057/Pdt.P/2016/PA.Crp

PENETAPANNomor 057/Pdt.P/2016/PA Crp.

Putusan Nomor 204/B/PK/Pjk/2021Nilai Barang dan Jasa Nomor 00151/107/15/057/17 tanggal 31 Mei 2017Masa Pajak Januari 2015;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 4 September 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT006335.99/2018/PP/M.XIIIA Tahun 2019, tanggal 5 September 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP01538

/NKEB/WPJ.07/2018 tanggal 5 Juli 2018,tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf C Karena Permohonan Wajib PajakPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00151/107/15/057/17tanggal 31 Mei 2017 Masa Pajak Januari 2015, atas nama PT HogyIndonesia, NPWP 01.084.734.1.057.000, beralamat di Blok M31 KawasanBerikat MM2100 Industrial Town, Gandamekar Cikarang Barat Kab.

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP01538/NKEB/WPJ.07/2018 tanggal 5 Juli 2018,tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf C Karena Permohonan WajibPajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00151/107/15/057/17 tanggal 31 Mei 2017 Masa Pajak Januari2015, atas nama PT Hogy Indonesia, NPWP 01.084.734.1057.000, beralamat di Blok M31 Kawasan Berikat MM2100Industrial Town, Gandamekar, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00151/107/15/057/17tanggal 31 Mei 2017 Masa Pajak Januari 2015, atas nama PTHogy Indonesia, NPWP 01.084.734.1057.000, beralamat di BlokM31 Kawasan Berikat MM2100 Industrial Town, Gandamekar,Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17520, adalahHalaman 3 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 204/B/PK/Pjk/2021Nomor 00151/107/15/057/17 tanggal 31 Mei 2017 Masa Pajak Januari2015 oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan,karena setelah meneliti dan menguji kembali dalildalil yang diajukandalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembalidihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapatmenggugurkan faktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkapdalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak,karena dalam perkara

bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telahmengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan PengadilanPajak Nomor Put.32267/PP/M.XIlIV13/2011, tanggal 28 Juni 2011 yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 MasaPajak Januari sampai dengan Maret 2008 Nomor : 00001/204/08/057

Putusan Nomor 43 /B/PK/PJK/2013Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP46/WPJ.07/2010 tanggal14 Januari 2010 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Maret 2008Nomor : 00001/204/08/057/09 tanggal 17 Juni 2009, atas nama : PT KoryePolymer, NPWP 01.064.513.0057.000, Alamat di Jl.

Termohon Peninjauan Kembali (Ssemula Terbanding) salahmenggunakan pasal dalam menetapkan SKPKB PPh Pasal 26 No.00001/204/08/057/09 tanggal 17 Juni 2009 karena berdasarkansurat yang disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (SemulaPemohon Banding) sewaktu persidangan dengan nomor 001/PenjWPOPDN/KP/2010 tanggal 09 November 2010 menjelaskan bahwaFAN WON SONG sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri(WPOPDN) sehingga tidak terutang PPh Pasal 26 UU PPh;j.

Daftar Hasil Penelitan Keberatan SKPKB PPh Pasal 26 No.00001/204/08/057/09 tanggal 17 Juni 2009ii. Akta Notaris Nomor : 14 Tanggal 12 September 1997 yangdibuat dihadapan Notaris Sulami Mustafa, SH.ii. Akta Notaris Nomor 18 tanggal 18 Juni 2010 yang dibuatdihadapan Notaris Ni Luh Sudiarsih, SHiv. Surat nomor 001/PenjWPOPDN/KP/2010 tanggal 09 November2010 tentang Penjelasan bahwa FAN WON SONG sebagaiHalaman 11 dari 13 halaman.

Put32267/PP/M.XII1/13/201 1;Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Pengadilan Pajak Nomor Put.32267/PP/M.XIll/13/2011 :Surat Keputusan Direktur Jendral Pajak : KEP46/WPJ.07/2010 tanggal14 Januari 2010 tentang keputusan keberatan atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor : 00001/204/08/057/09tanggal 17 Juni 2009 Masa/Tahun Pajak JanuariMaret 2008,atas nama:PT.

tersebut;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksisaksi;TENTANG DUDUK PERKARABahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 12 Desember2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor6452/Pdt.P/2018/PA.Jr mengajukan halhal sebagai berikut:1.Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan para tanggal 21November 2018 yang dicatatkan pada kantor Urusan Agama (KUA) diKecamatan Puger Kabupaten Jember dengan aktanikahNo.0947/057

Nomor 6452/Pdt.P/2018/PA.Jr0947/057/X1/2018 dtertanggal 21 November 2018 dab stekag dibacaterynyata terdapat kesalahan identitas pada :Nama Pemohon tertulis Hairullah bin Ridwan tempat tanggal lahirJember 21 April 1981;Nama Oemohon II tertulis Christin Dewi Yana binti Edi Prayetno tempattanggal lahir Jember, 02 Agustus 1991.Bahwa berdasarkan surat Keterangna Kantor Urusan Agama (KUA)Kecamtan Puher Kabupaten Jember No: 458/Kua.13.32.21/12/2018tertanggal 07 Desenver 2018 identitas para Pemohon yang

FotokopiSurat Akta Nikah Nomor: 0947/057/X1I/2018, tertanggal 21Novemebr 2018, (P.4)Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mujilah yang dikeluarkan oleh DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 26November 2018 (P.5)Fotokopi Paspor atas nama Titin Dewi Yana yang berlaku sampaitanggal 27 November 2018, (P.6)Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Para Pemohon juga mengajukansaksisaksi masingmasing sebagai berikut:1.

Nama : Agus Setiawan bin Misdi, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaanwiraswasta, bertempat tinggal di Desa Sumberejo Kecamatan AmbuluKabupaten Jember;Bahwa saksi didepan sidang serta dibawah sumpahnya telahmemberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi teman Pemohon;Bahwa Para Pemohon telah menikah pada pada tanggal 21 November2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Puger Kabupaten JemberKutipan Akta Nikah Nomor : 0947/057/X1/2018 tanggal 21

Bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :0947/057/X1/2018, tanggal 21 November 2018 tersebut Hairullah binRidwan, tempat tanggal lahir Jember, 21 April 1981 sebenarnya adalahHairullah bin Ridwan tempat tanggal lahir Bogor 21 April 1981;c.

057/Pdt.G/2012/PA.Bko.

PUTUSANNomor 057/Pdt.G/2012/PA.Bko.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Bangko yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis Hakim telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukanoleh:PEMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD,pekerjaan tani sawit, tempat kediaman diKabupaten Merangin, sebagai Pemohon;MELAWANTERMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan

No 057/Pdt.G/2012/PA. Bko.A Alat bukti tertulis, yaitu berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Merangin Nomor XX/XX/V/2011 tanggal 18 Mei 2011, yang telah bermeterai cukup, telahdinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ( P);B= Alat bukti saksiBahwa, di samping alat bukti tertulis di atas, Pemohon juga telahmengajukan dua orang saksi di depan persidangan, masingmasing sebagaiberikut:I.

No 057/Pdt.G/2012/PA. Bko.serta saksi sendiri sudah 3 kalimenjemput Termohon untukkembali ke kediaman bersama akantetapi Termohon tidak mau;Il.

No 057/Pdt.G/2012/PA.

No 057/Pdt.G/2012/PA.Bko.14 1. Biaya Pendaftaran :Rp. 30.000,002. Biaya Panggilan : Rp. 200.000,003. Biaya Redaksi Rp. 5.000,004. Biaya Proses :Rp. 50.000,004. Materai : Rp. 6.000,00Jumlah : Rp. 291.000,00(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

PUTUSANNo. 057 K/PDT.SUS/2008DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Perselisinan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara :PT. SBS INDONESIA, berkedudukan di JI. Kemang Utara VIII / 46 PPJakarta Selatan, dalam hal ini diwakili kuasanya Inan H Rachman,SH., dan kawankawan, Para Advokat/ Pengacara dan KonsultanHukum dari Law Office IHR & Associates berkantor di Pusat NiagaDuta Mas Fatmawati Blok D2 No.11 Jl.

Bahwa pada tanggal 23 Maret 2007 Pelawan telah mendapatkan relaaspemberitahuan putusan Verstek Perkara No. 177/G/2006/PHI.PN.JKT.PST ;Bahwa adapun amar putusan perkara No. 177/G/2006/PHI tanggal 31Maret 2004 a quo berbunyi sebagai berikut :MENGADILI Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut namun tidak hadir ; Mengabulkan gugatan penggugat sebagian dengan verstek ; Menyatakan putus hubungan kerja antara Tergugat dan Penggugat terhitungsejak ditetapkannya putusan ini ;Hal 1 dari 8 hal Put No.057

Menetapkan biaya perkara yang timbul dari perkara ini sebesar Rp.500.000,(lima ratus ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dalam persidanganyang terbuka untuk umum dengan hadirnya Kuasa Pelawan pada tanggal 26 Juli2007 kemudian terhadapnya oleh Pelawan dengan perantaraan kuasanya,Hal 3 dari 8 hal Put No.057 K/PDT.SUS/2008berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 September 2007 diajukanpermohonan kasasi

Apabila hal tersebut dibenarkan olehHal 5 dari 8 hal Put No.057 K/PDT.SUS/2008Pengadilan, sehingga putusan perkara a quo menjadi yurisprudensi makatidak akan menutup kemungkinan seluruh Pembantu Rumah Tangga diIndonesia akan ramairamai menuntut hak untuk dipersamakan denganhakhak pekerja perusahaan.

,MH.Hal 7 dari 8 hal Put No.057 K/PDT.SUS/2008Panitera Pengganti ;Ttd/RITA ELSY, SH.UNTUK SALINANMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Perdata Khusus,RAHMI MULYATI, SH., MH.NIP. 040 049 629 Hal 8 dari 8 hal Put No.057 K/PDT.SUS/2008

27 Januari 2012, Tentang Jawaban Surat PermohonanPerpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksploitasi Pasir Besi di Laut LepasPesisir Pantai Selatan Kabupaten Ciamis, juga kadangkadang Surat Tergugat INomor : 057/85Um/2012, tanggal 27 Januari 2012, Tentang Jawaban SuratPermohonan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksploitasi Pasir Besi diLaut Lepas Pesisir Pantai Selatan KabupatenBahwa Tergugat I tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 057/85Um/2012, tanggal 27 Januari 2012,

Oleh karenanya, Tergugat I dengan tegas menyatakan bahwaTergugat I tidak pernah menerbitkan dan tidak pernah ada Surat Keputusan TergugatI Nomor : 057/85Um/2012, tertanggal 27 Januari 2012 Tentang Jawaban SuratPermohonan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksploitasi Pasir Besi di LautLepas Pesisir Pantai Selatan Kabupaten Ciamis, yang ada adalah Surat Tergugat INomor : 057/85Um/2012, tertanggal 27 Januari 2012 hal Jawaban SuratPermohonan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksploitasi Pasir Besi

MARVELZONINDONESIA, tanggal 2 Januari 2012, Hal Permohonan Perpanjangan Izin UsahaPertambangan Eksploitasi Pasir Besi, telah dijawab dengan surat Tergugat I Nomor: 057/85Um/2012, tanggal 27 Januari 2012 Hal Jawaban Surat PermohonanPerpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksploitasi Pasir Besi di Laut LepasPesisir Pantai Selatan Kabupaten Ciamis ;Surat PT.

MARVELZONINDONESIA Nomor : 003/ IStanggal 21 Juli 2011 ;Surat Tergugat I Nomor :057/1433Um/2011,tanggal 2Agustus 2011 ;Surat Sdr.

Oemar Witaryo, SH,Penasehat Hukum PT.1011121314151617181920212223Bukti T .III0Bukti T .II11Bukti T I12Bukti T I13Bukti T .III4Bukti T TLI5Bukti T .III6Bukti T III7Bukti T .III8Bukti T .III9Bukti T I.IL20Bukti T L.IL2IBukti T I22Bukti T 11235181MARVELZON INDONESIA,tanggal 2 Januari 2012 ;Surat Tergugat I Nomor :057/85Um/2012, tanggal 27JanuariSurat PT.MARVELZON,INDONESIA tanggal 02 Januari2012Surat Tergugat I Nomor :057/254Um/2012, tanggal 4Februari 2012 ;UndangUndang Nomor : 5Tahun 1986 ;UndangUndang

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, Nama Pemohon yang benar adalah : BURI tanggal lahir 23 Januari 1996 sesuai dengan Kartu Keluarga No.3513231911053405 tertanggal 01 April 2014, dalan Kartu Tanda Penduduk NIK.351323230 1960002 dalam surat keterangan beda nama dan tanggal lahir No.471/057/426.423.12/2019 tanggal 28 maret 2019 yang dikeluarkan oleh kepala desa Tongaskulon, dalam surat pelanggan BPJS Kesehatan No.513/VII.06/0314;
3. Memberi ijin kepada

Tanda PendudukNIK.3513232301960002 dalam surat keterangan beda nama dan tanggallahir No.471/057/426.423.12/2019 tanggal 28 maret 2019 yang dikeluarkanoleh kepala desa Tongaskulon, dalam surat pelanggan BPJS KesehatanNo.513/VII.06/0314, nama pemohon tertulis BURI tanggal lahir 23 Januari1996;4. Bahwa nama pemohon yang semula ACH.

Tanda Penduduk NIK.3513232301960002 dalam suratketerangan beda nama dan tanggal lahir No.471/057/426.423.12/2019Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PN Krstanggal 28 maret 2019 yang dikeluarkan oleh kepala desa Tongaskulon,dalam surat pelanggan BPJS Kesehatan No.513/VII.06/0314 ;Bahwa Pemohon sangat berkepentingan baik dimasa sekarang maupun yangakan datang tentang perbedaan nama Pemohon, untuk merubah dan untukpembetulan nama tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeriyang berwenang

Tanda PendudukNIK.3513232301960002 dalam surat keterangan beda nama dan tanggallahir No.471/057/426.423.12/2019 tanggal 28 maret 2019 yang dikeluarkanoleh kepala desa Tongaskulon, dalam surat pelanggan BPJS KesehatanNo.513/VII.06/0314;Memberi ijin kepada pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohonyang semula ACH.

dalamkutipan akta nikah;Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada PemohonMenimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon telahhadir dimuka persidangan, kemudian Hakim membacakan surat permohananPemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telahmengajukan buktibukti Surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkandengan aslinya yaitu berupa :1.Foto copy bermeterai cukup Surat Keterangan Beda Nama dan tanggallahir Nomor 471/057

Tanda PendudukNIK.3513232301960002 dalam surat keterangan beda nama dan tanggallahir No.471/057/426.423.12/2019 tanggal 28 maret 2019 yang dikeluarkanoleh kepala desa Tongaskulon, dalam surat pelanggan BPJS KesehatanNo.513/VII.06/0314;3. Memberi ijin kepada pemohon untuk melakukan perubahan namaPemohon yang semula ACH. FAUZI tanggal lahir 28 Mei 1985 menjadiBURI tanggal lahir 23 Januari 1996;4.

Menyatakan Perkara Nomor : 057/Pdt.P/2011/PA.Prob. tersebut dicabut ;-------------------3.Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).-----------------------------------------------------------

PENETAPANNomor : 057/Pdt.P/2011/PA.Prob.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Probolinggo yang mengadili perkaratertentu) pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapandalam perkara IstbatNikah : PEMOHON I, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta,Pendidikan terakhir MI, bertempattinggal di Kota Probolinggo,sebagai Pemohon IPEMOHON II, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumahtangga, Pendidikan terakhir SD,bertempat tinggal di KotaProbolinggo

Putusan Nomor :057/Pdt.G/2012/PA.Kab.Kdra. Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin serta tidak memperhatikanPenggugat dan keluarga;4.

Putusan Nomor :057/Pdt.G/2012/PA.Kab.KdrTelah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalahsebagai berikut :e Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena tetangga Penggugat ;e Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat suami istri sah, semula rukun danharmonis, namun sejak akhir 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;e Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugattidak dapat mememnuhi kebutuhan rumah tangganya dan telah pulang kerumahorang

Putusan Nomor :057/Pdt.G/2012/PA.Kab.KdrMenimbang, bahwa untuk memenuhi perintah pasal 130 HIR jo.

Putusan Nomor :057/Pdt.G/2012/PA.Kab.KdrMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapatdalil gugatan Penggugat telah terbukti dan oleh karena demikian maka gugatanPenggugat sudah beralasan hukum sesuai dengan pasal 19 huruf f PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelisberpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah ( brokenmarriage ), sulit untuk disatukan

Putusan Nomor :057/Pdt.G/2012/PA.Kab.KdrRincian biaya perkara:iL,2s3.Biaya kepaniteraanBiaya ProsesBiaya MeteraiJumlah1. Drs. FAIQ, Drs. MISBACHUL MUNIR, MH.MH.Ttd.2. Drs. NURROHMAN,SH.MH.PANITERA PENGGANTI,Ttd.ISMAIL, SH.Rp. 35.000,Rp. 295000,Rp. 6.000,Rp. 336.000,Untuk salinan yang sama bunyinyaOlehPanitera Pengadilan Agama Kab. KediriDrs. ANURUL MUJAHIDINHal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor :057/Pdt.G/2012/PA.Kab.Kdr

Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku Surat Keputusan TergugatNomor KEP01094/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 7 April 2017 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak BerdasarkanPasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak atas SuratTagihan Pajak yang Tidak Benar Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakNovember 2014 Nomor 00662/107/14/057/15 tanggal 21 Desember 2015,dengan segala akibat hukumnya;2.

Mengabulkan seluruh permohonan gugatan terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP01094/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 7 April2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajakatas Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar Pajak Pertambahan NilaiMasa Pajak November 2014 Nomor 00662/107/14/057/15 tanggal 21Desember 2015; dan3.

Menetapkan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Surat TagihanPajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor Februari 2015 Nomor00662/107/14/057/15 tanggal 21 Desember 2015 Masa Pajak November2014, menjadi sebagai berikut:Bunga Pasal 14 ayat (4) UU KUP : Rp59.309.945,00Jumlah yang masih harus dibayar : Rp59.309.945,00Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 16 Juni 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT112578.99/2014/PP/M.XB Tahun 2018, tanggal

Putusan Nomor 3290/B/PK/Pjk/2018Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2014, Nomor00662/107/14/057/15 tanggal 21 Desember 2015, atas nama: PT CheilJedang Indonesia, NPWP 01.071.816.1057.000, beralamat di MenaraJamsostek Lt. 21, Jalan Jend. Gatot Subroto Nomor. 38, Kuningan Barat,Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12710, sehinggaperhitungannya menjadi sebagai berikut: N Wraian Semula Dibatalkan MenjadiO.

alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Surat Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor: KEP01094/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 7 April 2017, Pengurangan Ketetapan Pajak atasSurat Tagihan Pajak (STP) Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf CKarena Permohonan Wajib Pajak, Surat Tagihan Pajak, PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2014,Nomor 00662/107/14/057

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengurangkan = ataumembatalkan STP PPN Masa Pajak Maret 2014 Nomor00364/107/14/057/16 tanggal 21 Juli 2016 sehingga perhitungannyamenjadi:Sanksi Pasal 14 ayat (4) UU KUP = Rp. 0,00:Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 9 November 2017:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT116916.99/2014/PP/M.XVB Tahun 2019, tanggal 23 Oktober 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan

seluruhnya gugatan Penggugat terhadap KeputusanTergugat Nomor KEP02444/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 29 Agustus 2017tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajakberdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajakuntuk STP Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00364/107/14/057/16 tanggal 21 Juli 2016 Masa Pajak Maret 2014, atasnama PT CJ Feed Jombang, NPWP 02.192.966.6057.000, beralamat diMenara Jamsostek Lantai 21, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 38,Kuningan

Membatalkan STP Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00364/107/14/057/16 tanggal 21 Juli 2016 Masa Pajak Maret 2014;3. Menetapkan Sanksi Administrasi Denda Pasal 14 (4) UU KUP MasaPajak Maret 2014 sebesar Rp0,00 (Nihil);Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 November 2019kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanHalaman 2 dari 8 halaman.

Menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak Nomor 00364/107/14/057/16 tanggal 21 Juli 2016 Masa Pajak Maret 2014, atas nama PTCJ Feed Jombang, NPWP 02.192.966.6057.000, dengan alamatdi Menara Jamsostek Lantai 21, Jalan Jenderal Gatot SubrotoKavling 38, Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan(12710), adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.

Putusan Nomor 3259/B/PK/Pjk/2020Wajib Pajak untuk STP Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00364/107/14/057/16 tanggal 21 Juli 2016 Masa Pajak Maret 2014, atasnama Penggugat NPWP 02.192.966.6057.000, sehinga pajak yang masihharus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.

1. Menyatakan permohonan Pemohon I danPemohon II Nomor: 057/Pdt.P/2016/PA. FF. gugur;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 91.000 ( Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah);

Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku Surat Keputusan TergugatNomor KEP08959/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 22 Desember 2016tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajakatas Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar Pajak Pertambahan NilaiMasa Pajak Mei 2015 Nomor 00003/167/15/057/16 tanggal 24 Juni 2016,dengan segala akibat hukumnya;2.

Mengabulkan seluruh permohonan gugatan terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP08959/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 22Desember 2016 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas SuratTagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C KarenaPermohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak yang Tidak BenarPajak Pertambahan WNilai Masa Pajak Mei 2015 Nomor00003/167/15/057/16 tanggal 24 Juni 2016; dan3.

Menetapkan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam SuratTagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor Mei 2015 Nomor00003/167/15/057/16 tanggal 24 Juni 2016 Masa Pajak Mei 2015,menjadi sebagai berikut: Bunga Pasal 9 ayat (2a) UU KUP: nihil Jumlah yang masih harus dibayar: nihilMenimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 12 Juli 2017;Halaman 2 dari 9 halaman.

Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT092293.16/2012/PP/M.XVIB Tahun 2019, tanggal 31 Desember 2019,yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding yang pada pokoknya sebagaiberikut: Menerima seluruh permohonan banding Pemohon Banding; Membatalkan dan mencabut Keputusan Terbanding Nomor KEP377/WPJ.07/2015 tanggal 10 Februari 2015 tentang Keberatan Atas SKPKBPPN Nomor 00041/207/12/057

uraian banding;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT092293.16/2012/PP/M.XVIB Tahun 2019, tanggal 31 Desember 2019,tanggal, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagaiberikut:Menolak banding Pemohon Banding atas sengketa pajak terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP377/WPJ.07/2015 tanggal10 Februari 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa PajakMaret 2012 Nomor 00041/207/12/057

Dengan mengadili sendiri:a.Mengabulkan seluruhnya permohonan banding PemohonPeninjauan Kembali semula Pemohon Banding;Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP377/WPJ.07/2015 tanggal 10 Februari 2015 mengenai keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor: 00041/207/12/057/13 tanggal 18November 2013 Masa Pajak Maret 2012, atas nama: PT IndonesiaTri Sembilan, NPWP 02.192.861.9057.000, beralamat di NgoroIndustri Persada Blok S1, Lolawang,

/13 tanggal 18 November 2013 atas nama PemohonBanding, NPWP: 02.192.861.9057.000; adalah sudah tepat dan benardengan pertimbangan:a. bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Pajak Masukan Yang Dapat Dikreditkan(Kredit Pajak Atas PPN Jasa Luar Negeri) Sebesar Rp412.380.000,00Terkait Dengan Koreksi PPN JLN Yang Telah Diterbitkan SKPN PPNJLN Nomor 00045/577/12/057/13 Tanggal 18 November 2013 yang tetapdipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak

Putusan Nomor 241/B/PK/Pjk/2021Pajak Masukan Yang Dapat Dikreditkan (Kredit Pajak Atas PPN JasaLuar Negeri) Sebesar Rp412.380.000,00 Terkait Dengan Koreksi PPNJLN Yang Telah Diterbikan SKPN PPN JLN Nomor00045/577/12/057/13 Tanggal 18 November 2013 yang telahdipertimbangkan berdasarkan fakta, buktibukti dan penerapan hukumserta diputus dengan kesimpulan tetap dipertahankan oleh Majelis Hakimsudah tepat dan benar.

Membatalkan Keputusan Tergugat Nomor KEP01048/NKEB/WPJ.07/2019, tanggal 6 Mei 2019, dan mengurangkan jumlah sanksi administrasidalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00596/207/16/057/18, tanggal 30 Oktober 2018,menjadi Nihil demi prinsip pengenaan pajak yang adil;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 23 Juli 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT005611.99/2019/PP/M.IIIB Tahun 2020, tanggal

28 Juli 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dan membatalkanKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01048/NKEB/WPJ.07/2019,tanggal 6 Mei 2019, tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor 00596/207/16/057/18, tanggal 30 Oktober 2018, Masa Pajak Januari2016 karena Permohonan Wajib Pajak atas nama, PT Gold Coin Indonesia,NPWP 01.000.246.7057.000

Putusan Pengadilantersebut telah dibuat tidak berdasarkan fakta hukum dan bertentangandengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku;Dengan mengadili sendiri:3.1.3. 2.3.3.Menolak permohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembali untukseluruhnya;Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01048/NKEB/WPJ.07/2019, tanggal 6 Mei 2019 tentangPenghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00596/207/16/057

/18, tanggal 30 Oktober 2018, Masa Pajak Januari2016, karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama, PT Gold CoinIndonesia, NPWP 01.000.246.7057.000, beralamat di Jalan RayaBekasi KM 28, Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat, 17132, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00596/207/16/057/18,tanggal 30 Oktober

dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan terhadap Keputusan Tergugat NomorKEP01048/NKEB/WPJ.07/2019, tanggal 6 Mei 2019 tentang PenghapusanSanksi Administrasi atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00596/207/16/057

Mengurangkan jumlah sanksi administrasi dalam Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00604/207/16/057/18 tanggal 30 Oktober 2018 menjadi Nihil;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 8 Agustus 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.006155.99/2019/PP/M.IIIB Tahun 2020, tanggal 28 Juli 2020 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat

dan membatalkan KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP01376/NKEB/WPuJ.07/2019 tanggal 31Mei 2019 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00604/207/16/057/18 tanggal 30 Oktober 2018 Masa Pajak Oktober 2016karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama PT Gold Coin Indonesia,NPWP 01.000.246.7057.000, beralamat di Jalan Raya Bekasi KM 28,Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat, 17132;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP01376/NKEB/WPJ.07/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentangPenghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00604/207/16/057/18 tanggal 30 Oktober 2018 Masa Pajak Oktober2016 karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama PT Gold CoinIndonesia, NPWP 01.000.246.7057.000, beralamat di Jalan RayaBekasi KM 28, Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat, 17132, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00604/207/16/057/18tanggal 30 Oktober 2018 Masa Pajak Oktober 2016 karenaHalaman 3 dari 7 halaman.

dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan terhadap Keputusan Tergugat NomorKEP01376/NKEB/WPJ.07/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang PenghapusanSanksi Administrasi atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00604/207/16/057

Bahwa Pemohon dan Pemohon Il telah menikah secara Islam di DesaTanah Kuning, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan padatanggal 5 Juni 2010 di hadapan seorang Penghulu bernama PENGHULUHalaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 057/Pat.P/2017/PA. Tse.dengan wali WALI NIKAH (Ayah kandung Pemohon Il), dan pernikahantersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH danSAKSI NIKAH dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 55.000,00 (limapuluh lima ribu rupiah);2.

Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untukpersidangan perkara ini, Pemohon dan Pemohon II telah hadir di persidangandan Pemohon dan Pemohon Il menyatakan tetap akan melanjutkanHalaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 057/Pat.P/2017/PA.

SAKSI Il, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan lbu Rumah Tangga,Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat RT. 05, Desa Binai,Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan:Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 057/Pat.P/2017/PA.

Oleh sebab itu,pengakuan Pemohon dan Pemohon II bahwa mereka telah menikah secaraIslam pada tanggal 5 Juni 2010 di Desa Tanah Kuning, Kecamatan TanjungPalas Timur, Kabupaten Bulungan, dapat dibenarkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atasmaka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Pemohon II telahdapat membuktikan dalildalil permohonannya, sehingga permohonannyaHalaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 057/Pat.P/2017/PA.

H.TUBAGUS MASRUR, S.H.Panitera PenggantitidMOHAMMAD ILHAMUNA, S.H.I.Perincian biaya perkara:1.oF PfBiaya PendaftaranBiaya PanggilanBiaya ProsesBiaya RedaksiBiaya MateraiIWAN ARIYANTO, S.H.Rp 30.000,00Rp 200.000,00Rp 50.000,00Rp 5.000,00Rp 6.000,00 JumlahRp 291.000,00Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 057/Pat.P/2017/PA. Tse.

Putusan Nomor 1247/B/PK/Pjk/2019berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut: Bahwa menurut Penggugat, Surat Tagihan Pajak PPN Masa PajakAgustus 2014 Nomor 00518/107/14/057/15 tanggal 4 September 2015sebesar Rp9.744.650,00 seharusnya dibatalkan;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 3 Februari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.86205/PP/M.XIA/99/2017, tanggal

28 Agustus 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP08501/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 24November 2016 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat TagihanPajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00518/107/14/057/15 tanggal 4 September 2015 Masa Pajak Agustus 2014Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak,atas nama PT Nikawa Textile Industry,

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP08501/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 24 November 2016tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakPajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00518/107/14/057/15 tanggal 4 September 2015 Masa PajakAgustus 2014 Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf c karenaPermohonan Wajib Pajak atas nama PT Nikawa Textile Industry,NPWP 01.070.683.6057.000, beralamat di ANZ Tower Lantai 10,Jalan Jenderal Sudirman Kav.33A, Tanah Abang, Jakarta

permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat NomorKEP08501/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 24 November 2016 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00518/107/14/057

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara aquo yaitu dikabulkannya gugatan Termohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) terhadap Keputusan Pemohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) Nomor KEP08501/NKEB/WPJ.07/2016tanggal 24 November 2016 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atasSurat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor 00518/107/14/057/15 tanggal 4 September 2015 Masa PajakAgustus 2014 Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf c KarenaPermohonan

Putusan Nomor 3163/B/PK/Pjk/2018Bahwa diusulkan agar STP PPN Masa Januari 2014 Nomor 00395/107/14/057/15 tanggal 10 Juli 2015 sebesar Rp 380.107.941,00 dikurangkanmenjadi Nihil atau Dibatalkan;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 21 Juni 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut90564/PP/M.XVI.A/99/2017, tanggal 19 Desember 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan gugatan

Penggugat terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00927/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 3 April 2017 tentang Pembatalan Ketetapan PajakAtas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c KarenaPermohonan Wajib Pajak Masa Pajak Januari 2014 Nomor 00395/107/14/057/15 tanggal 10 Juli 2015, atas nama PT Pacific Medan Industri, NPWP01.824.646.2057.000, beralamat di Jalan Pulau Nias Selatan KIM IlMabar Percut, Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Sumatera Utara, 20371,alamat korespondensi: Menara

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00927/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 3 April 2017 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajakberdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan WajibPajak Masa Pajak Januari 2014 Nomor 00395/107/14/057/15tanggal 10 Juli 2015, atas nama PT Pacific Medan Industri, NPWP01.824.646.2057.000, beralamat di Jalan Pulau Nias Selatan KIMIl Mabar Percut, Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Sumatera Utara,20371, alamat korespondensi: Menara

alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat terhadapKeputusan Tergugat Nomor : KEP00927/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 3April 2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak(STP) Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan WajibPajak Masa Pajak Januari 2014 Nomor : 00395/107/14/057

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor : KEP00927/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 3 April 2017 tentang Pembatalan Ketetapan PajakAtas Surat Tagihan Pajak (STP) Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf cKarena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak Januari 2014 Nomor :00395/107/14/057/15 tanggal 10 Juli 2015 oleh Majelis HakimPengadilan