Ditemukan 8923 data
52 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR REGIONAL IX BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA JAYAPURA VS Drs. PIETER REBA, M.Si.,
;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaanPegawai Negeri Sipil pada Kantor Regional IX BadanKepegawaian Negara Jayapura, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 046.a/KR.1X/III/2016, tanggal 22 Maret 2016;Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/T ergugat;melawan;Drs.
OBJEK SENGKETA;Adapun yang menjadi objek sengketa tata usaha negara adalah:Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Regional IX JayapuraNomor 00012/KEP/JV/29405 tanggal 23 Maret 2015 mengenaiHalaman 1 dari 17 halaman.
Individual, bahwa objek sengketa tersebut ditujukan kepadaPenggugat sebagaimana tercantum dalam Keputusan KepalaBadan Kepegawaian Negara Regional IX Jayapura a quo;c.
PIETER REBA;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negaraberupa:Keputusan Kepala Kantor Regional IX Badan Kepegawaian NegaraJayapura Nomor 00012/KEP/JV/29405/2015, tanggal 23 Maret 2015,mengenai Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipildengan Hak Pensiun atas nama Drs.
Hal tersebut berlaku sejakPeraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2010diterbitkan dan juga telah menjadi kelaziman di kantor Regional BKNlainnya;e.
34 — 18
HARI SUPRIJANTO, SP melawan KEPALA KANTOR REGIONAL II BADAN KEPEGAWAIAN NEGARASURABAYA
Mleto No. 54 Surabayaberdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25Februari 2013 ; Selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT ; MELAWAN :KEPALA KANTOR REGIONAL IlBADAN KEPEGAWAIAN NEGARASURABAYA,Berkedudukan di Jl. Letiend S. Parman No. 6Sidoarjo ; Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor88/KR.ILK/IV/2013 tanggal 8 April 2013 kepada : 1. Dra.Hj. Nurchasanah, MM. ; 2. La Ode Lahade, SH.MM. ..................2.
. ; Keduanya Warganegara Indonesia bekerja padaKantor Regional Badan Kepegawaian NegaraSurabaya, beralamat Jl. Letiend S. Parman No. 6SidoOarjo ; Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 128/KR.ILK/IV/2013 tanggal 29 April 2013 kepada : 1. SLAMET NUGROHO, SH.M.Si. ; 2. ANDI ANTO, S.Sos, MH. ; 3. OTANG, SH. ; 4. SARWAN, SH. ; 5. TRADJU SAPTADI ; 6. ACHMAD HARRIS EMAWAN, SH. ; 7.
44 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
., M.MPd VS KEPALA KANTOR BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REGIONAL III BANDUNG;
., Auditor Kepegawaian Muda;Semuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Regional III BadanKepegawaian Negara Bandung, beralamat Kantor di JalanSurapati, Nomor 10, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 272c/1/KR.III/VII/2016, tanggal 25 Juli 2016;Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugatsekarang Termohon
Putusan Nomor 227 K/TUN/2017persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada pokoknya atasdalildalil sebagai berikut:Objek Gugatan:Surat Keputusan Kepala Kantor Badan Kepegawaian Negara Regional IIIBandung Nomor 000084/ KEP/ DV/23603/16 tertanggal 31 Mei 2016 ditujukankepada atas nama Stephanus Kijo, B.A., S.Pd.,M.M.Pd.
Kijo, B.A., S.Pd., M.M.Pd. terhitung 1Juli 2014;Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalamperkara ini;Jika Pengadilan/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain,Penggugat mohon putusan yang seadiladilnya (Ex Aequa et Bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:Gugatan Penggugat Kurang Pihak:a.Bahwa perlu Majelis Hakim ketahui mengenai proses penerbitan suratKeputusan Kepala Kantor Regional
113 — 50
Rini Purwaningsih dkk yang dikeluarkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara (BKN) Yogyakarta sampai keluarnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ; ---DALAM EKSEPSI :- Menyatakan eksepsi-eksepsi dari pihak Tergugat tidak diterima ; -------------------DALAM POKOK PERKARA :1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian ; -----------------------------2.
Rini Purwaningsih dkk yang dikeluarkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara (BKN) Yogyakarta) ; -------------------------------------------------------------------3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan tata usaha negara berupa surat Nomor 26/K.Reg.I/TMS-K2/2015 tanggal 13 Januari 2015 Perihal Pengembalian berkas Nota Usul Tenaga Honorer K2 a.n.
Rini Purwaningsih dkk yang dikeluarkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara (BKN) Yogyakarta) ; ------------------------------------------------4. Mewajibkan Tergugat untuk memproses berkas Nota Usul Tenaga Honorer K2 atasnama Rini Purwaningsih dkk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----------------------------------------------------------------------5.
KEPALA KANTOR REGIONAL I BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN) YOGYAKARTA vs RINI PURWANINGSIH. dkk
SBY..DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang diGedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya jalan Ketintang Madya VINomor 2 Surabaya telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:KEPALA KANTOR REGIONAL BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN)YOGYAKARTA; Berkedudukan di Jalan Magelang Km.7,5 Yogyakarta ;Dalam hal ini memberikan Kuasa
Nama : SUPRIYANTO, S.H.5 =" =" = === =NIP : 19650627 1985031 001 ;Jabatan : Auditor Kepegawaian;Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipilpada Badan Kepegawaian Negara beralamat di Kantor Badan KepegawaianNegara Jalan Letjen Sutoyo No. 12 Jakarta Timur dan Kantor Regional BadanKepegawaian Negara Yogyakarta beralamat di Jalan Magelang Km. 7,5Yogyakarta, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 266/10/REG.V2016fedtangyall 20 Mei 20416 jpecesecssssece en nenecaereeenemeneterenaeeneeereaunmoeneneiSelanjutnya
Rini Purwaningsih dkk yangdikeluarkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Regional Badan KepegawaianNegara (BKN) Yogyakarta) ;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan tata usaha negaraberupa surat Nomor 26/K.Reg.VTMSK2/2015 tanggal 13 Januari 2015Perihal Pengembalian berkas Nota Usul Tenaga Honorer K2 a.n. RiniPurwaningsin dkk yang dikeluarkan oleh Tergugat (Kepala KantorRegional Badan Kepegawaian Negara (BKN) Yogyakarta);4.
Menimbang, bahwa dasar hukum terbitnya Surat PernyataanPertanggung Jawaban Mutlak Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Surat KepalaBadan Kepegawaian Negara Nomor K.2630/V.234/99 tanggal 27 Pebruari 2014yang ditujukan kepada Semua Pejabat Pembina KepegawaianPusat/Provinsi/Kabupaten/Kota yang substansinya sebagaimana tercantum dalamhuruf c. angka 4) prosedur dan syaratsyarat penyampaian usul penetapan NomorInduk Pegawai Negeri Sipil yang disampaikan kepada Kepala Badan KepegawaianNegara/Kepala Kantor Regional
Rini Purwaningsih dkk yangdikeluarkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Regional Badan KepegawaianNegara (BKN) Yogyakarta) ; 22292 222 sone nnn nee oe nee. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan tata usaha negara berupasurat Nomor 26/K.Reg.VTMSK2/2015 tanggal 13 Januari 2015 PerihalPengembalian berkas Nota Usul Tenaga Honorer K2 a.n. Rini Purwaningsihdkk yang dikeluarkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Regional BadanKepegawaian Negara (BKN) Yogyakarta) ; 2+ 5".
59 — 8
Regional Collection Medan
Regional Collection Medan , Jin. PutriHijau No.2 Medan, selanjutnya disebut semula disebut sebagaiTERGUGAT/ sekarang sebagai TERBANDING PENGADILAN TINGGI TERSEBUT Telah membaca :1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 25 Juni 2014 Nomor:188/PDT/2014/PTMDN, Tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;2.
berusaha melakukan penagihan kepada Penggugat namunPenggugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya mengangsur kreditnya secaratertib sesuai Perjanjian Kredit yang telah dibuat antara Penggugat dengan BRImelalui Kantor Cabang Medan Sisingamangaraja.Selanjutnya dengan telah diberlakukannya system baru (system monoline) dalampelayanan kredit consumer terkasuk KPR pada Tergugat I, maka penagihanpembayaran angsuran KPR atas nama Penggugat dan suaminya yang telahmenjadi kredit bermasalah dilakukan oleh BRI Regional
73 — 8
Arotodo Faruwu, S.Pd, DKK LAWAN KEPALA KANTOR REGIONAL VI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA MEDAN, DKK
., yangmasing masing merupakanPegawai Negeri Sipil padaKantor Regional VI BKNMedan, beralamat di JalanT.B. Simatupang Nomor124 Kelurahan SunggalKecamatan Medan SunggalKota Medan berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor:131/SK/K/KR. VI/BKN/XI/2014 tanggal 21Nopember 2014, selanjutnyadisebut sebagai Tergugat I ;KEPALA BADAN Beralamat di Jalan T.B.KEPEGAWAIAN Simatupang Nomor 124NEGARA DEPUTI Pinang Baris, dalam hal iniBIDANG PENGADAAN memberikan kuasa kepadaKEPANGKATAN DAN lang.
KEPALA cil ade EN ekBIDANG STATUS EN ES RATEKEPEGAWAIAN DAN beralamat di Jalan MayjenSutoyo Nomor 12 CililitanPENSIUNJakarta Timur dan Suparlan,Halaman 3 dari 10 Penetapan Pencabutan Perkara Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2014/PN GstS.H.M.Si. yang merupakanPegawai Negeri Sipil padaKantor Regional VI BKNMedan, beralamat di JalanT.B. Simatupang Nomor124 Kelurahan SunggalKecamatan Medan SunggalKota Medan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor:131/SK/K/KR.
., yangmasing masing merupakanPegawai Negeri Sipil padaKantor Regional VI BKNMedan, beralamat di JalanT.B. Simatupang Nomor124 Kelurahan SunggalKecamatan Medan SunggalKota Medan berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor:131/SK/K/KR.
., yangmasing masing merupakanPegawai Negeri Sipil padaKantor Regional VI BKNMedan, beralamat di JalanT.B. Simatupang Nomor124 Kelurahan SunggalKecamatan Medan SunggalKota Medan berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal21 Nopember 2014,selanjutnya disebut sebagaiTergugat ;8. WESTERLING Beralamat di Jalan T.B.SIREGAR, S.H.
., yangmasing masing merupakanPegawai Negeri Sipil padaKantor Regional VI BKNMedan, beralamat di JalanT.B.
27 — 11
FRAND SANDY, SE;1.KEPALA KANTOR REGIONAL VIII BKN BANJARMASIN;2.BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR;
,MH32 ANWAR FIRDAUS, SH;Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat,berkantor di Jalan Tjilik Riwut KM.2,5 Jalan Gunung AgungNomor 1 Sampit, berdasarkan surat khusus tanggal 09 Juli2012; Selanjutnya disebutsebagai PENGGUGAT /PEMBANDING:;Melawan1 KEPALA KANTOR REGIONAL VIII BKN BANJARMASIN,berkedudukan di Jalan Bhayangkara Nomor di Banjarbaru, dalam hal inimemberikan kuasa kepada :Hal I dari 10 hal. Put. No.37/B/2013/PT.TUN.JKT1. NamaPekerjaanJabatanAlamat2.
68 — 37
KATAMA SURYABUMI MELAWANMENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI Cq BPPNFI REGIONAL VII MATARAM yang sekarang disebut BPPAUDNI REGIONAL V MATARAM yang saat ini diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen, KHAIRUDIN, SH, Kuasa Pengguna Anggaran / Kepala BPPNFI REGIONAL VII MATARAM, yaitu RONY GUNARSO, MM Pd, DKK
Pada tanggal 10 Februari 2011 Tergugat 1 dengan suratnya nomor 074/E12/LL/2011 , menerbitkan surat penunjukan setelah konsultanmengevaluasi rencana pembangunan gedung Asrama BPPNFI regionalVil Mataram , yang isinya bahwa menetapkan pemakaian pondasiKonstruksi Sarang Labalaba (KSLL) pemegang hak paten ,dipergunakan dalam membangun gedung Asrama BPPNFI Regional VIIMataram (Bukti P1);2.
Pada tanggal 18 Mei 2011 dilakukan evaluasi penawaran lelang ataspembangunan gedung Asrama BPPNFI regional VII Mataram , danditunjuk pemenang lelang pada tanggal 21 Juni 2011 dengan suratTergugat 1 nomor 414/B.12/KP/2011 (Bukti P2);3.
MENGENAI TERGUGAT 1 MENGETAHUI BAHWA TERGUGAT 2BELUM MEMENUHI PERSYARATAN' UNTUK DILAKUKANPEMBAYARAN, NAMUN TERGUGAT 1 TETAP MELAKUKANPEMBAYARAN KEPADA TERGUGAT 2 MELALUI REKENINGTERGUGAT 3,1.Bahwa Tergugat 1 menerbitkan surat nomor 2010/B.12/LL/2011tanggal 13 Desember 2011 perihal Pengajuan pembayaran hasilpekerjaan phisik pembangunan Asrama BPPNFI regional VIIMataram ;.
Bahwa Tergugat 1 , 2, 3 , 4dan 5, sudah saling mengetahui pekerjaanpembangunan gedung asrama BPPNFI regional VII Mataramsebenarnya dilaksanakan oleh Tergugat 2, ternyata dikerjakan olehTergugat 3 , dan dana pembangunan seharusnya dimasukkan kedalamrekening Tergugat 2 ternyata dimasukkan kedalam rekening Tergugat3;.
Bahwa karena banyaknya masalah, maka patut dan wajar agarpembangunan gedung asrama BPPNFI regional VII Mataram dihentikandan bangunan tersebut disita sebagai jaminan bagi Penggugat sampaimasalah didalam pembangunan proyek tersebut sudah terselesaikandengan tuntas sehingga semua pihak dapat memperoleh kepastianhukum ;4.
52 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
CERMANTO SILABAN vs PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk, Cq PT BANKMANDIRI (Persero) REGIONAL RETAIL COLLECTION& RECOVERY REGIONAL I SUMUT Cq. PT BANKMANDIRI (Persero) Tbk KCP PEMATANG SIANTARSUTOMO, dkk
32 — 12
BKN Regional IX Jayapura
Pemerintah Republik Indonesia selaku penyelenggara Negara di Jakarta Cq BadanKepegawaian Negara di Jakarta Cq Badan Kepegawaian Negara REGIONAL IX,alamat Jalan Baru No. 100 B Kotaraja Jayapura, Papua, yang selanjutnya di sebutsebagai TERBANDING II semula TERGUGAT III.PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;e Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura No. 03 /Pen.
215 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Smcr Regional IX Kalimantan, dk
72 — 24
Stephanus Kijo,BA,S.Pd,M.M.Pd VS Kepala Kantor Badan Kepegawaian Negara Regional III Bandung
pertama dengan acarabiasa dilangsungkan di gedung yang ditentukan untuk itu, di Jalan DiponegoroNomor 34 Bandung, telah memberikan Putusan sebagai berikut di bawah ini,dalam sengketa antara :Stephanus Kijo,BA,S.Pd,M.M.Pd, Warganegara Indonesia, bertempat tinggal diJalan Dadap VII, Nomor 230, Kelurahan Periuk Jaya,Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Provinsi Banten,Pekerjaan Guru ; 2nnn nnn nnn nnn nnn nnn ncnSelanjutnya disebut sebagai Penggugat ; monn Melawan Kepala Kantor Badan Kepegawaian Negara Regional
Bahwa, perlu Majelis Hakim ketahui mengenai proses penerbitan suratKeputusan Kepala Kantor Regional IIl Badan Kepegawaian NegaraNomor : 000084/KEP/DV/23603/16 tanggal 31 Mei 2016 tentang SuratKeputusan Pensiun a.n.
Bahwa, berdasarkan halhal yang telah Tergugat uraikan dalam eksepsijawaban tersebut di atas, maka Tergugat (Kepala Kantor Regional Ill BadanKepegawaian Negara) mohon dengan hormat kepada Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa perkara ini agarterlebin dahulu berkenan untuk memberikan putusan sela atas perkara inisebelum masuk pada pokok perkara, dengan putusan sebagai berikut : a. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat ; b.
Bahwa, segala uraian yang telah Tergugat (Kepala Kantor Regional Ill BadanKepegawaian Negara) sampaikan dalam eksepsi tersebut di atas mohondianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pokokDOr ala. 5 nnn nn nnn nnn nnn nnn nn nc enc nc cence ncn nnn cnn ncaa scanners cana ana2. Bahwa, Tergugat dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalildalilyang dikemukakan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya ;3.
Stephanus Kijo ; Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tangerang ditujukankepada Stephanus Kijo,B.A,S.Pd,M.MPd, Nomor 800/1273BKD/2013tanggal 30 Sptember 2013 perihal status kepegawaian Pegawai NegeriSipil Yang Telah Memasuki Batas Usia Pensiun ; Surat Kepala Kantor Regional Ill Badan Kepegawaian Negara ditujukankepada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tangerang Nomor :319/1/KR.III/X1I/2013 tanggal 17 Desember 2013 perihal BatasUsia Pensiun Sdr.
22 — 38
PT.BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk REGIONAL RETAIL COLLECTION & RECOVERY REGIONAL I/ SUMATERA I
89 — 22
Kantor Regional Medan
26 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIVISI REGIONAL III SUMATERA SELATAN DAN LAMPUNG
DIVISI REGIONAL IllSUMATERA SELATAN DAN LAMPUNG, berkedudukan diJalan Jend.
56 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kereta Api (Persero) Sub Divisi Regional III. 2 TNK, Dkk
Kereta Api (Persero) Sub Divisi Regional Ill. 2 TNK, Berkedudukan diJalan Teuku Umar No. 23 Bandar Lampung,2. LUKMAN BIN SANA, ON DHA W11.12.13.14.15.16.17.18.19.SUGENG RIYANTO BIN SUBANTO,AGUS SAPARUDIN BIN SARIMAN,BEKI BIN SAYUTI,SUNARYO BIN PONIMAN,HERY PULUNG BIN HARIRI,KAMTO BIN PATMO PRAWIROURIPTO BIN ARSANOM,.
Kereta Api( Persero) Sub Divisi Regional III.2 Tnk.berkedudukan di JI. Teuku UmarNo. 23 Bandar Lampung adalah kurang pihak, sesuai dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 7 Ayat(6) juncto Pasal 1 angka 4 juncto Pasal 82 yang harus digugat Penggugattidak hanya Tergugat saja tetapi juga PT. Kereta Apa (Persero)berkedudukan di kantor pusat JI.
69 — 32
vs KEPALA KANTOR REGIONAL X BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN) DENPASAR
Kota Malang, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tertanggal 21 Januari 201 9;Selanjutnya disebut sebagai : PEMBANDING / PENGGUGAT :MELAWANKEPALA KANTOR REGIONAL X BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA(BKN) DENPASAR, berkedudukan di Jalan By Pass Ngurah Rai Nomor :646, Pedungan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali ;Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :1. Nama: Drs.Harun Arsyad,S.H.
;NIP : 19830804 200812 1 001 5Jabatan : Analis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan ;Kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil pada BadanKepegawaian Negara yang beralamat di Kantor BadanKepegawaian Negara Jalan Letjen Sutoyo Nomor 12 Jakarta Timurdan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Regional X BadanKepegawaian Negara Denpasar yang beralamat di JI.
GustiNgurah Rai Nomor 646 Denpasar, untuk bersamasama atausendirisendiri mewakili pemberi kuasa serta bertindak untuk danatas nama Kepala Kantor Regional X Badan Kepegawaian NegaraDON PaSAar 5 = 2222 2$ 22 non nnn nn nnn nnn nnn ne nee nn ene neBerdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 385/KR.X.K/IX/2018,tertanggal 14 September 2018 5Selanjutnya disebut sebagai : TERBANDING / TERGUGAT ; Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telahMO@MDACA = ann mann nnn ncn cn mn ae nine nnn nme nanan1
150 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi BADAN KEPEGAWAIAN NASIONAL cq BADAN KEPEGAWAIAN NASIONAL KANTOR REGIONAL VII PALEMBANG tersebut
BADAN KEPEGAWAIAN NASIONAL KANTOR REGIONAL VII PALEMBANG LAWAN ROSMANIDAR, dk
PUTUSANNomor 40 K/Pdt/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagaiberikut dalam perkara antara:BADAN KEPEGAWAIAN NASIONAL cq BADANKEPEGAWAIAN NASIONAL KANTOR REGIONAL VIIPALEMBANG, yang diwakili oleh Kepala Kantor Regional VIIBadan Kepegawaian Negara Palembang Gede PutraSuastika, S.H., M.Si, berkedudukan di Jalan Gubernur H.ABastari, Seberang Ulu , Jakabaring, Kota Palembang, dalamhal ini memberi kuasa kepada
Kepala Pusat Konsultasi danBantuan Hukum Kepegawaian Kantor Regional VII BadanKepegawaian Negara Palembang Drs.
batas wewenangnyasebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubahdengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyataputusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi BADAN KEPEGAWAIAN NASIONAL cq BADANKEPEGAWAIAN NASIONAL KANTOR REGIONAL
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi BADANKEPEGAWAIAN NASIONAL cq BADAN KEPEGAWAIAN NASIONALKANTOR REGIONAL VII PALEMBANG tersebut;2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakimpada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,Halaman 7 dari 8 Hal. Put.
136 — 108 — Berkekuatan Hukum Tetap
MANDALA MULTIFINANCE Tbk (Regional Sulawesi 3),
Turut Tergugat:
PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Divisi Regional I Sumatera
102 — 22
Kereta Api Indonesia Persero Divisi Regional I Sumatera
Turut Tergugat:
PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Divisi Regional I SumateraKereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional Sumatera Utara,yang berkedudukan di JI. Prof. H.M. Yamin, SH No. 44Kota Medan, yang diwakili oleh Rusi Haryono, VicePresident PT.
Telekomunikasi Indonesia, Tbk Divisi Regional Sumatera, yangberkedudukan di JI. Prof. H. M. Yamin, SH No. 2 KotaMedan, yang diwakili oleh Harry M. Zein, DirekturKeuangan, dalam hal ini memberikan kuasa kepadaSyamsul Bahri, SH, Pangihutan Naibaho, SH., FidyaIlfah, SH., Maju Sinaga, SH., Sreffi Susyati FransiskaHutasoit, SH., Alamandari Faris, SH., Syahrul, ST.
Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional Sumatera Utara & PropinsiAceh sebagai TERGUGAT perkara ini telah mendapat putusan hukumditingkat kasasi yang berkekuatan hukum tetap;Bahwa, oleh karena itu dalam perkara a quo tepat diterapkan Surat EdaranMahkamah Agung R.I Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Penanganan Perkara YangBerkaitan Dengan Asas Nebis In Idem, dalam SEMA No. 3 Thn 2002 initerkandung kaedah dan ruh hukum yang memerintahkan kepada Paniteraagar asas nebis in idem dapat terlaksana dengan
Kereta Api Indonesia (Persero)Divisi Regional Sumatera Utara & Propinsi Aceh sebagai TergugatHalaman 39 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Bnjperkara ini telah mendapat putusan hukum ditingkat kasasi yangberkekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa terkait pokok eksepsi tersebut selanjutnyaPenggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa pemeriksaanperkara antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan TergugatKonvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi
Kereta Api Indonesia (Persero)Divisi Regional Sumatera Utara & Propinsi Aceh sebagai Tergugat perkara initelah mendapat putusan hukum ditingkat kasasi yang berkekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa terhadap pokok eksepsi tersebut di atas selanjutnyaPenggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa pemeriksaanperkara yang berada dibawah Register Perkara Nomor : 7/Pdt.G/2014/PNBnjtelah mendapat pertimbangan dan putusan dari Majelis Hakim tingkatPengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah