Ditemukan 11435 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PT MANADO Perdata
Register : 08-01-2018 — Putus : 05-02-2018 — Upload : 04-05-2019
Putusan PT MANADO Nomor 8/PDT/2018/PT MND
Tanggal 5 Februari 2018 — Pembanding/Tergugat : PIMPINAN CV NET INVEST, Dkk
Terbanding/Penggugat : CHILOVIA TAMBAJONG, Dkk
75 — 40
  • Lantas Amenarik C sebagai tergugat agar C memenuhi perjanjian.Dalam kasus tersebut, tindakan menarik C sebagai pihaktergugat adalah keliru, karena C tidak mempunyai hubunganhukum dengan A tentang kasus yang diperkarakan, Tindakan Abertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskandalam Pasal 1340 KUH Perdata.Pasal 1340 KUH Perdata:Suatu penanjian hanya berlaku antara pihakpihak yangmembuatnya.Suatu pejanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihakpihakke tiga; tak dapat pihakpihak ketiga mendapat
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 06-08-2018 — Putus : 16-01-2019 — Upload : 12-03-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 128/G/2018/PTUN.SBY
Tanggal 16 Januari 2019 — Penggugat:
MASYUDI
Tergugat:
BUPATI BOJONEGORO
368 — 231
  • lain, dan/atau golongan tertentu;3) menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/ataukewajibannya; Halaman 33 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 128/G/2018/PTUN.SBY.4) melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/ataugolongan masyarakat tertentu; 5) melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakatDesa; 6) melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang,barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhikeputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; 7) menjadi pengurus partai
Pengadilan DILMIL I 03 PADANG Pidana Militer
Register : 24-11-2017 — Putus : 24-01-2018 — Upload : 28-02-2018
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor 120-K/PM I-03/AD/XI/2017
Tanggal 24 Januari 2018 — Kopda Syafran Hasibuan
94 — 27
  • pesertamelaksanakannya kemudian peserta ujian tersebut dibantu oleh TimTerdakwa melalui Nomor KTP peserta masingmasing lalu masuk keling ujian CPNS kemudian tim Terdakwa bekerja membuka kuncijawaban dengan memakai kode nomor KTP, sehingga peserta yangdibantu memperoleh nilai ujian yang tinggi, dan Terdakwa jugamenyampaikan ada beberapa orang yang diandalkan oleh Terdakwadalam membatu masuk PNS tersebut antara lain Saksi4 (PegawaiBKN pusat), adik kandung Menpan periode 2013 (nama tidak tahu),anggota DPR RI partai
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 05-12-2018 — Putus : 24-07-2019 — Upload : 18-11-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 847/Pdt.G/2018/PN Mdn
Tanggal 24 Juli 2019 — Penggugat:
1.M. BADLUN ALKHOLIDI, A.M.D
2.SUTIONO
Tergugat:
Pengurus Daerah AL JAMIYATUL WASHLIYAH Kota Medan
Turut Tergugat:
Pengurus Wilayah AL JAMIYATUL WASHLIYAH Provinsi Sumatera Utara
66 — 18
  • masalah aquo dapat diselesaikan demi untuk adanya kepastianhukum maka jalan terakhir adalah melalui gugatan ke Pengadilan sehinggapermasalahannya dapat diselesaikan secara hukum karena secara organisatoristidak bisa diselesaikan sehingga agar permasalahan aquo tidak berlarutlarut makasudah benar apa yang diajukan oleh para Penggugat dalam perkara aquo.Menimbang bahwa juga permasalah aquo juga bukan masalah kepengurusanPartai Politik sesua SEMA No. 4 Tahun 2016 yang harus diselesaikan olehMahkamah Partai
Pengadilan PN GUNUNG SUGIH Perdata
Register : 14-03-2019 — Putus : 05-08-2019 — Upload : 13-08-2019
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Gns
Tanggal 5 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
46 — 52
  • Selanjutnya Pasal 74 UUNo. 39 Tahun 1999 juga menyatakan bahwa, Tidak satu ketentuan pundalam Undangundang ini boleh diartikan bahwa Pemerintah, partai,golongan atau pihak manapun dibenarkan mengurangi, merusak, atauPutusan No.13/PDT.G/2019/PN.Gns Hal 15 dari 4711.menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar yang diatur dalamUndangundang ini.Maka ipso iure berdasarkan ketentuan tersebut di atas sudah sepantasnyaPara Tergugat mengembalikan Objek Sengketa kepada Para Penggugat.Bahwa Negara Republik
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 24-02-2021 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 28-10-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 24/G/2021/PTUN.SBY
Tanggal 28 Juli 2021 — Penggugat:
Ir. DADUK AGUSTYANTA
Tergugat:
BUPATI MAGETAN
360 — 191
  • Undang Nomor 5 tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara berbunyi:Pasal 87:(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannyadengan jabatan dan/atau pidana umum;Cc. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 19-04-2018 — Putus : 13-02-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 235/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 13 Februari 2019 — Penggugat:
1.HEINTJE GRONTSON MANDAGIE
2.WILSON LALENGKE, S.Pd, M.Sc, MA,
Tergugat:
DEWAN PERS
116 — 57
  • Tidak sedang sebagai bagian dari partai politik, anggota legislatif,humas lembaga pemerintahan dan swasta, anggota TNI dan Polri.3. Telah menjadi wartawan paling singkat 1 (Satu) tahun.4. Bekerja sebagai wartawan pada perusahaan pers, lembagapenyiaran swasta, yang memenuhi ketentuan:a. Berbadan hukum Indonesia dalam bentuk Perseroan terbatas(PT) kecuali wartawan yang bekerja pada Lembaga PenyiaranPublik, Kangtor Berita Negara, Lembaga Penyiaran Komunitas;b.
Pengadilan PN SAMPIT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-10-2016 — Putus : 30-03-2017 — Upload : 19-04-2017
Putusan PN SAMPIT Nomor 46/Pdt.G/2016/PN Spt
Tanggal 30 Maret 2017 — YENNY THERESYA SANARYO Melawan PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR Cq. DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR;
202 — 55
  • Dengan demikian akta otentik dibedakan dalam bentuk yaitu (1) aktayang dibuat oleh pejabat yang sering disebut dengan akta pejabat (acteambtelijk); dan (2) akta otentik yang dibuat dihadapan pejabat yang seringdisebut dengan akta partai (acte parti/);Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan akta bawahtangan (abt) menurut ketentuan Pasal 286 RBg, yaltu surat, daftar, surat urusanrumah tangga, dan surat yang ditandatangani dan dibuat dengan tidakmemakai bantuan seorang pejabat umum;Halaman
Pengadilan PTUN MANADO TUN
Register : 08-10-2019 — Putus : 18-02-2020 — Upload : 08-04-2020
Putusan PTUN MANADO Nomor 26/G/2019/PTUN.Mdo
Tanggal 18 Februari 2020 — Penggugat:
PASKELIN RUTH SOLANG
Tergugat:
PANITIA PEMILIHAN HUKUM TUA (PPHT) DESA SILIAN SATU, KECAMATAN SILIAN RAYA, KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
147 — 72
  • Tidak berkedudukan sebagai pengurus partai politik;b. Tidak berkedudukan sebagai anggota dan atau pengurus organisasiterlarang;c.
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN
Register : 30-01-2018 — Putus : 02-05-2018 — Upload : 17-05-2018
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 2/G/2018/PTUN.PLK
Tanggal 2 Mei 2018 — Penggugat:
SYSWANSYAH, A.Md
Tergugat:
BUPATI SERUYAN
152 — 93
  • Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; ataud. Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telahmemiliki kKekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana denganhukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yangdilakukan dengan berencana.Tata Cara Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana/PenyelewenganPasal 266 (1)(1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yangmelakukan tindak pidana/ penyelewengan diusulkan oleh:a.
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN
Register : 30-01-2018 — Putus : 02-05-2018 — Upload : 17-05-2018
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 3/G/2018/PTUN.PLK
Tanggal 2 Mei 2018 — Penggugat:
TAUFIK RAHMAN, ST
Tergugat:
BUPATI SERUYAN
165 — 120
  • 250PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilanyang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganJabatan dan/atau pidana umum;Halaman 52 dari 62 Halaman Putusan Nomor 3/G/2018/PTUN.PLKc. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-11-2015 — Upload : 04-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 88 PK/PID.SUS/2015
Tanggal 4 Nopember 2015 — IR. ANUNG NUGROHO
273 — 221 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Laporan tertulis Laporan Unjuk Rasa Partai Pemuda Pancasilatanggal 02 Maret 2009 ;9. Surat dari Ketua Konsorsium Ikatan Peduli Pemuda Sejahtera KutaiSangata (KIPPSKS) tanggal 24 Pebruari 2009 perihal PermohonanHearing ;Hal. 38 dari 248 hal. Put.
    No. 88 PK/PID.SUS/201510.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.Laporan tertulis Laporan Unjuk Rasa Partai Pemuda Pancasilatanggal 02 Maret 2009 ;Surat dari Ketua Konsorsium lkatan Peduli Pemuda Sejahtera KutaiSangata (KIPPSKS) tanggal 24 Pebruari 2009 perihal PermohonanHearing ;Surat dari Tim Penyelamatan Aset Daerah Kutai Timur No. 003/TPADKT/III/2009 tanggal 25 Maret 2009 perihal Permohonan Audiensi ;Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa Singa GembaraKecamatan Sengatta Kab.
    Laporan tertulis Laporan Unjuk Rasa Partai Pemuda Pancasilatanggal 02 Maret 2009 ;9. Surat dari Ketua Konsorsium Ikatan Peduli Pemuda Sejahtera KutaiSangata (KIPPSKS) tanggal 24 Pebruari 2009 perihal PermohonanHearing ;Hal. 104 dari 248 hal. Put.
    Laporan tertulis Laporan Unjuk Rasa Partai Pemuda Pancasilatanggal 02 Maret 2009 ;9. Surat dari Ketua Konsorsium Ikatan Peduli Pemuda Sejahtera KutaiSangata (KIPPSKS) tanggal 24 Pebruari 2009 perihal PermohonanHearing ;10. Surat dari Tim Penyelamatan Aset Daerah Kutai Timur No. 003/TPADKT/III/2009 tanggal 25 Maret 2009 perihal Permohonan Audiensi ;Hal. 140 dari 248 hal. Put.
    Kutai Timur Energi No. 038/A1KTE/XI/08tanggal 12 November 2008 perihal Permohonan Peminjaman Dana ;Surat Wakil Bupati Kutai Timur No. 01/BawasTL.BPK/XII08 tanggal 1Desember 2008 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPKRIPerwakilan Samarinda atas SPI terhadap LKPD Kabupaten Kutai TimurTA. 2007 ;Laporan tertulis Laporan Unjuk Rasa Partai Pemuda Pancasilatanggal 02 Maret 2009 ;Surat dari Ketua Konsorsium lkatan Peduli Pemuda Sejahtera KutaiSangata (KIPPSKS) tanggal 24 Pebruari 2009 perihal PermohonanHearing
Pengadilan PN RUTENG Pidana Umum Pemerasan dan Pengancaman
Register : 16-02-2016 — Putus : 06-04-2016 — Upload : 27-04-2016
Putusan PN RUTENG Nomor 18/PID.B/2016/PN.RTG
Tanggal 6 April 2016 — ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE
98 — 34
  • ., jabatananggota DPRD, Kabupaten Manggarai Barat,Partai: PAN, dengan inimenyatakan bahwa jika tidak ada permainan uang, maka pemenangpemilukada Kabupaten Manggarai Barat adalah Paket Nomor 4 dan bukanPaket GUSTIMARIA. Setahu saya paket GUSTIMARIA membayar uanguntuk saksi dan masyarakat dan uangnya diambil dari para kontraktoryang dikumpulkan melalui 1.) SALVI BADA untuk Kecamatan Kuwus, 2.)DIDI ASMON untuk Kecamatan Ndoso.
Pengadilan PTUN JAMBI TUN
Register : 01-09-2015 — Putus : 21-12-2015 — Upload : 20-07-2016
Putusan PTUN JAMBI Nomor 10/G/2015/PTUN.JBI
Tanggal 21 Desember 2015 — IHSAN vs. BUPATI TEBO
196 — 80
  • membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain,dan/atau golongan tertentu;c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakattertentu;e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa daripihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akandilakukannya;g. menjadi pengurus partai
Pengadilan PN KUTACANE Perdata
Register : 08-10-2018 — Putus : 30-04-2019 — Upload : 12-07-2019
Putusan PN KUTACANE Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Ktn
Tanggal 30 April 2019 — Penggugat:
1.WAHYUNI, Binti ZULKIPLI
2.ROMA MULYANTI Binti Alm BICAR DAHLAN SIREGAR
3.KARTIKA SARI HARAHAP Binti Alm. M.ARMAN HARAHAP
4.DINA ANDRIANI Br KARO KARO
Tergugat:
1.SANTI ANJARINA.S.Psi.Binti Alm.JASA KATAREN
2.HJ.MURNIATI.M.KES Binti AlM.MUHAMAD ZENI SITEPU
84 — 10
  • . + 20 m,dengan batasbatas sebagai berikut:O Sebelah Utara Berbatas Dengan Kantor Partai politikNASDEM.Halaman 13 dari 72 Halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN KtnO Sebelah Selatan Berbatas Dengan Ruko kepunyaanDr. INDRA.O Sebelah Timur Berbatas Dengan Gang Perumahan.O Sebelan Barat Berbatas Dengan Jalan PasarBelakang.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 13-02-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 32 P/HUM/2011
Tanggal 13 Februari 2014 — PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK (PT HM SAMPOERNA TBK), DKK VS MENTERI KESEHATAN RI, DKK
107 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mahkamah Agung untuk mengujinya.Kewenangan untuk menguji terhadap UndangUndang Dasar merupakankewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana disebutkan dalam Pasal24C ayat (1) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkatpertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undangundang terhadap UndangUndang Dasar, memutus sengketa kewenanganlembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UndangUndangDasar, memutus pembubaran partai
Pengadilan PN KLATEN Perdata
Register : 31-10-2018 — Putus : 13-06-2019 — Upload : 20-06-2019
Putusan PN KLATEN Nomor 148/Pdt.G/2018/PN Kln
Tanggal 13 Juni 2019 — Penggugat:
Menik Widyastuti
Tergugat:
1.Sumaeri
2.Dr. Isroful Ikhsan
3.CAMAT Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT Wilayah Kecamatan Klaten Utara
4.Khairil Anwar, SH
5.PT. BANK BNI SYARIAH KANTOR PUSAT JAKARTA Cq. PT. BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG KLATEN
300 — 78
  • karena saksi sebagai perantara jual belitanah rumah itu;Bahwatanah dan rumah itu letaknya di Dadimulyo, Gergunung, KlatenUtara, Klaten;Bahwa benar awalnya Penggugat menyuruh saksi untuk menawarkanrumah itu dengan harga Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);Bahwa benar modal saksi saat itu hanya fotocopy sertifikat tanahrumah itu;Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena sering membeli tanahdan saksi sebagai perantaranya/makelarnya;Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sewaktu Penggugat menjadiCaleg partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 20-07-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 439 K/Pid/2010
Tanggal 20 Juli 2010 — BERLIN NADEAK, SH.
92 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • menguntungkan Pemohon Kasasi I/Terdakwa : Keterangan saksi Awaludin, Aseng, dan Soin secara tegasmenyatakan bahwa yang merugikan mereka adalah lwan CHK,mereka juga menyatakan bahwa yang menipu mereka adalah IwanCHK, bukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa, keterangan saksi tersebutdijadikan dasar pertimbangan Ketua Majelis Hakim dalam DissentingOpinion ; Judex facti sama sekali tidak mempertimbangkan fakta/latar belakangPemohon Kasasi l/Terdakwa baik sebagai jabatan Notaris/PPAT,sebagai Ketua salah satu Ketua Partai
Pengadilan PN Sei Rampah Perdata
Register : 02-07-2021 — Putus : 09-02-2022 — Upload : 11-02-2022
Putusan PN Sei Rampah Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Srh
Tanggal 9 Februari 2022 — Penggugat:
Hj. Yanti Handayani Siregar, SH
Tergugat:
1.Drs. H. Pargino, M.SI
2.Surya Darmini
3.Noni Lestari
4.Tika Puspita Sari
5.Vella Fazira Arimbi
6.Juliani
7.Sayang Hariani
8.Sugito
9.Hidayat Nasution
196 — 137
  • Saksi melapor ke Penggugat danselanjutnya Saksi mengecek ke rumah adik Tergugat (Tergugat VIII) diBinjai dan memang benar sepeda motor Scoopy milik Penggugat tersebutada di teras rumah Tergugat VIII; Bahwa Saksi mengetahui dari Penggugat bahwa Penggugat danTergugat sudah bercerai sejak tahun 2019; Bahwa Saksi pernah menjadi ketua tim pemenangan Penggugat untukmenjadi calon anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai pada Pemilu2019 di mana Penggugat berhasil lolos sebagai anggota DPRDKabupaten dari Partai
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 14-12-2017 — Upload : 16-01-2018
Putusan PT SEMARANG Nomor 426/Pdt/2017/PT SMG
Tanggal 14 Desember 2017 — dr. H. Daliman, SpOG (K) dkk melawan Dr. H. Syamsuhadi Irsyad, S.H., M.H. dkk
65 — 33
  • Rapat anggota dari partai politik.Ini mempunyai orgaan yang tertinggi dari suatu badanhukum, penting dan esensial fungsinya (MochamadChidir Ali, Badan Hukum, Alumni, Bandung, 1999, hal.222).Bahwa dengan demikian jelas bahwa Para Penggugatyang menyatakan kapasitasnya sebagai para pengurusbadan hukum Yarsi Purwokerto, terikat untuk tundukkepada kehendak badan hukum Yarsi Purwokerto karenatermasuk wakil (orgaan) dari Yarsi Purwokerto yangmelakukan perbuatan hukum perdata yang berupa arahkebijakan yang