Ditemukan 17796 data
132 — 33
p daftar gaji yang diterima dari Badaj PengedolaKeuangan dan keiayaan daerah (BPKKD) Kabupaten Sumenep ;Mer istribusikandafpar gaji yang diterima dari BPKKD ke UPT.SMA dan UPTD PendidiknKecamatan dan petugas gaji Kabupatdj ;Mengajukan mutasi gaji dengaj melam irkanbukti fisak seperti Surat Keputusan (SK) ;Mdmbayar gaji dengan utuh kepadaBendahara pengeluapan pembandu UPT SMP/SMA EPTD Pendidikan Kecamatal danpetugas gaji Kabupaten;Bahwa befar proses pengajuan gaji di Dinas Jabupaten29Sumenep adadah
Masyriah yaitu mengoreksirekap daftar gaji yang di kirim oleh BPKKD, apakah ada pegawai mutasi atau tidakkemudian mengirimkan kembali ke BPKKD sampai mencairkan gaji pada satuankerja (satker) diknas kecamatan ;Bahwa benar dan tanggung jawab Terdakwa selakupetugas pengurusan gaji adalah :Merekap daftar gaji yang diterima dari BadanPengelola Keuangan dan Kelayakan Daerah (BPKKD) KabupatenSumenep ;Mendistribusikan daftar gaji yang diterima BPKKD ke UPT SMP/SMA danUPTD pendidikan Kecamatan dan petugas
SMP/SMA dan UPTD Pendidikan Kecamatan dan Petugas Gaji Kabupaten;Mengajukanmutasi gaji dengan melampirkan bukti fisik berupa keputusan (SK) ;Membayar gajidengan untuk kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu UPT SMP/SMA UPTDPendidikan Kecamatan dan Petugas Kabupaten ;Bahwa benar tugas dan tanggungsaksi selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep yaitu : Menanganimasalah surat menyurat baik yang keluar maupun yang masuk ;Menangani masalahkepegawaian tenaga administrasi ;Menangani masalah keuangan
SMP/SMA dan UPTD pendidikankecamatan dan petugas gaji kabupaten ;Mengajukan mutasi gaji dengan melampirkanbukti fisik seperti surat keputusan yang sah ;Membayar gaji dengan utuh kepadabendahara pengeluaran pembatu UPT SMP/SMA UPTD pendidikan kecamatan danpetugas gaji kabupaten.Bahwa benar proses pengajuan gaji di Dinas Pendidikan43Kabupaten Sumenp yaitu Dinas pendidikan menerima daftar gaji dari BPKKD yangditerima dari Terdakwa kemudian daftar gaji tersebut di rekap oleh staf keuangandibagi per
tugas dan tanggung jawab Terdakwasebagai petugas pengurusan gaji di Dinas Pendidikan Sumenep ;Merekap daftar gajiyang diterima dari badan pengelola keuangan dan kekayaan daerah (BPKKD)kabupaten Sumenep ;Mendistribusikan daftar gaji yang diterima dari BPKKD ke UPTSMP/SMA dan UPTD pendidikan kecamatan dan dilingkungan Dinas PendidikanKabupaten ;Mengajukan mutasi gaji dengan melampirkan bukti fisik seperti SuratKeputusan (SK) yang sah ;Membayar gaji dengan utuh kepada BendaharaPengeluaran Pembantu UPT
AGUSTINA KALALEMBANG
29 — 19
Foto copy Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) No.021/UPT/SDN114/SKHUS/V1I/2020 yang diberi tanda P.3;Hal.2 dari 7 No.35 /Pdt.P/2020/PN MakMenimbang, bahwa bukti surat pertanda P.1, sampai dengan P.3 berupafoto copy yang telah ditunjukkan sesuai aslinya di persidangan dan telah puladibubuhi meterai secukupnya, untuk itu dapat digunakan sebagai alat buktiyang sah sebagaimana yang tertuang dalam UU No.13 tahun 1985 tentang beamaterai;Menimbang, bahwa selain mengajukan suratsurat bukti tersebut,Pemohon
Mulya Azzahra
19 — 2
kesatuan dengan penetapan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pada pokoknyasebagai tersebut di atas;Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah permohonanPemohon beralasan untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 59 Perpres Nomor 96Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil mengatur bahwa:(1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
Sucipto
20 — 8
dipertimbangkan apakah permohonanPemohon beralasan untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telahmengajukan 5 (lima) alat bukti surat yang diberi tanda Bukti P.1 sampai dengan BuktiP.5 dan 2 (dua) orang saksi;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 59 Perpres Nomor 96Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil mengatur bahwa:(1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
Muhammad Rifai
24 — 2
dipertimbangkan apakah permohonanPemohon beralasan untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telahmengajukan 7 (tujuh) alat bukti surat yang diberi tanda Bukti P.1 sampai dengan BuktiP.7 dan 2 (dua) orang saksi;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 59 Perpres Nomor 96Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil mengatur bahwa:(1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
43 — 3
melakukan penangkapan dan penggeledahanterhadap terdakwa, setelah digeledah ditemukan seperangkat alat hisap(bong) yakni : Bong, korek api, pipet, sedotan plastik dan sedotan kecildidalam rumah saksi MARLINA Alias RINA (berkas dituntut secaraterpisah) dan diakui milik terdakwa dan saksi ASEP SOPIAN;e Bahwa benar terdakwa menguasai Narkotika jenis shabu tanpa ijin daripihak yang berwenang yakni Departemen Kesehatane Bahwa benar berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisNo. 378.A / 1/2014 / UPT
16 — 2
Foto copy Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan dari UPT PuskesmasWanareja I, Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap, tanggal 05 Oktober 2020,Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan denganaslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5;6.
23 — 15
Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telan mendapatkan IzinPerceraian secara tertulis dari atasan Pemohon di Dinas Sumber Daya Air,Cipta Karya dan Tata Ruang UPT Pengelolaan Irigasi AsahanDanau Toba,berdasarkan Surat Pemberian Izin Perceraian No. 600/18/ADT/2021,tanggal 26 April 2021, hal ini Ssesuai dengan ketentuan yang diatur dalamPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan PemerintahNomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian BagiPegawai Negeri Sipil dan Surat Edaran
NIMAN
22 — 5
ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansipelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30(tiga puluh)hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk danPasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun2018, tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan PencatatanSipil, disebutkan : Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukandan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Disdukcapil Kabupaten Kotaatau UPT
26 — 3
Bahwa , anak tersebut kami Para Pemohon terima dari UPT PelayananSosial Asuhan Balita Sidoarjo serta mendapatkan ijin dari Dinas SosialPropinsi Jawa Timur dengan suratnya tertanggal 12 September 2013 Nomor474.11/4445/SK/102.005/2013, karena anak tersebut tidak diketahui siapaorangtuanya ditemukan di Teras depan Musholla Al Ikhlas JI. Kartika Rt.09Rw.01 Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu;.
Yessi Puspitasari
45 — 3
kesatuan dengan penetapan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pada pokoknyasebagai tersebut di atas;Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah permohonanPemohon beralasan untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 59 Perpres Nomor 96Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil mengatur bahwa:(1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
117 — 15
Pol : B/50/I/1999/PERS tanggal 08 Februari 1999, yangdiberi tanda (bukti P2) ;Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6307KW090820160003, tanggal15 Agustus 2016 yang dikeluarkanoleh Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang diberitanda (bukti P3) ;Foto copy Surat Keterangan Nomor : 800/01/UPTD.3/DIK/2016 tanggal 13Januari 2016 tentang Surat Pernyataan Gugatan Cerai dari pihak Penggugatkepada Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Batang Alai Selatan, yangdiberi tanda
Lintang Eva Ningrum
47 — 5
kesatuan dengan penetapan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pada pokoknyasebagai tersebut di atas;Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah permohonanPemohon beralasan untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 59 Perpres Nomor 96Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil mengatur bahwa:(1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
Ragga Kakka Agasta
31 — 5
kesatuan dengan penetapan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pada pokoknyasebagai tersebut di atas;Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah permohonanPemohon beralasan untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 59 Perpres Nomor 96Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil mengatur bahwa:(1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada DisdukcapilKabupaten/ Kota atau UPT
43 — 28
ARIFIN BIN SUKRI,memiliki , menyimpan, menguasai dan menyediakannarkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijindari pihak yang berwenang, dan berdasarkan kesimpulanpemeriksaan dari PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKANASIONAL (BNN) Nomor 84/III/2011/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal08 Maret 2011,yang di tandatangani oleh1.MAIMUNA,S.Si.NIP.19810462003122 02; 2.CAROLINA MT,S,SI; 3.TANTI,S.T, terhadap 1 (satu) paket kecil daun ganja berat0,9176 gram disimpulkan benar adalah daun Ganja mengandung THCdan terdaftar
24 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pada tanggal 6 Desember 2010 Kepala UPT Pendidikan Sindang Jayamembuat Surat Keterangan dengan No.814.3/149UPT/2010 ditujukankepada Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat :a. Masih ingin memperpanjang usia pensiun ;b. Masih bertugas sebagai Guru dan Wakil Kepala Sekolah SMPN 12Terbuka sehingga sebagai Guru tidak harus pensiun pada usia 56 tahun;c. Penggugat pernah diusulkan sebagai Pengawas tetapi tidak ada tindaklanjut ;d.
Surat Tergugat No.421.10/2571/Dis.Pendik/2010 tanggal 13 Desember2010 meminta Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Sekabupaten Tangeranguntuk menugaskan penilik (Penggugat no. urut 25 lampiran surat tersebut)untuk mengikuti penataran penilik di Hotel Griya Astuti Bogor tanggal 23 s.dHalaman 4 dari 16 halaman. Putusan Nomor 136 PK/TUN/201525 Desember 2010 Penggugat mentaati dan melaksanakan perintah itu,apakah ini diluar tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Tangerang ?
26 — 6
. : 215.K/XI/2012/UPT LAB UuJlNARKOBA tanggal 14 Nopember 2012 dari Badan Narkotika Nasional yangdiketahui oleh Kepala Laboratorium Uji Narkoba BNN Kuswardani, S.SiM.Farm., Apt dan pemeriksa yaitu Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska DwiWidayati, S.Si, M.Si, serta Tanti, ST danterhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus besar kertas koran berisikan bahan/daun dengan beratnetto seluruhnya 197,2000 gram. 2 (dua) bungkus sedang kertas koran berisikan bahan/daun denganberat netto seluruhnya 48,9986 gram
Bahwa berdasarkanBerita Acara Pemeriksaan laboratoris No. : 215.K/XI/2012/UPT LAB UuJlNARKOBA tanggal 14 Nopember 2012 dari Badan Narkotika Nasional yangdiketahui oleh Kepala Laboratorium Uji Narkoba BNN Kuswardani, S.SiM.Farm., Apt dan pemeriksa yaitu Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska DwiWidayati, S.Si, M.Si, serta Tanti, ST danterhadap barang bukti berupa :1 (satu) bungkus besar kertas koran berisikan bahan/daun dengan beratnetto seluruhnya 197,2000 gram 2 (dua) bungkus sedang kertas koran berisikan
27 — 22
Bukti surat tersebut telahdiberi meterai cukup, dinazegelen, kemudian diberi tanda P.7 dan P.8;Asli Surat Keterangan Nomor: xxxxxxxxxxx yang dikeluarkan olehPemeriksa dari UPT Puskesmas Xxxxxxxxxxx Dinas Kesehatan DaerahKabupaten Morowali Utara tertanggal 12 Agustus 2020. Bukti surattersebut telan diberi meterai cukup, dinazegelen, kemudian diberi tandaP.9:Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh PemerintahKabupaten Morowali Utara atas nama Calon Suami Anak Para Pemohon,NIK.
akta otentik berupaFotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA KecamatanXXXXXXXXXX dan Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan olehKepala Desa Xxxxxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxxxxx Kabupaten Morowali Utaradimana Para Pemohon tinggal atas nama Para Pemohon, maka terbukti bahwaPemohon dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah menikah padatanggal 24 Maret 1995;Menimbang, bahwa bukti P.9 merupakan akta otentik berupa SuratKeterangan Dokter yang dikeluarkan oleh UPT
1.ELIKSANDERSIAGIAN, SH
2.YUDHI PERMANA, SH
Terdakwa:
ERWIN KRISTIANTO HULU Alias AMA ELSE
71 — 9
FransiskaIvonny Hulu selaku dokter pada UPT Puskesmas Alasa atas hasilpemeriksaan terhadap saksi korban FERIANUS HULU Alias AMA FIFI padatanggal 12 Januari 2019 Pukul 23.30 WIB dengan hasil pemeriksaanbengkak dikening dengan ukuran kirakira 2 x 1,5 dengan kesimpulankelainan tersebut kemungkinan disebabkan oleh benturan benda tumpul,serta akibat pembengkakan dikepalanya tersebut saksi korban terhalangdalam melakukan aktifitasnya selama beberapa hari karena pembengkakandibagian kening yang ia alami
Fransiska Ivonny Hulu selaku dokterpada UPT Puskesmas Alasa atas hasil pemeriksaan terhadap saksi korbanpada tanggal 12 Januari 2019 Pukul 23.30 WIB dengan kesimpulan kelainantersebut kemungkinan disebabkan oleh benturan benda tumpul;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakimmenilai bahwa Terdakwa telah menghendaki perbuatannya dan akibat dariperbuatannya tersebut sehingga terjadi kesengajaan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsurini telah terpenuhi;Menimbang,
AN WISYE BULAMEI
50 — 5
Thn.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) PeraturanMenteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2016 tentangPercepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran menyebutkan : Ayat (1) : Dalam hal register akta kelahiran dan/atau kutipan akta kelahiranrusak/hilang, Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksanamenerbitkan kembali ; 2220222022 enna =Ayat (2) : Dasar penerbitan register akta kelahiran karena hilang sebagaimanadimaksud pada ayat (1) menggunakan kutipan
akta kelahiran atau fotocopy kutipan akta kelahiran penduduk dan melampirkan suratketerangan kehilangan dari kepolisian ;Menimbang, bahwa selanjutnya didalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2016 tentangPercepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, disebutkan pula :Ayat (1) : Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana tempat pendudukberdomisili dapat menerbitkan kutipan kedua akta kelahiran sebagaipengganti kutipan akta