Ditemukan 32351 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 13-08-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 323 K/TUN/2015
Tanggal 13 Agustus 2015 — AMIR MANSYUR DG. NGEMBA VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA, DK
54 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 323 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 323 K/TUN/201515.
    Putusan Nomor 323 K/TUN/20155.
    Putusan Nomor 323 K/TUN/20152.
    Putusan Nomor 323 K/TUN/2015Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan, denganbatasbatas :Utara > Ir. Shafwan;Timur : Ir.
    Putusan Nomor 323 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-04-2012 — Upload : 12-11-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 20 PK/TUN/2012
Tanggal 23 April 2012 — KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT vs. AKHYADI BIN IBRAHIM UZ
86 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 20 PK/TUN/2012
    No. 20 PK/TUN/2012Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan tersebutternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembaliterhadap putusan Mahkamah Agung tanggal 29 Juni 2010 Nomor. 164 K/TUN/2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranyamelawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon KasasiPenggugat/Terbanding dengan posita perkara
    No. 20 PK/TUN/2012Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : KEPALAKEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT tersebut ;Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyaihukum tetap i.c. putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 29 Juni 2010Nomor. 164 K/TUN/2010 diberitahukan kepada Pemohon PeninjauanKembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding padatanggal 3 Maret 2011
    Bahwa putusan Mahkamah Agung perkara Kasasi Tata UsahaNegara Nomor . 164 K/TUN/2010 tanggal 29 Juni 2010 yang amarputusannya menolak permohonan Kasasi/Memori Kasasi dariPemohon Kasasi : KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTANBARAT yang sekarang disebut Pemohon Peninjauan Kembali;berpendapat hukum yakni putusan tingkat Kasasi perkara TataUsaha Negara Nomor : 164 K/TUN/2010 tanggal 29 Juni 2010 joputusan tingkat Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta Nomor : 149/B/2009/PT.TUN JKT tanggal 10
    No. 20 PK/TUN/2012memperoleh putusan yang adil serta mencerminkan kepastian hukumyang dipatuhi/diikuti oleh anggota Polri atau yang lainnya gunaterwujudnya penegakkan hukum yang berwibawa yang berdampakpositif bagi Institusi Polri.2.
    No. 20 PK/TUN/2012
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 24-07-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 26 K/TUN/2012.-
Tanggal 24 Juli 2012 —
36 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 26 K/TUN/2012.-
    Putusan Nomor 26 K/TUN/2012.e Surat Nomor : 03/JDB/X/2007 tanggal 29 Oktober 2007 juga tidakmendapat tanggapan Tergugat ;8.
    Putusan Nomor 26 K/TUN/2012.10peningkatan izin kepada PT.
    Gugatan a quo diajukan pada tanggal 14 Juli 2010 sedangkanpemberitahuan putusan Nomor 106 K/TUN/2009. tanggal 27 JUli 2009jo. Nomor 37/G/TUN/2007/PTUN.SMD. diberitahukan kapada PemohonKasasi tanggal 30 Agustus 2010 vide bukti P20, sehingga gugatandiajukan sebelum putusan perkara Nomor : 37/G/TUN/2007/PTUN.SMD.belum berkekuatan hukum tetap..
    Putusan Nomor 26 K/TUN/2012.18185.
    Putusan Nomor 26 K/TUN/2012.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 23-02-2011 — Upload : 11-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 337 K/TUN/2009
Tanggal 23 Februari 2011 —
36 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 337 K/TUN/2009
    Nomor 337 K/TUN/2009Kesemuanya berkedudukan di Kantor Pertanahan KotaAdministrasi Jakarta Timur, Jalan Dr.
    Nomor 337 K/TUN/2009Pemindahan Hak Nomor 67 tanggal 26 Juni 1975 dihadapan NotarisSukandar ;.
    Nomor 337 K/TUN/2009bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlakudan telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dan Tergugattidak seharusnya menerbitkan Keputusan yang menimbulkan kerugianbagi kepentingan Penggugat.
    Nomor 337 K/TUN/2009Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, pihak Tergugat telahmengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :1.KOMPETENS!
    Nomor 337 K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 24-08-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 343 K/TUN/2015
Tanggal 24 Agustus 2015 — KEPALA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK) vs. DEDY ARISON TUALAKA
59 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 343 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 343 K/TUN/201519.20.21.tidak pernah di BAP, tidak mengetahui apa yang salah dilakukanPenggugat.
    Putusan Nomor 343 K/TUN/2015Negeri Sipil, selambatlambatnya 6 (enam) bulan setelah tanggapandan bahanbahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diterima ;b.
    Putusan Nomor 343 K/TUN/2015memperkuat Keputusan Menteri Dalam Neger Nomor : 880530 Tahun 2008tanggal 23 Juli 2008..
    Putusan Nomor 343 K/TUN/2015tersebut telah dicabut pada tanggal 14 Juni 2007 yang disampaikan kepadaPlt Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).d.
    Putusan Nomor 343 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 09-05-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 10/PK/TUN/2011
Tanggal 9 Mei 2011 —
88 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 10/PK/TUN/2011
    No.10/PK/TUN/201 1Pemohon Peninjauan Kembali I!
    No.10/PK/TUN/201 1Prinsip Kecermatan dan (ii) Prinsip KepastianHukum sebagaimana yang turut pula diatur dalamPasal 53 ayat 1 dan 2 UndangUndang PengadilanTata Usaha Negara ;C.
    No.10/PK/TUN/201 1No. 37, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng,Kotamadya Jakarta Pusat, Provinsi Daerah KhususIlbukota Jakarta ;4.
    Bahwa selanjutnya akan disampaikan = alasan alasanhukum terdapatkeberatan Pemohon Peninjauan Kembali atas PutusanKasasi Nomor : 254 K/TUN/2009 tgl 31 Agustus 2009sebagai berikut di bawah ini.
    No.10/PK/TUN/201 1Pusat.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-06-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 305 K/TUN/2007
Tanggal 23 Juni 2009 — AMRIL BURHAN, M.H. SYAHRIL. S., dkk. ; PT. KITITIA ALAMI PROPERTINDO
103 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 305 K/TUN/2007
    No. 305 K/TUN/2007.
    No. 305 K/TUN/2007.96.
    No. 305 K/TUN/2007.e.
    No. 305 K/TUN/2007.6.
    No. 305 K/TUN/2007.Hal. 153 dari 152 Put. No. 305 K/TUN/2007.
Pengadilan PTUN MANADO TUN
Register : 19-10-2010 — Putus : 16-03-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN MANADO Nomor 39/G.TUN/2010/P.TUN Mdo
Tanggal 16 Maret 2011 — Penggugat: Hein Johannis Egeten, BA, dkk; Tergugat: Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Manado;
148 — 115
  • TUN Mdo, tertanggal 19102010;Setelah..............
    /Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Manado Nomor: 37/Pen.MH/TUN/2010/ P.TUN Mdotanggal 22 Oktober 2010 tentang Penunjukan MajelisHakim;Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal22 Oktober 2010 Nomor: 36/Pen.PP/TUN/2010/ P.TUN Mdotentang Pemeriksaan Persiapan;Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal30 Nopember 2010 Nomor: 36/Pen.HS/TUN/2010/ P.TUN Mdotentang Hari Sidang; Telah melihat dan meneliti membaca berkas' perkarayang bersangkutan; Telah mendengar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 15-01-2016 — Putus : 29-02-2016 — Upload : 09-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 22 K/TUN/2016
Tanggal 29 Februari 2016 — BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BERAU VS PT. INDO ALAM MAKMUR;
98 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 22 K/TUN/2016
    Putusan Nomor 22 K/TUN/2016Permohonan ljin Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit yang diberikanoleh Tergugat kepada Penggugat sesuai Keputusan Bupati Berau Nomor:658 Tahun 2008 pada bagian MEMUTUSKAN angka Ketiga menyatakan lIjinUsaha Budidaya Perkebunan ini diberikan selama 30 ( tiga puluh ) tahun;.
    Putusan Nomor 22 K/TUN/20166.
    Putusan Nomor 22 K/TUN/2016Perkebunan Kelapa Sawit seluas + 5.000 Ha di Kampung Tanjung BatuKecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau kepada PT.
    Putusan Nomor 22 K/TUN/20164. Untuk areal yang terdapat spotpot pasir apabila tidak layak untukditanami agardi enclave dan tidak melakukan pembukaan lahan padakawasan yang menurut fungsinya dilindungi ketentuan yang berlaku;5. Untuk sungai akan di enclave + 50 meter dari kiri kanan sungai/sempadan sungai;6.
    Putusan Nomor 22 K/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 12-02-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 473 K/TUN/2013
Tanggal 12 Februari 2014 — BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN vs. SUKRISMAN
69 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 473 K/TUN/2013
    PUTUSANNomor 473 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN, berkedudukan di GedungPerintis Kemerdekaan Lantai 2, Jalan Proklamasi No. 56, Jakarta Pusat, diwakilioleh AZWAR ABUBAKAR, Jabatan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi selaku Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian, yangmemberi kuasa khusus kepada EKO SUTRISNO
    Bahwa obyek gugatan ditinjau dari Pasal 1 angka 9 UndangUndang No. 51 Tahun2009 tentang perubahan kedua atas UndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara nyatanyata memenuhi kriteria Keputusan TUN danmenjadi wewenang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta untukmemeriksa dan mengadili sesuai dengan kompetensi absolutnya, yang meliputisebagai berikut :a Penetapan tertulis;Bahwa obyek sengketa merupakan Keputusan TUN yang dikeluarkan olehBadan Pertimbangan Kepegawaian
    adalah badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, oleh karena kriteriauntuk menentukan Badan/Pejabat dapat dikategorikan sebagai Badan/PejabatTUN adalah suatu kriteria/ukuran yang bersifat fungsional yakni apa saja dansiapa saja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan (public service) dapatdisebut sebagai Badan/Pejabat TUN.
    Putusan Nomor 473 K/TUN/2013Tergugat menerbitkan jawaban berupa suratkeputusan obyek sengketa pada tanggal 7Agustrus 2012. Apabila dihitung tenggangwaktu.
    Putusan Nomor 473 K/TUN/2013Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung padahari Rabu, tanggal 12 Februari 2014 oleh Dr.H.Imam Soebechi, S.H.,M.H., KetuaKamar Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, yang ditetapkan oleh KetuaMahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.Irfan Fachruddin, S.H.,C.N., dan H.Yulius, S.H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 25-06-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 205 K/TUN/2013
Tanggal 25 Juni 2013 — KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, DK vs. PT. DHARMA PERDANA MUDA - PT. BANGUN KHARISMA PRIMA JO (JOINTOPERATION
200 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 205 K/TUN/2013
    Putusan Nomor 205 K/TUN/20133 AZMETYEDA MAKMUR, S.H., Jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum padaBiro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat;Semuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pemerintah ProvinsiSumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 827/14/KPHBTU/I/2012, Tanggal 20 Januari 2012;Pemohon Kasasi IT dahulu Pembanding II/Tergugat IT;melawan:PT. DHARMA PERDANA MUDA PT.
    Putusan Nomor 205 K/TUN/2013oleh Tergugat I dan Tergugat II, karena dengan adanya surat Tergugat Itersebut, Tergugat II tidakdapat melakukan pembayaran biaya eskalasi/kenaikan harga sesuai sebagaimana yang telah diperjanjikan antaraTergugat II dengan Penggugat.
    Putusan Nomor 205 K/TUN/20133 Keputusan tersebut digugat oleh orang atau badan hukum perdata;Maka telah jelas kiranya, bahwa sebagaimana tersebut padaunsur kedua diatas,berdasarkan Pasal 21 dan Pasal 22 PerpresNomor 106Tahun 2007 tentangLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa Deputi BidangHukum dan Penyelesaian Sanggah telah diberikan kewenangan untukmemberikan saran, pendapat, atau rekomendasi.
    Putusan Nomor 205 K/TUN/2013diatas, khususnya pada poin c, Pemohon Kasasi menerangkan bahwaketentuan penyesuaian harga kontrak sudah harus tercantum dalamdokumen pemilihan sehingga penyedia barang/jasa telahmengantisipasi ketentuan penyesuaian harga tersebut di dalam hargasatuan yangditawarkan.
    Putusan Nomor 205 K/TUN/2013menjamin Pemohon Kasasi I/Pembanding II/ Tergugat II tidak akan dimintaipertanggungjawaban hukum jika penyesuaian harga tersebut dibayarkan ?
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 10-03-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 39 K/TUN/2020
Tanggal 10 Maret 2020 — BUPATI KARAWANG, DK vs. CECE HERMAWAN
219 — 111 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 39 K/TUN/2020
    PUTUSANNomor 39 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:. BUPATI KARAWANG, tempat kedudukan di Jalan Jend.Ahmad Yani Nomor 1 Kelurahan Nagasari, KecamatanKarawang Barat, Kabupaten Karawang;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hj.
    Putusan Nomor 39 K/TUN/2020Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.
    Putusan Nomor 39 K/TUN/2020Eksepsi Tergugat : Objek Gugatan Tidak Termasuk Dalam PengertianKeputusan Tata Usaha Negara;Eksepsi Tergugat II Intervensi : Objek Gugatan Tidak Termasuk DalamPengertian Keputusan Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan TataUsaha Negara Bandung dengan Putusan Nomor 5/G/2019/PTUN.BDG, tanggal18 Juni 2019, kemudian pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan olehPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor237/
    Putusan Nomor 39 K/TUN/20201. Menolak gugatan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat untukseluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor05/G/2019/PTUN.BDG Tanggal 18 Juni 2019;3.
    Putusan Nomor 39 K/TUN/2020Panitera Pengganti,ttd.M. Usahawan, S.H.Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 10.000,003. Administrasi kasasi Ro 484.000,00Jumlah Rp 500.000,00Untuk salinanMahkamah Agung RIatas nama PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. Ashadi, S.H.NIP 19540924 198403 1 001 Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 39 K/TUN/2020
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 13-02-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 PK/TUN/2013
Tanggal 13 Februari 2014 — HANANTO SENO, DKK VS I. KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BOYOLALI
75 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 128 PK/TUN/2013
    PUTUSANNomor 128 PK/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:1.HANANTO SENO, Kewarganegaraan Indonesia, bertempattinggal di Panasan Baru, RT.01/RW.02, Desa Ngesrep, KecamatanNgemplak, Kabupaten Boyolali, pekerjaan Wiraswasta,HANAFI, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di DesaNgesrep, RT.04/RW.01, Kecamatan Ngemplak, KabupatenBoyolali, pekerjaan Wiraswasta
    bertempattinggal di Panasan Baru, RT.01/RW.02, Desa Ngesrep, KecamatanNgemplak, Kabupaten Boyolali, pekerjaan Karyawan Swasta,IMAM ODIANTO, Kewarganegaraan Indonesia, bertempattinggal di Panasan Baru, RT.01/RW.02, Desa Ngesrep, KecamatanNgemplak, Kabupaten Boyolali, Pekerjaan Karyawan Swasta,NAFIS KURNAIN, Kewarganegaraan Indonesia, bertempattinggal di Panasan Baru, RT.01/RW.02, Desa Ngesrep, KecamatanNgemplak, Kabupaten Boyolali, pekerjaan Wiraswasta,Halaman dari 28 halaman Putusan Nomor 128 PK/TUN
    dalam perkara ini kepada Tergugat;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsiyang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut1.Bahwa objek sengketa Keputusan Kepala Kantor Perijinan dan Penanaman ModalKabupaten Boyolali Nomor: 503/048/31/2011, tanggal 21 Januari 2011, tentangPemberian Izin Gangguan atas nama Ana Mangisengi untuk dan atas nama PTAeroprima yang beralamat di Jalan Kasuari Nomor 318 Dukuh Panasan Baru, DesaHalaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 128 PK/TUN
    Bahwa sebagian orang yang berposisi sebagai Para Penggugat tidak secaranyata, bertempat tinggal dan memiliki kartu tanda penduduk di lokasisebagaimana dinyatakan dalam gugatannya, sehingga Tergugat Il Intervensiyakin tidak semua orang yang berposisi sebagai Penggugat dalam perkara inimengetahui esensi dari gugatannya sendiri, dan sama sekali tidak tahumenahu permasalahan yang disengketakan;Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 128 PK/TUN/20133.
    HM.Hary Djatmiko,SH.MS ttd/ Dr.H.Supandi, SH.M.Humttd/ .Yulius.SH.MHHalaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 128 PK/TUN/2013Panitera Pengganti :ttd/ Sumartanto,SH.MHBiayaBiaya :lLMeteratl.........ccceee eee Rp. 6.000,002Redakstl........... ee Rp. 5.000,003.Administrasi ............. 0.000. Rp.2.498.000.00Jumlah = Rp.2.500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.IL.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara(ASHADL, SH.)Nip. 220000754
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 29-05-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 217 /B/PK/PJK/2011
Tanggal 29 Mei 2012 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK, ; PT. JENSHIANG NUSANTARA TEXTILE CHEMICAL INDUSTRIAL,
24 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 26-07-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 12 K/TUN/2010
Tanggal 26 Juli 2010 — NUR AZIZAH, S.H VS SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
23 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 12 K/TUN/2010
    P UT US ANNomor 12 K/TUN/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasitelah memutuskan sebagai berikut dalam perkaraNUR AZIZAH, S.H., Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggaldi Jalan TMP. Taruna, Komplek LP.
    No. 12 K/TUN/2010dipandang perlu, tetapi tidak boleh mengurangi kebebasanHakim dalam memutus sengketa Tata Usaha Negara ;Adapun yang menjadi duduk persengketaan adalah sebagaiberikut1.Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil dengan NIP.040052651/ Penata Tk.
    No. 12 K/TUN/2010kewenangannya, dengan mengambil alih kewenanganMenteri/Sekretaris Negara. Oleh karenanya SuratKeputusan Sekretaris Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 053/SEK/SK/X/2008 tanggal 23Oktober 2008 merupakan Keputusan yang tidak sahserta tidak berdasarkan hukum dan ketentuan yangberlaku sehingga harus dicabut dan dinyatakan tidakberlaku ;.
    No. 12K/TUN/2010040052651, Penata Tk. (Gol. III/d) Panitera Penggantipada Pengadilan Negeri Majalengka ;4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan hakhak kepegawaian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilsebagaimana kedudukan semula ;5.
    No. 12K/TUN/2010ttd.Dr. H.ttd.Imam Soebechi, S.H., M.H.Marina Sidabutar, S.H., M.H.ttd.Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A.Biaya BiayaPanitera Pengganti1M ie tt e r A of esm eames ammeanes Rp. 6.000, ttd.2,R @ AC A KS Lo vemencecereeee Rp. 5.000, Subur MS, S.H., M.H.3. AdministrasiSalinanvutececeseems Rp. 489.000.Jumlah = Rp. 500.000, UntukMAHKAMAH AGUNG R.1I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, S.H.NIP. 220000754 Hal. 15 dari 12 hal. Put. No. 12K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 20-10-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 108 PK/TUN/2016
Tanggal 20 Oktober 2016 — ACHMAD SUGIMAN BIN H. SAMSUDIN, DKK vs. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, DKK
58 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 108 PK/TUN/2016
    Putusan Nomor 108 PK/TUN/2016Para Ahli waris Alm. H, Samsudin bin H. Murawi sebagaimanaditerangkan dalam Akta Permohonan Pembagian HartaPeninggalan Nomor 011/PPPHP/1998/PAJP tanggal 24Pebruari 1998 dihadapan Pengadilan Agama Jakarta Pusat;Dalam hal ini memberi kuasa kepada:R.E.
    Putusan Nomor 108 PK/TUN/2016Kompetensi Absolut ;Para Penggugat mendasarkan kedudukan hukum dalam mengajukangugatan a quo yaitu selaku ahli waris dari H. Samsudin Bin H.
    Putusan Nomor 108 PK/TUN/2016berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.30/HPL/BPN/2000 tanggal 13 Februari 1989 tentang Pemberian HakPengelolaan Lahan atas nama PT. (Perseroan) Pusat Perkayuan MarundaJakarta seluas 961.187 M2 ;Bahwa Tergugat Intervensi / PT.
    Putusan Nomor 108 PK/TUN/2016DALAM POKOK PERKARA: Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima; Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara padadua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesarRp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 71K/TUN/2014, tanggal 22 Mei 2014, yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : 1.
    Putusan Nomor 108 PK/TUN/2016Halaman 29 dari 28 halaman. Putusan Nomor 108 PK/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 18-04-2016 — Upload : 14-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 20 PK/TUN/2016
Tanggal 18 April 2016 — KEPALA PERWAKILAN BANK INDONESIA WILAYAH IV VS MALAKIN
135 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 20 PK/TUN/2016
    Putusan Nomor 20 PK/TUN/2016C.
    Putusan Nomor 20 PK/TUN/2016dalam rangka pembangunan nasional.
    Bahwa pertimbangan hukum yang mendasari Putusan MA RI No.170K/TUN/2014 tanggal 30 Juni 2014 Jo. Putusan PT TUN SurabayaNo.180/B/2013/PT.TUN.SBY tanggal 9 Januari 2014 Jo. PutusanPTUN Surabaya No.
    Putusan Nomor 20 PK/TUN/2016sewenangwenang, hakim tidak dapat mengujinya.
    Putusan Nomor 20 PK/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 17-11-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 477 K/TUN/2015
Tanggal 17 Nopember 2015 — FAJAR IBNU SAJARI vs. BUPATI KABUPATEN MUSI BANYUASIN
53 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 477 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 477 K/TUN/2015.2.
    Putusan Nomor 477 K/TUN/2015.Bahwa dengan alasanalasan sebagai berikut :1.Bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2013 Pengadilan Tata Usaha NegaraPalembang telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Putusan Kasasi No.11/G/2011/PTUN.PLG. dengan No.
    Perkara kasasi 113 K/TUN/2012tertanggal 23 April 2012 yang ditandatangani Panitera Pengadilan TataUsaha Negara Palembang, Bukti P18 ;Bahwa pada tanggal 10 Mei 2013 Perihal mohon Pelaksanaan EksekusiPutusan Mahkamah Agung RI No. 113 K/TUN/2012 ditujukan kepada BapakKepala Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, Jalan Jenderal A.
    Putusan Nomor 477 K/TUN/2015.a.
    Putusan Nomor 477 K/TUN/2015.Biaya biaya : Panitera Pengganti,1.Meterail..................Rp 6.000,002,.RedakSl.................Rp 5.000,00 ttd/. Fitriamina, S.H.,M.H.3. Administrasi ................Rp489.000,00Jumlah .......... Rp500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.1I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara(ASHADI, SH.)Nip. 220000754.Halaman 19 dari 19 halaman. Putusan Nomor 477 K/TUN/2015.
Pengadilan PTUN MANADO TUN
Putus : 28-10-2009 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN MANADO Nomor 29/G/2009/PTUN.Mdo
Tanggal 28 Oktober 2009 — Penggugat: RAPIA SALEH Melawan Tergugat: KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA GORONTALO Tergugat II Intervensi: H. DAHLAN MUDA
204 — 142
  • AloeiSaboe No.114, Kelurahan Wongkaditi,Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo ;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus,tertanggal 21 Juli 2009;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IIINTERVENSI;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan TataUsaha Negara Manado, tanggal O7 Juli 2009, Nomor23/Pen.MH/TUN/2009/PTUN.Mdo, tentang PenunjukanMajelisHakimHakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikansengketa Tata Usaha Negara;Telah membaca Penetapan Hakim Ketua MajelisPengadilan
    ,MHHAKIM ANGGOTA IITTDMUHAMVAD IQBAL M SHMeteraliHERMANPANITERA PENGGANTITTDANDI JAYADI NUR, SH., MHPerincian Biaya Perakar14/G/TUN/2007/P.TUN.Mdo1. Administrasi Rp. 50.000,2. Panggilan Rp. 429.000, Nomor3. Materai Putusan Sela Rp.4. Materai Putusan Akhir Rp.5. Redaksi Putusan Rp.Jumlah494.000. (Empat ratus sembilan puluh empat476.000, 6.000, 3.000, ribu rupiah).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-05-2014 — Upload : 15-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 58 K/TUN/2014
Tanggal 22 Mei 2014 — NYOMAN PARSUA, MBA vs. PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA (POKJA PENGADAAN BARANG) DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BULELENG, DK
197 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 58 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 58 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:NYOMAN PARSUA, MBA., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanDirektur PT.