WENDY AUDA, dkk vs PT KERETA API DIVISI REGIONAL I SUMATERA UTARA

REGIONAL SUMATERA UTARA,berkedudukan di Jalan Prof. M.

KERETA API (Persero) DIVISI REGIONAL I SUMATERA UTARA VS GUNAWAN SIAWIRA, DKK

KERETA API (Persero) DIVISI REGIONAL SUMATERA UTARA berkedudukan di Jalan Prof.H.M. Yamin No. 14, Medan;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/TergugatRekonvensi/Pembanding;melawan:1. GUNAWAN SIAWIRA, bertempat tinggal diJalan Sumatera No. 30, sekarang tidakdiketahui berada di wilayah Rl;2. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (bpn)PUSAT cq. KEPALA WILAYAH BADAN PERTANAHANPROVINS! SUMATERA UTARA DI MEDAN, cqKEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TK. IIMEDAN berkedudukan di Jalan Jend. BesarDR.

KERETA API (Persero) DIVISI REGIONAL SUMATERA UTARA tersebut harus ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dariPemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untukmembayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;Memperhatikan pasal pasal dari UndangUndang No. 4Tahun 2004, UndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimanayang telah diubah dengan Undang Undang No 5 Tahun 2004 danperubahan kedua dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan

;MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT.KERETA API (Persero) DIVISI REGIONAL SUMATERA UTARAtersebut;Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/TergugatRekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkatkasasi ini sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratanMahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2009oleh Drs.

KEPALA KANTOR REGIONAL I BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN) YOGYAKARTA VS RINI PURWANINGSIH, DKK;

Rini Purwaningsih, dkk., yang dikeluarkan oleh Tergugat (KepalaKantor Regional Badan Kepegawaian Yogyakarta);Bahwa gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimanadipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 55 UndangUndang 5 Tahun 1986 jo.UndangUndang 9 Tahun 2004 jo.

RiniPurwaningsih, dkk., beserta Lampirannya, yang dikeluarkan Tergugat(Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta),kepentingan/nak Para Penggugat merasa dirugikan karena ParaPenggugat meskipun dinyatakan lulus dalam seleksi CPNS dan telahdinyatakan memenuhi persyaratan berkas administrasi sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, namun demikianoleh karena tidak mendapatkan penetapan Nomor Induk Pegawai Negeri(NIP) dari Tergugat (Kepala Kantor Regional Badan

Bahwa yang menjadi objek gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat(Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara) adalah SuratKepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara NomorHalaman 55 dari 61 halaman Putusan Nomor 211 K/TUN/201726/K.Reg.I/TMSK2/2015 tanggal 13 Januari 2015 perihal PengembalianBerkas Nota Usul Tenaga Honorer K2 a.n.

Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat terhnadap Tergugat (KepalaKantor Regional Badan Kepegawaian Negara) adalah kurang pihak, makagugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;d.

Rini Purwaningsih dkk. yangdikeluarkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Regional Badan KepegawaianNegara (BKN) Yogyakarta);3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negaraberupa surat Nomor 26/K.Reg.I/TMSK2/2015 tanggal 13 Januari 2015perihal Pengembalian Berkas Nota Usul Tenaga Honorer K2 a.n. RinHalaman 58 dari 61 halaman Putusan Nomor 211 K/TUN/2017Purwaningsih dkk. yang dikeluarkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara (BKN) Yogyakarta);4.

Kantor Regional Jakarta

Penggugat:
LAODE AMRIN
Tergugat:
PT POS INDONESIA PERSERO REGIONAL VI

PERUSAHAAN UMUM PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL (PERUM PERUMNAS) REGIONAL VII Lawan NUHUNG DG. LABBANG

PU TUS AN.NO. 49/PDT.G/2013/PN.MKSDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANGMAHA ESAPengadilan Negeri Klas 1A Khusus Makassar yang memeriksadan mengadili perkara perkara perdata pada tingkat pertama telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :e PERUSAHAAN UMUMPEMBANGUNANPERUMAHAN NASIONAL (PERUM PERUMNAS)REGIONAL VII, Berkantordi jalan Letjend. HertasningNo.1 Makassar;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu:1. AMRAN ALIMUDDIN, SH., Advokat/Penasihat Hukum 2. A.

IRVANHABIE, SH., Asisten Manager SDM, Umum &Hukum Perum Perumnas Regional VII Makassar;Kesemuanya memilih domisili Hukum di kantorPemberi Kuasa Hukum Subtitusi di Jalan Letjend.Hertasning Po. Box 1181 Makassar; BerdasarkanSurat Kuasa Subtitusi Khusus No. Regi.VII/148/02/2013 tertanggal 12 Februari 2013 dantelah terdaftar pada Kepaniteraan PengadilanPutusan No.49/Pdt.G/2013/PN.MKS. Page 1Negeri Makassartanggal 18032013No.130/Pdt/13/KB;Selanjutnya disebut .........ceeee, sebagaiPENGGUGAT;LAW AN1.

MKS, yaitu. dalam perkaraperdata daftar No. 159/Pdt.G/2012/PN.Mks. antaraPerusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional(PERUM PERUMNAS) REGIONAL VII sebagai Penggugat,lawan NUHUNG DG LABBANG sebagai Tergugat;Bahwa oleh karena obyek segketa yang di gugat oleh Penggugatsementara berjalan / berlangsung pemeriksaannya olehPengadilan Mahkamah Agung, maka gugatan Penggugat tersebutmasih tergantung (aanhangig), sehingga dengan demikiangugatan Penggugat haruslah disingkirkan (set aside);Bahwa oleh karena

MKS, yaitu. dalam perkaraperdata daftar No. 159 / Pdt.G 2012 PN.Mks. antaraPerusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional(PERUM PERUMNAS) REGIONAL VII sebagai Penggugat,lawan NUHUNG DG LABBANG sebagai Tergugat;Bahwa oleh karena obyek segketa yang di gugat oleh Penggugatsementara berjalan / berlangsung pemeriksaannya olehPengadilan Mahkamah Agung, maka gugatan Penggugat tersebutmasih tergantung (aanhangig), sehingga dengan demikiangugatan Penggugat haruslah disingkirkan (set aside);Bahwa oleh karena

AHMAD AHA lawan PIMPINAN PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, REGIONAL OFFICE MAKASSAR

Penggugat:
FAIQ SANTOSA
Tergugat:
PT BANK MEGA Tbk REGIONAL JAWATENGAH

Regional Jawa Tengah yang berkedudukan danberkantor di Gedung Menara Bank Mega Lantai 6beralamat di jalan Pandanaran No. 82 Semarang,Jawa Tenggah dalam hal ini diwakili oleh kuasanyabernama Eka Fajar Rukmana, SH., berdasarkan suratkuasa khusus No.

Penggugat:
AFDI MUSLIM, S.E
Tergugat:
PERUM PERUMNAS REGIONAL II JAKARTA

.;KEPALA KANTOR BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REGIONAL III BANDUNG.;

Kota Tangerang,Provinsi Banten, Pekerjaan aay Selariuinya disebutsebagai PENGGUGAT/PEMBANDING ; wane nnnnennnn ennaMelawan < SsKEPALA KANTOR BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REGIONAL iilBANDUNG berkedudukan di Jalan Surapati, Nomor 10,Bandung neeDalam hal ini memberikan kuasa kepada : AY. Drs. Harun Arsyad,SH,MH, KepalaPusat KonsultasiDan Bantuan Hukum Kepegawaian ; 2. Andi AntoS.Sos,MH, Kepala Bidang Bantuan HukumKepegawaian ; n+ 222 sen nae nen nne neon3 Dra.

Jajang Mulyana,S.IP, Auditor Kepegawaian Muda ; kesemuanya Warganegara Indonesia, pekerjaanPegawai Negeri Sipil pada Kantor Regional Ill BadanKepegawaian Negara, beralamat Kantor di JalanSuropati, Nomor 10, Bandung, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor : 286/1/KR.VV201 6, Ctafugal25 Juli 2016, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/TERBANDING; membaca: aan anna cn crn cnr1.

POS INDONESIA PERSERO REGIONAL VI

ARIFIN DJOKO SUROSO, SP melawan KEPALA KANTOR REGIONAL II BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA SURABAYA

DjokoSuroso, SP ; Mewajibkan kepada Tergugat (Kepala Kantor Regional II Jawa Timur BadanKepegawaian Negara) untuk mencabut Keputusan Kepala Badan KepegawaianNegara No. 00248 / KEP / CV / 23502 / 2012 tertanggal 11 Oktober 2012, yangditerbitkan oleh (Kepala Kantor Regional II Jawa Timur Badan KepegawaianNegara), dengan penerima pensiun Pengawai Negeri Sipil atas nama ArifinDjoko Suroso, SP ; Memerintahkan kepada Tergugat (Kepala Kantor Regional II Jawa Timur BadanKepegawaian Negara) untuk mengembalikan

ARIFIN DJOKO SUROSO, SP.NIP.080033764/19550914 1978031005 dkk, yang ditujukan kepada KepalaKantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya di Sidoarjo.

Regional II Badan Kepegawaian NegaraSurabayaadalah merupakan instansi vertikal dan merupakan Kantor Regional dari BadanKepegawaian Negara,yang mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas pokokdan fungsi dari Badan Kepagawaian Negara di bidangadministrasi....administrasi dan manajemen kepegawaian negara di wilayah kerjanya, yangwewenangnya melekat pada pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; Menimbang, bahwa sebagian wewenang dan tugas dari Kantor Regional

kepegawaianyang diberikan oleh BKN maupun Kantor Regional BKN semakin dekat dengan yangdilayani, sehingga akan menuju pelayanan yang mengandung prinsip efisien danefektif;Menimbang, bahwa keberadaan administrasi dan manajemen kepegawaian padaKabupaten Ponorogo adalah termasuk dalam wilayah kerja dari Kantor Regional IIBadan Kepegawaian Negara Surabaya, maka halhalyang...yang berkenaan dengan penetapan pensiun dan penetapan status kepegawaianmerupakan wewenang dan tanggung jawab dari Kantor Regional

Kepala Badan Kepegawaian Negara tidaklah menunjukan75bahwa Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya bisa lepastanggungjawab atas produk keputusan yang telah diterbitkannya dan tanggungjawabtersebut tetap menjadi tanggungjawab Kepala Kantor Regional II Badan KepegawaianNegara Surabaya oleh karena Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabayamaupun sebelas Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara lainnya telah menerimadelegasi dari Badan Kepegawaian Negara berdasarkan wilayah

REGIONAL COLLECTION MEDAN

HARI SUPRIJANTO, SP melawan KEPALA KANTOR REGIONAL II BADAN KEPEGAWAIAN NEGARASURABAYA

Mleto No. 54 Surabayaberdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25Februari 2013 ; Selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT ; MELAWAN :KEPALA KANTOR REGIONAL IlBADAN KEPEGAWAIAN NEGARASURABAYA,Berkedudukan di Jl. Letiend S. Parman No. 6Sidoarjo ; Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor88/KR.ILK/IV/2013 tanggal 8 April 2013 kepada : 1. Dra.Hj. Nurchasanah, MM. ; 2. La Ode Lahade, SH.MM. ..................2.

. ; Keduanya Warganegara Indonesia bekerja padaKantor Regional Badan Kepegawaian NegaraSurabaya, beralamat Jl. Letiend S. Parman No. 6SidoOarjo ; Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 128/KR.ILK/IV/2013 tanggal 29 April 2013 kepada : 1. SLAMET NUGROHO, SH.M.Si. ; 2. ANDI ANTO, S.Sos, MH. ; 3. OTANG, SH. ; 4. SARWAN, SH. ; 5. TRADJU SAPTADI ; 6. ACHMAD HARRIS EMAWAN, SH. ; 7.

KEPALA KANTOR REGIONAL IX BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA JAYAPURA VS Drs. PIETER REBA, M.Si.,

;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaanPegawai Negeri Sipil pada Kantor Regional IX BadanKepegawaian Negara Jayapura, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 046.a/KR.1X/III/2016, tanggal 22 Maret 2016;Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/T ergugat;melawan;Drs.

OBJEK SENGKETA;Adapun yang menjadi objek sengketa tata usaha negara adalah:Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Regional IX JayapuraNomor 00012/KEP/JV/29405 tanggal 23 Maret 2015 mengenaiHalaman 1 dari 17 halaman.

Individual, bahwa objek sengketa tersebut ditujukan kepadaPenggugat sebagaimana tercantum dalam Keputusan KepalaBadan Kepegawaian Negara Regional IX Jayapura a quo;c.

PIETER REBA;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negaraberupa:Keputusan Kepala Kantor Regional IX Badan Kepegawaian NegaraJayapura Nomor 00012/KEP/JV/29405/2015, tanggal 23 Maret 2015,mengenai Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipildengan Hak Pensiun atas nama Drs.

Hal tersebut berlaku sejakPeraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2010diterbitkan dan juga telah menjadi kelaziman di kantor Regional BKNlainnya;e.

- PERUSAHAAN UMUM PEMBANGUNAN NASIONAL (PERUM PERUMNAS) REGIONAL VU VS.- NUHUNG DG LABANG Cs.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Makassar yang memeriksa danmengadili perkara perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara antara := PERUSAHAAN UMUM PEMBANGUNAN NASIONAL (CPERUMPERUMNAS) REGIONAL VU; berkantor di jalan LetjendHertasning Not Makassar dalam hal ini diwakiliAMRAN,SH.

Advokat dan IRVAN HABIE,SH, AsistenManager SDM, umum dan Hukum Perum perumnasregional Vil, Keduanya memilih domisili hukum padakantor Perum Perumnas Regional VII di jalan LetjendHertasning No;1 Makassar, berdasarkan Surat KuasaKhusus Direktur Utama Perum Perumnas NomorDirut 769/79/X1I/2011 Tanggal 23 Nopember 2011 danSurat Kuasa Subtitusi Nomor Reg : VII/1479/12/2011tanggal 12 Desember 2011 dalam hal ini bertindak untukdan atas nama Perumnas;Selanjutnya disebut sebagai .....................

., melawan KEPALA KANTOR REGIONAL X BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA ( BKN ) , dkk.

Kadek Putra Widyasrama, A.Md.Kom;PNS Tim Bantuan Hukum, beralamat di Jalan By Pass Gusti Ngurah RaiNomor 646 Pesanggaran Denpasar Selatan, berdasarkan Surat KuasaHalaman 1 dari 8 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2017/PN DpsKhusus Kepala Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara Nomor :27/KEP/KR.X/I/2017 tanggal 9 Februari 2017;Kepala Seksi Verifkasi dan Pelaporan Mutasi dan StatusKepegawaian pada Badan Kepegawaian Negara ( BKN ) Regional X,yang beramat di JI, Baypass Gusti Ngurah Rai No 646 SuwungDenpasar

Kepala Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara ( BKN ) yangberalamat Di Jin Baypass Gusti Ngurah Rai No 646,suwung Denpasar Bali Telo 0361 728364 sebagaiTergugat l,2. Kepala Seksi Verifkasi dan Pelaporan Mutasi dan Status Kepegawaianpada Badan Kepegawaian Negara ( BKN ) Regional X,yang beramat di Jl, Baypass Gusti Ngurah Rai No 646Suwung Denpasar Bali Telp 728364 Denpasar sebagaiTergugat Il,3.

Dalam hal tersebut, Kantor Regional X BKNDenpasar meminta klarifikasi terkait dengan adanya surat dari DirekturKelembagaan dan Kerjasama Direktorat Jenderal Pendidikan TinggiKementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 6720 / E2.3/KL/2014,tanggal 05 September 2014;Kantor Regional X BKN Denpasar ( Seksi Verifikasi Dan Pelaporan MutasiDan Status Kepegawaian) baru menerima surat klarifikasi dimaksud padatanggal 28 Pebruari 2017 dimana pada saat yang bersamaan Penggugattelah mengajukan gugatan di Pengadilan

Mencabut laporan di Kepolisian Daerah Bali terkait dengan laporanterhadap Kepala Kantor Regional X BKN cq Kepala Seksi Verifikasidan Pelaporan Mutasi dan Status Kepegawaian BKN Regional XDenpasar.Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar tetap melaksanakan PutusanPengadilan TUN No. 60/G/2014/PTUN/Jkrt Tanggal 22 September 2014,Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2017/PN DpsPutusan Pengadilan Tinggi TUN Nomor: 326/B/2014/PT.TUN.JKRTTanggal 02 Maret 2015 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor417/K/TUN

/2015 Tanggal 26 Oktober 2015.Kantor Regional X BKN Denpasar tetap memproses usul kenaikanpangkat terhadap Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh ijasah dariPerguruan Tinggi PGRI NTT Tahun 2014 dan Tahun 2015 yangditandatangani oleh Rektor Universitas PGRI NTT Semuel Haning,S.H.

KERETA API INDONESIA ( PERSERO) DIVISI REGIONAL II PADANG

KERETA API NDONESIA ( PERSERO) DMI REGIONAL I PADANG, alamatJl. Stasiun No. 1 Kota Padang, Selanjutnya disebut sebagaiTERLAWAN/TERBANDING ;Pengadilan Tinggi Tersebut; Setelah membaca:1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang, Nomor 125/PDT/2017/PT.Pdgtanggal 18 Agustus 2017 , tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksadan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;2.

KERETAAPI NDONESIA (PERSERO) Divsi Regional I Sumatera Barattersebut;2. Membatalkkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 44/PDT/2013/PT.PDG., tanggal 26 Juli 2013 yang membatalkan Putusan PengadilanNegeri Padang Nomor 12/PdtG/2012/PN.PDG., tanggal 1 November2012;MENGADLI SENDRIDALAM KONVENSI:Dalam eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2.

Kereta Api Indonesia;Menimbang, bahve dalam perkara ini bertindak sebagai Penggugat adalahVICE PRESIDEN DIVISI REGIONAL II SUMATERA BARAT PT. KERETAAPI INDONESIA (PERSERO) dan bukan Direksi PT.

Bahwa pihakpihak dalam perkara yang di maksud adalah PT.KERETAAPI NDONESA (PERSERO) Divsi Regional ll Sumatera Barat sebagaiHalaman 12 dari 16 Putusan Nomor 125/PDT/2017/PT PDG.Penggugat, Terbanding, Termohon Kasasi Javan PT.BASKO MNANGPLAZA, sebagai Tergugat, Pembanding, Pemohon Kasasi. Bahwa Pelawan tidak menarik Pihak PT.BASKO MINANG PLAZA sebagaiPihak dalam Perkara iri. Bahwa Perlawanan terhadap Pelaksanaan Putusan PerkaraNo.12/PdtG/2012/Pn.Pdg jo.

Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional ll Sumatera Barat melawanHalaman 14 dari 16 Putusan Nomor 125/PDT/2017/PT PDG.PT. Basko Minang Plaza sehingga tidak cukuop hanya menggugat PT. Kereta ApiIndonesia (Persero) Divsi Regional I Sumatera Barat melainkan harusmengikutsertakan PT.

KERETA API (PERSERO) DIVISI REGIONAL I SUMATERA UTARA

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK ; KEPALA BULOG DIVISI REGIONAL KALIMANTAN BARAT ; SAIFULLAH EFFENDI