Ditemukan 51521 data
20 — 5
memohon Penetapan dariPengadilan;TENTANG HUKUMNYA : Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agarPengadilan Negeri Purwodadi mengesahkan perubahan nama pemohon semula dalamAkta Kelahiran dan Akta Perkawinan tertera KWEE KHAY LIANG menjadi RUDIKRISTIANTO ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telahmengajukan bukti surat yang diberi tanda P1 s/d P4 serta 2 (dua) orang saksi;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon tujuan yangmelatarbelakangi atau. mendasari
353 — 300 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ketenagakerjaan Republik Indonesia; Bahwa Putusan Kasasi Nomor 281 K/TUN/2019, tanggal 27 Juni 2019,serta Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor129/G/2018/PTUNJKT, tanggal 1 November 2018, dalam perkara antaraPT Guna Bangun Jaya melawan Pengawas Ketenagakerjaan Pada SukuDinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Baratyang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa gugatanterhadap penetapan Pengawas Ketenagakerjaan dinyatakan tidak diterimakarena pokok gugatan yang mendasari
23 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terbukti bahwa pelaku adalah seorang guru / pendidik, tidak dapatmengendalikan emosinya terhadap temannya sesama guru dengan memaki maki , meludahi dan mencakar wajah korban sehingga mengeluarkan darah danatas mulutnya sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 143/VER/V/2009tanggal 14 Mei 2009 ;Bahwa Terdakwa yang menyangkal dengan menyatakan bahwasanyatidak mungkin perempuan meninju laki laki, dalam hal ini tidak didasari denganbukti bukti dan saksi saksi yang dapat mendasari alasan tersebut ;Menimbang
79 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Minyeuk Gah) yang sanksinya telah disepakati keduabelah pihak; Bahwa berdasarkan halhal tersebut, dengan mendasari atasperjanjian keagenan antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT.
73 — 30
Hal inilahyang mendasari diperintahkannya Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan yang telahberkekuatan hukum tetap kepada Pegawai PencatatNikah sebagaimana diatur dalam Pasal84 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubahdengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undangundang Nomor50 Tahun 2009.
13 — 1
kedua dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenanganHal. 2 dari 6 Penetapan Nomor 1753 /Padt.P/2017/PA.SbyPengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundangundanganyang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 dan P.2 menunjukkan bahwaPemohon bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Surabaya, karena itu telahtepat Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Surabaya;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
15 — 0
(Vide : P.1).Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohonmengajukan permohonan perubahan nama Pemohon dalam buktipernikahannya tersebut, pada pokoknya adalah bahwa Pemohonyang pada tanggal 18 Maret 1985 telah melangsungkanperkawinan sah dan telah mendapat Buku Nikah dikeluarkanoleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangpilang , KotaSurabaya, ternyata nama Pemohon dalam Buku Nikah tersebut,tertulis DERI, nama mana menurut Pemohon adalah tidakbenar, karena tidak sesuai dengan nama yang benarsebagaimana
10 — 0
putusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana teruraidiatas;Menimbang, bahwa majelis telah mengupayakan agar para pihak berdamai,akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat sertadiperkuat oleh bukti P.1 (foto copy Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentikdengan nilai kekuatan pembuktian sempurna, maka dinyatakan terbukti bahwaPenggugat adalah isteri sah Tergugat;Menimbang, bahwa inti dalil Penggugat yang mendasari
16 — 7
YOSSIASGERRITS BIN PAULUS GERITS, sebagai " Tergugat"Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca Suratsurat dalam berkas perkara;Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannyatertanggal 04 Nopember 2016 yang telah terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Depok dengan register Nomor2994/Pdt.G/2016/PA.Dpk. pada hari itu juga, telah mengemukakan halhalsebagai tersebut dalam surat gugatannya :Adapun alasanalasan yang mendasari
23 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa terlebin dahulu Tergugat menolak dailildalil gugatan Penggugatsebab posita atau fundamentum petendi kabur, tidak jelas, karena tidakmenjelaskan dasar hukum (rech ground) maupun kejadian atau peristiwayang mendasari gugatan;2.
Bahwa terlebin dahulu Tergugat menolak dailildalil gugatan Penggugatsebab posita atau fundamentum petendi kabur, tidak jelas, karena tidakmenjelaskan dasar hukum (rech ground) maupun kejadian atau peristiwayang mendasari gugatan dan tidak ada kaitannya dengan petitum (tuntutanhukum);2.
49 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pada faktanyamelalui putusan Judex Facti ini tidak memberikan putusan yang sesuaidengan kaidah hukum yang berlaku di Indonesia karena tidak menerapkanhukum acara pidana militer dan peraturan hukum lainnya.Bahwa mendasari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan jikadikaitkan dengan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Militer 02 Medan,ternyata yang menjadi dasar dalam memutus perkara Pemohon Kasasi inihanya bersumber dari keterangan Terdakwa saja, yaitu pengakuan pernahmengkonsumsi Narkotika
Nomor 150 K/MIL /2017Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa iabersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tetapi harusdisertai dengan alat bukti yang lain.Bahwa mendasari alatalat bukti yang diuraikan dalam perkara PemohonKasasi ini, ternyata dalam putusan Judex Facti tidak memenuhi asasminimum pembuktian di mana alat bukti yang ada tidak memadai dari segikuantitas maupun kualitasnya dan dari segi kekuatan pembuktian di manajika dinubungkan antara keterangan Saksi1
104 — 64
Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.BitgMenimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan dapat tidaknyaPengadilan Agama Bitung memberikan izin poligami kepada Pemohon untukmenikah lagi dengan calon isteri kKeduanya tersebut, tentunya Hakim TunggalharuSs mempertimbangkan alasan yang mendasari permohonan Pemohonuntuk berpoligami tersebut serta ada tidaknya syaratsyarat untuk berpoligamsebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (
Isteri tidak dapat melahirkan keturunan ;Menimbang, incasu bahwa alasan yang mendasari permohonanPemohon untuk menikah lagi adalah Pemohon ingin membantu kehidupanekonomi dari calon isteri Kedua Pemohon karena setelah bercerai denganmantan suaminya calon isteri kedua Pemohon hanya sebagai seorang janda,dengan memelihara empat orang anak tanpa memiliki pekerjaan. Hal tersebutsecara tegas diakui Termohon dan calon isteri kedua Pemohon.
77 — 45
dikeluarkan atas dasarhasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuanperaturan perundang udangan yang berlaku .Dengan demikian Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenangdan tidak berhak untuk menilai terhadap putusan PeradilanUmum, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menjadidasar terbit adanya Keputusan Tata Usaha Negara (obyekgugatan / sengketa sebagaimana tersebut pada angka 2 diatas).Berdasarkan hal hal yang telah dikemukakan tersebut diatasdan disertai dasar dasar hukum yang mendasari
dikeluarkan atas dasarhasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuanperaturan perundang udangan yang berlaku Dengan demikian Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenangdan tidak berhak untuk menilai terhadap putusan PeradilanUmum, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menjadidasar terbit adanya Keputusan Tata Usaha Negara (obyekgugatan / sengketa sebagaimana tersebut pada angka 3 diatas).Berdasarkan hal hal yang telah dikemukakan tersebut diatasdan disertai dasar dasar hukum yang mendasari
231 — 148 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berdasarkan ketentuan itu, praktikperadilan mengembangkan penerpaan eksepsi gugatan kabur (obscurelibel) atau eksepsi gugatan tidak jelas;Bahwa dalam praktek dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur.Masing masing bentuk didasarkan pada faktor faktor tertentu antara lain : Tidak jelasnya dasar hukum gugatan ;Posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dsar hukum(rechtsgrond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan.
Berdasarkan ketentuan itu, praktikperadilan mengembangkan penerpaan eksepsi gugatan kabur (obscurelibel) atau eksepsi gugatan tidak jelas.Bahwa dalam praktek dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur.Masing masing bentuk didasarkan pada faktor faktor tertentu antara lain : Tidak jelasnya dasar hukum gugatan;Posita atau fundamenttun petendi tidak menjelaskan dsar hukum(rechtsgrond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan.
Berdasarkan ketentuan itu, praktikperadilan mengembangkan penerpaan eksepsi gugatan kabur (obscurelibel) atau eksepsi gugatan tidak jelas;Bahwa dalam praktek dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur.Masing masing bentuk didasarkan pada faktor faktor tertentu antara lain :v Tidak jelasnya dasar hukum gugatan;Posita atau fundament = petendi tidak menjelaskan dsar hukum(rechtsgrond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan.
Berdasarkanketentuan itu, praktik peradilan mengembangkan penerpaan eksepsigugatan kabur (obscure libel) atau eksepsi gugatan tidak jelas;v Tidak jelasnya dasar hukum gugatan ;Posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dsar hukum(rechtsgrond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisajuga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (Fatelijkegrond).
Berdasarkan ketentuan itu, praktikperadilan mengembangkan penerpaan eksepsi gugatan kabur (obscurelibel) atau eksepsi gugatan tidak jelas;Bahwa dalam praktek dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur.Masing masing bentuk didasarkan pada faktor faktor tertentu antara lain : Tidak jelasnya dasar hukum gugatan.Posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dsar hukum(rechtsgrond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan.
Terbanding/Tergugat : PT. BANK DKI
74 — 59
Pada posita gugatannya tidak menjelaskan dasar hukum (rechts ground)dan kejadiankejadian atau peristiwaperistiwa yang mendasari gugatan.b. Mencampuradukan antara gugatan perbuatan melawan hukum,wanprestasi dan keberatan terhadap lelang.a.
Pada posita gugatannya tidak menjelaskan dasar hukum (rechts ground)dan kejadiankejadian atau peristiwaperistiwa yang mendasari gugatan.1) Bahwa apabila mencermati gugatan yang diajukan oleh PENGGUGATsangatlah tidak jelas dasar hukumnya dan PENGGUGAT tidak menguraikansecara jelas kejadiankejadian atau peristiwaperistiwa yang mendasarigugatan.M.
dan atasperbuatan apa yang mendasari perhitungan kerugian PENGGUGAT ?
138 — 85
Militer I12 Surabaya yang tidakmenjatuhkan putusan pemidanaan tambahan berupa pemecatan dari dinasmiliter TNIAD terhadap Terdakwa, Oditur Militer mengajukan keberatandengan alasan bahwa demi tidak terulangnya perbuatan tersebut dansupaya tidak menjadi preseden buruk bagi pembinaan prajurit TNI danTNI AD khususnya, maka dimohonkan agar putusan pidana yangdijatuhkan kepada diri terdakwa selain pidana pokok berupa pidanapenjara juga dijatuhkan pidana Tambahan berupa pemecatan dari dinasTNI AD.Bahwa mendasari
maka pada tanggal 26 Januari 2013sekira pukul 10.00 Wib Saksi Kopda Darjono dengan ditemani Pasi IntelYonkes2/2 Kostrad Kapten Ckm Kamjuli lalu datang menemui PasiintelYonif Linud 502/18/2 Kostrad Lettu Inf Danny Steven Surbakti di KantorStaf Intel Yonif Linud 502 untuk melaporkan perbuatan Terdakwa yangtelah berselingkuh dengan Saksi Rini Damayanti sejak tahun 2011,hingga kemudian Terdakwa dipanggil Danyonif Linud 502 Kostrad danselanjutnya diproses hukum yang menjadi perkara ini.: Bahwa dengan mendasari
Bahwa mendasari pertimbangan Terdakwa tersebut Majelis Hakim TingkatBanding menilai Terdakwa mempunyai tabiat dan prilaku yang tidak baikserta tidak patuh hukum sehingga apabila terhadap Terdakwa tidak dijatuhipidana tambahan pemecatan dari dinas Militer akan mengganggukehidupan disiplin Prajurit di Kesatuannya.Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim TingkatBanding berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi tetapdipertahankan dalam Dinas Militer karena apabila tidak dipisahkan
183 — 14
Gugatan Perlawanan yang dikatakan sebagai milik pelawan tanpamengikutsertakan apa yang mendasari kepemilikan pelawan;2. Tidak mencantumkan letak dan batasbatas tanah yang didalilkan sebagaimilik pelawan ; Putusan Perlawanan No. 1/PdtPlw/2015 /PN.WT P163. Seyogyanya Terlawan II yaitu H.
sineactors), doktrin tersebut juga sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 305K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971, Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 3909K/Pdt/1994, tanggal 11 April 1997 yang menyatakan bahwa hak Penggugat Putusan Perlawanan No. 1/PdtPlw/2015 /PN.WT P17sepenuhnya yang menunjuk siapasiapa yang ditarik sebagai tergugat/tergugattergugat dalam suatu perkara, namun hak tersebut tentunya harus bisa dijelaskan dandijabarkan oleh Penggugat akan hubungan hukum atau perselisihan hukum apayang mendasari
Penggugat menarik pihakpihak dalam suatu gugatan lewatpembuktianpembuktian di persidangan ;Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi yang didasarkan pada dalilbahwa dalam Gugatan Perlawanan yang dikatakan sebagai milik pelawan tidakmengikutsertakan apa yang mendasari kepemilikan pelawan tentang eksepsi tersebutMajelis berpendapat bahwa hal tersebut sudah menyangkut pokok perkara yangtentunya membutuhkan pembuktianpembuktian untuk menentukan apakah yangmendasari pelawan mengajukan gugatan perlawanan
25 — 5
judi nomor togel jenis Hongkongdisetorkan kepada pengepul bernama EKO alias KODOK (DPO) alamatDs.Growong, Kec.Juwana, Kab.Pati;Bahwa dari hasil penjualan judi togel Terdakwa mendapatkan komisi dari pengepuljudi togel jenis Singapura yang bernama ANANG (DPO) sebesar 15 % dariuang yang disetorkan sedangkan untuk tebakan colok bebas judi togel jenisSingapuradan Hongkong Terdakwa mendapatkan komisi dari pengepulnya yang bernama EKOalias KODOK (DPO) sebesar 10 % dari uang yang disetorkan;Bahwa yang mendasari
judi nomor togel jenis Hongkongdisetorkan kepada pengepul bernama EKO alias KODOK (DPO) alamatDs.Growong, Kec.Juwana, Kab.Pati;Bahwa dari hasil penjualan judi togel Terdakwa mendapatkan komisi dari pengepuljudi togel jenis Singapura yang bernama ANANG (DPO) sebesar 15 % dariuangyang disetorkan sedangkan untuk tebakan colok bebas judi togel jenis Singapura danHongkong Terdakwa mendapatkan komisi dari pengepulnya yang bernama EKOalias KODOK (DPO) sebesar 10 % dari uang yang disetorkan;Bahwa yang mendasari
15 — 8
Putusan No.220/Pdt.G/2021/PA.MIlMenimbang, bahwa dengan mendasari kepada fakta hukum danpertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai : hati Pemohon dan Termohontidak sehaluan lagi, hilangnya rasa cinta dan munculnya rasa benci dengantimbulnya pertengkaran akhlak satu) sama lain, Termohon berperilakusemaunya, keluar tanpa sepengetahuan Pemohon dan memfitnah keluargaPemohon yaitu suami saksi 1 Pemohon dah bahkan keduanya pisah dan takkunjung kKembali menegakkan hukumhukum Allah SWT dan amanat peraturanperundangundangan
talak satu raji adalah adanya masa menunggu (iddah) bagiseorang janda selama tsalatsata quruuin (tiga kali suci/haidh), yang secarategas limitatif diatur dalam ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b dan ayat (4)Kompilasi Hukum Islam bahwa masa menunggu tersebut adalah selama 90 hariatau 3 bulan setelah pengucapan ikrar dilaksanakan;Menimbang, bahwa akibat hukum dari talak adalah kewajiban bagi istriuntuk menjalani masa iddah (masa tunggu) selama 90 hari atau 3 bulanlamanya. ketentuan syari tersebut mendasari
13 — 1
No. 0002/Pdt.G/2019/PA.Pas.dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan Pemohonuntuk menceraikan Termohon adalah bahwa semula rumah tangga Pemohondan Termohon dalam keadaan harmonis dan bahagia, namun sekarang tidakharmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yangdisebabkan Termohon banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohonakibatnya terjadi pisah tempat tinggal selama 3 bulan;Menimbang, bahwa
No. 0002/Pdt.G/2019/PA.Pas.Artinya : "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencarikemaslahatan,Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibencioleh Allah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:,Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraiannamun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebuttelah memenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yangberlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor