Ditemukan 34481 data
12 — 1
Hum., Penerapan Hukum AcaraPerdata di Lingkungan Peradian Agama, 200522), maka Majelis Hakimberpendapat, permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapatditerima / NO (Niet Ontvankelijk Verklaart);Menimbang, bahwa pokok perkara ini termasuk bidang perkawinan,maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan UndangUndang Republik Indonesia Nomor
12 — 1
Hum sebagai PaniteraPengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Pemohon II;Hakim Anggota Ketua MajelisDra. Destina Dra. RasmiatiHakim AnggotaDrs. Basri, S.Panitera PenggantiHalaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 202/Padt.P/2018/PA.Prm.Perincian Biaya Perkara :ttdH. Ermansyah, SH.M.Hum1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,2. Biaya Proses. Rp. 50.000.3. Biaya Panggilan Rp. 65.000.4. Redaksi Rp. 5.000,5. Materal Rp. 6.000, Jumlah Rp156.000. (seratus lima puluh enam ribu rupiah).
13 — 2
Nurul Hidayati, M,Hum. selaku KetuaHlm 7 dari 8 hlm.Put.No.0200/Pdt.G/2019/PA.Spg. dan Muhammad Azhar,S.Ag.,MH. masingerie didampingi oleh Imran Saleh, SH. sebagaiari itu juga diucapkan pada sidang yangleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.Ketua MajelisDra. Hj. NURUL HIDAYATI, M.Hum.Panitera PenggantiIMRAN SALEH, SH.Perincian BiayaPerkara :1. Pendaftaran Rp. 30.000,002. 50.000,003.4.5.8 him.Put.No.0200/Pdt.G/2019/PA.Spg.
Terbanding/Tergugat : ZEINORIO DATUK MANGKUTO NAN PUTIH
Terbanding/Tergugat : Pemerintah R.I Cq Badan Pertanahan Nasional.RI. Cq Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Sumatera Barat Cq Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Agam
Terbanding/Tergugat : Pemerintah Cq KAPOLRI Cq KAPOLDA Sumatera Barat Cq KAPOLRES Agam Cq KAPOLSEK Matur
47 — 21
Hum. sebagai Hakim Ketua, serta MASRUDINCANIAGO, SH. MH. dan H. A.N. DALIMUNTHE, SH. MM. MH. yang masing masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidangterobuka untuk umum pada hari : SELASA, tanggal 22 Juli 2014, oleh HakimHalaman 5 dari 6 hal. Put. No.73/PDT/2014/PT.PDG.Ketua dengan dihadiri hakimhakim anggota dan FAISAL, SH., sebagaiPanitera Pengganti yang tanpa dihadiri oleh pihakpihak yang berperkaramaupun kuasa hukumnya ;HAKIM ANGGOTA : HAKIM KETUA,1.
Terbanding/Tergugat : Hj.WAHDANIA SKM
Terbanding/Tergugat : Hj.RINAWATI. SH
Terbanding/Tergugat : Hj.JUMIATI
Terbanding/Tergugat : WINDA LARASATI
31 — 14
Hum. HakimTinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua Majelis I NYOMANSUKRESNA, SH. dan H. YAHYA SYAM, SH.MH. masingmasing selakuHakim Anggota, dan pada hari Selasa, tanggal O06 Desember 2016putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk Umum olehHakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebutdan dibantu oleh MUH. IDRIS, SH.
60 — 4
H Zaenuri M Hum. dan Drs H Syamsul Falah MH. masingmasing sebagai HakimAnggota dengan dibantu oleh Faesol Ghozi S.Ag sebagai Panitera dan pada hari itu jugaputusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengandihadiri Pemohon;HAKIM KETUA MAJELISTtdDrs. Mukhlas. SH.MH.HAKIM ANGGOTA HAKIM ANGGOTATtd TtdDrs. H. Zaenuri M.Hum Drs. H. Syamsul Falah MH.PANITERATtdFaesol Ghozi S AgHal 6 dari 7 hal Pen. No0016/Pdt.P/2017 PA PklIPERINCIAN BIAYA PERKARA : 1.
17 — 3
Hum.
96 — 26
Hum., Jabatan Kepala Sub BagianBantuan dan Perlindungan Hukum pada Biro Hukum SetdaProvinsi Nusa Tenggara Timur ; 4. Lukas Nikolas Mau, SH., Jabatan Kepala Sub BagianSengketa Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi NusaTenggara TiMUTr ; 5. Fideon G.
72 — 15
Hum Drs. H. NANANG FAIZPanitera Penggantittd.S. ABD. KADIR, BAPerincian Biaya :Hal. 5 dari 6 hal. put.No.0015/Pdt.G/2016/PTA.Pbr.1. Biaya Proses Rp. 139.000,00 2. Redaksi Rp. 5.000,003. Materai Rp. 6.000,00Jumlah Rp. 150.000 ,0O (seratus lima puluh ribu rupiah)Untuk salinanPekanbaru, 31 Maret 2016Panitera Pengadilan Tinggi Agama PekanbaruDrs. H.SYAMSIKARHal. 6 dari 6 hal. put.No.0015/Pdt.G/2016/PTA.Pbr.
35 — 6
Hum danTORNADO EDMAWAN, SH, MH masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan manadiucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh HakimKetua dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : DEWA AYU AGUNGARI ASTIDEWI, SH , Panitera Pengganti serta dihadiri oleh : AGUNG TRIWAHYUDIANTO, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya dan dihadapanterdakwa ; HAKIM ANGGOTA, KETUA MAJELIS HAKIM,H. R. UNGGUL WARSO MURTI, SH, MH.
Hum. HAKIM ANGGOTA, TORNADO EDMAWAN, SH. MH. PANITERA PENGGANTI,DEWA AYU AGUNG ARI ASTIDEWI, SH 35Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan NegeriPalangka Raya pada hari : KAMIS, tanggal : 09 JANUARI 2014, oleh kami H. R. UNGGULWARSO MURTI, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, YULI ATMANINGSIH, SH, M.
Hum danTORNADO EDMAWAN, SH, MH masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan manadiucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : SENIN, tanggal : 13 JANUARI2014, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh :DEWA AYU AGUNG ARI ASTIDEWI, SH , Panitera Pengganti serta dihadiri oleh : AGUNGTRI WAHYUDIANTO, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya dandihadapan terdakwa ;HAKIM ANGGOTA,YULI ATMANINGSIH, SH, M.
Hum danTORNADO EDMAWAN, SH, MH masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan manadiucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : SENIN, tanggal : 13 JANUARI2014, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh :DEWA AYU AGUNG ARI ASTIDEWI, SH , Panitera Pengganti serta dihadiri oleh : AGUNGTRI WAHYUDIANTO, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya dandihadapan terdakwa ;HAKIM ANGGOTA,YULI ATMANINGSIH, SH, M. Hum.
58 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mei2009 tersebut bukan merupakan pembebasan murni untuk itu permohonankasasi atas perkara ini Supaya dapat dinyatakan diterima untuk diadili olehMahkamah Agung dalam tingkat kasasi ;Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim memberikanpertimbangan bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa FABIANUSBINJAB, SH tidak bertentangan dengan hukum karena tidak ada peraturanyang mengatur mengenai Dana Penunjang Kegiatan dengan dicabutnya PPNomor 110 Tahun 2000 melalui Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 04G / HUM
keuangan negara, maka tindakan tersebut dapat dipandangsebagai perbuatan yang tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilanatau normanorma kehidupan sosial dalam masyarakat ;Bahwa jika kita melinat atau mempelajari perkara yang serupa yangterjadi di Pengadilan Negeri Padang dalam Putusan Nomor 83 / Pid.B /2003 / PN.Pdg tanggal 26 April 2004 yang dikuatkan oleh PengadilanTinggi Padang Nomor 104 / Pid / 2001 / PT.Pdg tanggal 24 Desember2004, memandang walaupun putusan Judicial Review Nomor 04.G / HUM
diatur di dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanadiubah dan diperbaharui UU Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;Bahwa jika kita melihat perouatan Terdakwa FABIANUS BINJAB, SHmenunjukkan motivasi serta sikap batin untuk memperoleh penghasilanyang lebih besar karena Terdakwa bersama anggota Dewan yang lainberhak menentukan anggaran belanja dengan Tata Tertib maka perbuatanTerdakwa masih dalam wewenangnya, bukan berarti dengan adanyaputusan Judicial Review Nomor 04.G / HUM
113 — 30
Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, FAISAL, SH.MH. dan MUHAMMAD SHOBIRIN, SH. M. Hum. masingmasing sebagai Hakim Anggota,Putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014 oleh kami MORGANSIMANJUNTAK, SH. M. Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, tersebut dalam sidang yangterbuka untuk umum dengan dihadiri oleh FAISAL, SH. MH. dan FERRY HARDIANSY AH,SH.
ISWAN NOOR,SH
Terdakwa:
DOMINGGUS RANGGA KARIHO Alias RANGGA DOMI
104 — 38
Hum selaku Hakim Ketua,Nasution, S.H. dan Wahyu Eko Suryowati, S.H., M. Hum., masingmasingsebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggotatersebut, dibantu oleh Yusuf Faot. Panitera pada Pengadilan NegeriWaikabubak, serta dihadiri oleh Iswan Noor, S. H., Penuntut Umum danTerdakwa.HakimHakim Anggota, Hakim Ketua,NASUTION,S. H. PUTU GDE NOVYARTHA, S. H. M. Hum. WAHYU EKO SURYOWATL S. H., M.
20 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa jika Pajak Masukan untuk menghasilkan TBS padausaha terintegrasi dapat dikreditkan, Pengusaha yangmemiliki modal kecil yang tidak mampu memiliki unitpengolahan (termasuk didalamnya adalah para petani),akan kesulitan berkompetisi harga dengan pengusahabesar (karena Pajak Masukan menjadi HPP);Bahwa hal tersebut bertentangan dengan netralitas PPNyang menghendaki PPN tidak mempengaruhi kompetisidalam bisnis;Bahwa perlu. disampaikan berdasarkan = putusanMahkamah Agung Nomor 51/P/PTS/XII/2011/57/P/HUM
Penyerahan Yang Tidak Terutang Pajak, pada intinyamemutuskan bahwa norma atau kaidah di dalam PMK78/2010 tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan perpajakan yang lebih tinggi (UndangUndangNomor 42 Tahun 2009);Bahwa norma atau kaidah yang diatur dalam PMkK78/2010 sebagai pelaksana UndangUndang Nomor 42Tahun 2009 pada prinsipnya sama dengan norma ataukaidah dalam KMK575 sebagai pelaksana Pasal 9 ayat(6) UndangUndang PPN;Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor51/P/PTS/XII/201 1/P/HUM
demikian secara yuridis kebijakan tersebuttelah sesuai dengan peraturan perundangundangan yangberlaku;Bahwa kemudian secara materi dalam prosespemeriksaan diungkap bahwa Pajak Masukan yangdikoreksi oleh Pemohon Peninjauan Kembali (SsemulaTerbanding) adalah terkait dengan perolehan barangantara lain berupa berupa pupuk dan pembelian lainnyayang dipergunakan di unit perkebunan yang menghasilkanTBS yang merupakan BKP yang dibebaskan daripengenaan PPN;Bahwa kemudian, terdapat Putusan Mahkamah AgungNo70 P/HUM
yang memperbarui ataumembatalkan peraturan yang lama, maka peraturantersebut, dalam hal ini PP 31, masih tetap berlaku dandipakai sebagai pedoman sampai dengan dinyatakanTidak Berlaku lagi atau dicabut;Bahwa sesuai dengan sas vermoeden vanrechmatigheid, Mahkamah Agung dalam putusannyamembatalkan ketentuanketentuan yang diatur dalamPasal 1 ayat (1) huruf C, Pasal 1 ayat (2) huruf A, Pasal 2ayat (1) huruf F, dan Pasal 2 ayat (2) huruf C, PP 31;Bahwa Putusan Perkara Permohonan Hak Uji MateriNo.70P/HUM
13 — 4
Hum., namun mediasi tersebut tidak berhasil dan usahaperdamaian yang dilakukan Majelis Hakim dalam setiap persidangan, jugatidak berhasil;Bahwa, Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menyerahkansurat pemberian izin perceraian dari pejabat atasannya, yaitu Kepala KantorWilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat;Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon, yangisinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telahmemberikan
Hum., untuk menyelesaikan masalah rumah tangganyanamun tidak berhasil;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonanPemohon dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran antaraPemohon dan Termohon sejak bulan Januari 2013, yang disebabkan sifatTermohon yang egois dan keras, Termohon suka menuntut Pemohon, orangtua dan keluarga Termohon suka ikut campur urusan rumah tanggaPemohon dan Termohon, dan antara Pemohon dan Termohon tidak ada rasasaling percaya dan saling curiga.
22 — 2
Hum., dan SISKA RIS SULISTIYO NINGSIH, SH. masingmasing sebagai Hakimhakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbukauntuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakimhakim anggota tersebut dengan dibantu oleh:SARI ISWOYO, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang tersebut,dihadiri oleh SLAMET PUJIONO,SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombangdan dihadapan Terdakwa ;Hakim hakim Anggota, Hakim Ketua,WAHYU KUSUMANINGRUM, SH. M. Hum. I.
8 — 1
Hum. dan Drs. H. AH. THOHA, S.H., M.H. masingmasing sebagaiHakim Anggota, dan dibantu ANIS TRI MURTI WAHYUNINGSIH, S.H sebagaiPanitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidangHim. 13 dari 14 him. Putusan No. 1046/Pdt.G/2018/PA.Jbgterobuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnyaTergugat;Hakim Anggota, Ketua Majelis,H.M. ARUFIN, SH. M. Hum. Dra. Hj. YULIANNORDrs. H. AH.
ROCKY SIRAIT, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD KHAIRUDDIN SITORUS
16 — 3
Hum , Fahren,S.H.,M.H.um masingmasing sebagai Hakim Anggota,yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga olehHakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu olehMuhammad Yusuf,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan,serta dihadiri oleh Rocky Sirait, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.Hakim Anggota, Hakim Ketua,Morgan Simanjuntak, S.H.,M. Hum Mian Munte, S.H.,M.H.Fahren, S.H.
78 — 36
Hum dan FERRY HARDIANSYAH, SH. MH. masingmasing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yangterbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masingmasingHakim Anggota tersebut dengan dihadiri oleh Hj. KHAIRANI HARAHAP selaku PaniteraPengganti dan dihadiri oleh GABENA POHAN, SH dan JUANA DARMA, SH. selaku JaksaPenuntut Umum serta dihadapan terdakwa ;Hakim Anggota , Hakim Ketua Majelis,MUHAMMAD SHOBIRIN, SH. M. Hum. FAISAL, SH.
22 — 3
Hum., namunberdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 29 Juni 2021, upaya mediasi tersebutdinyatakan tidak berhasil;Bahwa, Pemohon membacakan Surat Permohonan yang pada pokoknyatetap mempertahankan dalildalil Pemohonan;Bahwa, Temohon menyampaikan Jawaban secara secara lisan tertanggal29 Juni 2021 yang pada pokoknya membenarkan sebagian besar positaPemohonan kecuali tentang penyebab konflik rumah tangga, khususnya positaangka 5.3 dan 5.4, di mana intinya kondisi tersebut terjadi karena kurang atausalah
Hum., (Ketua Pengadilan AgamaNegara) tertanggal 29 Juni 2021, upaya tersebut juga dinyatakan tidak berhasil;Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan dalildalil Permohonan padaintinya mohon diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama dengan alasan sebagaimana Permohonan, danberdasarkan alasanalasan tersebut Pemohon memilih untuk berpisah denganTermohon sebagai alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumahtangga keduanya;Menimbang, bahwa Termohon