di bidang pertambangan mineral danbatubara, untuk menjalankan tugas dimaksud fungsi berupa : Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan, kebijakan, evaluasidan pelaporan dan administrasi di bidang pemetaan wilayah izinpertambangan serta pemberian izin usaha pertambangan mineral bukanlogam dan batuan; Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan, kebijakan, evaluasidan pelaporan dan administrasi di bidang pemetaan wilayah izinpertambangan serta pemberian izin usaha pertambangan mineral logamdan batubara

Jambi; 2019sekarang Kepala Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 6 UU RI No.3 tahun 2020 tentangPerubahan atas UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineraldan Batu bara, Usaha Pertambangan adalah Kegiatan dalam rangkaPengusahaan Mineral atau Batu Bara yang meliputi tahapan KegiatanPenyelidikan umum, Eksplorasi, Studi kelayakan, Konstruksi,Penambangan, Pengolahan, dan atau pemurnian atau pengembangan danatau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta Pasca

mineral dan batubara, yang dimaksud dengan wilayah pertambangan yang selanjutnyadisebut WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubaratidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yangmerupakan bagian dari tata ruang nasional;Bahwa wilayah pertambangan terdiri dari :a.

,ekplositasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan danpemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang;Penambangan adalah : bagian kegiatan usaha pertambangan untukmemproduksi mineral dan / atau batubara dan mineral ikutannya;Operasi Produksi adalah : kegiatan pertambangan dalam tahapanKonstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan danpenjualan, serta pasca tambang;Izin usaha pertambangan adalah : izin untuk melaksanakan usahapertambangan;IUP operasi adalah

WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat), berdasarkan Pasal 21 UU RINo. 4 Tahun 2009, tentang pertambangan mineral dan batubara, WPRsebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan oleh Bupati/Walikotasetelah berkonsultasi dengan DPRD Kabupaten/Kota;c.

produksi.Bahwa yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat adalah izin untukHalaman 14 dari 31 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2017/PN.Sgl15melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyatdengan luas wilayah dan investasi terbatas.Bahwa yang dimaksud dengan izin usaha Pertambangan khusus adalahizin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usahapertambangan khusus.Bahwa yang dimaksud dengan IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yangdiberikan untuk melakukan tahapan kegiatan

adalah kegiatan usaha pertambangan untukmemindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atautempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.Bahwa Penjualan adalah Kegiatan usaha pertambangan untuk menjualhasil pertambangan mineral atau batubara.Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1), (2) dan (8) UU RI No. 04 Tahun2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa UsahaPertambangan dikelompokkan menjadi dua yaitu :a.

Pertambangan Mineral.b. Pertambangan Batubara.Bahwa Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1)huruf a digolongkan atas :a. Pertambangan mineral radioaktif.b. Pertambangan mineral logam.Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2017/PN.Sgl16c. Pertambangan mineral bukan logam dand.

Pertambangan batuan.Bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan statu comoditastambang ke dalam statu golongan pertambangan mineral sebagaimanadimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.Bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 tahun 2010,tentang penggolongan bahanbahan galian, bahwa bahanbahan galianyang termasuk dalam kegiatan usaha pertambangan terbagi atas 5 (lima)golongan, yaitu sebagai berikut:a.

Bahwa kegiatan usaha penambangan yang dilakukan Tterdakwa bersamadengan saksi SINFONG Als SANDIJO Als AFONG dan BOGEL (DPO) adalahtanpa disertai izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat(IPR) ataupun Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimanadisyaratkan dalam Undangundang No 4 tahun 2009 tentang PertambanganMineral dan Batubara.

Kolaka; - Fotocopy 1 (satu) rangkap Permohonan Pinjam Pakai Kawasan Hutan No.0023/WIL/2011; - Fotocopy 1 (satu) rangkap Rekomendasi untuk memperoleh ijin pinjam pakai kawasan hutan No. 522/917.a.; - Fotocopy 1 (satu) rangkap Pertambangan teknis pinjam pakai kawasan hutan untuk kegitan Eksploitasi An. PT. WIL No. 121/197A/KDST; - Fotocopy 1 (satu) rangkap Pertambangan teknis pinjam pakai hutan No. 522.12/108.A.

Fotocopy 1 (satu) rangkap Rekomendasi Bupati Kolaka No. 522.11/1159; - Fotocopy 1 (satu) rangkap Pertambangan teknis penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan PT. WIL dari Dishut Kab. Kolaka No.71/Dishut/2011; - Fotocopy 1 (satu) rangkap Telaah areal IUP operasi produksi An. PT. WIL di Prop. Sultra dari BPKH Wil. VII Makasar No. S.81/ VII-BPKH/ISDH-3/2012; - Fotocopy 1 (satu) rangkap Pelaksanaan rekonstruksi batas kawasan hutan dengan APL pada lokasi IUP operasi Produksi PT.

Mineral Asia Tunggal; - Lahan pertambangan seluas 210,3 (dua ratus sepuluh koma tiga) hektar sesuai yang tertera di dalam IUP persetujuan penataan ulang batas koordinat dan peta wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi No. 502 tahun 2013 yang ditandatangani oleh Plt.Bupati Kolaka H.

Senniu Mining Indonesia, Berupa 1 (satu) unit bangunan kayu dan papan (semi permanen) yang terletak pada titik koordinat sumbu X : 308479 dan sumbu Y : 9569357 dalam lahan Pertambangan yang tertera di dalam IUP persetujuan penataan ulang batas koordinat dan peta wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi No. 502 tahun 2013 yang ditandatangani oleh Plt. Bupati Kolaka H.

AMIR SAHAKA, tanggal 26 Agustus 2013; - Base Camp PT.Emin Indonesia, Berupa 1 (satu) unit bangunan kayu dan papan (semi permanen) yang terletak pada titik koordinat sumbu X : 308438 dan sumbu Y : 9570003 di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kelompok Hutan Mekongga Desa Muara Lapao Pao yang termasuk dalan areal pertambangan yang tertera di dalam IUP persetujuan penataan ulang batas koordinat dan peta wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi No. 502 tahun 2013 yang ditandatangani oleh

;Fotocopy 1 (satu) rangkap Pertambangan teknis pinjam pakai kawasanhutan untuk kegitan Eksploitasi An. PT. WIL No. 121/197A/KDST;Fotocopy (satu) rangkap Pertambangan teknis pinjam pakai hutan No.522.12/108.A. Fotocopy (satu) rangkap Rekomendasi Bupati KolakaNo. 522.11/1159;Fotocopy 1 (satu) rangkap Pertambangan teknis penggunaan kawasanhutan untuk kegiatan pertambangan PT. WIL dari Dishut Kab. KolakaNo.71/Dishut/2011;Fotocopy 1 (satu) rangkap Telaah areal IUP operasi produksi An.

WIL, dengan luas210,3 Ha di Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka yang terbit pada tahun2010 dan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Nomor 351 dirubah menjadi jinUsaha Pertambangan (IUP) Nomor 502;e Bahwa lokasi pertambangan berdasarkan Ijin Usaha Pertambangan (IUP)Nomor 351 yang meliputi kawasan Hutan Lindung, Areal PenggunaanLain (APL) dan lautan;e Bahwa perubahan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Nomor 351 menjadijin Usaha Pertambangan (IUP) Nomor 502 karena lokasi Tjin UsahaPertambangan (IUP) Nomor 351 lebih

;Fotocopy 1 (satu) rangkap Pertambangan teknis pinjam pakai kawasanhutan utk keg. Eksploitasi An. PT. WIL No. 121/197A/KDST;Fotocopy (satu) rangkap Pertambangan teknis pinjam pakai hutan No.522.12/108.A. Fotocopy (satu) rangkap Rekomendasi Bupati KolakaNo. 522.11/1159;Fotocopy 1 (satu) rangkap Pertambangan teknis penggunaan kawasanhutan untuk keg pertambangan PT. WIL dari Dishut Kab. Kolaka No.71/Dishut/2011;Fotocopy 1 (satu) rangkap Telaah areal IUP operasi produksi An. PT.WIL di Prop.

Surat Menteri Keuangan Nomor: S.1032/MK.04/1988 tanggal 15 Desembar 1988 yangmenyatakan bahwa Kontrak Karya Pertambangan diberlakukan dan dipersamakan denganUndangundang, oleh karena itu ketentuan perpajakan yang diatur dalam Kontrak Karyadiberlakukan secara khusus (special treatment/lex spesialis);2.

Pasal Il huruf b Undangundang Nomor 11 Tahun 1994 juncto Undangundang Nomor 18Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai berbunyi Dengan berlakunya Undangundangini pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas usahadi bidang pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan umum dan pertambanganlainnya berdasarkan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya atau perjanjian kerjasamapengusahaan pertambangan yang masih berlaku pada saat berlakunya Undangundang ini,tetap dihitung berdasarkan

ketentuan dalam Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya atauperjanjian kerjasama di bidang pengusahaan pertambangan tersebut sampai dengan KontrakBagi Hasil, Kontrak Karya atau perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan berakhir;3.

Pasal 33A ayat 4 Undangundang Nomor 17 Tahun 2000 tentang PPh yang berbunyi WajibPajak yang menjalankan usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, pertambanganumum dan pertambangan lainnya berdasarkan kontrak bagi hasil, kontrak karya, atauperjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan yang masih berlaku pada saat berlakunyaUndangundang ini, pajaknya dihitung berdasarkan ketentuan dalam Kontrak Bagi Hasil,Kontrak Karya atau perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan tersebut sampaidengan

Bab XXV mengenai Ketentuan Peralihan Pasal 169 huruf (a) Undangundang Nomor 4 Tahun2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa Kontrak Karya danperjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara yang telah ada sebelum berlakunyaUndangundang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian;bahwa menurut Terbanding dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah ketentuanPasal 1 ayat (13) Undangundang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan RetribusiDaerah

Surat Menteri Keuangan Nomor: S.1032/MK.04/1988 tanggal 15 Desembar 1988 yang merbahwa Kontrak Karya Pertambangan diberlakukan dan dipersamakan dengan Undangundakarena itu ketentuan perpajakan yang diatur dalam Kontrak Karya diberlakukan secara khusustreatment/lex spesialis);2.

Pasal Hf huruf b Undangundang Nomor 11 Tahun 1994 juncto Undangundang Nomor 18 Tahtentang Pajak Pertambahan Nilai berbunyi Dengan berlakunya Undangundang ini pengenacPertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas usaha di bidang pertanminyak dan gas bumi, pertambangan umum dan pertambangan lainnya berdasarkan Kont1Hasil, Kontrak Karya atau perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan yang masih berlcsaat berlakunya Undangundang ini, tetap dihitung berdasarkan ketentuan dalam Kontrak

Ba;Kontrak Karya atau perjanjian kerjasama di bidang pengusahaan pertambangan tersebutdengan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya atau perjanjian kerjasama pengusahaan pertanberakhir;3.

Pasal 33A ayat 4 Undangundang Nomor 17 Tahun 2000 tentang PPh yang berbunyi Wajiyang menjalankan usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan unpertambangan lainnya berdasarkan kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kepengusahaan pertambangan yang masih berlaku pada saat berlakunya Undangundang ini, 5dihitung berdasarkan ketentuan dalam Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya atau perjanjian kepengusahaan pertambangan tersebut sampai dengan berakhirnya kontrak atau perjanjian

Bab XXV mengenai Ketentuan Peralihan Pasal 169 huruf (a) Undangundang Nomor 4 Tahtentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa Kontrak Karya dan perjanjicpengusahaan pertambangan batubara yang telah ada sebelum berlakunya Undangundang diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian;bahwa menurut Terbanding dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah ketentuanayat (13) Undangundang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daeremenegaskan bahwa Kendaraan

Surat Menteri Keuangan Nomor: S.1032/MK.04/1988 tanggal 15 Desembar 1988 yangmenyatakan bahwa Kontrak Karya Pertambangan diberlakukan dan dipersamakandengan Undangundang, oleh karena itu ketentuan perpajakan yang diatur dalamKontrak Karya diberlakukan secara khusus (special treatment/lex spesialis);2.

Pasal II huruf b Undangundang Nomor 11 Tahun 1994 juncto Undangundang Nomor18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai berbunyi Dengan berlakunya Undangundang ini pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas BarangMewah atas usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan umumdan pertambangan lainnya berdasarkan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya atauperjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan yang masih berlaku pada saatberlakunya Undangundang ini, tetap dihitung

berdasarkan ketentuan dalam KontrakBagi Hasil, Kontrak Karya atau perjanjian kerjasama di bidang pengusahaanpertambangan tersebut sampai dengan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya atauperjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan berakhir;3.

Pasal 33A ayat 4 Undangundang Nomor 17 Tahun 2000 tentang PPh yang berbunyiWajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi,pertambangan umum dan pertambangan lainnya berdasarkan kontrak bagi hasil,kontrak karya, atau perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan yang masihberlaku pada saat berlakunya Undangundang ini, pajaknya dihitung berdasarkanketentuan dalam Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya atau perjanjian kerjasamapengusahaan pertambangan tersebut sampai dengan

Bab XXV mengenai Ketentuan Peralihan Pasal 169 huruf (a) Undangundang Nomor 4Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa KontrakKarya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara yang telah adasebelum berlakunya Undangundang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktuberakhirnya kontrak/perjanjian;bahwa menurut Terbanding dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalahketentuan Pasal ayat (13) Undangundang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerahdan Retribusi

TRIPLE EIGHT ENERGY tertanggal 26 Juni 2008tersebut, Tergugat dengan tegas telah memberikan kepastian hukum kepada Penggugatselaku investor/pelaku usaha dibidang pertambangan bahwa tersedia cadangan wilayahyang dapat dimohonkan untuk Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi sebagaimanaternyata dalam Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.005/DESDM/II/2010tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi Kepada PT.

2010 TentangPelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara;(5.19) Bahwa menurut ketentuan pasal 119 UndangUndang Nomor 4Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berbunyi sebagai berikut:IUP atau IUPK dapat dicabut oleh menteri, gubernur atau Bupati/Walikotasesual dengan Kewenangannya apabila;a.

Pencabutan IUP, IUPR dan IUPk;(5.21) Bahwa apabila mencermati ketentuan tersebut diatas, maka alasantumpang tindih (overlapping) Wilayah pertambangan antara PT.

kepastian hukum berinvestasi kepada Penggugat dalam kegiatan usahapengelolaan pertambangan di Kabupaten Morowali sebagaimana yang tersirat di dalamPasal 3 huruf (f) Undang Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineraldan Batubara yang menyebtukan bahwa;Pasal 3: Dalam rangka mendukung pembangunan nasional yangberkesinambungan, tujuan pengelolaan mineral dan batubaraadalah:huruf (f) : menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraankegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara ;(5.29) Bahwa

Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa merupakan rangkaian kegiatanpenataan Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagai tindak lanjut hasil Koordinasi dansupervisi KPK pada sektor mineral dan batubara di Kabupaten Morowall;3. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah KabupatenMorowali, ditemukan fakta bahwa Wilayah Izin Usaha Pertambangan PT. Triple EightEnergy in casu Penggugat, tumpang tindih dengan areal pertambangan PT.

Menyatakan Terdakwa SUYADI als CUK bin SASMOYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TURUT SERTA MELAKUKAN USAHA PENAMBANGAN TANPA IUP (IZIN USAHA PERTAMBANGAN); 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ; 3.

.; Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus/2015/PN Pti.Bahwa keterangan terdakwa pada saat diinterogasi di lokasipertambangan, usaha pertambangan yang dilakukan di lahanpertanian milik terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan izin yangberupa IUP (lzin Usaha Pertambangan), IPR (Izin PertambanganRakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusu).

Selain itu padasaat dilokasi pertambangan terdakwa selaku pengelola dari usahapertambangan tersebut juga tidak bisa menunjukkan izin yang berupaIUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat)atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus); Bahwa saat saksi berada di lokasi pertambangan tersebut, keadaanlahan pertanian milik terdakwa yang berada di Ds. Jembulwunut, Kec.Gunungwungkal, Kab.

Selain itupada saat dilokasi pertambangan terdakwa selaku pengelola dariusaha pertambangan tersebut juga tidak bisa menunjukkan izin yangberupa IUP (lzin Usaha Pertambangan), IPR (Izin PertambanganRakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus); e Bahwa saat saksi berada di lokasi pertambangan tersebut, keadaanlahan pertanian milik terdakwa yang berada di Ds. Jembulwunut, Kec.Gunungwungkal, Kab.

di tanah/lahanpertanian milik terdakwa tersebut adalah terdakwa selaku pengelolaatau penanggungjawab usaha pertambangan tersebut.

Yang mana izin tersebut berupa IUP (izinUsaha Pertambangan), IPR (lzin Pertambangan Rakyat atau IUPK(Izin Usaha Pertambangan Khusus). IUP (Izin Usaha Pertambangan)sendiri dibagi menjadi dua tahap yang berupa IUP (lIzin UsahaPertambangan) Eksplorasi dan IUP (Izin Usaha Pertambangan)Operasi Produkt;

SITORUS dan saksi FREDERIEKBARTHEL IMAN, SH Bin IMAN menanyakan kepada para terdakwatentang Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR),Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), namun para terdakwa tidakmemiliki dan tidak bisa menunjukkan tentang suratsurat perijinantersebut, selanjutnya para terdakwa dan barang buktinya dibawa ke PolresKatingan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.Perbuatan terdakwa I MARJUKI Bin PONCO SAPARI dan terdakwa IIMARJUNI Bin SUKIR sebagaimana diatur

, Penjualan.Bahwa syaratsyarat yang wajib dimiliki oleh perorangan maupun badanhukum untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan adalah wajibmemiliki kuasa pertambangan antara lain IUP (Ijin Usaha Pertambangan),IPR (jin Pertambangan Rakyat), TUPK (jin Usaha PertambanganKhusus).Bahwa prosedur untuk memperoleh IUP (in Usaha Pertambangan), IPR(jin Pertambangan Rakyat), IUPK (Ijin Usaha Pertambangan Khusus)11bagi perseorangan maupun badan hukum yaitu pemohon mengajukanpermohonan usaha pertambangan kepada

Pemerintah Pusat yaituDepartemen Energi Sumber Daya Mineral atau Pemerintah Propinsi /Kabupaten / Kota sesuai kewenangannya dalam hal ini DinasPertambangan dan Energi.Bahwa semua jenis pertambangan harus ada ijinnya yang saat inidikeluarkan oleh Pemerintah Daerah setempat dimana lokasi tambangyang akan dimintakan ijinnya, baik pertambangan milik perusahaanmaupun pertambangan yang dikelola oleh rakyat.Bahwa para Terdakwa tidak ada memiliki UP (jin Usaha Pertambangan),IPR (jin Pertambangan Rakyat)

, UPK (Ijin Usaha Pertambangan Khusus)dan tidak pernah ada mengajukan permohonan untuk memperoleh IUP(Ijin Usaha Pertambangan), IPR (Ijin Pertambangan Rakyat), IUPK (jinUsaha Pertambangan Khusus) dan tidak terdaftar pada DinasPertambangan dan Energi Kabupaten Katingan.Bahwa lokasi penambangan di Km. 21 Desa Karya Unggang Kec.

Kalteng tersebut adalah lokasi yang tidak adaterdaftar pada Kantor Distamben Kab.Katingan sebagai suatu lokasipenambangan yang memiliki IUP (Jjin Usaha Pertambangan), IPR (IjinPertambangan Rakyat) ataupun IUPK (Ijin Usaha Pertambangan Khusus).Bahwa perbuatan para terdakwa yang telah bekerja menambang tanpamemiliki IUP (jin Usaha Pertambangan), IPR (Ijin Pertambangan Rakyat)ataupun IUPK (Ijin Usaha Pertambangan Khusus) adalah tidak dibenarkandan melanggar ketentuan Pasal 158 UU No.4 Tahun 2009.Terhadap

Menyatakan Terdakwa MASNGUT Bin PAINI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK); 2. Mempidana Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); 3.

Menyatakan Terdakwa MASNGUT Bin PAINI bersalah melakukan tindak pidanamelakukan usaha penambangan tanpa ljin Usaha Pertambangan (IUP), jinHalaman 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2014/PN.BIt.Pertambangan Rakyat (IPR) atau ljin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK),sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal pasal 158 UU RI Nomor 4 Tahun2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MASNGUT Bin PAINI dengan pidanaselama 7 (tujuh);3.

Unsur melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP),jin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus(IUPK);Ad. 1.

Unsur melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan(IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus(IUPK);Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang diperoleh dipersidanganbaik dan keterangan saksisaksi, petunjuk maupun keterangan terdakwa sendiridipersidangan dikaitkan dengan adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikutbahwa pada tanggal 15 Mei 2013 sekira jam 11.00 Wib. Bertempat di aliran sungaiLekso Lingkungan Kromasan Kel. Beru, Kec.

(IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR)atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagiamana telahdipertimbangkan tersebut diatas, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidanayang setimpal dengan perbuatannya tersebut sebagaimana tercantum dalamamar putusan dibawah ini;Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa : 1(satu) unit mesin diesel merk AMEK 24

Menyatakan Terdakwa MASNGUT Bin PAINI telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan usaha penambangantanpa ljin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau IjinUsaha Pertambangan Khusus (IUPK);2. Mempidana Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar Rp. 300.000., (tiga ratusribu rupiah);3.

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mewajibkan kepada Termohon (Bupati Morowali Utara) untuk menyerahkan Surat Keputusan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Gubernur Sulawesi Tengah) dalam bentuk Berita Acara Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, berupa: Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.011/DESDM/II/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi

Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT.

Bahwa PEMOHON adalah pemegang Izin Usaha Pertambangan(IUP) yang sah secara hukum, sebagaimana Surat Keputusan BupatiMorowali Nomor: 540.3/SK.011/DESDM/II/2012 tentang PersetujuanPeningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi IzinUsaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Sinar MorokartaPerkasa tanggal 20 Februari 2012 dengan Luas 23.000 Hektar.

Bahwa karena TERMOHON hanya menyerahkan IzinUsaha Pertambangan PT.

Bahwa yang perlu kami tegaskan, di Lokasi atau wilayahpertambangan sebagaimana Izin Usaha Pertambangan (IUP)yang kami miliki, tidak terdapat Izin Usaha Pertambangan milikorang lain atau badan hukum lainnya, sehingga lokasi dandokumen milik PEMOHON sangat Clear and Clean.12.

SINAR MOROKARTA PERKASA;Menimbang, bahwa lebih lanjut Termohon dalam SuratTanggapannya menyatakan pada pokoknya bahwa benar dokumenperizinan pertambangan di bidang mineral milik Pemohon tidakdiikutsertakan dalam penyerahan dokumen perizinan pertambangan olehBUPATI MOROWALI UTARA kepada GUBERNUR SULAWESI TENGAH,dikarenakan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara tidak menerimadokumen perizinan pertambangan PT.

SINAR MOROKARTAPERKASA, khususnya terhadap Surat Keputusan Bupati Morowali540.3/SK.011/DESDM/II/2012 tanggal 20 Februari 2012 tentangPersetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi IzinUsaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT.

TEKAD RIYADI dan Terdakwa IV.TATANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukanmaupun yang turut serta melakukan Usaha Penambangan Tanpa ljinUsaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat atau Ijin UsahaPertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 158 UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentangPertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPdalam dakwaan kedua;Menjatuhkan pidana terhadap

TATANG, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebutdalam Dakwaan Primair diatas, mereka Terdakwa baik sebagai yangmelakukan, yang menyuruh lakukan, maupun yang turut serta melakukanusaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin PertambanganRakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Perbuatan manamereka Terdakwa lakukan dengan caracara sebagai berikut :e Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi WIWITWIDARTO, saksi ARISTO IWAN, saksi M.

Yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK ;3.

tanpa IUP, IPR atauIUPK ;Menimbang, bahwa berikut definisi menurut UndangUndang Nomor 4Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara :e usaha penambangan adalah kegiatan dalam rangkapengusahaan mineral atau batubara yang meliputitahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studikelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan danpemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang ;e UP adalah Izin Usaha Pertambangan ;e IPR (Izin Pertambangan Rakyat) adalah izin untukmelaksanakan usaha

pertambangan dalam wilayahpertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasiterbatas ;e IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) adalah izin untukmelaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usahapertambangan khusus ;Menimbang, bahwa sesuai pasal 37 UndangUndang Nomor 4Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, IUP diberikanoleh:a. bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayahkabupaten/kota;Halaman 15 dari21 Putusan Nomor : 202/Pid.SusLH/2016/PN.Jmrb. gubernur apabila WIUP

ALEXANDER Als ALEX Bin SOLEH tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;2.

Syamsul Bin Riswali dan Terdakwa IIT Alekander AlsAlex Bin Boleh terbukti bersalah melakukan tindak pidana "bersamasama atau turutserta melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan, IzinBertambangan Rakyat, atau Izin Usaha Pertambangan Khusus" sebagaimana diatur dandiancam Pidana dalam dakwaan Tunggal melanggar Pasal 158 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Baraj 0 Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;2 Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa

Sangkut;e Bahwa pada saat ditangkap oleh anggota polri Para Terdakwa sedang bekerjamelakukan kegiatan pertambangan pasir timah;Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 07/Pid.Sus/2016/PN Sel.

dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu BaraJo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1 Setiap Orang;2 Yang melakukan usaha penambangan tanpa izin usaha pertambangan, izinpertambangan Rakyat, atau Izin usaha pertambangan khusus;3 Yang

Rakyat maupun Izin Usaha PertambanganKhusus dari pihak yang berwenang;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, makaMajelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Yang melakukan usaha penambangantanpa izin usaha pertambangan, izin pertambangan Rakyat, atau Izin usahapertambangan khusus telah terpenuhi secara hukum;Ad.3.

Alexander AlsAlex Bin Soleh tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana turut serta melakukan usaha penambangan tanpa IzinUsaha Pertambangan (IUP) sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;2.

Kasi Pertambangan Umum.Bahwa setelah itu Terdakwa memerintahkan Terdakwa III untuk membuat /mengetik Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540 / 03 / DPEIV /XII / 2008, tentang Pembatalan Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas namaPT. Borneo Mitra Sejahtera tersebut.Bahwa pada tanggal 20 Januari 2009, Terdakwa III membuat / mengetik SuratKeputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540 / 03 / DPEIV / XIl / 2008,tentang Pembatalan Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas nama PT.

Kasi Pertambangan Umum.Bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh Terdakwa III untuk membuat /mengetik Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540 / 03 / DPEIV /XII / 2008, tentang Pembatalan Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas namaPT. Borneo Mitra Sejahtera tersebut.al. 6 dari 20 hal. Put.

Kasi Pertambangan Umum kepadaKepala Dinas Pertambangan dan Energi tanggal 16 Desember 2008, 1(satu) set komputer, 1 (Satu) buku Register seksi Pertambangan Umum(Register Internal), 1 (satu) buku Register Distamben (RegisterEksternal), Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540 / 03 /DPEIV / XII / 2008 tentang Pembatalan Kuasa Pertambangan Eksplorasiatas nama PT.

Kasi Pertambangan Umum kepadaKepala Dinas Pertambangan dan Energi tanggal 16 Desember 2008.e 1 (satu) set komputer.e 1 (satu) buku Register seksi Pertambangan Umum (Register Internal).e 1 (satu) buku Register Distamben (Register Eksternal).e Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540 / 03 / DPEIV / XII /2008 tentang Pembatalan Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas namaPT.

H.Syamsuri Aspar, MM. selaku Bupati Kutai Kartanegara apalagiberdasarkan fakta yang ada bahwa Ijin Kuasa Pertambangan PT.

dari penjualan pasir yang ditambangnya tersebut,selanjutnya terdakwa mengajukan izin ke Dinas PerijinanKabupaten Bondowoso, namun izin tersebut baik berupa IUP (izinuntuk melaksanakan usaha pertambangan), IPR (izin untukmelaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambanganrakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas) atau IUPK(izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izinusaha pertambangan khusus) belum disetujui atau belum turundari Kantor Dinas Perijinan Kabupaten Bondowoso

ijin pertambangan;Bahwa menurut data yang ada terdakwa sudah mendapat rekomdari Pemerintah Kabupaten Bondowoso hanya menunggu dariPemerintah Propinsi untuk mengeluarkan ijin pertambangannya;Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor : 23/Pid.Sus/2016/PN Bdw Bahwa terdakwa harus menunggu ijin pertambangan/explorasinyakeluar, yang dimiliki oleh terdakwa hanya ijin usahanyabukan ijin pertambangan; Bahwa tidak ada produk yang dikeluarkan oleh Dinas Perijinansehubungan dengan kegiatan pertambangan, Dinas

material sertapenjualan merupakan tahapan kegiatan dalam usaha pertambangan,sedangkan meterial pasir, batu, tanah urug tergolong dalamkomoditas mineral batuan, sehingga kegiatan yang dimaksuddapat dikategorikan sebagai usaha pertambangan mineral sesuaidengan Undangundang No.4 tahun 2009;Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pertambangan diperlukan izinpertambangan, izin pertambangan dapat berupa IUP, IPR ataupunIUPK;Bahwa setiap kegiatan pertambangan yang termasuk didalamnyakegiatan penampungan, pemanfaatan

IPR yaitu izin pertambangan rakyat adalah izin untukmelaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambanganrakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;c. IUPK yaitu izin usaha pertambangan khusus adalah izin untukmelaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usahapertambangan khusus;Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor : 23/Pid.Sus/2016/PN Bdwd.

Kegiatan kontruksi,penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan hasiltambang serta penjualan dilaksanakan setelah mendapatkan IUPoperasi produksi; Bahwa izin pertambangan tidak dapat dialihkan kewenangannya,seluruh tanggungjawab kegiatan usaha pertambangan melekatkepada pemilik usaha pertambangan; Bahwa penambangan yang dilakukan oleh terdakwa termasukkegiatan usaha pertambangan dengan komoditas batuan; Bahwa yang berwenang menerbitkan izin usaha pertambangan dilokasi penambangan terdakwa

Menyatakan Terdakwa SUNARDI alias UCOK bin SAMSUAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan usaha penambangan tanpa izin usaha pertambangan yang dilakukan bersama-sama2.

Kuansing; Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan aktivitas pertambanganemas tanpa izin untuk mendapatkan butiranbutiran emas; Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan bersama denganSdr. Pian (DPO) dan Sadr. Sarul (DPO); Bahwa alatalat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukankegiatan pertambangan adalah mesin dompeng, keongan, mesinrobin ,asbuk, karpet, paralon, spiral dan air raksa.

Kuansing; Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan aktivitas pertambangan emasdengan tujuan untuk mendapatkan butiranbutiran emas; Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan bersama denganSdr. Pian (DPO) dan Sadr. Sarul (DPO); Bahwa alatalat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kegiatanpertambangan adalah mesin dompeng, keongan, mesin robin asbuk, karpet,paralon, spiral dan air raksa.

Bahwa berdasarkan UU RI No 4 Tahun 2009 tentang PertambanganMineral dan Batubara, dalam melakukan kegiatan pertambangan denganmaksud untuk menghasilkan atau mendapatkan emas, maka ParaTerdakwa harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Operasi ProduksiMineral Logam Emas Atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Logam Emas;6.

RI No. 4 Tahun 2009tentang Pertambangan Mineral dan Batubara) ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan IUP adalah izin untukmelaksanakan usaha pertambangan, sedangkan yang dimaksud dengan IPRadalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayahpertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas, dan untukIUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izinusaha pertambangan khusus (Vide Pasal 1 angka7, 20 dan 11 UndangUndangRI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan

adanya izin yang dipersyaratkan oleh UURINo. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu IUP (IzinUsaha Pertambangan), IPR (lzin Pertambangan Rakyat) maupun IUPK (IzinUsaha Pertambangan Khusus);Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakimberpendapatterhadap unsur terpenuhi menurut keyakinan dan men urut hukum.Ad. 3.

Yohaner Karjon ;1 (satu) lembar surat Rekomendasi pembelian Bahan BakarMinyak (BBM) Nomor : 540/BBM/66/I/2014, atas nama DANIELAGUM dibuat dan ditanda tangani di Labuan Bajo pada tanggal09 Januari 2014 oleh Kepala Dinas Pertambangan dan EnergiKabupaten Manggarai Barat Drs.

Yohanes Karjon ;1 (satu) lembar surat Rekomendasi Pembelian Bahan BakarMinyak (BBM) Nomor : DPE 540/BBM/63/I/2014, atas namaSIMON HARUM dibuat dan ditanda tangani di Labuan Bajo padatanggal 09 Januari 2014 oleh Kepala Dinas Pertambangan danEnergi Kabupaten Manggarai Barat Drs.

Yohaner Karjon ;1 (satu) lembar surat Rekomendasi pembelian Bahan Bakar Minyak(BBM) Nomor : 540/BBM/66/I/2014, atas nama DANIEL AGUM dibuatdan ditanda tangani di Labuan Bajo pada tanggal 09 Januari 2014 olehKepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Manggarai BaratDrs.

Yohanes Karjon ;1 (satu) lembar surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak(BBM) Nomor : DPE 540/BBM/63/I/2014, atas nama SIMON HARUMdibuat dan ditanda tangani di Labuan Bajo pada tanggal 09 Januari 2014oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten ManggaraiBarat Drs.

Menyatakan terdakwa SALAMMUDIN Bin SALMAN (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Usaha Pertambangan Tanpa Izin dari Pejabat Yang Berwenang ; 2.

Rakumpit kota Palangka Raya atau setidaktidaknya pada suatutempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri PalangkaRaya telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan usahapenambangan tanpa IUP (ijin usaha pertambangan), IPR (ijin pertambanganrakyat) atau IUPK (ijin usaha pertambangan khusus), perbuatan mana dilakukanterdakwa dengan cara sebagai berikut :e Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas,terdakwa sedang melakukan kegiatan penambangan emas

tidakmemiliki ijin pertambangan berupa IUP (ijin usaha pertambangan),IPR (ijin pertambangan rakyat), atau IUPK (ijin usaha pertambangankhusus) dari pihak yang berwenang kemudian terdakwa berikutbarang bukti berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merk Yasuka, 1(satu) lembar karpet, 1 (Satu) potong pipa paralon, 1 (satu) potongselang spiral, 1 (satu) buah timba plastik, 1 (satu) buah cangkul dan1 (satu) buah sekop dibawa dan diamankan ke Polres Palangka Raya.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan

Saksi Ahli WILMANDO, ST.Bin ELISA SAMAN (Alm), yang menerangkansebagai berikut :Bahwa saksi bekerja di Dinas Pertambangan bagian PenyiapanLahan;Bahwa bertugas untuk membuat Izin usaha Pertambangan danPenyelidikan ;Bahwa untuk melakukan Penambangan harus memiliki Izin usahaPertambangan dan untuk perorangan /masyarakat harus memilikiIzin Pertambangan Rakyat yang dikeluarkan melalui Perda Walikota ;Bahwa tidak semua tempat diberikan izin untuk melakukanpenambangan ;Bahwa Izin Usaha untuk yang berbadan

secara turun temurun ;Bahwa terdakwa melanggar pasal 158 yaitu. melakukanPenambangan tanpa ljin ;Bahwa dari Dinas Pertambangan ada sifat Pembinaan bukan sanksiatau penindakan yang dilakukan oleh Inspektur Tambang tapi tidakmenindak untuk memberhentikan kegiatan ;Bahwa Terdakwa masih belum ada mengajukan jin Pertambangankepada Dinas Pertambangan dan kalau pun ada permohonan dariDinas Pertambangan tidak bisa mengeluarkan surat ijin karenamemang dari Pusat belum ada ijin ;Menimbang bahwa terhadap keterangan

Unsur Usaha Penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK.Bahwa yang dimaksud dengan Usaha Penambangan adalah merupakanbagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan ataubatubara dan mineral ikutannya.IUP merupakan singkatan dari Ijin Usaha PertambanganIPR merupakan singkatan dari Ijin Pertambangan RakyatIPR merupakan singkatan dari Ijin Usaha Pertambangan KhususBahwa berdasarkan fakta persidangan, berdasarkan keterangan saksisaksi,keterangan Ahli dan Keterangan terdakwa sendiri didepan

Dari keterangan ahli MUHAMMAD IDRIS HARAHAP, ST, Pegawai Negeri Sipil (BidangPertambangan Umum Dinas Pertambangan Pemkab.

Mandailing Natal), berdasarkan datayang terdapat dalam Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Mandailing Natal bahwa:Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Mandailing Natal tidak ada menerbitkan/mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan kepada Terdakwa YASER ARAPATRANGKUTI Als TOBANG dan terdakwa SYAHRUL LUBIS serta terdakwa SOFIANLUBISwooe Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 UU RINo.4 Tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke1

UU No. 4 Tahun 2009Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.e ~~ Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, Pemkab.

Bahwa benar berdasarkan keterangan ahli MUHAMMAD IDRIS HARAHAP, ST, PegawaiNegeri Sipil (Bidang Pertambangan Umum Dinas Pertambangan Pemkab.

Selanjutnya para terdakwa langsung keluar dari dalam lubanglalu para terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli MUHAMMAD IDRIS HARAHAP, ST,Pegawai Negeri Sipil (Bidang Pertambangan Umum Dinas Pertambangan Pemkab.

MBAH JAN Bin (Alm) SUMO SENINterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanatelah melakukan usaha pertambangan tanpa izin Usaha Pertambangan(IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha PertambanganKhusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat(3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1) atau ayat (5) UURI No. 4 tahun 2009tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 158 UURI No. 4 tahun 2009 tentangPertambangan Mineral

Kediri, telahmelakukan usaha pertambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP),Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus(IUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal48,Pasal 67 ayat (1) Pasal 74 Ayat (1) atau Ayat (5) UU RI No. 4 Tahun2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Perbuatan tersebutdilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:e Bahwa terdakwa dalam usaha pertambangan tersebut bertindak sebagaipengelola CV.

Laser Bumi atau orang yang memiliki usaha tambangdengan material berupa tanah urug dan pasir atau terdakwa adalahpemilik lahan.eBahwa sebelum kegiatan usaha pertambangan tersebut dilakukanterdakwa telah menyiapkan = alat untuk mendukung kegiatanpertambangan tersebut yakni berupa 1 (satu) unit escavator/backhoeHalaman 3 dari 36 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2016/PN Gpr.merk Cobelco SK 200 warna hijau dan dalam pelaksanaan kegiatannyauntuk operator 1 (satu) unit escavator/backhoe bertindak sebagaioperator

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dapat mengakibatkan kerusakanlingkungan dan berdampak buruk pada masyarakat sekitarnya karenadilakukan dengan tidak memperhatikan aturan/persyaratan tertentu/dilakukan tanpa adanya petunjuk teknis pertambangan yang sesuai atauperbuatan terdakwa yang melakukan penambangan pasir di areapersawahan tidak dilengkapi ijin usaha pertambangan merupakanPenambangan Tanpa ljin (PET!)

yang dilakukan pada Wilayah UsahaPertambangan (WUP) dan tidak dalam kriteria Wilayah PertambanganRakyat (WPR) maupun Wilayah Pencadangan Negara (WPN) sesuaiketetapan dari Pemerintah atau kegiatan pertambangan yang dilakukanoleh terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), IzinPertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus(IUPK) dari pejabat yang berwenang sesuai dengan keterangan AhliHOTMA SILALAHI, ST, MT selaku Staf seksi PengawasanPertambangan Umum dan Migas Dinas Pertambangan