Ditemukan 17962 data
57 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
batas sertifikat a quo yang di gugat;Bahwa gugatan Penggugat mempermasalahkan mengenai rumah (posita point2, 4 dan petitum point 1) dan Bangunan (posita point 6 dan petitum point 4)yang mana Penggugat tidak dapat menjelaskan hubungannya denganpenerbitan sertifikat a quo yang digugat, sedangkan pada peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 1997 pada Pasal 1 butir 20 sertifikat adalah surat tanda buktihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk HakAtas Tanah, Hak Pengelolaan, Tanah Wakaf
DWAYN HARIANTO CHIN
82 — 20
UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokokPokok Agraria mengatur bahwa Sertifikat Tanah merupakan surattanda bukti hak kepemilikan atas tanah;Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengaturHalaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 83/Padt.P/2020/PN Stgbahwa Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalamPasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan,tanah wakaf
24 — 1
Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :Gleal) dba y ctsil) ple Aol slg) S505 og lbly Cay ALLind) sindAN ally Vsll Gially Ci pallg Ad acon y Lid glHalaman 7 dari 11 halamanSalinan Penetapan Nomor 0375/Pdt.P/2017/PA WngArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannyamembolehkan kesaksian istifadlan dalam perkawinan,kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian,membebaskan perbudakan dan perwalian.2. Dr.
18 — 2
Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :Halaman 7 dari 11 halamanPenetapan Nomor 471/Pdt.P/2017/PA Wng2.Gaal) ally cist) le Aol Salil S585 ag hdl g Gag Ab Lins) sindAY shy Voll Giall g Crgallg 8 puere y Lid glyArtinya:"Golongan Hanabilan dan yang sependapat dengannya membolehkankesaksian istifadlah dalam perkawinan, kepemilikan, wakaf danpenggunaannya, kematian, membebaskan perbudakan danperwalian.Dr.
17 — 1
Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :Gibal) Alballs chs ple ial Salg cal Sg ag ldls cya g ALLiat) sindA lly Vol) Gilly Spall 4B pay cil glArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannya membolehkankesaksian istifadlah dalam perkawinan, kepemilikan, wakaf danpenggunaannya, kematian, membebaskan perbudakan danperwalian.2. Dr.
21 — 1
Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :Glal) Lally clsil) ple Aol Salgcill 5525 agbily Cray ALLigN) sindAN ally Ysll Giallg Cogally 4d pony Cid glyArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannyamembolehkan kesaksian istifadlan dalam perkawinan,kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian,membebaskan perbudakan dan perwalian.Halaman 7 dari 11 halamanSalinan Penetapan Nomor 0544/Pdt.P/2017/PA Wng2. Dr.
14 — 1
Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :Gleal) dba y ctsil) ple Aol slg) S505 og lbly Cay ALLind) sindAN ally Vsll Gially Ci pallg Ad acon y Lid glHalaman 7 dari 11 halamanPenetapan Nomor 0344/Pdt.P/2017/PA WngArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannyamembolehkan kesaksian istifadlan dalam perkawinan,kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian,membebaskan perbudakan dan perwalian.2. Dr.
16 — 1
Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :Glad) dbally ctsal) ple Aol Salgcll S525 ag lbly Gag ALLind) aedAN ally Yost Gaal g Crgally 4d yucany Cid gl yArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannyamembolehkan kesaksian istifadlan dalam perkawinan,kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian,membebaskan perbudakan dan perwalian.2. Dr.
36 — 27
Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antaraorangorang yang beragama Islam di bidang:a. perkawinan;b. waris;c. wasiat;d. hibah;e. wakaf,Hal. 7 dari 12 ha/. Penetapan No.XXXX/Pat.P/2018/PA.Btm.f zakat;g. infaq;h. shadagah; dani. ekonomi syariah."
91 — 23
mempertimbangkantentang kewenangan absolut Peradilan Agama dalam menerima, memeriksa danmenetapkan permohonan pengangkatan anak;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) UndangUndang Nomor7 tahun 1989 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor3 tahun 2006 menyatakan, bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaraperkara tertentu di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang (a) Perkawinan, (b)Waris, (c) Wasiat, (d) Hibah, (e) Wakaf
19 — 4
dalambeberapa kitab yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangannya,sebagaimana berikut:1 Fighus Sunnah, jilid Ill, hal.426 tentang kedudukan keterangan saksi yangberdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (Syahadah alIstifadhah) yang berbunyi :Artinya : Imam syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumberdari berita yang sudah tersebar luas ) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian,merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi hakim,wakaf
211 — 58
serta menyelesaikan setiap perkara (dalam pengertian sengketa)yang diajukan kepadanya;Bahwa pasal 49 ayat (2) UndangUndang No.3 tahun 2008 tentangPerubahan Atas UndangUndang No.7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama dan penjelasannya menegaskan bahwa Pengadilan Agamamerupakan salah satu kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilanyang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu, perkara padatingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidangperkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf
37 — 35
berdasarkan alasanalasan tersebut diatas adalah sangat wajarapabila permohonan ini kami sampaikan kepada Pengadilan Agama KotaPekanbatu;Bahwa dengan mempertimbangkan Pasal 49 Huruf b UndangUndang Nomor3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989Tentang Peradilan Agama yang berbunyi: Pengadilan agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b.waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
22 — 2
absolut maupun kompetensi relatif Pengadilan Agamadalam menerima, memeriksa dan menetapkan permohonan perwalian anak;hal 7 dari 12 pen.No.22/pat.p/2018/PA.SJJMenimbang, bahwa ketentuan pasal 49 Undangiundang Nomor 3 Tahun2006 tentang perubahan atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orang orang yang beragama Islam dibidang perkawinan,waris, wasiat, hibah, wakaf
14 — 2
sindALY sll y Vigll Gindly pally Ad pcan y Lid llArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannyamembolehkan kesaksian istifadlan dalam perkawinan,kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian,membebaskan perbudakan dan perwalian.2. Dr.
286 — 93
Gugatan kurang pihak karena tidak menarik dan atau mengikutsertakan KantorUrusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Labuhan atau setidaktidaknyaPengurus Tanah Wakaf yang telah menguasai sebagian objek sengketasebagai lahan Pekuburan Muslim selaku Tergugat dalam perkara aquo. Bahwa selain masyarakat, di atas sebagian objek sengketa juga terdapatPekuburan Muslim yang dikelola oleh Pengurus Tanah Wakaf dan disahkanoleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Labuhan;.
Bahwa dengan menunjuk kepada alasanalasan eksepsi pada angka (1) diatas maka secara hukum, Penggugat harus menarik dan ataumengikutsertakan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Labuhanatau setidaktidaknya Pengurus Tanah Wakaf selaku pihak Tergugat dalamperkara a quo;4.
Gugatan kurang pihak karena tidak menarik dan atau mengikutsertakan KantorUrusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Labuhan atau setidaktidaknyaPengurus Tanah Wakaf yang telah menguasai sebagian objek sengketasebagai lahan Pekuburan Muslim selaku Tergugat dalam perkara aquo;4.
71 — 253
Gereja LumbanNabolon, Desa : Lumban Nabolon, Kecamatan : Uluan,Kabupaten : Toba Samosir, Propinsi : Sumatera Utara, danTanah Perladangan tersebut Luas + 21000 M2 (lebih kurang duapuluh satu ribu meter bujur sangkar) atau disebut juga dengan (+2 Ha 1000 M) dan batas batasnya sebagai berikut :e Sebelah Timur berbatas dengan : Beni Sitorus & St.Gustaf Sitorus& Op.Pulo Sitorus.e Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Wakaf / Kuburan / Makamdan Jin.
Pulo Sitorus.Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Wakaf / Kuburan / Makamdan Jin. Gereja Lumban Nabolon.Sebelah Utara berbatas dengan : Jalan Lumban Tor.Sebelah Selatan berbatas dengan : Jalan. Setapak dan SosorMussa.4.
Gustaf Sitorus.e Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Wakaf /Kuburan / Makam dan Jalan Gereja Lumban Nabolon.e Sebelah Utara berbatas dengan : Jalan.
Pulo Sitorus;Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Wakaf/Kuburan danJalan Gereja Lumban Nabolon;Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Lumban Tor;Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Setapak dan SosorMusa;Bahwa jarak tanah perkara dengan rumah saksi sekitar 500(lima ratus) meter, dan dahulu kalau saksi pergi sekolahlewat dari tanah perkara, dimana saksi SD di LumbanNabolon tamat pada tahun 1945;Bahwa pada tahun 1945, ada 6(enam) rumah yang saksilinat, yaitu : 1. Rumah Op. Horas Sitorus, 2.
JUNJUNGAN SITORUS; Bahwa dipermasalahkan dalam perkara ini adalah masalahtanah Kampung Janji Raja dengan luas lebih kurang 2 Ha(dua) hektar dengan batasbatas sebagai berikut :Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Beni Sitorus;Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Wakaf/Kuburan/Makam JI.
1.RINAN bin GANENG
2.RIMAN
3.RIMAH binti GANENG
4.MARTAN
5.MARDIAH binti GANENG
6.NENGSIH
Tergugat:
1.PT. Pembangkitan Jawa Bali di Kabupaten Bekasi
2.Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi
3.PT. Perusahaan Listrik Negara
Turut Tergugat:
Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia
126 — 94
Nazhir bagiharta wakaf jo Pasal 43 ayat (3) Peraturan Kepala Badan PertanahanNasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2007 yang berbunyi, gantrugi atas bangunan dan atau bendabenda lain yang berkaitan dengantanah diatas tanah hak pakai atau tanah hak guna bangunan yangdiberikan diatas tanah hak milik atau tanah hak pengelolaan diberikankepada pemilik bangunan dan atau tanaman dan atau bendabenda lainyang berkaitan dengan tanah jo Pasal 58 ayat (1) Peraturan KepalaBadan Pertanahan Nasional Republik
Wakaf;Zakat:g. Infaq;h. Shadaqah; dan+i. Ekonomi Syariah.4.
Wakaf;f. Zakat;g. Infaq;h. Shadaqah; dani. Ekonomi SyariahBahwa PARA PENGGUGAT dalam gugatan mendalilkan sebagai ahli warisdari almarhum Ganeng bin Nisan, hal ini menimbulkan pertanyaan bagiTERGUGATIII, apakah benar PARA PENGGUGAT adalah keturunanpewaris.
Wakaf;f. Zakat;g. Infaq;h. Shadaqah; dani.
Ganeng bin Nisan secarakeseluruhan tersebut, sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Oksu,Sebelah Selatan tanah pecahannya, sebelah timur Kali Palijaya, dansebelah Barat Tanah H Arifin/wakaf mesjid;Bahwa saat sdr. sdr. Ganeng bin Nisan menjual tanahnya ke ibu Aminahsaksi ikut karena saat itu saksi sebagai ketua RW tahun 1982 dan saksiikut melakukan pengukuran tanah tersebut pada saat jual beli;Halaman 76 dari 106Putusan Nomor 72/Pdt.G/2019/PN CkrBahwa setelah sebagian tanah sdr. sdr.
15 — 1
Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :(Glaal) dbally cts) ple Aol salgcll S525 eg ldls Gag ALLiad) aidALN sll y Ysll Find y Spall g Ad can y Lid llArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannyamembolehkan kesaksian istifadlan dalam perkawinan,kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian,membebaskan perbudakan dan perwalian.2. Dr.
16 — 3
Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :Gla) dali clsal ple Aalto Yh Sale 5525 aglily Cray AbLisd) sindALY sll y Yosll Find y Spall y Ad can y Lid llArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannyamembolehkan kesaksian istifadlan dalam perkawinan,kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian,membebaskan perbudakan dan perwalian.Halaman 7 dari 11 halamanPenetapan Nomor 0236/Pdt.P/2017/PA Wng2. Dr.