Ditemukan 11447 data
BURHANUDIN
Tergugat:
PEMERINTAH KAB.LOMBOK TENGAH KEC.PRINGGARATA KEPALA DESA MURBAYA
264 — 203
membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atautindakan yang akan dilakukannya;g. menjadi pengurus partai
339 — 87
rugi ; menurut dan berdasarkan surat pelepasanpenguasaan atas tanah dengan ganti rugi No : 594.4/2001/PSP.UTARA/2012, tanggal 03 Mei 2012 ;Bahwa oleh karena itu, tindakan Penggugat menarik para Tergugat sebagai pihak dalam gugatanPenggugat adalah keliru, karena Para Tergugat tidak ikut sebagai pihak, sehingga tidak mempunyaihubungan hukum dengan Penggugat terkait dengan pelepasan penguasaan atas tanah atas rumahperkara ;Bahwa tindakan Penggugat menarik para Tergugat bertentangan dengan prinsip partai
240 — 146
undangundang terhadap undangundang, dan mempunyai wewenang lainnyayang diberikan oleh undangundangMenimbang, bahwa ketentuan Bab IX Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 C ayat(1) UndangUndang Dasar Negara RI Tahun 1945 menyebutkan : MahkamahKonstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannyabersifat final untuk menguji undangundang terhadap UndangUndang Dasar, memutussengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang27Undang Dasar, memutus pembubaran partai
650 — 1044
Pemerintah Nomor 11 Tahun2017 tentang Manajemen Kepegawaian, menyatakan :PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atautindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan dan/atau pidana umum;Cc. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
49 — 6
ditanam dari tanaman semua semua tanaman genuscannabis, termasuk daun, biji danbuahnya ; Menimbang bahwa berdasarkan keterangan SaksiSaksiSuparyanto,Frima Suparman,Ganjar Resi Permadi dan saksi Sri Djuningsihyang kesemuanya dibenarkan oleh terdakwa serta dihubungkan denganketerangan terdakwa dan barangbarang bukti yang diajukan dalampersidangan terungkap faktafakta bahwa berawal dari laporanlaporanyang diterima ole pihak kepolisian bahwa terdakwa memiliki aktifvitasmenjual narkotika jenis ganja dalam partai
Andi Nurul Huda
Tergugat:
Rennier Abdul Rachman Latief
167 — 56
., Sebagai Tergugat II tersebut, penggugat tidak terlibat sebagaipihak dalam perkara yang bersangkutan ;Bahwa sesuai Prinsip kontrak partai (party contract) sebagaimana yangdigariskan dalam pasal 1340 KUH Perrdata yang menegaskan bahwaperjanjian hanya mengikat kepada para pihak yang membuatnya, berlakujuga dalam proses penyelesaian perkara. Hanya mengikat kepada parapihak penggugat dan tergugat.
74 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 67 PK/Pid.Sus/201796.97.98.99.100.101.102.103.104.105.106.107.108.109.110.111.Cakung Juli 2010 Rp14.375.000 ;1 (satu) bundel BK633/2010 Honor keamanan Rp4.847.000.pemandangan umum Fraksi Partai Demokrat DPRD Prov. DKI Jakartaterhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan ModalDaerah pada PD.
Cecep sejumlah sebelas juta rupiah ;1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal O6 April 2011 untukkeperluan pertemuan dengan LSM sejumlah satu juta rupiah ;1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 20 April 2011 untukkeperluan biaya rapat dengan partai Demokrat sejumlah dua juta limaratus ribu rupiah ;1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 21 April 2011 untukkeperluan Pak Dirut untuk golf dengan relasi sejumlah dua juta rupiah;1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 26 April 2011 untukkeperluan
11 sejumlah sepuluh jutarupiah ;1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 06 Mei 2011 untukkeperluan untuk Bapak Selamat Nurudin sejumlah lima juta rupiah ;1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal O07 Mei 2011 untukkeperluan entertaint Dirut dengan relasi sejumlah dua juta rupiah ;1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 05 Mei 2011 untukkeperluan biaya pengajian anak yatim sejumlah satu juta rupiah ;1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 06 Mei 2011 untukkeperluan meeting Dirut dengan partai
Pembanding/Tergugat VII : MUHAMMAD RAZALI Diwakili Oleh : BETIAH
Pembanding/Tergugat V : ZULAIHA Diwakili Oleh : BETIAH
Pembanding/Tergugat III : JURAINI Diwakili Oleh : BETIAH
Pembanding/Tergugat I : BETIAH Diwakili Oleh : BETIAH
Pembanding/Tergugat VIII : AZRA'I Diwakili Oleh : BETIAH
Pembanding/Tergugat VI : RIDWAN Diwakili Oleh : BETIAH
Pembanding/Tergugat IV : AZHARI Diwakili Oleh : BETIAH
Pembanding/Tergugat II : SALAMUDDIN Diwakili Oleh : BETIAH
Terbanding/Penggugat III : OK. JAMALUDDIN
Terbanding/Penggugat I : OK. SYAHRIAL
Terbanding/Penggugat II : OK. SYAFARUDDIN
58 — 18
bahwa :Bahwa Penggugat telah mencemarkan nama baik Tergugat dengantelah menimbulkan sebuah fitnah tentang Tergugat VI yangmelakukan tindakan melawan hukum.Bahwa Saat ini Tergugat VI adalah salah satu fungsionaris PartaiDemokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Deli Serdang telahdicemarkan nama baik Tergugat VI apalagi saat ini Tergugat VItelah terdaftar sebagai Calon Anggota Legislatif Deli Serdang;Bahwa dari apa yang dilakukan Penggugat telah menurunkanelektabilitas Tergugat secara pribadi dan unsur Partai
34 — 3
Bagus menyewa kendaraan untukmengangkut barangbarang konveksi karena saksi pernah melihat Sdr.Wail membawa barangbarang konveksi berupa kaos partai namunpartai apa saksi tidak tahu;bahwa sepengetahuan saksi barang konveksi tersebut milik Sdr. Waildan Sdr. Bagus;bahwa kronologis sewa ketujuh kendaraan tersebut yaitu awalnya Sadr.Wail menyewa mobil Toyota Avanza warna abu selama satu mingguharga sewa Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) perhari dan yang mengambil kendaraan Sdr.
143 — 101
menentukan:Ayat (4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/ataupidana umum;Halaman 38 dari 44 Halaman Putusan Nomor : 93/G/2019/PTUNJKT.Cc. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
161 — 51
Prinsip kontrak partai (party contract) yang digariskan Pasal1340 KUH Perdata yang menegaskan perjanjian hanya mengikatkepada para pihak yang membuatnya, berlaku juga dalam prosespenyelesaian perkara. Hanya mengikat kepada para pihak penggugatdan tergugat.
Hasan Basri Selian
Tergugat:
Purnama
Turut Tergugat:
1.Siti Ruhana
2.Harianto Alas Putra
3.Marlina
4.Taufik Akbar
5.Taran
129 — 26
dibeli Alm Zakaria dari Saudara Ceces;Halaman 18 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Padt.G/2021/PN Ktn Bahwa untuk suratsurat atau perubahan tanah milik warga biasanyadicatatkan dalam arsip Desa dan ditandatangani oleh pengulu/Kepala Desa; Bahwa ada pertinggal arsip di Desa dengan diberi nomor; Bahwa tanah milik Alm Zakaria tersebut sudah bersertifikat dan tidakpernah mengalami perubahan pemilik selama Saksi menjadi Kepala Desa; Bahwa Saksi pernah menjadi anggota DPRK pada tahun 2004 melaluiPAW partai
193 — 527 — Berkekuatan Hukum Tetap
(Bukti P 12);Bahwa pada tanggal 21 Juni 2007, Tergugat mengirimkan Surat NomorAN 097/Eks/VI/2007, perihal : Rencana Pengiriman Pupuk TSP Smt22007,yang pada pokoknya berisi pilihan rencana pengiriman pupuk TSP dari China keIndonesia, atas pilihan yang ditawarkan tersebut Penggugat memilih opsi ke 2(pupuk partai 3.000 ton tiba di kebun pada bulan Oktober 2007) sebagaimanaternyata dari Surat Nomor 0209/SRTDep1/06/07, tanggal 22 Juni 2007.
92 — 58
Terdakwa, barang barangbukti dan keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut di dalam berita acara persidanganPengadilan Negeri dapat disimpulkan adanya fakta fakta hukum sebagaiberikut :e Bahwa pada tanggal 2 Juni 2010 di Kabupaten Balangan diadakan PemiluKepala Daerah Sewilayah Kabupaten Balangan yang diikuti oleh 3 (tiga)pasang Calon Bupati dan Wakil Bupati yaitu diantaranya diikuti olehTerdakwa yang berpasangan dengan Wakil Bupati Fahruraji atau disingkatSYAFA dari jalur independent (bukan dari partai
108 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
Padahal dalam Pemilihan Legislatif yangdilaksanakan tanggal 09 April 2014 ini, Penggugat mencalonkan dirisebagai Calon Legislatif untuk tingkat Provinsi dari Partai NasionalDemokrat dengan Nomor Urut 5.
86 — 51
Surat Pernyataan dengan isi :Bersedia ditempatkan dimana saja, tidak terlibat dalam partai politik, tidakberkedudukan sebagai Calon Pegawai Neggeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil, 5.Surat Keterangan Catatan Kepolisian,6. Surat Keterangan Sehat Jasmani danRohani,7. Surat Keterangan Bebas Narkoba,8.Surat Asli Kartu Pencari Kerjadari Dines Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Alor, 9.
73 — 36
sendiri;Bahwa pada saat itu sesuai dengan isi SK makaanggota yang ditunjuk sejumlah 12 orang DPRD dantiga orang staff pendamping;Bahwa = kunjungan ke daerah Jawa Barat tidakterlaksana karena waktu itu) ada konvensi DPP PartaiGolkar di Jakarta sehingga kunjungan ke Jawa Baratdibatalkan oleh sprin dan pemerintah daerah JawaBarat tidak dapat menerima kami karena masih adakesibukan yang lainnya;Bahwa yang mendapatkan undangan di Konvensi tersebutberjumlah tiga orang yakni Ketua, Sekretaris danBendahara partai
53 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Suri AdidayaKapuas Cabang Ketapang tertanggal 7 Maret 2011 yang pointnya menyebutkanbahwa Bilamana harga pengangkutan dan ongkos dari partai ini tidak dibayar,maka dalam waktu 14 hari sesudah kapal tiba dipelabuhan, maka perusahaan berhakuntuk melelang barangbarang tersebut atau menjual dibawah tangan menurut carayang dianggap baik dengan tidak perlu memperingatkan lagi (andersingebrakstilling) dan tidak dengan perantaraan Hakim bilamana ada sisa dari pada hasilpenjualan tadi ia disediakan bagi yang
31 — 6
Partai Toruan, Kec. Tarutung, Kab. Tap.
84 — 17
Adapun yang berbadan hukum misalnya perseroanterbatas, yayasan, koperasi atau Maskapai Andel Indonesia (IMA), sedangkan korporasitidak berbadan hukum misalnya Firma, Commanditaire Vennootschap (CV), usaha dagangatau perkumpulan lainnya, malahan juga dapat menjangkau partai politik, organisasasimassa, lembaga swadaya masyarakat dan sebagainya, (DARWAN PRINST, PemberantasanTindak Pidana Korupsi, Citra Aditya Bhakti, Bandung 2002, hal17) 3 Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Berita Acara Penyidikan