUTUS ANNomor: 057/Pdt.G/2011/PA.MtpBI SMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Martapura yang memeriksa danmengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertamatelah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugatyang diajukan oleh:PENGGUGAT, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD,pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Banjar,selanjutnya disebut Penggugat;MELA WANTERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD,pekerjaan petani

, bertempat tinggal di Kota Banjarbaru,selanjutnya disebut Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Setelah membaca suratSsurat dalam perkara ini; Setelahmendengar keterangan Penggugat, Tergugatdan saksisaksi di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannyatertanggal 24 Januari 2011 yang didaftarkan di PengadilanAgama Martapura Nomor: 057/Pdt.G/2011/PA.Mtp telah menerangkan yangpada pokoknya sebagai berikut:1.

057/Pdt.G/2012/PN.JKT.BAR.

PUTUSANNO: 057/Pdt.G/2012/PN.JKT.BAR.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara antara : PENGGUGAT : Umur 47 tahun, agama Kristen Protestan, prkerjaan Karyawan Swasta,beralamat di Jakarta Barat ; Selanjutnya disebut sebagai ; PENGGUGATMELAWANTERGUGAT : nn nnn nnn nnn nn nnn nn nn cence necesUmur 46 tahun, agama Kristen

Setelah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat serta para saksi dipersidangan ; =~ == == == ===Setelah memperhatikan buktibukti surat yang diajukan oleh pihakPenggugat dan Tergugat ; Setelah memperhatikan segala kejadian di persidangan dalampemeriksaan perkara ini ; TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08Pebruari 2012 yang di daftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan NegeriJakarta Barat pada tanggal 09 Pebruari 2012 di bawah Register perkara Nomor :057

057/PdtG/PA.Tjg/2014

uraian banding tanggal 30 Januari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.89608/PP/M.IB/16/2017, tanggal 29 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00696/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 17Mei 2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak NihilPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2010Nomor: 00023/507/10/057

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP00696/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 17 Mei 2016, tentangkeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2010Nomor 00023/507/10/057/15 tanggal 20 Februari 2015, atas namaPT Pacific Palmindo Industri, NPWP 01.882.511.7057.000,beralamat di Jalan P.

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00696/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 17 Mei 2016mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2010 Nomor:00023/507/10/057

Putusan Nomor 307/B/PK/Pjk/2018Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP815/WPJ.07/2015 tanggal 10 Maret2015 tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2006Nomor 00004/307/06/057/13 tanggal 18 Desember 2013 sebagaimana telahdibetulkan dengan KEP000011/WPUJ.07/KP.0503/2015 tanggal 6 Maret2015, atas nama: PT Pacific Palmindo Industri, NPWP 01.882.511.7057.000, beralamat

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP815/WPJ.07/2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Keberatan AtasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2006 Nomor00004/307/06/057/13 tanggal 18 Desember 2013 sebagaimanatelah dibetulkan dengan KEP000011/WPJ.07/KP.0503/2015tanggal 6 Maret 2015, atas nama: PT Pacific Palmindo Industri,NPWP 01.882.511.7057.000, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan

2018Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP815/WPJ.07/2015 tanggal 10 Maret 2015, mengenaiKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2006 Nomor00004/307/06/057

mengajukansurat uraian banding tanggal 30 Januari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.89609/PP/M.IB/16/2017, tanggal 29 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP00698/KEB/WPJ.07/2016tanggal 17 Mei 2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakNovember 2010 Nomor: 00024/507/10/057

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP00698/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 17 Mei 2016, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2010Nomor 00024/507/10/057/15 tanggal 20 Februari 2015, atasnama Pt Pacific Palmindo Industri, NPWP01.8882.511.7057.000, alamat JI. P.

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00698/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 17 Mei 2016mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2010 Nomor00024/507/10/057

Formal Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh BadanTahun Pajak 2007Bahwa menurut Pemohon Banding, bahwa Penerbitan Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Badan Tahun Pajak 2007 Nomor00042/206/07/057/10 tanggal 06 Mei 2010 adalah tidak sesuai ketentuanformal yang berlaku;Halaman 2 dari 44 halaman Putusan Nomor 458 B/PK/PJK/2016Bahwa pendapat Pemohon Banding tersebut adalah berdasarkan faktafaktasebagai berikut :1Bahwa Pemohon Banding telah menyelenggarakan pembukuan sesuaisiklus

Desember 2007; Ketetapan Pajak atas PPh Pasal 21 Tahun/Masa Pajak Januari s.d.Desember 2007; Ketetapan Pajak atas PPh Pasal 23 Masa Pajak Januari s.d.Desember 2007; Ketetapan Pajak atas PPh Pasal 26 Masa Pajak Januari s.d.Desember 2007;Halaman 3 dari 44 halaman Putusan Nomor 458 B/PK/PJK/2016 Ketetapan Pajak atas PPh Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Januari s.d.Desember 2007; dan SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2007 Nomor 00042/206/07/057/10tanggal 06 Mei 2010;4.

Menambah atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Nomor 00042/206/07/057/10 tanggal 06 Mei 2010 TahunPajak 2007;dengan perincian sebagai berikut :Halaman 7 dari 44 halaman Putusan Nomor 458 B/PK/PJK/2016 ON OA FP WwW DY + Semula Ditambah/ MenjadiNo.

SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2007 Nomor 00042/206/07/057/10tanggal 06 Mei 2010 telah diterbitkan melebihi batas waktu 12 bulansebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17B UU KUP sehinggaSKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2007 tersebut seharusnya batal demihukum;b.

Membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP1862/WPJ.07/2011tanggal 01 Agustus 2011 Tentang Keberatan SKPKB PPh Badan TahunPajak 2007 Nomor 00042/206/07/057/10 tanggal 06 Mei 2010 karenaketetapan pajak tersebut telah diterbitkan melebihi batas waktu 12 bulansebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17B UU KUP;2).

Putusan Nomor 369B/PK/Pjk/2018Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak Desember 2009 Nomor 00025/207/09/057/12 tanggal20 Maret 2012, NPWP02.076.488.2057.000, beralamat di Jalan Cumi Raya Nomor 3, Muara Baru,Penjaringan, Jakarta Utara 14440, sehingga Pajak Pertambahan Nilaiatas nama PT Indoboga Jaya Makmur,Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2009 adalah sebagai berikut: N URAIAN Jumlah (Rp) Dasar Pengenaan Pajaka. atas penyerahan barang dan jasa yang terutang

Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali.3.2.Menyatakan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2009Nomor 00025/207/09/057/12 tanggal 20 Maret 2012, atas nama PTIndoboga Jaya Makmur, NPWP 02.076.488.2057.000, adalah tidaksesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya tidak sah dantidak mempunyai kKekuatan hukum.Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 369B/PK/Pjk/20183.3.

Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolakpermohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor KEP1086/WPJ.07/2013 tanggal 11 Juni 2013 mengenai Keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2009 Nomor00025/207/09/057

Sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor :057/SP.60060/2019 tanggal O02 Juli Tahun 2019 yang di keluarkan PT.Pegadaian Syariah Cabang Bireuen berupa 1 (Satu) paket yang diduganarkotika jenis ganja seberat 1,56 (Satu koma lima enam) gram.

setidaktidaknya pada suatu waktu dalambulan Juli tahun 2019 atau setidaktidaknya masih dalam tahun 2019 bertempatdi Desa Pante Ara Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen atau setidaktidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini,tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan,menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan dalam bentuk tanaman.Sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 057

Sebagaimana Berita AcaraHalaman 5 dari 18 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2019/PN BirPenimbangan Nomor : 057/SP.60060/2019 tanggal 02 Juli Tahun 2019 yang dikeluarkan PT.

mengajukan barang bukti sebagaiberikut : 1 (satu) ampul narkotika jenis ganja dibalut dengan kertas putih denganberat keseluruhan 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram;Barang bukti mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menuruthukum dan telah pula diperlinatkan kepada saksisaksi dan Terdakwa serta olehyang bersangkutan telah pula mengakui akan kebenarannya ;Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukanbukti surat berupa sebagai berikut : Berita Acara Penimbangan Nomor : 057

setelah menerima ganja dari orang yang terdakwa tidak kenaltersebut, kemudian terdakwa menyimpan ganja didalam kantong celanasebelah kanan bagian depan yang terdakwa gunakan;Bahwa sekira pukul 23.30 Wib tibatiba para saksi penangkap datangmelakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa;Bahwa dari hasil penggeledahan para saksi penangkap tersebutmenemukan narkotika jenis ganja di kantong celana bagian depan sebelahkanan yang terdakwa gunakan;Bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor : 057

Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai No. 00082/207/13/057/16 tanggal 17 Juni 2016 MasaPajak Juli2013; dan3.

2013/PP/M.XIVB Tahun 2018, tanggal 16 Mei 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP01441/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 10 Mei 2017 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b karena PermohonanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor : 00082/207/13/057

hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagaiberikut:Bahwa Surat Banding Pemohon Banding Nomor 034/TMJ/V/2007, tanggal 30Mei 2007 pada pokoknya mengemukakan:Bahwa Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP840/WPJ.07/BD.05/2008,tanggal 17 Juni 2008 telah memutuskan Menolak Keberatan Pemohon Bandingdalam Surat Nomor 055/KDIA/KEU/X/07, tanggal 30 Oktober 2007, dan tetapmempertahankan SKPKB PPN Barabg dan Jasa Nomor 001 73/207/04/057

Sehingga Pemohon Banding setuju dengan Daftar HasilPenelitian Keberatan Nomor 00173/207/04/057/07 tanggal 30 Juli 2007 yangmenyatakan tidak adanya kompensasi kelebihan PPN bulan lalu sebesarRp.2.225.612.341,00.

masih harus/(lebih) dibayar (492.698.467,00) (492.066.479,00) 3.465.920.428,00 Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta NomorPUT21797/PP/M.VV16/2010, tanggal 29 Januari 2010 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP840/WPJ.07/BD.05/2008, tanggal 17 Juni 2008,mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Juni 2004 Nomor: 00173/207/04/057

Nomor 384/B/PK/PJK/2012PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karenapertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang menolakpermohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor KEP840/WPJ.07/BD.05/2008, tanggal 17 Juni 2008, mengenaiKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiMasa Pajak Juni 2004 Nomor: 00173/207/04/057

(dua ratus lima puluh dua meter persegi), berdasarkan SHGBNomor 3094/Cibatu, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Bekasi, Provinsi JawaBarat, terbit tanggal 19111996, Gambar Situasi Nomor 10821/1996 27051996tercatat atas nama Gunawan Susilo;2 Bahwa untuk pembayaran atas tanah dan bangunan a quo, pada tanggal 22 Juli1996, Tergugat I dalam Konvensi telah menandatangani Akta Pengakuan HutangNomor 057/SPU/RO.GSB/VII/96KLL dengan FT.

Nama Debitur Gunawan susilo;Nomor Account 621000761200;Saldo Pinjaman Rp47.218.000,00;Jaminan SHGB Nomor 3094/Cibatu atas namaGunawan Susilo;Pengakuan Hutang INomor 057/SPU/RO.RGB/VII/96KLL, tanggal2271996;b.

Foto copy Akta Pengakuan Hutang Nomor 057/SPU/RO.G5B/VII/96KLL tanggal 22 Juli 1996;c.

Chandra Kirana dan S.M.Wawolumaja;14 Bahwa berdasarkan Alat bukti: Surat Pengakuan Utang Nomor 057/SPU/ ROGSB/VII/96KLL tanggal 22 Juli 1996 (Vide bukti P2), diketahui fakta hukum sebagaiberikut:Surat Pengakuan Utang Nomor 057/SPU/ROGSB/VII/96KLLtanggal 22 Juli 1996 (vide bukti P2) adalah surat pengakuan utanguntuk fasilitas kredit Nomor 621000761200 dengan jumlah hutangRp47.218.000,00 dan dokumen jaminan berupa SHGB Nomor 3094/Cibatu;Pada Surat Pengakuan Utang Nomor 057/SPU/ROGSB/VII/96KLLtanggal

Dalam bukti P24, Lot I, 18 BBKU, Schedule I, List of HousingLoan Agreements, tertulis pada nomor 1400, 621000760400, GunawanSusilo, Lippo, 172.919.193.00, 091/SPU/ROKPO/XII/S dan padanomor 1401, tertulis 621 000761200, Gunawan Susilo, Lippo,47.218.000.00, 057/SPU/ ROKPOA/II/6.

Reni Eyato, umur 50 tahun, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di DusunSukadamai, Desa Makmur Abadi, Kecamatan Tolanguhula, KabupatenGorontalo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 057/SK/Is.M/X/2013 tanggal 3 Desember2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan Nomor103/SK/KP/GW/2013 tanggal 6 Desember 2013, memberikan kuasa kepada ISMAILMELU, SH, Advokat/Pemberi Bantuan Hukum pada Kantor Advokat dan PemberiBantuan Hukum ISMAIL MELU

Penggugat dengan gugatannya tertanggal 23 Desember 2013yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 2Januari 2014 dalam register perkara Nomor 2/Pdt.G/2014/PA.Gtlo, telahmengajukan gugatan terhadap para Tergugat dan para Turut Tergugat dengan alasansebagaimana terurai secara lengkap dalam surat gugatan dimaksud yang termuatdalam Berita Acara Sidang perkara ini;Bahwa pada persidangan tanggal 11 Februari 2014 para Penggugatmenyatakan mencabut Surat Kuasa Khusus Nomor 057

bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Juli2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap Nomor:3491/Pdt.G/2018/PA.Clp tertanggal 17 Juli 2018, telah mengajukan cerai gugatterhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut:Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telahmenikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap pada tanggal 16 November2011, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor:428/057

Fotokopi Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KantorUrusan Agama Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap, dengannomor : 428/057/XI/2011, tanggal 16 Nopember 2011, bukti surattersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan denganaslinya yang ternyata sesuai, lalu olen Ketua Majelis diberi tanda P2.B. SAKSI:Putusan Nomor: 3491/Pdt.G/2018/PA.Clp .Halaman 3 dari 10 halamansaksi , umur 66 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, tempat tinggaldi Kabupaten Cilacap.

Nomor 7Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50Tahun 2009 Pengadilan Agama Cilacap secara relative maupun absolutmempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGATMenimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Buku Kutipan AktaNikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor UrusanAgama Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap Nomor 428/057

tanggal 16 Agustus 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT003970.16/2018/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 25 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan selurunnya banding Pemohon Bandingatas Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP00467/KEB/WPJ.07/2018,tanggal 21 Februari 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak November 2014 Nomor 00047/207/14/057

Putusan Nomor 1948/B/PK/Pjk/2020Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakNovember 2014 Nomor 00047/207/14/057/17, tanggal 16 Februari2017, atas nama PT Nestle Indofood Citarasa Indonesia, NPWP02.193.003.7057.000, beralamat di Gedung Graha Inti Fauzi Lantai3, Jalan Buncit Raya Nomor 22, Pejaten Barat, Pasar Minggu,Jakarta Selatan 12510 terkait sengketa a quo, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan

Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00467/KEB/WPJ.07/2018, tanggal 21 Februari2018, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November2014 Nomor 00047/207/14/057

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah pada tanggal 31Maret 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Xxxxx, Kabupaten Temanggung tercatat dalam Kutipan Akta NikahNo.057/19/III/2010 tertanggal 31032010 yang dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Temanggung; 2.

Foto copi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor UrusanAgama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Temanggung Nomor : 057/19/IH/2010 =tanggal 31 Maret 2010, telah dicocokkan dengan aslinya,bermeterai cukup, tanda P.2 ; 3. Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx,Kabupaten Temanggung Nomor : 141.2/02/II/2014 tanggal 28 Februari2014, bermaterai cukup, P.3: Il. SAKSISAKSI1.

telah mengajukan alatalat bukti berupa surat dan saksisaksisebagaimana tersebut di atas ; Menimbang, bahwa dari bukti P.1 terbukti Pemohon berdomisili dalamwilayah yuridiksi Pengadilan Agama Temanggung, oleh karena itu sesuai Pasal 66ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi wewenangrelative Pengadilan Agama Temanggung; Menimbang, bahwa dari bukti P.2 berupa Fotocopi Kutipan Akta Nikahyang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx,Kabupaten Temanggung Nomor : 057

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 057/Pdt.G/2018/PA.Nph dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp176000,00 ( seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

., tanggal 11September 2014 dengan dalildalil sebagai berikut :1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 19 Oktober 2013tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Pati sesuaidengan kutipan akta nikah nomor : 0390/057/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013;2 Bahwa, sebelum menikah Penggugat adalah perawan dan Tergugat adalah dudacerai tanpa anak;3 Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumahorang tua Penggugat yang beralamat di Desa XXXX Kecamatan XXXXKabupaten

pernahdatang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnyadimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksuddan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa untuk menguatkan dalildalil Gugatannya, Penggugat telahmengajukan alatalat bukti berupa :A Surat :1 Fotokopi Kartu Identitas (kartu Tanda Penduduk) atas nama Muslimah,(bukti P.1);2 Fotokopi Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor UrusanAgama Kecamatan XXXX Kabupaten Pati Nomor : nomor :0390/057

singkatnya uraian putusan ini, maka semua halyang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknyaadalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwaPenggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Pati, dengan bukti KutipanAkta Nikah Nomor : nomor : 0390/057

antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksitersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P.1, P.2,P.3 dan P.4 serta saksisaksi yang diajukan Penggugat terbukti faktafakta sebagaiberikut:1 Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal pada tanggal 19 Oktober2013, yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXKabupaten Pati sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :nomor : 0390/057

Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 18 Desember 2013;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT.66144/PP/M.XIIA/16/2015, tanggal 30 November 2015, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MENGADILIMenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding NomorKEP1078/WPJ.07/2013 tanggal 11 Juni 2013, tentang keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak Januari 2009 Nomor 00026/207/09/057

Menyatakan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2009Nomor 00026/207/09/057/12 tanggal 20 Maret 2012, atas namaPT Indoboga Jaya Makmur, NPWP 02.076.488.2057.000, adalahtidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya tidak sah dantidak mempunyai kekuatan hukum;3.3.

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP1078/WPJ.07/2013, tanggal 11 Juni 2013,mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak Januari 2009,Nomor 00026/207/09/057

Perjanjian Kredit Nomor: 057/PKULaMMMMP50/PKLPVI/2010tanggal 23 Juni 2010 yang dibuat secara di bawah tangan danbermeterai cukup (selanjutnya akan disebut dengan PK No.057/2010Tanggal 23 Juni 2010);b. Perjanjian Kredit Nomor: 029/PKULAMMPKLP/IV/2011 tanggal25 April 2011 yakni Perjanjian Perubahan terhadap PK No. 057/2010Tanggal 23 Juni 2010, yang dibuat secara di bawah tangan danbermeterai cukup (selanjutnya akan disebut dengan Addendum PKNo. 029/2011 Tanggal 25 April 201 1);c.

Perjanjian Kredit Nomor: 018/PKADDULM/PKLP/V/2012 tanggal31 Mei 2012yakni Perjanjian Perubahan terhadap PK No. 057/2010Tanggal 23 Juni 2010 dan Addendum PK No. 029/2011 Tanggal25 April 2011, yang dibuat secara di bawah tangan dan bermateraicukup (selanjutnya akan disebut Addendum PK No. 018/2012Tanggal 31 Mei 2012);d.

Addendum Perjanjian Kredit Nomor: 0358/ULMPKLP/ PKRMR/V/2014 tanggal 28 Mei 2014 yakni Perjanjian Perubahanterhadap PK No. 057/2010 Tanggal 23 Juni 2010, Addendum PK No.029/2011 Tanggal 25 April 2011 dan Addendum PK No. 018/2012Tanggal 31 Mei 2012, yang dibuat secara di bawah tangan danbermeterai cukup (Addendum PK No. 0358/2014 Tanggal 28 MeiDi samping itu, sebagaimana Doktrin yang dikemukakan ahli Prof.

Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata, sudahseharusnya Perjanjian Kredit PK No. 057/2010 Tanggal 23 Juni2010 jo. Addendum PK No. 029/2011 Tanggal 25 April 2011 jo.Addendum PK No. 018/2012 Tanggal 31 Mei 2012 jo.

Bahwa pada tanggal 28 Mei 2015, TERGUGAT kembailimengirimkan surat Nomor: 057/PNMCRBPKLP/V/2015perihal Surat Peringatan Il yang pada intinyamemperingatkan ABU SAERI selaku SuamiPENGGUGAT agar segera menyelesaikan pembayaranketerlambatan kewajibannya kepada TERGUGAT ,dengan batas waktu selambatlambatnya 7 (tujuh) harisetelah menerima Surat Peringatan Il tersebut;iii.