Ditemukan 34481 data
91 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
03 G/HUM/2002
PUTUSANNomor. 03 G/HUM/2002DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGYang memeriksa dan memutus permohonan Hak Uji Materiil terhadap PeraturanDaerah Kabupaten Madiun Nomor: 4 tahun 2001 tanggal 2 April 2001 tentangPembentukan Badan Perwakilan Rakyat Desa pada tingkat pertama dan terakhirtelah mengambil putusan sebagai berikut dalam permohonan keberatan yangdiajukan oleh :1.
No.03 G/HUM/20021. SETYO DARMAWAN, SH2. SOENTORO, SH, keduanya Warga Negara Indonesia, pekerjaanPegawai Negeri Sipil pada Kantor Bupati Madiun, beralamat di JalanAlunalun Utara No. 4 Madiun, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal17 April 2002.Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Majelis Mahkamah Agung tersebut ;Telah membaca suratsurat yang bersangkutan ;TENTANG DUDUKNYA PERKARA :Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan dalildalilgugatan :1.
No.03 G/HUM/2002cara yang demikian itu adalah jelas dan nyatanyata melanggar KedaulatanRakyat.Bahwa pertentangan dari segi formil terbukti dari ketentuan pasal 32Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 64 tahun 1999 adalah bersifat permanenakomodatif yang dapat mengadopsi kepentingan hak masyarakat.
No.03 G/HUM/2002Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 1999, namun disisi lain khususnyadalil pada nomor 11, bahwa keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun1999 dianggap oleh para Pemohon bertentangan dengan pasal 2 KetetapanMPR Nomor IH/MPR/2000 sehingga menurut para Pemohon tidak dapatdipakai pedoman. dengan dalil yang saling bertolak belakang tersebut makaTermohon menganggap bahwa dalil para Pemohon sangat membingungkandan kabur.
Rp. 1.000,3 Administrasi HUM... Rp. 243.000,JUAN 1s 5 exccccanwas mame Rp. 250.000,Untuk SalinanMahkamah Agung R.Ia.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADL, SH.NIP. 220.000.754 Hal. 11 dari 11 hal. Put. No.03 G/HUM/2002
94 — 137 — Berkekuatan Hukum Tetap
10 P/HUM/2018
Putusan Nomor 10 P/HUM/2018Agung menjadi Pasal 31A ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9),dan (10); sedemikian ketentuan tersebut berbuny!
Putusan Nomor 10 P/HUM/2018Penghimpunan Dana Perkebunan; sebagaimana PermohonanKeberatan (Hak Uji Materiil) a quo;Il.
Putusan Nomor 10 P/HUM/2018IV. ALASAN DAN DASAR PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN.A.
Putusan Nomor 10 P/HUM/2018d. Peremajaan Perkebunan; dan/ataue.
Putusan Nomor 10 P/HUM/2018b.pemenuhan hasil Perkebunan untukkebutuhan pangan, bahan bakar nabatidimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), untuk menjalankan undangundang (delegated legislation).
153 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
28 P/HUM/2018
Putusan Nomor 28 P/HUM/2018berada di atasnya;1.2.
Putusan Nomor 28 P/HUM/2018(1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa;b.
Putusan Nomor 28 P/HUM/2018usaha pembangunan desa menjadi terhambat akibatkonflik tersebut:b.
Putusan Nomor 28 P/HUM/20183.C.63.c.7.biaya, waktu, serta usaha pembangunan desa menjaditerhambat akibat konflik tersebut.
Putusan Nomor 28 P/HUM/2018dan mencegah adanya unsur Kolusi dan Nepotisme.
460 — 382 — Berkekuatan Hukum Tetap
30 P/HUM/2018
Putusan Nomor 30 P/HUM/201810.4.
Putusan Nomor 30 P/HUM/2018PerundangUndangan di bawah undangundang terhadapundangundang;11.
Putusan Nomor 30 P/HUM/2018.
Putusan Nomor 30 P/HUM/20186)t)8)9)Nomor 7 Tahun 2017.
Putusan Nomor 30 P/HUM/2018Panitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH. NIP. : 195409241984031001Halaman 61 dari 61 halaman. Putusan Nomor 30 P/HUM/2018
111 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
61 P/HUM/ 2010
No. 61 P/HUM/2010Kesemuanya berkantor di Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 51Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.
No. 61 P/HUM/2010ayat (2) huruf b dapat diambil baik berhubungan denganpemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkanpermohonan langsung pada Mahkamah Agung;1.5. Bahwa Kepmenakertrans RI No.
No. 61 P/HUM/2010Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka telah jelasKeputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.!
No. 61 P/HUM/2010dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi NomorPER.O7/MEN/V/2010 tidak bertentangan dengan UndangUndangNomor 2 Tahun 1992;4.
No.61 P/HUM/2010
55 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
38 P/HUM/2009
No. 38 P/HUM/2009TENTANG DUDUKNYA PERKARA:Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dalam surat permohonannyatanggal 16 November 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agungpada tanggal 17 November 2009, dan diregister dengan No.38 P/HUM/2009telah mengajukan keberatan dengan dalildalil pada pokoknya sebagai berikut :Berdasarkan UndangUndang Dasar 1945 pasal 24 tentang KekuasaanKehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia No.01 Tahun 2004 tentang Hak
No. 38 P/HUM/2009dibangunkan Tenda Raksasa oleh Bapak Gubernur Sutiyoso denganluas 12 M panjang 270 M dari Jl Yos Sudarso sampai Jl. Sindang denganjumlah pedagang 554 pedagang.
No. 38 =P/HUM/2009Bahwa pada tahun 2007, Pembina SUKP telah berpindah tangan dariKabag Perekonomian Jakarta Utara kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil danMenengah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DKIJakarta No.111 Tahun 2004.
No. 38 P/HUM/2009dalam Pasal 2 ayat (4) PERMA No.01 Tahun 2004 karenanya formal dapatditerima ;Menimbang, bahwa Para Pemohon Keberatan adalah Tuan SyamsulRizal, dan kawankawan yang tergabung dalam Sentra Usaha Kecil Permai(SUKP) yang beralamat di Tanjung Priok, Kota Adm.
No. 38 P/HUM/2009Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 38 P/HUM/2009
304 — 361 — Berkekuatan Hukum Tetap
67 P/HUM/2018
Putusan Nomor 67 P/HUM/201827.28."
Putusan Nomor 67 P/HUM/20182.
Putusan Nomor 67 P/HUM/20186.
Putusan Nomor 67 P/HUM/20183.
Putusan Nomor 67 P/HUM/201818.
34 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
18 P/HUM/2014
Putusan Nomor 18 P/HUM/2014tertibnya koordinasi dengan kebijakan Menteri tersebut terjadipertentangannya yang sangat merugikan TKI termaksud sebagai berikut:1.1.LadSemasa Jabatan Menteri Drs. H.
Putusan Nomor 18 P/HUM/2014dari Luar Negeri untuk diantar kealamat daerah masingmasing TKIyang berisi ketentuan sebagai berikut:Membolehkan TKI pulang dengan sendirisendiri dan keluar diTerminal 2 Bandara SoekarnoHatta Cengkareng tanpa harus keGedung BPKTKI.
Putusan Nomor 18 P/HUM/20143.
Putusan Nomor 18 P/HUM/2014Il.
Putusan Nomor 18 P/HUM/2014Halaman 15 dari 14 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2014
79 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
35 P/HUM/2012
Putusan Nomor 35/P/HUM/2012peraturan perundangundangan.
Putusan Nomor 35/P/HUM/201210.
Putusan Nomor 35/P/HUM/2012pengembangan keprofesian tersebut merupakan salah satu pemenuhan hakguru oleh Pemerintah.4.
);Bahwa karena Para Pemohon adalah objek pengaturan dari objekpermohonan HUM a quo maka Para Pemohon mempunyai kepentingan untukmengajukan uji materi terhadap objek permohonan HUM a quo.Halaman 39 dari 42 halaman.
Putusan Nomor 35/P/HUM/2012Anggota Majelis Ketua Majelis,tid ttdDr. H. Supandi, SH., M.Hum H. Yulius, SH., MHtidDr. H. M. Hary Djatmiko, SH., MSPanitera PenggantittdLucas Prakoso, SH., M.HumBiayabiaya:1. Materai Rp. 6.000,2. Redaksi Rp. 5.000,3. Administrasi HUM Rp. 989.000.Jumlah Rp.1.000.000,Untuk SalinanMahkamah Agung R.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SH.NIP. 220.000.754 Halaman 42 dari 42 halaman. Putusan Nomor 35/P/HUM/2012
97 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
30 P/HUM/2011
58 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
55 P/HUM/2010
88 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
23 P/HUM/2012
Putusan Nomor 23 P/HUM/20121 Bahwa UUD 1945 memberikan jaminan persamaan hukum sebagaimanaditentukan dalam Pasal 27 ayat (1) Jo.
Putusan Nomor 23 P/HUM/201218g.
PeraturanPemerintah No. 59 Tahun 2010;e Bahwa namun demikian objek HUM tidak bertentangan denganUndangUndang No. 18 Tahun 1999 jo. Peraturan Pemerintah. No.59 Tahun 2010, karena objek HUM tidak melarang PenggunaanHalaman 31 dari 33 halaman.
Putusan Nomor 23 P/HUM/201232tenga ahli dalam pelaksanan rehabilitas ruang kelas atau ruangbelajar yang termasuk klasifikasi bangunan sederhana;e Bahwa dalam rangka objek HUM, pengadaan barang/Jasadilakukan dengan cara swakelala dan / atau melalui pemilihanpenyedia barang/jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1)huruf a, Pasal 3 huruf a, dan Pasal 31 Peraturan Presiden No. 54Tahun 2010 sehingga kekhawatiran Pemohon HUM. tidakberalasan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutterbukti
Putusan Nomor 23 P/HUM/2012
156 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
9 P/HUM/2017
Putusan Nomor 9 P/HUM/2017(1). Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturanperundangundangan di bawah undangundang terhadapundangundang;(2).
Putusan Nomor 9 P/HUM/2017Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2016 (Bukti T1), dengan alasanyuridis sebagai berikut:a.
Putusan Nomor 9 P/HUM/2017b.
Putusan Nomor 9 P/HUM/2017pelanggaran administrasi Pemilihan.
Putusan Nomor 9 P/HUM/20172. Redaksi ................. Rp 5.000,003. Administrasi .......... Rp 989.000,00Jumlah ................... Rp1.000.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RIa.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SH. NIP. : 195409241984031001Halaman 36 dari 36 halaman. Putusan Nomor 9 P/HUM/2017
120 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
17 P/HUM/2018
Putusan Nomor 17 P/HUM/2018sesuai dengan nilainilai yang terkandung dalam seluruh tatanan lapisanmasyarakat dilapangan, khususnya yang berkaitan dengan distribusi danalokasi penggunaan APBD.
Putusan Nomor 17 P/HUM/2018masyarakat kabupaten Morowali Utara umumnya dankonstituenPemohon khususnya dan menganggap hak Pemohon dirugikan olehberlakunya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab.
Putusan Nomor 17 P/HUM/2018masyarakat.
/HUM/2013, Putusan Nomor 64 P/HUM/2013 danPutusan Nomor 11 P/HUM/2014) para pemohon harus memenuhi limasyarat, yaitu:1.
Putusan Nomor 17 P/HUM/2018a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara(H. ASHADI, S.H.)NIP. 19540924 198403 1 001Halaman 35 dari 34 halaman. Putusan Nomor 17 P/HUM/2018
88 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
36 P/HUM/2018
Putusan Nomor 36 P/HUM/201820.21.22.mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantanterpidana.
Putusan Nomor 36 P/HUM/201832.33.kedayagunaan dan kehasilgunaan; f) kejelasan rumusan; dan g)keterbukaan.
Putusan Nomor 36 P/HUM/20183)4)))tempat tinggal bakal calon perseorangan Peserta PemiluAnggota DPD;10.
Putusan Nomor 36 P/HUM/2018berdasarkan amanat Pancasila dan UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945;b.
Putusan Nomor 36 P/HUM/201810.ini UU Pemilu).
85 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
51 P/HUM/2014
Halaman 19 dari 46 halaman Putusan Nomor 51 P/HUM/2014 (ada 13 fleksibilitas). Hal yangsama hukumPERMENDAGRI 61 Tahun 2007tentangrujukanTeknisBLUDtidak secara spesifik Pasai manayang yangdirujukadalah Pasal SO didaiampasalPedomanPengelolaan Keuangandilanggar.
Halaman 31 dari 46 halaman Putusan Nomor 51 P/HUM/2014 PASAL 35 ayat (3)Pasal 35 ayat (3) ayatini multi tafsirkhususnya bilamanadikaitkan denganlampiran VIII angka 3dan 4. Sedangkan ayat(5) adalah ayat yangtidak,khususnya huruf b danmenyambung"c yang tidak terterasama sekali padalampiran yang terdapat.
Halaman 36 dari 46 halaman Putusan Nomor 51 P/HUM/2014 Perbub 13/2012 pada8 layanan Psikiatrikerancauanhaldokteryangterkesan seolah RSUDketika Perbub itudisahkan memilikiterdapatmakna dalamlayananspesialisSpesialis Jiwa,padahal spesialis Jiwabelum ada Perbup inidisahkan.
Kedua hal ini disebutsama akan membatasi apabilaadadikemudian hari Halaman 37 dari 46 halaman Putusan Nomor 51 P/HUM/2014 mengatur tarif layananintensif saja.
,Halaman 45 dari 46 halaman Putusan Nomor 51 P/HUM/2014Biayabiaya Panitera Pengganti, 1. Meterai .............. Rp. 6.000,00 tid2. Redaksi ............. Rp. 5.000,00 Sumartanto, SH.,MH.3. Administrasi...... Rp. 989.000,00Jumlah = Rp.1.000.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara(ASHADI, SH.)Nip. 220000754.Halaman 46 dari 46 halaman Putusan Nomor 51 P/HUM/2014
70 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
01 P/HUM/2011
PUTUSANNO. 01 P/HUM/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan Hak UjiMateriil Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 95 Tahun 2010 tanggal 23November 2010 tentang Upah Minimum Kabupaten Gresik Tahun 2011terhadap Pasal 89 ayat (3) dan (4) UndangUndang No. 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan, pada tingkat pertama dan terakhir telahmengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara :DEWAN PENGURUS KABUPATEN ASOSIASIPENGUSAHA
Timur ;Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat diKantor Gubernur Jawa Timur di Jalan Pahlawan No. 110,Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa KhususNo. 181.4/88/013/2011 Tanggal 17 Januari 2011selanjutnya disebut sebagai Termohon ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;TENTANG DUDUK PERKARA :Menimbang, bahwa Pemohon keberatan dengan suratpermohonannya (tanpa tanggal) Desember 2010 yang diterima diKepaniteraan Mahkamah Agung dan diregister dengan Nomor : 01P/HUM
No. 01 P/HUM/2011Kabupaten Gresik untuk melaksanakan upah minimum yang telah ditetapkantersebut ;Menimbang, bahwa selanjutnyva Mahkamah Agung akanmempertimbangkan mengenai tenggang waktu Pemohon untuk mengajukanpermohonan Hak Uji Materiil in litis, sebagaimana yang ditentukan Pasal 2ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2004 ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (4) PeraturanMahkamah Agung No. 01 Tahun 2004, permohonan keberatan diajukandalam tenggang waktu 180 (seratus delapan
No. 01 P/HUM/201 1tentang Ketenagakerjaan sjo.
Administrasi HUM Rp. 989.000,Jumlah: Rp. 1.000.000.,Untuk salinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP. 220000754 Hal. 22 dari 22 hal. Put. No. 01 P/HUM/201 1
672 — 552 — Berkekuatan Hukum Tetap
16 P/HUM/2011
;~Halaman 1 dari 46 Halaman Putusan Nomor : 16 P/HUM/2011 7. HERDIANTO, SH. ;8. JOVAN JULIAWAN, SH.
/2011 Apabila Permohonan Hak Uji Materiil ditolak hanya karena alasan formilmaka MATERI yang diajukan dalam Hak Uji Materiil tidak dapatdiperiksa sehingga berakibat tidak ada kepastian hukum terhadapkekeliruan dalam penerbitan peraturan pemerintah yang sebenarnyadengan adanya Hak Uji Materiil dapat diperoleh kepastian hukum bagimasyarakat pencari keadilan ;Hal ini telah ada Yurisprudensi Mahkamah Agung atas putusan Hak UjiMateriil Nomor : 41 P/HUM/2006, Nomor : 37 P/HUM/2008 tentang nilaidasar pembatasan
/2006, tanggal 30 Agustus 2006 ;Foto Copy Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNo. 37 P/HUM/2008, tanggal 18 Maret 2009 :Foto Copy Akta Perseroan Terbatas PT.
Foto Copy Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1Tahun 2004 Tentang Hak Uji Materiil ;Halaman 39 dari 46 Halaman Putusan Nomor : 16 P/HUM/20112. Foto Copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, SertaPemanfaatan Hutan ;3.
/2006 tanggal 30 Agustus 2006, Nomor : 41 P/HUM/2006tanggal 21 Nopember 2006, Nomor : 03 P/HUM/2011 tanggal 25 April 2011serta Nomor : 18 P/HUM/2011 tanggal 10 Mei 2011, disebutkan dandipertimbangkan bahwa ketentuan tenggang waktu untuk mengajukanpermohonan Hak Uji Materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4)Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2004, telah disimpangi karenaalasanalasan yang sangat mendesak dan demi kepentingan keadilan yangdinilai secara kasuistis ;Menimbang, bahwa begitu
186 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
25 P/HUM/2017
Putusan Nomor. 25 P/HUM/2017melawan:PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan Jalan MedanMerdeka Utara, Jakarta Pusat:Selanjutnya disebut sebagai Termohon;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannyatertanggal 3 April 2017 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agungpada Tanggal 3 April 2017 dan diregister dengan Nomor 25 P/HUM/2017telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap LampiranI Peraturan
Putusan Nomor. 25 P/HUM/2017untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dankeadilan.
Putusan Nomor. 25 P/HUM/2017dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI NomorKMA/018/SK/III/2006.Bahwa Panitera Mahkamah Agung diangkat dan diberhentikanoleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.
Putusan Nomor. 25 P/HUM/2017Agung, Mahkamah berpedoman pada Pasal 20 UndangUndang Nomor 3Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.
Putusan Nomor. 25 P/HUM/2017Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H. Biayabiaya1. Meterai .............. Rp 6.000.,2. Redaksi ............. Rp 5.000,3. Administrasi...... Rp 989.000.Jumlah ................2.. Rp1.000.000,Halaman 29 dari 28 halaman. Putusan Nomor. 25 P/HUM/2017
188 — 145 — Berkekuatan Hukum Tetap
58 P/HUM/2018
Putusan Nomor 58 P/HUM/201812.
Putusan Nomor 58 P/HUM/20184.
Putusan Nomor 58 P/HUM/20185.
Putusan Nomor 58 P/HUM/2018B.