Ditemukan 20472 data
Urut Berdasarkan
Register : 25-07-2016 — Putus : 30-08-2016 — Upload : 24-05-2019
Putusan PA SUMENEP Nomor 760/Pdt.G/2016/PA.Smp Tanggal 30 Agustus 2016 — Penggugat melawan Tergugat
13 — 1
13 — 1
olehkarenanya perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon ;Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim telah berupayamendamaikan pihak yang berperkara dengan memberi nasehat kepadaPemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil,kemudian dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yangisinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannyatersebut, Pemohon mengajukan buktibukti tertulis berupa ; Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 267
Register : 20-06-2017 — Putus : 10-07-2017 — Upload : 19-10-2017
Putusan PA PAMEKASAN Nomor 0320/Pdt.P/2017/PA.Pmk Tanggal 10 Juli 2017 — Pemohon
16 — 4
16 — 4
Asli Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamekasan,Kabupaten Pamekasan Nomor B 267/Kua.13.22.01/Pw.01/V1/2017 tanggal19 Juni 2017, telah dinazagelen dan bermaterai cukup (bukti P.1);2. Fotokopi KTP PEMOHON NIK 3528042104590001, bukti tersebut telahdinazegelen dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya(buktiP.2);3.
Register : 24-10-2016 — Putus : 09-11-2016 — Upload : 07-12-2016
Putusan PA JEMBER Nomor 1447/Pdt.P/2016/PA.Jr Tanggal 9 Nopember 2016 — PEMOHON I DAN PEMOHON II
16 — 0
16 — 0
(P.2);Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mumlbulsaritanggal 11102016 Nomor Kk.09/11/Pw.01/267/X/2016 tentang pernikahanPemohon tidak terdaftar (P.3);Bukti Saksi :1.Santari bin Sandi, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempattinggal di Desa Suco Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember;Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;2.Saksi tahu dan kenal dengan para Pemohon karena saksi paman Pemohon Il;Saksi tahu Pemohon dan Pemohon Il telah
Register : 13-07-2020 — Putus : 28-09-2020 — Upload : 02-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3374 B/PK/PJK/2020 Tanggal 28 September 2020 — PT. CENTRALPERTIWI BAHARI VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
215 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
215 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
importasia quo merupakan bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak yangatas impornya dibebaskan dari pengenaan PPN dan oleh karenanyakoreksi Terbanding (Sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalamperkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimanadiatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17 UndangUndang Kepabeanan junctoPasal 7 UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 5 ayat (2)dan Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267
Register : 04-03-2020 — Putus : 10-06-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1738 B/PK/PJK/2020 Tanggal 10 Juni 2020 — PT. CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
178 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
178 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kembali) dalam perkara a quo tetapdipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan, juncto Pasal 4 dan Pasal 7 UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai, juncto Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1/7 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, junctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267
Putus : 04-06-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1911/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 4 Juni 2020 — PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
156 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
156 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kembali) dalam perkara a quo tetapdipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 dan Pasal 7 UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1/7 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan junctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267
Putus : 09-02-2012 — Upload : 22-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1290 K/PDT/2011 Tanggal 9 Februari 2012 — ANDI INDRA JAYA vs. I KADERIYA Binti LA BAJI, DKK
31 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
31 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menghukum Pelawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalamperkara ini sebesar Rp. 951.000, (sembilan ratus lima puluh satu riburupiah) ;Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonanPelawan/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan olehPengadilan Tinggi Makassar dengan putusan No.267/PDT/2010/PT.MKStanggal 4 November 2010 ;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPelawan/Pembanding pada tanggal 31 Desember 2010, kemudian terhadapnyaoleh Pelawan
Putus : 14-10-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3448/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 14 Oktober 2019 — PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
35 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
35 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kembali) dalam perkara a quo. tetapdipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 dan Pasal 7UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 17 ayat (1) danayat (2) UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan junctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 267
Register : 06-08-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 08-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3764 B/PK/PJK/2020 Tanggal 27 Oktober 2020 — PT. CHAROEN POKPHAND INDONESIA, TBK VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
377 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
377 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 3764/B/PK/Pjk/2020Undang Pajak Pertambahan Nilai Juncto Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan JunctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015;b.
Register : 19-04-2012 — Putus : 22-05-2012 — Upload : 07-10-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 316/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST Tanggal 22 Mei 2012 — ROBERT SHERIDAN LEE >< PT. SEJAHTERA CIPTA ABADI
206 — 54
206 — 54
berdasarkan Akta kuasa tertanggal Desember2011, dibuat dinadapan Notaris Lampiran 6.Selanjutnya juga disebut: PIHAK KEDUA.Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersamasama juga disebutPARA PIHAK.Para Pihak dengan ini terlebih dahulu menerangkan halhal sebagai berikut:a.KEDUDUKAN HUKUM PARA PIHAK: Pihak Pertama adalah pengendali dalam PT MSP.PT MSP (dalam hal ini diwakili oleh Pihak Pertama) adalahpemegang Konsesi Pengusahaan Jalan Tol ruas BatangSemarangberdasarkan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol No.267
/PPJT/VIVMn/2006 tanggal 21 Juli 2006 sebagaimana yang telahdiubah dengan perubahan terakhir sebagaimana dimuat dalam AktaNo. 11 tanggal 19 Januari 2009, yang dibuat di hadapan Rina UtamaDjauhari, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, mengenaiAmandemen II Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol SemarangBatangNo. 267/PPJT/VIVMn/2006 tanggal 21 Juli 2006 (selanjutnya disebutKonsesi).Pihak Pertama (PT BPS) adalah pemegang 55% saham di PT MSPberdasarkan AJB Saham No. 54 Lihat Lampiran 7 dan AJB SahamNo.
,pelaksanaan, tidak dilakukannya suatu tindakan, kelalaian, pelanggaran,Hal 9 dari Hal 30 Putusan Akta Perdamaian Nomor 316/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pstketidakpatuhan, atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan PT BPSsehubungan dengan pembangunan dan atau evaluasi atas Proyeksebagaimana dimaksud dalam Permen PU No. 6 Tahun 2010, danpelaksanaan PPJT dan/atau Perjanjian BLU dan seluruh kewajiban yangterkait atau yang timbul didalamnyaPPJT adalah Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Batang Semarang No. 267
Register : 26-03-2010 — Putus : 12-10-2010 — Upload : 30-03-2014
Putusan PA SEMARANG Nomor 0997/Pdt.G/2010/PA.Sm Tanggal 12 Oktober 2010 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
11 — 1
11 — 1
dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyataisi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil gugatannya Penggugat telahmengajukan buktibukti berupa surat sebagai berikut :1 Foto Copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Gunung Pati, Kota Semarang Nomor : XXXX/25/IX/1984 tanggal 17September 1984 bermeterai cukup, setelah dicocokan dengan aslinya diberi tandaP.l.2 Surat keterangan Kepala Kelurahan Sekaran Nomor : XXXX/267
Putus : 19-11-2018 — Upload : 27-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1891 K/Pid.Sus/2018 Tanggal 19 Nopember 2018 — ALAMSA, S.H. Bin BASO SAMSU ALAM
531 — 392 — Berkekuatan Hukum Tetap
531 — 392 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 11 Desember2017 Nomor 267/Pid.Sus/2017/PN Kdi yang dimintakan bandingtersebut;3.
Putus : 19-09-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1971/B/PK/Pjk/2018 Tanggal 19 September 2018 — PT MALINDO FEEDMILL Tbk vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
24 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
24 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengenaan PPN, karena kewenangan pembebasanpajak merupakan otoritas Menteri Keuangan bukan Menteri Pertanian,dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang TermohonPeninjauan Kembali) dalam perkara a quo tetap dipertahankan karenatelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku. sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17UndangUndang Kepabeanan juncto Pasal 4 dan Pasal /7UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 5 ayat (2) huruf bPeraturan Menteri Keuangan Nomor 267
Register : 22-04-2019 — Putus : 08-05-2019 — Upload : 19-06-2019
Putusan DILMIL III 17 MANADO Nomor 29-K/PM.III-17/AD/IV/2019 Tanggal 8 Mei 2019 — Oditur:
J. Prins, S.H.
Terdakwa:
FAHRI UMSOHI
165 — 79
J. Prins, S.H.
Terdakwa:
FAHRI UMSOHI
165 — 79
Keputusan tentang penyerahan perkara dari PangdamXill/Merdeka selaku Papera Nomor : Kep/267/III/2019 tanggal 20Maret 2019.2. Penetapan Kepala Pengadilan Militer IIl17 Manado Nomor :TAP/29/PM.III17/AD/IV/2018 tanggal 22 April 2018 tentangPenunjukan Majelis Hakim.2. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/29/PM.III17/AD/IV/2017tanggal 23 April 2018 tentang Hari Sidang.A.
Register : 06-08-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 02-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3687 B/PK/PJK/2020 Tanggal 27 Oktober 2020 — PT. CHAROEN POKPHAND INDONESIA, TBK VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
230 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
230 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kembali) dalam perkara a quo tetapdipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 dan Pasal 7 UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan junctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267
Putus : 07-10-2019 — Upload : 20-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2558 K/Pdt/2019 Tanggal 7 Oktober 2019 — INDARTI DARMAWAN VS PT. BANK MEGA Tbk, JAKARTA, Cq. PIMPINAN PT.
BANK MEGA CABANG PURWOKERTO DKK
67 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
67 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tergugat II, Tergugat III dan TergugatIV telah melakukan perbuatan melawan hukum;Menyatakan batal demi hukum perjanjian kredit yang dibuat Tergugat pada bulan 18 Oktober 2013 serta Sertifikat Hak Tanggungan tersebutbatal demi hukum;Menyatakan batal demi hukum Surat Risalah Lelang Nomor 256/2017,tanggal 30 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Tergugat IV tersebut bataldemi hukum dan penjualan lelang tidak sah;Menyatakan Tergugat Ill tidak dapat mengosongkan 1 (satu) bidangtanah dan bangunan rumah, luas 267
Register : 03-01-2014 — Putus : 10-01-2014 — Upload : 17-03-2014
Putusan PA WATAN SOPPENG Nomor 04/Pdt.P/2014/PA.WSP Tanggal 10 Januari 2014 — Pemohon
78 — 31
78 — 31
tersebut memberi kebebasan bagihakim untuk membentuk hukum dalam perkara ini, sepanjang denganmuatan pertimbangan rasa keadilan dan dengan memperhtikan nilainilaihukum yang hidup dalam masyarakat (Ps.229 Kompilasi Hukum Islam).Menimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai,baik alquran maupun al hadist tidak mempersoalkannya, oleh karena itutanpa mengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah, maka menurutpendapat fakar Islam Prof.Buya Hamka dalam Kitabnya Tafsir Al azhar JuzIV halaman 267
Putus : 11-03-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1781 B/PK/PJK/2020 Tanggal 11 Maret 2020 —
137 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
137 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1781/B/PK/Pjk/2020Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 dan Pasal 7 UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1/7 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan junctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 267/PMK.010/2015;b. bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan
Register : 04-01-2011 — Putus : 01-03-2011 — Upload : 10-12-2011
Putusan PA BUKITTINGGI Nomor 0016/Pdt.G/2011/PA-Bkt Tanggal 1 Maret 2011 —
18 — 10
18 — 10
Jumlah Rp. 267. 000,Bukittinggi, Ol Maret 2011Untuk salinan sesuai asliPaniteraTtdDrs.Warnelis Watman,SH
Register : 16-07-2019 — Putus : 27-08-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2900 B/PK/PJK/2019 Tanggal 27 Agustus 2019 — PT. SABAS INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
49 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
49 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
penafsiran hukum, karena kewenanganpembebasan pajak merupakan otoritas Menteri Keuangan bukan MenteriPertanian dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang TermohonPeninjauan Kembali) dalam perkara a quo tetap dipertahankan karenatelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku. sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17UndangUndang Kepabeanan juncto Pasal 4 dan Pasal 7UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 5 ayat (2) huruf bPeraturan Menteri Keuangan Nomor 267