Ditemukan 39601 data
7 — 0
Materai Rp. 6.000,00Jumlah Rp. 316.000,00BERITA ACARA SIDANGNomor 2071/Pdt.P/2020/PA.SbyPengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidangPengadilan Agama Tersebut pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 dalamperkara antara:Bin S Umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta bertempat tinggal di JI.Simpang Darmo Permai Selatan XV No. 195, RT/RW:004/011, Kel. Lontar Kec.
Hammarliandi Maila Kusuma
Tergugat:
1.Harry Salman Farizi Bin Harun Sohar
2.Prinny Sohar Binti Harun Sohar
Turut Tergugat:
Prasasti Widhi Aptapuri Binti Soewondo Priyowidodo
315 — 45
Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasalini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.Dan Pasal 195 ayat (1), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, yangmenyebutkan :Ayat (1) :Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atautertulis dinadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris.Ayat (3) :Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua abhiwaris.Hal. 10 dari 59 Hal.
Anshary, 2013, Hukum Kewarisan Islam dalam Teori danPraktik, Pustaka Pelajar; Yogyakarta, Hlm. 1718);6) Bahwa TERGUGAT sebagai anak tertua TIDAK PERNAHDILIBATKAN dalam Akta Hibah Wasiat dan TIDAK PERNAH MEMBERIPERSETUJUAN KEPADA SIAPAPUN mengenai Akta Hibah Wasiatsebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT;7) Bahwa berdasarkan hukum positif Indonesia Kompilasi Hukum Islam(KHI) Pasal 195 ayat (3) menyatakan bahwa: wasiat kepada wali waris berlakubila disetujui oleh semua ahli waris, oleh karena bertentangan
dengan hadishukum kewarisan islam dan juga bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam(KHI) Pasal 195 ayat (3), Akta Hibah Wasiat, yaitu Akta No. 6, Akta No. 7 danAkta No. 8, tertanggal 20 Februari 2009, yang dibuat dihadapan Ny.
Sulami Mustafa, S.H., Notaris diJakarta Selatan, dikarenakan Akta WHibah Wasiat tersebutbertentangan dengan hukum kewarisan islam dan hukum positifIndonesia, yaitu melanggar bagian mutlak Hak TERGUGAT selakuahli waris anak pertama dan TERGUGAT selaku anak tertua tidakpernah dilibatkan dalam aktahibah wasiat dan tidak pernahmemberi persetujuan kepada siapapun mengenai aktahibahwasiat sebagaimana diatur dapal Pasal 195 KHI ayat (2) danayat (3) berikut Kami kutip: Pasal 195 ayat (2) Wasiat hanya diperbolehkansebanyakbanyaknyasepertigadarihartawarisankecualiapabila
Bahwa TERGUGAT selaku anak tertua tidak pernah dilibatkan dalam aktahibah wasiat dan tidak pernah memberi persetujuan kepada siapapunmengenai akta hibah wasiat sebagaimana diatur dapalPasal 195 KHI ayat(2) dan ayat (3) berikut Kami kutip: Pasal 195 ayat (2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyakbanyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua abhliwaris menyetujuinya. Pasal 195 ayat (3) Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku biladisetujui oleh semua ahli waris.5.
72 — 57
HAJI ZUBAEDI masingmasingPenggugat / Pembanding Pemohon Kasasi angka 1 dan 2.Bahwa gugatan Perlawanan Para pelawan dalam perkara ini,bertentangan dengan ketentuan yang digariskan pasal 195 ayat (6)HIR/ pasal 206 ayat (6) RBg (exeptio peremptoria) yang padapokoknya menyebutkan bahwa perlawanannya terhadap sitaeksekutorial oleh pihak ketiga dilakukan atas alasan bahwa pihakketiga itu adalah orang yang semula bukan merupakan pihak dalamperkara yang bersangkutan akan tetapi oleh karena ia adalahpemilik
barang yang akan diserahkan kepada Penggugat dan bukanmilik Tergugat, sehingga yang harus dibuktikan oleh pihak ketigatersebut adalah bahwa barang tersebut merupakan BARANGMILIKNYA dan bukan milik Tergugat.Bahwa ketentuan pasal 195 ayat (6) HIR, pasal 206 ayat (6) RBgyang berbunyi:Perlawanan terhadap putusan juga dari orang lain yang menyatakan barang yang disitaitumiliknyaserta diadili seperti semulaHalaman 10 dari 61 hal.
Perdata Nomor 12/PDT/2019/PT.MTR 1.5.perselisihan tentang upaya paksa yang diperintah oleh PengadilanNegeri yang dalam daerah hukumnya terjadi pelaksanaan putusanituBahwa ternyata tidak satupun dari seluruh dalil gugatan perlawanini yang menyebutkan bahwa para pelawan memiliki bukti hukumkepemilikan atas obyek sengketa yang dimaksudkan pada putusanpengadilan negeri Selong yang dilawankan itu sehingga gugatanperlawanan ini tidak memiliki syarat materil sebagaimanaketentuan pasal 195 ayat (6) HIR,
HAJIZUBAEDI menguasai obyek sengketa dimaksud atas dasarperbuatan melawan hukum PENGGERGAHAN sebagaimana putusanPengadilan Negeri Selong Nomor:195/Pid.Ring/2011/PN.Sel tanggal15 Agustus 2011 silam, dengan tegas menyebutkan bahwa sdr. HAJISAR! alias HAJI MUARNI /T.1 adalah saksi Adchage, atas sdr.
Sel menguasaitanah obyek sengketa dengan cara melakukan perbuatan MelawanHukum penggergahan dengan alasan karena hakim dalam buktiT2 berupa fotocopi putusan no.195/PidRing/2011/PN.Sel telahmenjatuhkan putusan melepaskan para terdakwa dari segalatuntutan hukum karena tanah yang dikuasai oleh para terdakwamerupakan bagian dari tanah yang menjadi obyek sengketa dalamperkra gugatan malwaris di Pengadilan Agama Selong.adalahmerupakan pertimbangan yang tidak tepat karena bertentangandengan amar putusan
101 — 52
dan bertentangan dengan :1.Bertentangan dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara RepublikIndonesia No 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi JaminanFidusia, karena Pelaku Usaha dalam mengambil/menarik unit kKendaraanyang menjadi (barang jaminan) atas fasilitas pembiayaan yang telahdiberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen dengan hanyamenggunakan tenaga internal dan collector yang seharusnya menggunakantenaga Kepolisian Republik Indonesia.Bertentangan dengan Bahagian V HIR dimulai dari Pasal 195
Sus/BPSK/2016/PN Lbpmenggunakan tenaga dari internal dan Debt Collector yang seharusnyamenggunakan tenaga Kepolisian RI (PERKAPOLRI) Nomor 8 Tahun 2011Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia dan/atau denganmengajukan gugatan secara perdata dan selanjutnya ditindaklanjuti denganpermohonan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri (eksekusi) yang tatacaranya diatur dalam Bagian V HIR dimulai Pasal 195 Tentang menjalankanPutusan atau Bagian NM RBg yang dimulai dari Pasal 200 TentangMenjalankan Putusan
Bahagian V HIRdimulai dari Pasal 195 Tentang menjalankan putusan atau bahagian IV RBgyang dimulai dari asal 200.....dst. adalah merupakan keputusan penerapanhukum yang keliru ;Bahwa tindakan Pemohon Keberatan melakukan eksekusi Jaminan fidusiatidak dapat digolongkan kedalam Perbuatan Melawan Hukum.
Bertentangan dengan Bahagian V HIR dimulai dari Pasal 195 Tentangmenjalankan putusan atau bahagian IV RBg yang dimulai dari asal 200Halaman12dari24Putusan Perdata Gugatan Nomor47/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN LbpTentang menjalankan putusan karena Pelaku Usaha telah melakukanpengambilan/penarikan unit kKendaraan yang menjadi (barang jaminan) atasfasilitas pembiayaan yang telah diberikanPelaku Usaha kepada Konsumendengan hanya menggunakan tenaga dari internal dan Debt Collector yangseharusnya pelaksanaannya
unitkendaraan yang menjadi (barang jaminan) atas fasilitas pembiayaan yangtelah diberikan Pelaku Usaha kepada Konsumen dengan hanyamenggunakan tenaga dari internal dan Debt Collector yang seharusnyamenggunakan tenaga Kepolisian RI (PERKAPOLRI) Nomor 8 Tahun 2011Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia dan/atau denganmengajukan gugatan secara perdata dan selanjutnya ditindaklanjuti denganpermohonan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri (eksekusi) yang tatacaranya diatur dalam Bagian V HIR dimulai Pasal 195
10 — 4
Putusan No. 0611/Pdt.G/2018/PA.Slw.Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan AktaNikah Nomor : 195/55/V1/1994 tanggal 7 Juni 1994);2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempattinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxx Kabupaten Tegalselama 2 tahun, terakhir tinggal di rumah bersama di xxxxx Kabupaten Tegalselama 23 tahun 3 bulan, telah bercampur (Badaddukhul), dan dikaruniai 2anak yaitu:1. ANAK, tempat tanggal lahir Tegal 641995;2.
Putusan No. 0611/Pdt.G/2018/PA.Slw.Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yangtercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx, KabupatenTegal, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah No. 195/55/V1/1994tertanggal 7 Juni 1994;Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama dan telahdikaruniai anak perempuan dan lakilaki yang bernama ANAK I, dan ANAKIl;.
Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan AgamaKecamatan xxxxx Kabupaten Tegal Nomor: 195/55/V1/1994 , tanggal 07Juni 1994, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeteraicukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;3.
50 — 25
195/PID.B/2013/PN.PRA
PUTUSANNomor: 195/PID.B/2013/PN.PRA.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana padaperadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusansebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa: Nama Lengkap:ISHAM;Tempat lahir Lombok Tengah;Umur / tanggal 31 Tahun /25 September 1982;satu Laki laki;Jenis kelaminIndonesia;Kebangsaan/Dusun Gunung Paok Desa Prean Kecamatan Montong Gading Kabupaten LomTempat
;Majelis Hakim berdasarkan Penetapan tertanggal 19 Desember 2013, Nomor: 513/PENPID/2013/PN.PRA, sejak tanggal 19 Desember 2013 s/d 17 Januari 2014;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, berdasarkan Penetapan tertanggal 13Januari 2014, Nomor: 11/PEN.PID/2014/PN.PRA, sejak tanggal 18 Januari 2014 s/d 18 Maret 2014;Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;Memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya, No. 195
/Pen.Pid/2013/PN.PRA, tanggal 19 Desember 2013, tentang penunjukan Majelis Hakimuntuk memeriksa dan mengadili perkara ini;Memperhatikan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim, No. 195/Pen.Pid/2013/PN.PRA, tanggal 19 Desember 2013, tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini;Telah mendengar dan membaca surat dakwaan Penuntut Umum;Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa di persidangan;Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;Telah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir
13 — 0
195/Pdt.P/2021/PA.Skg
9 — 0
195/Pdt.P/2019/PA.Skg
13 — 9
195/Pdt.P/2020/PA.Pwk
22 — 1
195/Pdt.G/2023/PA.Sor
9 — 5
195/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr
25 — 4
195/Pdt.P/2012/PN.Ktb
SemayapKecamatan Pulau Laut utara, Kabupaten Kotabaru, KalimantanSelatan ;Cen EEE EE EEE EEE EEE EE EASA EE EASA SEER Enea EEE selanjutnya disebutsebagai PEMOHON;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca dan meneliti suratsurat dalam berkas perkara;Telah mendengar keterangan pemohon dan Saksisaksi;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya tertanggal22 Mei 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan NegeriKotabaru pada tanggal 04 Juni 2012 di bawah register perkara No. 195
14 — 16
195/Pdt.P/2011/PA.Cbn
18 — 1
195/PID.B/2012/PN.BDG
13 — 1
195/Pdt.G/2022/PA.Pt
12 — 0
195/Pdt.P/2024/PA.Bdw
13 — 14
195/Pdt.P/2024/PA.Ba
10 — 8
195/Pdt.G/2017/PA.Sj
25 — 7
195/Pdt.G/2021/PA.Smn
28 — 1
195/Pdt.G/2022/PA.Mna