Ditemukan 28832 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : “ menjual pupuk bersubsidi di atas harga eceran tertinggi (het)
Pengadilan PN TANGERANG Perdata
Register : 17-07-2023 — Putus : 07-08-2023 — Upload : 09-08-2023
Putusan PN TANGERANG Nomor 708/Pdt.P/2023/PN Tng
Tanggal 7 Agustus 2023 — Pemohon:
HJ. NURSANTI
142 — 41
  • BOEDI SETYAWAN berada dalam kondisi sakit Stroke sehingga berkonsekuensi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan wajib diwakili kepentingan keperdataan oleh seorang Pengampu;
  • Menyatakan sah secara hukum (verklaat van het rechts) H.
Pengadilan PN SANGGAU Pidana Umum
Register : 04-06-2021 — Putus : 18-08-2021 — Upload : 19-08-2021
Putusan PN SANGGAU Nomor 170/Pid.B/2021/PN Sag
Tanggal 18 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
JOHN CHRISTIAN LUMBAN GAOL
Terdakwa:
AJUNG Anak CONG SEN KIM Alm
159 — 31
  • Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawanhakMenimbang, bahwa unsur ketiga ini merujuk kepada apa yang menjadimaksud dari pelaku tindak pidana ketika mengambil sesuatu barang yangseluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yakni untuk memiliki Sesuatubarang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tersebut denganmelawan hukum (met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen);Menimbang, bahwa yang dimaksud dari dengan maksud untuk memiliki(met het oogmerk om
    het zich toe te eigenen) berdasarkan Arrest Hoge Raadder Nederlanden tanggal 25 Juli 1930 adalah tindakan yang dilakukan olehpelaku untuk memiliki barang tersebut untuk diri sendiri atau untuk dijadikansebagai barang miliknya, atau memiliki barang tersebut seolaholah sepertimiliknya sendiri.
    Peraturan perundangundangan yang berlaku (in strijd met het recht);2. Hak atau kekuasaan orang lain yang dijamin oleh hukum (met krenking vaneens anders recht);3. Kewajiban hukum si pelaku (in strijd met de wettelijke verplichting van dedader);4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 28-02-2017 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3745 K/Pdt/2016
Tanggal 28 Februari 2017 — H. SUTINO S. JAMIL VS MAHYUDIN Alias H.MAHYUDIN DKK
66 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Adapun pertimbangan hukum yang menjadikandasar yang menyatakan Pengadilan Negeri Amuntai tidak berwenang dapatPemohon Kasasi simpulkan sebagai berikut:LeBahwa Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan Negeri Amuntaiadalah RBg (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In DeGewesten Buiten Java En Madura) dan bukan HIR (Het HerzieneIndonesisch Reglement) karena Pengadilan Negeri Amuntai termasuk diluarJawa dan Madura tepatnya di Kabupaten Hulu Sungai Utara ProvinsiKalimantan Selatan dan Pemohon
    ayat (1) RBg(Pasal 118 ayat (1) HIR), kompetensi relatif yang harus ditegakkan dalampenyelesaian perkara berdasarkan asas actor sequitur forum rei (tempattinggal Tergugat), bukan asas forum rei sitae (letak barang) yang digariskanPasal 142 ayat (5) Rbg (Pasal 118 ayat (3) HIR)Maka jelas berdasarkan yurisprudensi diatas jelas dan terang memberikanpertimbangan hukum apabila dasar hukum Acara Perdata yang berlaku diseluruh Negara Republik Indonesia diantaranya adalah RBg (Reglement TotRegeling Van Het
    Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura),HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement), RV (Reglement op deRechtsvordering);Halaman 12 dari 17 hal.Put.
    Rechtswezen In De Gewesten BuitenJava En Madura), HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement), dan RV(Reglement op de Rechtsvordering);3.
    Bahwa pertimbangan Pemohon Kasasi mengajukan gugatan a quo padaPengadilan Negeri Amuntai adalah bukan sematamata mendasarkan padaHIR (Het Herziene Indonesisch Reglement), akan tetapi tentu berdasarkanhukum acara perdata yang berlaku di Negara Republik Indonesia yaitu RBg(Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten BuitenJava En Madura), HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement), dan RV(Reglement op de Rechtsvordering).
Pengadilan PT MEDAN Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 22-11-2011 — Putus : 13-02-2012 — Upload : 07-09-2012
Putusan PT MEDAN Nomor 680/PID/2011/PT.MDN
Tanggal 13 Februari 2012 — EDY WIJAYA GINTING
46 — 29
  • Jaya Tani milik terdakwa menjualpupuk bersubsidi dari Pemerintah diatas Harga Eceran Tertinggi (HET)sebanyak 13 (tiga belas) zak yang terdiri dari 7 (tujuh) zak pupuk ureadan 6 (enam) zak pupuk phonska kepada Bagekin Sitepu dengan hargamasingmasing untuk pupuk urea sebesar Rp.95.000, (Sembilan puluhlima ribu rupiah) / zak dan untuk pupuk phonska sebesar Rp.130.000,(seratus tiga puluh ribu)/ zak, dengan total Rp.1.445.000, (satu jutaempat ratus empat puluh lima ribu rupiah) dimana harga jual tersebuttidak
    siangkan; Sebagimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1)huruf b UU Darurat No.27 Drt tahun1955 Tentang Pengusutan,Penuntutan,dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo Pasal 12 ayat (4),Pasal 14 ayat (2), Pasal 19 ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan No:21/MDAG/PER/6/2008 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupukbersubsidi untuk sektor pertanian Jo Pasal 1 huruf c, Pasal 2 ayat (2)Peraturan Menteri Pertanian No: 29/PERMENTAAN/OT.1140/12/2007Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET
    melalukan tindakpidana Ekonomi sebagai mana diatur dalam Pasal6 ayat (1) huruf bUU Darurat No.27 Drt tahun1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan,danPeradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo Pasal 12 ayat (4), Pasal 14 ayat (2),Pasal 19 ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan No: 21/MDAG/PER/6/2008 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk bersubsidi untuksektor pertanian Jo Pasal 1 huruf c, Pasal 2 ayat (2) Peraturan MenteriPertanian No: 29/PERMENTAAN/OT.1140/12/2007 Tentang Kebutuhandan Harga Eceran Tertinggi (HET
Pengadilan PN CILACAP Pidana Khusus
Register : 13-08-2015 — Putus : 29-09-2015 — Upload : 02-11-2015
Putusan PN CILACAP Nomor 218/Pid.Sus/2015/PN Clp
Tanggal 29 September 2015 — Pidana ; - Solikhin, S.T. Bin M. Tofik
89 — 29
  • pada bidang Pengelolaan Lahan Air dan Sarana Prasarana sebagai KasiSarana dan Prasarana;Bahwa tugas saksi di Dinas adalah melakukan alokasi pupuk bersubsidi padatingkat kecamatan, menyusun HET, melakukan relokasi, melakukan pemantauanketersediaan pupuk, membuat laporan penyaluran pupuk bersubsidi;Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2015/PN ClpBahwa pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan dan tata niaga pupukbersubsidi diatur dalam Permendag No. 15 /MDAG/PER/4/2013 tentangpengadaan
    Cilacap;Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2015/PN ClpBahwa jenis pupuk bersubdisi pemerintah antara lain : pupuk UREA, pupukPHONSKA, pupuk SP 36, pupuk ZA, pupuk Petroganik;Bahwa pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi kelompok tani dan petani;Bahwa pupuk bersubsidi harus dijual berdasarkan HET yang telah ditetapkanberdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor : 122/Permentan/S.R. 130/11/2013 tentang Kebutuhan dan harga eceran tertinggi(HET) pupuk bersubsidi untuk sektor
    Kampung Laut, telah dijual oleh saksi KUSYONO kepadaterdakwa yang bukan termasuk dalam wilayah kerja saksi KUSYONO,dengan harga Rp. 110.000,per sak, sedangkan HET pupuk bersubsidipemerintah jenis UREA adalah Rp. 90.000, per sak;Bahwa pupuk bersubsidi pemerintah jenis UREA yang dibeli terdakwadari saksi KUSYONOkemudian dijual kembali kepada saksi SALIMdengan harga 115.000,per sak;Bahwa Terdakwa bukan pengecer atau distributor untuk pupukbersubsidi pemerintah jenis UREA tersebut;Bahwa Pupuk bersubsidi
    Kampung Laut,telah dijual oleh saksi KUSYONO kepada terdakwa yang bukan termasuk dalamwilayah kerja terdakwa, dengan harga Rp. 110.000, per sak, sedangkan HET pupukbersubsidi pemerintah jenis UREA adalah Rp. 90.000, per sak.
    Pupuk bersubsidi harus dijual berdasarkan HET yang telahditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor :122/Permentan/S.R. 130/11/2013 tentang Kebutuhan dan harga eceran tertinggi (HET)pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian Tahun Anggaran 2014, sehingga pupukbersubsidi termasuk barang dalam pengawasan;Menimbang, bahwa lebih lanjut saksi ahli menerangkan bahwa bagi pihak lainyang bukan distributor dan pengecer melakukan penjualan pupuk bersubsidi melanggarketentuan
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 25-08-2017 — Putus : 28-08-2018 — Upload : 07-12-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 362/Pdt.G/2017/PN Bdg.,.
Tanggal 28 Agustus 2018 — SOEKENDRA MULYADI, DKK LAWAN SANGGAM JHON SITORUS, DKK
233 — 69
  • SANGGAM JHON SITORUS dalam hal ini selaku Ketua PerkumpulanLyceum Kristen (dahulu Het Christelijk Lyceum), beralamat di JalanKarawitan Nomor: 35, RT.001/RW.010, Turangga, Lengkong, BandungJawaBarat, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I.2. ADRIEL V. TAMPUBOLON, dalam hal ini selaku Sekretaris PerkumpulanLyceum Kristen (dahulu Het Christelijk Lyceum), beralamat di Jalan karawitanNomor : 35, RT. 001/RW. 010, Turangga, Lengkong, BandungJawa Barat.
    Bag.Resnizar Anasrul, S.H., M.H., Notaris dan PPAT di Bandung tersebut tidaktercantum nama Para Tergugat dalam Kepengurusan Perkumpulan tersebutLyceum Kristen (dahulu Het Christelijk Lyceum) dan bukan sebagai Ketuadan Sekretaris dari Perkumpulan tersebut;4. Bahwa dengan demikian Para Tergugat tidak mempunyai kedudukanHukum atau Legal Standing untuk mengajukan Gugatan untuk mewakiliPerkumpulan;5.
    ., dimana menurut Penggugat pada saat memberikankuasa tersebut, Para Tergugat tidak mempunyai kedudukan hukum atau /egalstanding mewakili Perkumpulan Lyceum Kristen (dahulu Het Christelijk Lyceum)karena dalam Akta Nomor 3 tanggal 18 Nopember 2005 yang dibuat di hadapanResnidar Anasrul, S.H.,M.H.
    Notaris di Bandung;Menimbang, bahwa bukti T.I.II 4 adalah Akta Pernyataan KeputusanRapat Sirkulasi Perkumpulan Lyceum Kristen (dahulu bernama Het CristelijkLyceum) tanggal 06 April 2017, Nomor 01, yang dibuat Kristi AndanaYulianes,SH.
    ,M.H.Notaris dan PPAT di Bandung ternyata benar di dalam Akta tersebut ParaTergugat belum tercantum sebagai Pengurus (Ketua dan Sekretaris)Perkumpulan Lyceum Kristen (dahulu Het Christelijk Lyceum);Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T.I.II3, T.I.Il4 dan T.I.II5,Perkumpulan Lyceum Kristen (dahulu Het Christelijk Lyceum) sah sebagai suatuPerkumpulan dan berbadan hukum pada tanggal 10 April 2017, dengandemikian Para Tergugat sebagai Pengurus baru terpilih untuk dapat bertindakserta mewakili kepentingan
Pengadilan PN KUALA KAPUAS Pidana Khusus
Register : 21-04-2021 — Putus : 17-05-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Klk
Tanggal 17 Mei 2021 — Penuntut Umum:
WIWIEK SURYANI, SH
Terdakwa:
AHMAD RAIHAN Alias IRAI Bin H. SARKAWI
99 — 11
  • SANUSI Bin H.SYAMSURI menjual 100 (seratus) buah gas LPG 3kg dengan harga diatasHarga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditentukan Pemerintah KabupatenKapuas kepada Saksi SARIWAN Alias IWAN Bin ANANG MARHANANG(dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yakni dengan harga Rp.26.000, (dua puluh enam ribu rupiah) per tabung gas sehingga totalnyaterdakwa menerima uang pembelian sejumlah Rp. 2.600.000, (dua juta enamribu rupiah) dari saksi SARIWAN Alias IWAN Bin ANANG MARHANANG.Selanjutnya pada
    hari Senin tanggal O21 Maret 2021 berdasarkanpengembangan keterangan dari saksi SARIWAN Alias IWAN Bin ANANGMARHANANG kemudian saksi YOKA KISMA ENKIE PRASTOWO dan saksiSUGENG WIDODO (masingmasing merupakan Anggota Satreskrim PolresKapuas) mengamankan terdakwa dan menemukan barang bukti berupa uangsejumlah Rp. 850.000, (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang diakulterdakwa sebagai keuntungan yang ia peroleh dari selisih penjualan gas LPG3Kg diatas Harga Eeceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan
    SARIWAN sudah sebanyak 6 (enam) kali;Bahwa HET (harga eceran tertinggi) LPG 3 kgyang ditetapnkan PEMDA Kapuas untuk daerah Kecamatan Selatsebesar Rp. 17.500, (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) per isitabung;Bahwa Terdakwa mengetahui menjual LPG 3 kgkepada pengecer dengan jumlah yang sangat banyak dan di atas HETadalah perbuatan melanggar hukum, karena LPG 3 kg tersebut untukmasyarakat miskin bukan untuk dijual kemball;Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual LPG 3kg kepada pengecer tersebut selain
    Sariwandengan harga Rp. 26.000, (dua puluh enam ribu rupiah); Bahwa HET (harga eceran tertinggi) LPG 3 kgyang ditetapnkan PEMDA Kapuas untuk daerah Kecamatan Selatsebesar Rp. 17.500, (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) per isitabung; Bahwa Pangkalan LPG 3 kg H.
    Sariwan dengan hargayang lebih mahal dari yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat,dengan HET (harga eceran tertinggi) yang ditetaobkan PEMDA Kapuas terkaitharga LPG 3 kg di daerah Kecamatan Selat tersebut sebesar Rp.17.500, (tujuhbelas ribu lima ratus rupiah) per isi tabung, kemudian Terdakwa menjual LPG 3kg tersebut dengan harga Rp. 26.000, (dua puluh enam ribu rupiah) pertabung, padahal ketika menebus LPG 3 kg dari agen PT.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-12-2011 — Putus : 29-03-2012 — Upload : 10-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 97/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg
Tanggal 29 Maret 2012 — H. IMAN SUPARDI, SE. Bin USMAN.
113 — 36
  • Habib Arif; Bahwa benar, dari keterangan terdakwa, terdakwa melakukan perbuatanmembeli pupuk urea subsidi, mengganti karung dan menjualnya adalahsejak 25 Juli 2011; Bahwa benar, saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang diperolehterdakwa; Bahwa benar, ada kerugian Negara dari perbuatan terdakwa yang saksitidak tahu berapa jumlahnya namun perhitungan saksi jumlahnya adalahselisin Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk urea non subsidi dikurangiHarga Eceran Tertinggi (HET) pupuk urea subsidi dikalikan
    Habib Arif; Bahwa benar, dari keterangan terdakwa, terdakwa melakukan perbuatanmembeli pupuk urea subsidi, mengganti karung dan menjualnya dalahsejak 25 Juli 2011; Bahwa benar, saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang diperolehterdakwa; Bahwa benar, ada kerugian Negara dari perbuatan terdakwa yang saksitidak tahu berapa jumlahnya namun perhitungan saksi jumlahnya adalahselisin Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk urea non subsidi dikurangiHarga Eceran Tertinggi (HET) pupuk urea subsidi dikalikan
    ) pupuk urea subsidi saatperbuatan diduga dilakukan terdakwa adalah Rp.160.000,(seratusenam puluh ribu rupiah) per 1 kwintal sedangkan Harga EceranTertinggi (HET) pupuk urea non subsidi adalah Rp.452.500,(empatratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) per 1 kwintal;Bahwa benar, pihak Produsen PT.
    tulisan berwarna merah "Pupuk BersubsidiPemerintah Barang Dalam Pengawasan" dengan jumlah yang disita sebagaibarang bukti sebanyak 25 (dua puluh lima) ton yang akan dijual denganharga pupuk urea Kujang non subsidi, maka terdakwa mendapatkankeuntungan setidaktidaknya sebesar Rp. 73.125.000, (tujuh puluh tiga jutaseratus dua puluh lima ribu rupiah), yang diperoleh dari selisin Harga EceranTertinggi (HET) pupuk urea non subsidi dikurangi Harga Eceran Tertinggi(HET) pupuk urea subsidi dikalikan 25 (
    Kujang atau perekonomianNegara sebesar kurang lebih Rp. 73.125.000, (tujuh puluh tiga juta seratusdua puluh lima ribu rupiah) atau setidak tidaknya sebesar jumlah itu yangdiperoleh dari selisin Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk urea non subsididikurangi Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk urea subsidi dikalikan 25 (duapuluh lima) ton pupuk yang disita, sehingga Rp.452.500, dikurangi31Rp.160.000, = Rp. 292.500, (dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratusrupiah) dikalikan 25 ton (250 kwintal);Menimbang
Pengadilan PN MARABAHAN Pidana Khusus
Register : 02-12-2020 — Putus : 21-12-2020 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN MARABAHAN Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Mrh
Tanggal 21 Desember 2020 — Penuntut Umum:
1.Edy Pratama Putra, S.H., M.H.
2.Andri Kurniawan, SH
Terdakwa:
MUHAMAD RAHMADI Als RAHMADI Bin AHMADI Alm
86 — 36
  • Abadi Putra Mandiri yang pada intinya yaitu hanyadiperbolehkan menjual LPG ke pada masyarakat di sekitar pangkalan, menjualLPG 3 Kg hanya kepada pengguna rumah tangga dan usaha mikro, dilarangmenjual LPG 3 Kg kepada Restoran/hotel/kafe/industri dan pengoplos, penjualtabung gas LPG 3 Kg dengan HET Rp. 17.500 (tujuh belas ribu rupiah).
    Dilarang mengurangi dan atau memindahkan / mengoplos isiLPG 3 Kg ke tabung lain;i.Menjual LPG 3 Kg sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi ( HET ) Rp17.500,00 ( tujuh belas ribu lima ratus rupiah );j. Tidak boleh mengambil LPG 3 Kg dari agen / pangkalan lain ;k.
    Tabunganen dimana Harga Eceran Tertinggi (HET)adalah Rp.21.000 (dua puluh satu ribu rupiah), di Kec. Tabukan HargaEceran Tertinggi (HET) adalah Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah), Kec.Kuripan Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah Rp.22.500 (dua puluh dua ribulima ratus rupiah), dan di Kec. Bakumpai Harga Eceran Tertinggi (HET)adalah Rp.19.000 (Sembilan belas ribu rupiah) Kecuali di Kel.
    Tabunganen dimana Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah Rp.21.000(dua puluh satu ribu rupiah), di Kec. Tabukan Harga Eceran Tertinggi (HET)adalah Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah), Kec. Kuripan Harga Eceran Tertingg!
    (HET) adalah Rp.22.500 (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah), dan di Kec.Bakumpai Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah Rp.19.000 (Sembilan belas riburupiah);Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitarjam 19.30 Wita Terdakwa menghubungi saksi Khairullan yang merupakan pemilikToko di dekat pangkalan milik Terdakwa dan saksi Jainudin yang merupakan pemiliktoko di pasar Wankang untuk menanyakan apakah mereka mau gas LPG 3 kgbersubsidi karena ada stock LPG 3kg bersubsidi yang akan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 14-06-2022 — Putus : 21-07-2022 — Upload : 26-07-2022
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 458/Pdt.P/2022/PN JKT.SEL
Tanggal 21 Juli 2022 — Pemohon:
ARHAM MURAHIM
51 — 3
  • DIANA ANWAR TAMIM untuk melakukan perbuatan hukum untuk mewakili kepentingannya;
  • Menyatakan sah secara hukum (verklaart von het rechts) HJ. DIANA ANWAR TAMIM berada di bawah pengampuan (order curatele gesteld) oleh Pengampu yang wajib menyelenggarakan kepentingan hukum HJ.
Pengadilan PN SIDOARJO Pidana Khusus
Putus : 27-07-2016 — Upload : 26-07-2016
Putusan PN SIDOARJO Nomor 189/Pid.B/2016/PN.Sda
Tanggal 27 Juli 2016 — S U P R I Y O
39 — 821
  • dariPemerintah untuk kebutuhan Kelompok tani/ petani yang dilaksanakanatas dasar program pemerintah disektor pertanian yang meliputi pupukUrea, SP36, ZA dan NPK dan telah ditetapkan sebagai barang dalampengawasan;Sedangkan pasal 21 ayat (2) Permendag Nomor 15/MDAG/PER/4/2013disebutkan pihak lain selain Produsen, Distributor dan pengecer dilarangmemperjualbelikan Pupuk Bersubsidi.Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 130/Permentan/SR.130/11/20014 tentang Kebutuhan dan Harga EceranTertinggi (HET
    Distributoran pengecer yang dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi, terdakwatelah menjual pupuk bersubsidi diatas harga eceran tertinggi (HET) dantidak menggunakan RDKK pupuk bersubsidi telah memenuhi unsur tindakpidana dalam UU No. 7/Drt/1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi.
    Jo.Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2005 jo Peraturan Presiden No. 15Tahun 2011 jo Permentan RI Nomor 130/Permentan/SR/11/2014 tanggal27 Nopember 2014 yang terkait dengan tidak sesuai dengan HargaEceran Tertinggi (HET) dan menjual tidak menggunakan RDKK, jo.Permendag Nomor 15/MDAG/PER/4/2013, sebagaimana keterangan ahliDR TOETIK RAHAYUNINGSIH SH.MHum;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 1 sub 3e jo. Pasal 6 ayat (1) huruf d jo ayat (2) dan (3) UUNo. 7/Drt/1955 jo.
    dilaksanakan atas dasarprogram pemerintah disektor pertanian yang meliputi pupuk Urea, SP36,ZA dan NPK dan telah ditetapbkan sebagai barang dalam pengawasanSedangkan pasal 21 ayat (2) Permendag Nomor 15/MDAG/PER/4/2013disebutkan pihak lain selain Produsen, Distributor dan pengecer dilarangmemperjualbelikan Pupuk Bersubsidi;Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 130/Permentan/SR.130/11/20014 tentang Kebutuhan dan Harga EceranHal 5 dari 33 Putusan No. 189/Pid.B/2016/PN SdaTertinggi (HET
    yangberlaku dalam kemasan 50 Kg, 40 Kg, atau 20 Kg denganpenyerahan barang di Kios Pengecer;f. wajib memasang papan nama dengan ukuran 0, 50 x 0, 75 metersebagai Pengecer Resmi dari Distributor yang ditunjuk olehProdusen;g. wajib memasang daftar Harga sesuai HET yang berlaku;Menimbang, bahwa Harga Eceran Tertinggi (HET) PupukBersubsidi untuk tahun Anggaran 2015 ditetapkan dalam PeraturanMenteriPertanian Nomor : 130/Permentan/SR.130/11/2014 tentangKebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk
Pengadilan PN Bintuhan Pidana Khusus
Register : 24-10-2018 — Putus : 21-11-2018 — Upload : 27-11-2018
Putusan PN Bintuhan Nomor 69/Pid.Sus/2018/PN Bhn
Tanggal 21 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
DEISI MAGDALENA GULTOM, SH
Terdakwa:
MERHAN Bin HASANNUSI
216 — 124
  • Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi oleh orang perorangan dana taubadan usaha untuk mendapatkan rekomendasi tersebut yaitu: Surat permohonanv KTP Pemohon Surat dari Kepala Desa yang diketahui oleh Camat Sket Lokasi usaha dana tau kegiatan Bahwa apabila orang perorangan dan atau badan usaha ingin mengajukanrekomendasi usaha untuk jual beli pupuk bersubsidi persyaratan yang harusdipenuhi yaitu: Surat Permohonan dari pemohonv KTP Pemohon Surat penyataan harga eceran tertinggi (HET) Surat rekomendasi
    Surat rekomendasi tersebut merupakan salah satu persyaratauntuk penerbitan izin menjadi pengecer pupuk bersubsidi.Bahwa pemohon belum bias menjadi pengecer pupuk bersubsidi apabilapemohon hanya memiliki Surat rekomendasi pengecer pupuk bersubsidi.Halaman 9 dari 22 Putusan No.69/Pid.Sus/2018/PN.BhnBahwa berdasarkan pasal 3 keputusan kepala dinas pertanian kab.kaurno.10 tahun 2018 tentang alokasi dan harga eceran tertinggi (HET) pupukbersubsidi untuk sector pertanian, pupuk bersubsidi terdiri dari
    ) pupuk bersubsidi untuk sector pertanianJo.Pasal 5 ayat (1) dan (2) Keputusan kepala dinas pertanian kabupatenkaur Nomor: 10 tahun 2018 tentang alokasi dan harga eceran tertinggi(HET) pupuk bersubsidi untuk sector pertanian.Bahwa barangbarang dalam pengawasan adalah semua barang berupaapapun, baik yang berasal dari impor mapun yang berasal dari hasilproduksi dalam negeri, yang dengan atau berdasarkan peraturanpemerintah, ditunjuk sebagai barangbarang dalam pengawasanpemerintah, sebagaimana diatur
    tani yang mempunyai RDKK yaitumaksimal 500 Kg (lima ratus kilogram) permusim tanam dengan luas lahantanam maksimal 2 Ha (dua hektar), sebagaimana diatur dalam peraturanMenteri pertanian Republic Indonesia nomor 47/permentan/SR.310/12/2017Halaman 11 dari 22 Putusan No.69/Pid.Sus/2018/PN.Bhntentang alokasi dan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuksector pertanian tahun anggaran 2018.Bahwa berdasarkan peraturan Menteri pertanian Republic Indonesia nomor47/permentan/SR.310/12/2017 tentang
    alokasi dan harga eceran tertinggi(HET) pupuk bersubsidi untuk sector pertanian tahun anggaran 2018, hargaeceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi jenis UREA yaitu Rp.1.800 (seribudelapan ratus rupiah) per Kg atau Rp.90.000 (Sembilan puluh ribu rupiah)per 50 (lima puluh) Kg.Bahwa berdasarkan Lampiran II keputusan kepala dinas pertanian Kab KaurNomor 10 tahun 2018 tanggal 29 Januari 2018 tanggal 29 Januari 2018tentang alokasi dan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuksector pertanian
Pengadilan PT TANJUNG KARANG Perdata Tanah
Putus : 04-08-2016 — Upload : 05-10-2016
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 22/Pdt./2016/PT TJK.
Tanggal 4 Agustus 2016 — 1. Lui Liyana 2. PT. Dirga Putra Eka Pratama Melawan : Tjong Kumala D A N: 1. Nedi Heryandi, 2. Ben Bela 3. Suwardi Ibrahim 4. Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bandar Lampung
107 — 119
  • Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding adalah sebesar Rp. 150,000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa demikianlah pendapat atau pertimbangan hukum (disentting opinion) Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;-Mengingat, Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 1947, ketentuan-ketentuan Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in De Gewesten Buiten Java en Madura Stb 1947/227 (R.Bg.) /
    Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar ongkosperkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat bandingadalah sebesar Rp. 150,000, (seratus lima puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa demikianlah pendapat atau pertimbangan hukum(disentting opinion) Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;Mengingat, UndangUndang Nomor: 20 Tahun 1947, ketentuanketentuan Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in De GewestenBuiten Java en Madura Stb 1947/227 (R.Bg.) / Hukum Acara Perdata
Pengadilan PN MAGETAN Pidana Khusus
Register : 30-06-2015 — Putus : 08-07-2015 — Upload : 23-09-2015
Putusan PN MAGETAN Nomor 152/Pid.Sus/2015/PN.Mgt
Tanggal 8 Juli 2015 — Terdakwa PUJIANTO Bin (Alm) SAMSU
577 — 236
  • PRIMATANI yang terletak diDesa Selorejo Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan sesuai denganHarga Eceran Tertinggi (HET) yang kemudian pupuk bersubsidi tersebutterdakwa jual kembali secara bebas kepada masyarakat umum yangmembutuhkan dengan harga yang lebih tinggi dari Harga Eceran Tertinggi(HET) yang ditetapkan oleh Pemerintah yang harganya terdakwa tentukansendiri sebagai berikut :a Jenis Pupuk UREA seharga Rp. 1.800 per Kg atau per sak dengan berat50 kg seharga Rp. 90.000, sesuai HET yang ditentukan
    oleh Pemerintahyang kemudian terdakwa jual kembali seharga Rp. 2.000, per Kg atauper sak 50 Kg seharga Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah).b Jenis Pupuk SP 36 seharga Rp. 2.000 per Kg atau per sak dengan berat50 kg seharga Rp. 100.000, sesuai HET yang ditentukan olehPemerintah yang kemudian terdakwa jual kembali seharga Rp. 2.300,per Kg atau per sak 50 Kg seharga Rp. 115.000, (seratus lima belas riburupiah).c Jenis Pupuk ZA seharga Rp. 1.400 per Kg atau per sak dengan berat 50kg seharga Rp. 70.000
    , sesuai HET yang ditentukan oleh PemerintahHalaman 3 dari 23 Nomor 152/Pid.Sus/2015/PN Mgtyang kemudian terdakwa jual kembali seharga Rp. 1.800, per Kg atauper sak 50 Kg seharga Rp. 90.000, (Sembilan puluh ribu rupiah)d Jenis Pupuk NPK PHONSKA seharga Rp. 2.300 per Kg atau per sakdengan berat 50 kg seharga Rp. 115.000, sesuai HET yang ditentukan olehPemerintah yang kemudian terdakwa jual kembali seharga Rp. 2.500, per Kgatau per sak 50 Kg seharga Rp. 125.000, (Seratus dua puluh lima ribu rupiah)
    ;e Jenis Pupuk PETROGANIK atau Organik seharga Rp. 500 per Kg atauper sak dengan berat 40 kg seharga Rp. 20.000, sesuai HET yangditentukan oleh Pemerintah yang kemudian terdakwa jual kembali persak seharga Rp. 25.000, (Dua puluh lima ribu rupiah)e Bahwa terdakwa yang bukan produsen, distributor maupun pengecer tersebuttelah memperjualbelikan pupuk bersubsidi secara bebas ke masyarakat umumtanpa memiliki Surat Kuasa dari Kelompok Tani dan tidak memiliki SuratIjin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar
    bersubsidibarang dalam pengawasan Pemerintah;Bahwa pada saat saksi bertanya kepada Terdakwa apa tujuannya menjual pupukbersubsidi, Terdakwa menjawab bahwa tujuannya adalah untuk membantumasyarakat dalam mencukupi kebutuhan pupuk;Bahwa jenis pupuk bersubsidi yang dijual oleh Terdakwa yaitu pupuk urea, ZA,SP 36, NPK Phonska dan Petroganik;Bahwa jumlah keseluruhan pupuk bersubsidi yang ada di dalam toko Terdakwayaitu kurang lebih 40 Sak;Bahwa Terdakwa menjual pupuk bersubsidi tersebut lebih mahal dari HET
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 02-11-2023 — Putus : 29-02-2024 — Upload : 15-03-2024
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1127/Pdt.P/2023/PN JKT.SEL
Tanggal 29 Februari 2024 — Pemohon:
MOH. DJOHANSYAH SALEH
41 — 25
  • mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  • Menyatakan Dehwiyanti Saleh sebagai kakak dari Pemohon berada dalam kondisi mengalami gangguan medis yang didiagnosis Skizofrenia Paranoid dan mengalami kesulitan berfikir, komunikasi bahkan memiliki kondisi yang sangat labil secara psikologis dan mental, sehingga berkonsekuensi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan wajib diwakili kepentingan keperdataan oleh seorang Pengampu;
  • Menyatakan sah secara hukum (verklaart von het
Pengadilan PN SINTANG Pidana Khusus
Register : 05-06-2024 — Putus : 13-08-2024 — Upload : 13-08-2024
Putusan PN SINTANG Nomor 84/Pid.B/LH/2024/PN Stg
Tanggal 13 Agustus 2024 — Penuntut Umum:
BUDI MURWANTO, S.H.
Terdakwa:
RADUDES RIJAL als. MUJI anak dari KAMARDIN
56 — 44
  • apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
  • Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  • Menetapkan barang bukti berupa:
    • Uang tunai sejumlah Rp7.480.000,00 (tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) hasil dari penjualan BBM jenis bio solar di atas Harga Eceran Tertinggi (HET
Pengadilan PN SUBANG Perdata
Register : 30-01-2023 — Putus : 03-02-2023 — Upload : 11-04-2023
Putusan PN SUBANG Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Sng
Tanggal 3 Februari 2023 — Pemohon:
VANESA INDRAWAN
65 — 25

  • MENETAPKAN :
    1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
    2. Menyatakan sah secara hukum (verklaart von het rechts) VIONA NATASHA, perempuan, umur 23 tahun, beralamat di Komp. Parahyangan Permai H-4 RT. 001 RW. 008 Kelurahan Ciwaruga Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat.

Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Register : 16-06-2022 — Putus : 01-08-2022 — Upload : 07-08-2023
Putusan PN CIBINONG Nomor 291/Pdt.P/2022/PN Cbi
Tanggal 1 Agustus 2022 — Pemohon:
H.M. SUDARMA
29 — 29

  • M E N E T A P K A N :

    1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk sebagian;

    1. Menyatakan TERMOHON Pengampuan sebagai anak kandung dari PEMOHON berada dalam kondisi kelainan jiwa, sehingga berkonsekuensi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan wajib diwakili kepentingannya oleh seorang Pengampu;
    2. Menyatakan sah secara hukum (verklaart von het rechts) IRVAN DARMAWAN berada di bawah pengampuan (onder curatele gesteld
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum Perjudian
Putus : 09-01-2013 — Upload : 29-12-2014
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1340/Pid.B/2012/PN.JKT.UT
Tanggal 9 Januari 2013 — 1. HERDADI bin DAKINA dan 2. WAWAN HERMAWAN
52 — 20
  • Het 1 & (1 + BH SH (IS ( #ri! # J ME (FFSlt 7 oIrl $1 & # IS! / pur 1 86 / mg ( "St /! 1# *+ & # (I$ 6 = ! y's !(e L,ol ff le (hs! &rl( SF !rowi#t ! 5 *4+5 G&! (15( 7 & S$!t+ )# S$ a ee &IS ( stl,S "l)!'!5 3 @/+t, to+ ISB" SVE !) #S!#+4+,S! ym ) rh bo w+ S #( A "I75(!1S+ * !(15+ # /+ ( #IS+( HH), *4+5 Gt! )L#! & # IS! ! 6 &= !/ 1"'80 TEC Arh ( S$ 1S! Imire / HSI & HIU!,SH 1h oF + Ey + (FRE Mf, ML *ESImre 7 8!( BEAL, / / F#*S#"~ + deJeOn)1g #4 (#8!+S # 1$! &! SSH) 5S! B! )!StS ' WIS+S!
    ) Het 1 & H((18 17 1S, ! 1 (1S( & 1S 1 1 yt/t $$ MHlE !: I! / l# (18( Limi, 1! 18) (SH MCS IE; I! / t# (1S 7 #L S$! 81, 8 Hel 8 1s) 1)pif ME(L SE IM) R/S # (CS HL FIT 6 / / HR DIB ry gh/1#+ % > Mae, rd 1 ILS! HIP 1 1S4HRL &"ig+s! oo" & # 1S1 & # 181 joie 1g # 1g6 / ser sacirt 1 1% ler +3* 1G!Ole( SME( TEC & H LSHEOIMIY Jey (C18 1,! / t# (!8( 4% #! SE / #i! ( !88+ ( rom/( #!( = "lel 3 )!13 &L IM! FlHL LHe 4B!) b 4 IH 1 58 OIT tg!) *If BSIFSHSl#! 1M 1s ( Sr) S Hl g! ( $ 7 IS+S!
    Het $F * (J"ists! (+ 1, +! ,!# &! Times! ) #etrr (om I#!S! g e'/ # ( S #! #12 6 ! og! +! yt! ,t4 mil 3!)s'/ # (S #! *Ir 6 foo rmir ro omis+st ) #et 1 * (1 t+S #( /+% SIF! B&H IS! (C/E 1 SE SH FEL tHE & # LSbo 4 rh /ese omrom gigs! 1+ !13!( SISIS! $ 9" & H/+1S 1# Stet &! 1!S"1)!6 "! #43 &! 1 tel oof! "Ir 3 4 )4+#+ SMI)! & HC /4% 6yrh y) FECL Fy HSL H+, SE ( eEEME, +! fo orm gigs! yt!&! 1! rool &! ( MESS gt 3 1 /t!, 1 + @! / #1!% ') ++ Ss "ly! /+8! ! ly l/ lL & ple jp! lr /l# 1S! f/i! (Sl#+,! &!
    *Ir 6 Po rMin ro misest ) Het Fe (+tS #( /4% SIF! BH IS! (C/E 1 SE LH FEL tHE & # LSh on fF /ese omrow gigs! 1+ !13!1( SI8IS! $9" & #/41S 1H Slat &! Lo!SMIVIB ! *4$ &! 1 +e! 1! IMIr & r)t+H#e SMI) & HC /48 6yrh oy ric ror) #olte,S! ( *ErML, 4! fo orowgigst yl& tof root g! (MESS gt 3 1! /t!, 1 + @! / #1!SrytH#t oS MEY! /48! 1 Fyl/ ME & yIe YL LE otr/t# rst Jt! Sl#tt+,! &@! yi! It olyt/ ! 18 99 S$ TIS! +1 Sl#t,! 1S!/! '4 1,! & # HS! 6 #! St) Bh fet & HC /+% ( BERBER! H St& ror) $3l#+,$! +!
    ) Het 1 & #( /48 1 TIS(+ + S48 ' 7) #, S! S++ 1! & #( /+% !8! /! " , )!#! & # IS! @! Is!S$ /+3+,! (181,18 1 )l#L &@ # IS! Imire ro wisest ) Hee 1 & HC,'# ) ,!S &! / # !/! S/t,! Laat) rs(! + $+% rt &! 1S!$! $ )ole# !S! to ormb, roms '# )S(1EISBS 1! + (+#14+ (4+# &! ! 'ml, ( St! 1.7 # S$+%His * SF (TALE L1H#SE 0) BRE EHC Rm1 $! og! ( /! "tel ) 91,18!# S$! &! oWIS+S&!5 ' &+#+, ' "IS+S!!5 &! StH+S ( #5!"MIS+$! flleet Gf 7IS (+ ek (+# /!#! (aly ire jl cae fimr + #653! @ 1 (+/&) S"'S+ ( 1)! @&! 1S!
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 10-02-2014 — Putus : 28-04-2014 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 9 P/HUM/2014
Tanggal 28 April 2014 — GATOT SUBYARGO WIJAYADI VS MENTERI DALAM NEGERI RI;
152 — 116 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 9 P/HUM/2014Perundangundangan yang lebih tinggi (strjdig het de met)casu quo UndangUndang Nomor 25 Tahun 2007 tentangPenanaman Modal.ii.
    Pintu adalah bertentangan dengan PeraturanPerundangundangan yang lebih tinggi (strjdig het de met)Halaman 37 dari 123 halaman. Putusan Nomor 9 P/HUM/2014casu quo Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentangPelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal.ili.
    Sesungguhnya asasperlunya pengaturan (het noodzakelijkheids beginsel)haruslah didasari oleh ketentuan undangundang dan/atauadanya perintah hukum yang jelas, namun hal tersebut tidakdimiliki sebagaimana konsideran menimbang huruf a danhuruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 TahunHalaman 42 dari 123 halaman.
    Putusan Nomor 9 P/HUM/2014yaitu sebagaimana konsideran menimbang huruf c,asas perlunya pengaturan (het noodzakelijkheidsbeginsel) haruslah didasari oleh ketentuanundangundang dan/atau adanya perintah hukumyang jelas yaitu harus ada landasan yuridis disamping adanya landasan filosofis dan landasansosiologis dalam konsideran menimbang huruf a danhuruf b.
    Sehingga materi muatan Pasaldan/atau bagian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan TerpaduSatu Pintu adalah bertentangan dengan PeraturanPerundangundangan yang lebih tinggi (stnjdig het de met) casuquo UndangUndang Nomor 25 Tahun 2007 tentang PenanamanModal.Halaman 96 dari 123 halaman. Putusan Nomor 9 P/HUM/2014b).