Bahwa secara adat di Dusun Pete, Banjarnegara, Para Pemohon telahmengadakan syukuran / selamatan sekadarnya, untuk memberitahukankepada masyarakat setempat bahwa anak perempuan yang bernamaTERMOHON adalah anak angkat dari Para Pemohon ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka PengadilanNegeri berpendapat bahwa apakah pengangkatan anak yang dilakukan oleh ParaPemohon sudah sesuai dengan peraturan perUndangUndangan ataukah tidak, makaakan diuraikan sebagai berikut :Menimbang, mendasari

ketentuan pasal 8, 9 jo pasal 19 PP Nomor 54 tahun 2007,Pengangkatan anak dapat dilakukan secara adat atau berdasarkan Undangundang.Pengangkatan anak secara adat dalam pelaksanaannya mendasari adat kebiasaan yangberlaku dalam masyarakat /adat dimaksud, sedang Penetapan Pengadilan dalam kontekspengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan sifatnya tidak mutlak, tapi menjadi pilihanbagi setiap Pemohon ;Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam melakukan pengangkatan anak terhadapTERMOHON, anak kandung dari

pokoknya menyangkalsebagai berikut :e Saat Terdakwa diambil urine dilaksanakan di Denpom Garut danTerdakwa masukan didalam aqua gelas bukan di pot seperti yangditerangkan oleh Saksi.e Terdakwa tidak pernah mengisi daftar hadir karena posisi Terdakwadidalam tahanan Denpom Garut.e Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Saksi.Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebutdi atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikandibawah sumpah, maka dengan mendasari

Bahwa benar mendasari pasal 171 hukum acara pidana militer, bahwauntuk membuktikan Terdakwa bersalah haruslah dengan sekurangkurangnya2 (dua) alat bukti dan Majelis Hakim yakin.Dari uraian tersebut diatas maka Unsur Kesatu Setiap penyalahgunanarkotika golongan I tidak terpenuhi.Bahwa oleh karena Unsur Kesatu Setiap penyalahguna Narkotika GolonganI tidak terpenuhi sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakimberpendapat : unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi.Bahwa berdasarkan halhal yang

Khairul Anwar NRP 114548tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer IlO8 Jakarta.Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka MajelisHakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputustanpa hadirnya Terdakwa (secara in absensia).Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer padaOditurat Militer I08 Jakarta Nomor : Sdak/55/IV/2017 tanggal 5 April2017 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :Bahwa Terdakwa pada waktuwaktu dan di tempattempatsebagaimana

Terdakwa tersebut telah cukupmemenuhi unsurunsur tindak pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke2 joAyat (2) KUHPM.Bahwa SaksiSaksi dalam perkara ini yakni Saksi atas namaSerma Bah Rismawan dan Saksi atas nama Kopka Eta Sodikun telahdipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 UndangHal 3 dari 12 hal Nomor : PUT/101K/PM IIO8/AL/IV/2017undang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadirdipersidangan karena sedang melaksanakan tugas khusus yang tidakbisa ditinggalkan, maka dengan mendasari

Mendasari keadaankeadaan tersebut Terdakwa dipandang sudah tidak lagilayak dan pantas untuk tetap berada dalam dinas Prajurit TNI karenaperbuatan tersebut dapat merusak disiplin Prajurit di Kesatuan, apabilaTerdakwa tetap berada di Kesatuan.

Oleh karenanya mendasari Pasal 26KUHPM Terdakwa harus diberhentikan dengan tidak hormat dari DinasMiliter.Dengan demikian putusan Judex Facti in casu harus diperbaiki yaitudengan menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer kepadaTerdakwa tersebut.Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Militer Tinggi IIJakarta Nomor 23K/BDG/PMTII/AD/III/2016, tanggal 25 April 2016, yangmenguatkan Putusan Pengadilan Militer IlO08 Jakarta Nomor 143K/PM Il08/AD/VII/2015, tanggal 4 Februari 2016

Bahwa, sejak Sumirin meninggal dunia, para ahli waris dari almarhumMarsudi (para Penggugat), telah memberitahu dan sekaligus memintakepada Wiradi (almarhum) dan diteruskan kepada Tergugat III maupunTergugat , agar menyerahkan kedua obyek sengketa tersebut kepadapara Penggugat secara baikbaik/musyawarahkekeluargaan, oleh karenakedua obyek sengketa tersebut sangat diperlukan oleh para Penggugatdan di samping itu, baik Tergugat maupun Tergugat III menurut hukumtidak ada alas hak yang mendasari dibenarkannya

ataubersamasama telah menyewakan sebagian dari obyek sengketa II (posisidi depan/menghadap ke Jalan Raya), seluas kurang lebih 4,5 M2 kepadaTergugat II untuk buka Center HP; Bahkan Tergugat II selain menyewasebagian dari obyek sengketa II tersebut, tanpa sepengetahuan dan seijinpara Penggugat telah membuat atau mendirikan bangunan tambahan,seluas kurang lebih 3 M2 di depan pintu/ gandeng dengan obyeksengketa Il ;11.Bahwa, oleh karena baik Tergugat maupun Tergugat III, di samping tidakada alas hak yang mendasari

dari Kaotmil Il08 Jakarta Nomor : B/2658/X1/2015 tanggal 5 Nopember2015 dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak KesatuanTerdakwa Paspampres telah memberikan jawaban yaitu surat Denmako Kolinlamil Nomor: R/478/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015, Nomor : R/460/X1/2015 tanggal 3 Nopemberdan Nomor R/494/X1/2015 tanggal 11 Nopember 2015 yang menyatakan bahwaTerdakwa Klk Bah Murdiono NRP 108347 tidak dapat dihadirkan dipersidanganPengadilan Militer IIl08 Jakarta.Bahwa dengan mendasari

militer.Berpendapat bahwa perbuatanperbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhiunsurunsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) Ke2 jo ayat (2)KUHPM.Bahwa saksisaksi dalam perkara ini yakni Saksi PELTU EDE MISIYANTO dan Saksiatas nama SERMA NAV PARDIONO telah dipanggil secara sah dan patut sesuaiketentuan pasal 139 Undangundang No.31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidakhadir di persidangan karena sedang melaksanakan tugas khusus yang tidak bisaditinggalkan, maka dengan mendasari

Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan olehKantor Urusan Agama Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso Nomor:0164/46/VII/2001, tanggal 31 Juli 2001 foto copy mana telah dinachtzegelen/bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya,sehingga sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. sebagaimana tersebut diatas, maka harus dinyakan terbukti, bahwa antara Pemohon dan Termohonterikat dalam perkawinan yang sah;Menimbang, bahwa dailildalil yang mendasari

palArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah tidakharmonis lagi, maka

.: Bahwa dengan mendasari ketentuan Pasal 143 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentangPeradilan Militer maupun sesuai dengan keterangan OditurMiliter di persidangan serta surat dari Satuannya, makaMajelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa telahmemenuhi syarat untuk disidangkan secara in absensia.: Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut diatas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:Bahwa Terdakwa pada waktuwaktu dan tempattempatsebagaimana tersebut di bawah

atasperbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.: Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentangPeradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Saksisebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksidi sidang Pengadilan, kemudian pada Pasal 173 Ayat (6)huruf a menerangkan dalam menilai kebenaran keteranganseorang Saksi, Hakim harus dengan sungguhsungguhmemperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satudan yang lain.Bahwa dengan mendasari

Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila adahubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas makaMajelis Hakim menilai barang bukti surat yang telahdihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan adalah sahkarena daftar absensi, Surat Dandim 0207/Sml tentanglaporan THT a.n. Kapten Inf Salwadi dan Surat Dandim0207/Sml tentang laporan Desersi a.n.

Kepentingan umum terlayani, karena kebijakan yang mendasariTerdakwa/Pemohon Kasasi melakukan perbuatan dan tindakan tersebutyang mendasari uraian peristiwa hukum dalam surat dakwaan dan surattuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari,sebagaimana telah diketahui dan dikenal Terdakwa/Pemohon Kasasi selakuPit.

Kepentingan umum ierlayani, karena kebijakkan yang mendasariTerdakwa/Pemohon Kasasi melakukan perbuatan dan tindakan tersebutyang mendasari uraian peristiwa hukum dalam surat dakwaan dan surattuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari,sebagaimana telah diketahui dan dikenal Terdakwa/Pemohon Kasasi selakuPit.

Terlebih lagi pada Pasal 333Amenyatakan Peraturan Pemerintah ini diberlakukan paling lambat mulaitahun anggaran 2009 (terlampir).Dengan demikian sebagaimana peraturan pelaksana yakni Permendagri No.59 Tahun 2007 dikaitkan atau dihubungkan dengan dasar dan dalil yangmendasari putusan Judex Facti adalah tidak tepat dan keliru, karenaperaturan pelaksana ternyata telah berubah dan diganti sedangkan dasardan dalil Judex Facti yang mendasari pertimbangan hukumnya adalahHal. 28 dari 47 hal. Put.

Kepentingan umum iterlayani, karena kebijakkan yang mendasariTerdakwa/Pemohon Kasasi melakukan perbuatan dan tindakan tersebutyang mendasari uraian peristiwa hukum dalam surat dakwaan dan surattuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari,sebagaimana telah diketahui dan dikenal Terdakwa/Pemohon Kasasi selakuPit.

No. 2134 K/Pid.Sus/201 1mendasari putusan Judex Facti adalah tidak tepat dan keliru, karenaperaturan pelaksana ternyata telah berubah dan diganti sedangkan dasardan dalil Judex Facti yang mendasari pertimbangan hukumnya adalahbertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP. Yang menyatakan Suatuperbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuanketentuan perundangundangan pidana yang telah ada.

Nomor 1620 K/Pdt/2017Tergugat menguraikan hal yang mendasari dari Alasan Pertama ini,sebagaimana diuraikan pada angka 2 dalam Surat KeputusanPenolakan Klaim, yang berbunyi: Dari hasil penelusuran yangdilakukan kepada pihak medis yang pernah merawat Tertanggungdiketahui bahwa Tertanggung mempunyai riwayat pemeriksaanlaboratorium pada Tahun 2009, 2010, 2011 dengan hasil yaitumeningkatnya kadar lemak, massa pada hati (liver mass),pembesaran kelenjar prostat (prostate enlargement). ,b.

AgoesSoegiarto tidak memberikan keterangan yang sebenarnya dalamSPAJK;Tergugat menguraikan hal yang mendasari dari Alasan Kedua ini,sebagaimana diuraikan dalam Surat Keputusan Penolakan Klaim,yaitu: angka 3, yang berbunyi:Bahwa pada saat pengisian Surat Permintaan Asuransi (SPA)tertanggal 18 Februari 2013 atas pertanyaan: a.) Bagian III.1tentang Keterangan Kesehatan yaitu Apabila anda sekarangdalam keadaan tidak sehat ?

Agoes Soegiarto pada tanggal 24 Juli 2013;Dalil yang mendasari penolakan klaim oleh Tergugat tersebutmerupakan dalil yang mengadaada untuk menghindarkan Tergugat dari kewajiban membayar klaim, dikarenakan dapat Penggugaturaikan fakta yang sebenarnya sebagai berikut:1) Tergugat tidak menyebutkan dokumen yang menjadirujukan bagi Tergugat untuk menyatakan sejak Tahun 2009,2010, dan 2011 dalam diri alm.

Apalagi jika harta warisan tersebut belumpecah/dibagi diantara para ahli waris;Bahwa mendasari pada ketentuan di atas maka anakanak yang lahirdari perkawinan Penggugat dengan alm. Agoes Soegiarto haruslah turutmenjadi pihak berperkara dalam gugatan ini. Ke 4 (empat) oranganaknya seharusnya ikut serta menjadi pihnak dalam perkara ini.

memperoleh informasi dan/atau data riwayatkesehatan dari Tertanggung yang tidak sesuai dengan isi pada SPAmeskipun Tertanggung telah meninggal dunia, maka Pemohon Kasasiberhak untuk membatalkan pertanggungan secara sepihak denganmengabaikan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata;Judex Facti tidak berimbang dalam menjabarkan pasal yang terdapatdalam Polis Asuransi, karena Judex Facti tidak menjelaskan bahwaPemohon Kasasi secara adil telah menerapkan Asas Keseimbangan(indemnity principle) yang mendasari

obscur libel didasarkan oleh adanya 4 (empat)alasan, yaitu: (a) Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan; (b) Tidakjelasnya obyek sengketa; (c) Petitum gugatan tidak jelas, dan; (d)Menggabungkan posita wanprestasi dengan perbuatan melawanhukum;Bahwa mantan Hakim Agung MA Yahya Harahap dalam bukunyamenjelaskan, eksepsi Gugatan Kabur dapat diajukan atas alasanTidak JelasnyaDasar HukumDalil Gugatan, yaitu posita(fundamentum petendl) tidak menjelaskan kejadian atau peristiwasecara jelas dan rinci yang mendasari

gugatan, serta tidakmenjelaskan dasar hukum (recht ground) yang mendasari gugatanvide: Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, 2005, h.449;Bahwa dalam gugatan a quo sudah menjelaskan kejadian atauperistiwa secara jelas dan rinci adanya perselisihan dan pertengkarandalam kehidupan perkawinan yang mendasari gugatan;3.

Bahwa dalil gugatan Penggugat tidak jelas/tidak terang atau isinya gelap(onduidelijk) serta posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskandasar hukum (rechts grond) yang mendasari gugatan a quo, sehingga dalilgugatan yang demikian tidak memenuhi syarat formil, dalam posita telahnyatanyata tidak sesuai atau kabur atau dapat dikatakan peristiwaperistiwa hukum yang diuraikan (fundamentum petendi) tidak menguraikanapa yang dasar hukum (rechtgrond) dan kejadian yang mendasari gugatantelah melakukan

Putusan Nomor 1909 K/Pdt/2015dan mengandung unsur ketidakjelasan (onduidelijk), halmana dalam Positaatau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond)yang mendasari gugatan a quo;Judex Facti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung juga tidak menelitigugatan a quo secara mendalam yang seharusnya dilakukan oleh JudexFacti Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dimana dengan jelas adanyaketidaksingkronan atas gugatan dan dimana atas gugatan telah disusunsecara tidak cermat, dimana Termohon

keberatannya terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama;Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari denganseksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum , yangterdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara PemeriksaanPersidangan Pengadilan Negeri Stabat, turunan resmi Putusan Pengadilan NegeriStabat Nomor 367/Pid.Sus/2018/PN Stb, tanggal 25 September 2018,, maka HakimTingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertamayang mendasari

Oleh karena itu, Termohon dinyatakan tidak datang dipersid angan, berdasarkanpasal 125 ayat (1) HIRpermohonan Pemohon patut diputus dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan bukti P.1 (foto copy KutipanAkta Nikah) yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna,maka dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon;Menimbang, bahwa inti dalil Pemohon yang mendasari permohonannya adalahbahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak harmonis

Menimbang , bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk memberi nasehat kepada pemohonagar bersabar sehingga dapat rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon serta diperkuat oleh bukti P.2 makadinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah; Menimbang ,bahwa yang mendasari Permohonan Pemohon adalah sering terjadi perselisihan danpertengkaran antara Pemohondan Termohon yang sulit didamaikan lagi sehingga puncaknya

permohonannya,Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P1 sampai denganP4 serta 2 (dua) orang saksi;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 didukung olehketerangan saksisaksi ternyata Pemohon tercatat sebagai penduduk DusunGoleng RT.01 RW.03 Desa Werdoyo, Kecamatan Godong, KabupatenGrobogan sehingga Pengadilan Negeri Purwodadi berwenang untukmengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon tujuan yangmelatarbelakangi atau mendasari

maupun relatif untukmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan ini;Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonanPerwalian sebagaimana terurai diatas yang pada pokoknya mohon agarPemohon dapat ditetapbkan sebagai Wali dari kedua orang anak PemohonGENGAN hace a nntetteetttteeteeteeeeteeeeeeees ; masingmasingDEMMAMA 5 wiccccecccsecsceeeesueceeeeeeeaeeeenes , Karena kedua orang anak tersebut belumdewasa dan belum dapat bertindak/melakukan perbuatan hukum ;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

Bahwa perkara yang mendasari penyitaan jaminan tersebut atas objek penyitaanjaminan adalah perkara lain yakni perkara No.4/Pdt.G/2004/ PN.Bdg. di PengadilanNegeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Kls A Knusus Bandung antaraTergugat (H.Syarif Amin) selaku Penggugat lawan Tergugat II sampai denganTergugat VIII selaku Para Tergugat sampai dengan Tergugat VII dalam perkara manaatas permohonan Tergugat selaku Penggugat dalam perkara tersebut adalah MajelisHakim perkara tersebut menetapkan dengan

9 Tahun 1975 ;Menimbang, bahwa Penggugat menguraikan dalam dalil positanya, menyebutkan telahmelakukan perkawinan dengan Tergugat sesuai dengan yang tercatat dalam Akta PerkawinanNomor : O11/P/2011 tanggal 30 Januari 2011 (surat bukti bertanda P.1) dan berdasarkanperkawinan tersebut diterbitkan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga LUTHER SRITUKA(surat bukti bertanda P.2) ;Menimbang, bahwa dari uraian dalam Posita dengan Petitum gugatan Penggugat, MajelisHakim menilai bahwa alasanalasan yang mendasari

sesekali dijenguk saja pas sempatBahwa sejak Tergugat bekerja jauh dari keluarga, Tergugat tidak seringmemberikan kabar, dan baru memberikan kabar setelah Penggugat menghubungiterlebih dahulu, disamping itu Tergugat ada wanita lain dalam hatinya, Tergugattidak memberikan nafkah lahir dan batin secara rutin serta tidak memperlakukanPutusan No. 2000/Pdt.G/2015/PA.Mlg, hal 2 dari 7 hal10.12.Penggugat selayaknya seorang istri, sejak Mei 2014 Penggugat merasa tertekanlahir dan batin, hal inilah yang mendasari