Ditemukan 9451 data
103 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
secara tegas menciptakan suatu faktahukum yang tidak didukung dengan keterangan saksi yang terungkap dimuka persidangan ;Melihat posisi fakta hukum Judex facti tingkat pertama pada halaman161 tersebut, yang sangat berbeda dan berbanding terbalik dengan sikapJudex facti ketika pemeriksaan di muka sidang membuat Pemohonkasasi yakin putusan terhadap Pemohon kasasi adalah putusan yangtidak berdasarkan keTuhanan dan tidak berdasar hukum, serta dibuatberdasarkan pertimbangan yuridis yang tidak berimbang, sarat
104 — 23
Bdge Ada Putusan Pengadilan sebelumnya yang sudah mempunyai kekuatantetap ;e Ada gugatan Provisionil yang dikabulkan ;e Dalam sengketa sengketa mengenai bezitrecht ;Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Penggugat angka 6 (enam)yaitu menyatakan putusan ini bisa dinyatakan dapat dijalankan terlebin dahuluwalaupun ada upaya hukum lainnya verzet, banding maupun kasasi (ultvoerbaar bij voorraad), maka Mejelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada salahsatu sarat diatas dipenuhi untuk dapat dijatuhkan putusan
107 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 119 PK/TUN/2011melaksanakan putusan secara sukarela tanopa adanya upaya pemaksaan yanglangsung dapat dirasakan dan dikenakan oleh pihak Peradilan Tata Usaha Negaraterhadap pihakpihak yang bersangkutan ;Bahwa, dari rangkaian keseluruhan peristiwa yang diuraikan tersebutsampai terbitnya S.IP.P.T Nomor : 2898/1.711.534 tanggal 3 Oktober 2007 atasnama Turut Termohon Peninjauan Kembali Il Intervensi (bukti P2= T Il1),senyatanya sarat muatan dengan rekayasa dalam penerbitannya, hal manamerupakan
47 — 14
Bahwa Para Tergugat menguasai secara melawan hukum 45 kapling atau seluas 90hektar lahan milik Para Penggugat yaitu pada kapling No. 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 50, 51, 70,73, 75, 77, 78, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 90, 92, 93, 94, 95;Bahwa yang menjadi dasar klaim Para Tergugat atas lahan aquo berupa SuratPengakuan Hak atas Tanah, antara tahun 2003 hingga tahun 2006 dari Kepala DesaBabat Banyuasin, karena surat tersebut sarat
211 — 303
Bais Nusantara Di Kecamatan Tana Lia Kabupaten TanaTidung tanggal 14 Pebruari 2014, sangat sarat dengan unsur KKN(Kolusi Korupsi dan Nepotisme) halmana setelah menerbitkan SuratKeputusan Nomor : 525.26/074/KIV2014 tentang Pencabutan Izin LokasiPerkebunan dan lIzin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit PT.
87 — 29
Tetapi kemudian tetapmengajukan Permohonan PK dengan dalil membonceng adanya penemuan2 (dua) alat bukti baru ;Kesimpulannya, Putusan PK Nomor : 635 PK/Pdt/2008, yang sarat dengan pelanggarantidaklah dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim Pemeriksa PerkaraNomor : 418/Pdt.G/2009/PN.Sby., untuk menjatuhkan putusan yang isinya memenangkanTerlawan ; Ad.B.
,karena senyatanya Terlawan telah mengetahui bahwa obyek yangdimohonkan sita jaminan tercatat atas nama Pelawan, tidak tercatat atasnama Turut Terlawan Il, tidak pula tercatat atas nama Turut Terlawan lI,sehingga bukan milik pihakpihak yang terlibat dalam perkara Nomor : 418/Pdt.G/2009/PN.Sby ;Bahwa sita jaminan dalam perkara Nomor : 418/Pdt.G/2009/PN.Sby., tidak hanya keliru,akan tetapi sejak awal dari proses menuju pelaksanaan sita jaminan itu sendiri sarat dengankekeliruan dan pelanggaran.
40 — 10
Penggugatpunya alasan hukum ;47Menimbang bahwa untuk mempertimbangkan halhal terbebut diatasmajelis hakim berpedoman KUPHPerdata; Dalam pasal 1458 KUHPerdatadisebutkan bahwa jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak,seketika setelahnya orangorang ini mencapai sepakat tentang kebendaantersebut dan harganya, meskipun benda tersebut belum diserahkan, maupunharganya belum dibayar;Menimbang bahwa selanjutnya dalam pasal 1340 KUHPerdata disebutkanbahwa untuk sahnya persetujuan disebutkan empat sarat
141 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa keseluruhan putusan Termohon Keberatan/Terlawan KomisiPengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU) No.03/KPPUL/2010 tanggal 30 Juli 2010 sangat bertentangan denganfakta dan realitas yang ada serta sangat sarat dengan rekayasa,dimana pada pemeriksaan perkara ini oleh Tim Komisi KPPU sejakdari awal pemeriksaan pendahuluan sampai pada pemeriksaanlanjutan disertai dasar hukum yang tidak jelas.
Terbanding/Penggugat : MARKUS KAUNANG
Terbanding/Turut Tergugat : PT. BANK MEGA Tbk Cabang Manado
Turut Terbanding/Tergugat II : BOIKE NIKOLAS KAUNANG
56 — 21
sebaliknyabahwa Pembanding I/Tergugat dan Pembanding II/Tergugat IIyang sebenarnya membayar hutang kepada Turut Tergugat atasJaminan Hak Tanggungan atas Objek Sengketa bukanTerbanding/Pembanding, dan buktibukti tersebut membuktikanitikad buruk Terbanding/Penggugat karena telah membantahdengan tegas dalildalil Terbanding/Penggugat yang menyatakantelah membayar membayar hutang Pembanding I/Tergugat kepada Turut Tergugat; Bahwa oleh karena dalam pertimbangan hukum Judex FactiPengadilan Negeri Manado, sarat
Pembanding/Penggugat II : ROHYATI Diwakili Oleh : Sugeng Anjili, S.H., M.H. dkk
Pembanding/Penggugat III : SARTO Diwakili Oleh : Sugeng Anjili, S.H., M.H. dkk
Terbanding/Tergugat : DJOKO WHINDARTO
Terbanding/Turut Tergugat I : YUSWANTO als YUS
Terbanding/Turut Tergugat II : WITO MIARSO als TAMIARSO als WITODIARSO als KARSO
Terbanding/Turut Tergugat III : MASNGUD NGADIMIN als MASNGUD als MASNGUDI als MASNGUD AL NGADIMIN
Terbanding/Turut Tergugat IV : BADAN PERTANAHAN NASIONAL BPN Pusat di Jakrta Cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CILACAP
125 — 62
PERTIMBANGAN HUKUM DANPUTUSAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI CILACAP PERKARA AQUO TELAH MENYIMPANG DARI SISI TUNTUTAN DAN MELEBIHIKEWENANGAN ini tidak dapat dibenarkan, karena sebagai mana dalamPutusan Mahkamah Agung Repu blik Indonesia Nomor. 556.K/Sip/1971menyatakan, Hakim boleh memutus/mengabulkan gugatan yang melebihipermintaan dengan sarat harus masih sesuai dengan kejadian Materil.Dengan demikian Banding yang diajukan oleh Para Penggugat/ParaPembanding haruslah di tolak.B.
63 — 1854
Hal. 4110.dilakukan kepada Penghibah kepada penerima Hibah semasa masih hidupdan barang yang dihibahkan itu adalah Miliknya sendiri bukan milik oranglain;Bahwa Hibah menurut para ulama Ahli Figih Syekh Abdurrahman AsSaadRahimakumullah Hibah yaitu pemberian cumacuma dalam keadaan hidupdan sehat (minhajun Salikin, halaman 175 ) dan dalam Hibah disyaratkanAl Wahib beberapa sarat:1. Pemberi adalah orang yang merdeka bukan budak;2. Pemberi Hibah adalah orang yang berakal sehat bukan gila;3.
57 — 118
dalildalil eksepsi tersebut diatas keseluruhan dalil gugatanPara Penggugat telah terbantahkan dimana menurut hukumpenerbitanmaupun peralihan sertipikat aquo tidak ada merugikan kepentingan Para Penggugat SEHINGGA PENGGUGAT TIDAK BERHAK ATAS TANAH TERPERKARA, karena yang berhak adalah orang yang terdaftar namanya dalamsertipikataquo, dengan demikian Penggugat belum mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo, karena menggugattanpa alasan dan dasar hukum kepemilikan yang jelas dan sarat
NILLA ALDRIANI SH MH
Terdakwa:
HANDIKA MANGGALA PUTRA BIN WIYADI
302 — 92
sekitar 13 (tiga belas) paket kosmetik,sebagamana barang bukti seperti yang diperlihatkan di persidangan ini; Bahwa biasanya produk kosmetik yang sudah terdaftar di balai POM adakodenya NA dan digit beberapa angka, contoh : diperlinatkan produk Beautybuffet Scentio skin rifining & whitening scrub di produk tersebut ada semacamlebel atau setiker NA ada 11 (Sebelas) digit; Bahwa NA adalah Nomor Notifikasi Asean dan kalau sudah terdaftar di BalaiPOM NA... 11 (Sebelas) digit; Bahwa saya tidak tahu sarat
121 — 45
Ketabangkali untuk melakukan penandatanganan perjanjian penggunaan tanah industri;Bahwa itu) jawaban dari BPN kaitan dengan surat ini agar tidakdibebani;Bahwa kalau dalam pengertian kami dari surat ini, syarat disitu kan ada 2 jadi ketika initiidak membebankan sarat apapun ya berarti sarat 1 dan 2 itu menjadi bagian dari jawaban ini;Bahwa tidak ada penegasan tentang syarat pembayaran 4,5% yang ada adalah boleh diperpanjang dan masalah keuangan dibayar kemudian; Bahwa ada 4 sertifikat HGB yang diperpanjang
Kalau dalam pengertian kami dari surat ini, syarat disitu kan ada 2 jadiketika ini tidak membebankan sarat apapun ya berarti sarat 1 dan 2 itu menjadi bagian darijawaban ini. Tidak ada penegasan tentang syarat pembayaran 4,5% yang ada adalah bolehdiperpanjang dan masalah keuangan dibayar kemudian. Ada 4 sertifikat HGB yangdiperpanjang oleh BPN, semuanya belum pernah dibayar tapi dikembalikan lagi oleh PT. Sier,dikembalikan karena pada waktu itu yang bersangkutan tidak mau tandatangan PPTI.
85 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Wayan Kisid,terhadap kedua alat bukti tersebut tidak ada relevansinya, karena penuhdengan rekayasa, karena kedua surat tersebut dibuat hanya sematamatauntuk memenuhi permintaan Para Pemohon Kasasi/dahulu Para TergugatKonpensi dan Para Penggugat Rekonpensi yang sarat dengan kepentingandan sama sekali tidak berdasarkan fakta.Bahwa terhadap keterangan saksi Wayan Widana, Spd berkaitan dengan buktiT.5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri semarapura dalam perkara a quo PadaHal. 36 dari 47 Hal.
144 — 72
Bahwa penerbitan dari Surat Keputusan Tergugat tersebut terkesan merupakankeputusan yang sarat dengan kepentingan politik, dimana Obyek Gugatantersebut dikeluarkan secara tergesagesa, tidak cermat, tidak teliti dan tidak memilikidasar Legitimasi hukum, sebab terdapat pengabaian atas prosedur dan mekanismehukum yang sebenarnya (Inprosedural) ; ono n nner. Bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Obyek Gugatan a quo tersebutadalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu : a.
50 — 239
hukum;56.Bahwa tindakan Tergugat VI tersebut pada akhirnya menimbulkankerancuan serta keanehan terhadap status kepemilikan tanah yang diberikankepada Tuah Dharma Kadar i.c orang Tua Tergugat I, Tergugat Il, danTergugat Ill sebagai dasar Pembangunan komplek Perumahan milikTergugat , Tergugat Il, dan Tergugat IIl,dan/atau Tergugat IV atau TergugatV dan hal tersebut mengindikasikan jika proses pengeluaran SuratHalaman 16 dari 44 Halaman Putusan Nomor 50/Pdt/2018/PT MDNKeterangan tersebut pada saat itu sarat
47 — 23
tenggangwaktu 7 hari dan sesuai dengan tata cara serta syaratsyarat sebagaimanaditentukan undangundang, Pasal 233 jo 67 KUHAP, dengan demikian masingmasing permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa Penuntut Umum maupun Penasihat HukumTerdakwa, tidak mengajukan memori banding, namun Majelis Hakim TingkatBanding tetap melanjutkan pemeriksaan ulang perkara aquo sebagai judexHalaman 60 dari 71 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2018/PT.DKIfactie karena memori banding bukan merupakan sarat
66 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
bahwa kalau saksi tidakmengaku, saksi akan dibawa ke Polda NTT dan ditahan disana, sertaada foto satelit yang merekam, keberadaan saksi di TKP, yangmenurut penyidik adalah teknik dari penyidik dalam pemeriksaan,...dstnya meskipun dalam KUHAP tidak diatur ;Bahwa penegasan Judex Facti meskipun dalam KUHAP tidak diaturpada akhir pertimbangan di atas sebagai bentuk pembenaran terhadaptindakan penyidik yang bertentangan dengan hukum, sekaligus sebagaibukti bahwa Terdakwa diajukan kepada persidangan ini sarat
33 — 17
Ibrahim (Tergugat2) tidak memenuhisarat hukum sebagai saksi dalam SURAT PERNYATAANPENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (SPORADIK) yang dibuat olehABDUL RAUF (Bukti T.11, T.21).Bahwa atas alasan hukum tidak memenuhi sarat, maka kesaksian H.Ibrahim dalam SPORADIK telah bertentangan (melawan hukum)dengan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang KetetntuanPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah, yang