Bahwa halhal yang mendasari Penggugat untuk tetapmengajukan gugatan perceraian dengan Tergugat, disebabkan karena : Bahwa pada dasarnya kedekatan antara Penggugatdengan Tergugat memang tidak dilandasi dengan rasa cinta, karena diantara keduanya saat bertemu berawal dari proses perjodohan yangdilakukan oleh orang tua Penggugat dengan orang tua Tergugat sampaidengan terjadinya perkawinan; Bahwa dengan berpisah jarak dan waktu di antaraPenggugat dengan Tergugat, menjadikan keduanya tidak lagi bertemudan

Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana diamanatkanPeraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak layak dilaksanakankarena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan;Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat butir satu dan duaharus dibaca sedemikian rupa sehingga berbunyi : Penggugat mohonSsupaya Penggugat diceraikan dari Tergugat, dengan menyatakan jatuhtalak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa posita yang mendasari

diberikan tanda (P.4);Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplahdengan menunjuk halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidangatas perkara ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah terurai diatas, yakni permohonan perubahan namaPemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KepalaKantor Urusan Agama Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, Nomor XXXxX,tanggal 22 Agustus 1998;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

Bahwa mendasari identitas Penggugat yang menyebutkan namanyadahulu. bernama Wie Oe alias Wee U telah menimbulkanketidakjelasan/kekaburan mengenai nama Tionghoa Penggugat,mengingat secara umum warga keturunan Tionghoa yang sudahmenjadi warga Negara Indonesia memiliki satu nama Indonesia dansatu nama Tionghoa, lalu apa dasar penyebutan Wie Oe alias WeeU???:b.

mengenai: bagaimana dan darimana Penggugat mengetahui adanya pesanWhatsApp dimaksud yang didalilkan Penggugat tersebar dalamWhatsApp Group Perkumpulan Rukun Sinoman Dana PangruktiKediri, padahal Penggugat mendalilkan bukan pengurus maupunanggota Perkumpulan Rukun Sinoman Dana PangruktiKediri; Perkumpulan Rukun Sinoman Dana Pangrukti berada di Kota Kediri,sedangkan Penggugat sejak tahun 2002 tinggal di Surabaya, apadasar dan alasannya sehingga Penggugat merasa pesandimaksud ditujukan kepadanya; mendasari

Bahwa mendasari identitas Penggugat yang menyebutkan namanyadahulu. bernama Wie Oe alias Wee U telah menimbulkanketidakjelasan/kekaburan mengenai nama Tionghoa Penggugat,mengingat secara umum warga keturunan Tionghoa yang sudah menjadiwarga Negara Indonesia memiliki satu nama Indonesia dan satu namaHalaman 27 dari 33 Putusan Perdata Nomor 44/Pdt.G/2019/PN.KdrTionghoa, lalu apa dasar penyebutan Wie Oe alias Wee U seperti yangdiutarakan dimaksud???;b.

; Mendasari isi pesan WhatsApp yang didalilkan Penggugat pada positaangka 6 dibuat pada bulan Juni 2018 orang yang bernama WEE Uadalah Notaris, sedangkan Penggugat dalam posita angka 1, 2 dan 3mendalilkan sejak tanggal 05 Juni 2013 tidak menjabat lagi sebagaiPejabat UmumNotaris, sehingga isi pesan WhatsApp yang didalilkanPenggugat tidak ada relevansinya dengan Penggugat yang berprofesisebagai Advokat dan Dosen.d.

GUGATAN PENGGUGAT KABUR (EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL) DanDASAR HUKUM DALIL GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELASPara Penggugat dalam Gugatannya tidak menjelaskan dasar hukum(rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan paraPenggugat, sehingga dalil yang demikian tidak memenuhi syarat formil.Bahwa PARA PENGGUGAT dalam gugatannya menyebutkan, bahwaPara Penggugat adalah pemilik (semula dinyatakan mempunyal) sebidangtanah yang menurut pengakuan para penggugat diperoleh dari warisanpeninggalan

Gugatan Penggugat kabur (exceptio obscuur libel) dan dasar hukum dalilgugatan penggugat tidak jelas dengan alasan Para Penggugat dalamGugatannya tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan kejadianatau peristiwa yang mendasari gugatan para Penggugat, karena di dalamGugatannya Para Penggugat mendalilkan adalah pemilik (Semuladinyatakan mempunyai) sebidang tanah yang menurut pengakuan merekadiperoleh dari warisan peninggalan orang tua dan digadaikan kepadaAmiruddin, namun Para Penggugat tidak

gugatanPenggugat mengandung Cacat Error In Persona dengan alasan tanah yangdisengketakan adalah bukan milik Tergugat dan masih atas nama Amirudinserta belum ada penetapan hukum tentang ahli waris tanah dan juga mengenaieksepsi gugatan Penggugat kabur (exceptio obscuur libel) dan dasar hukumHalaman 15 dari 23 Putusan Nomor 85/Padt.G/2017/PN Jmrdalil gugatan Para Penggugat tidak jelas dengan alasan Para Penggugat dalamgugatannya tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan kejadian atauperistiwa yang mendasari

ongkos perkara ;ATAU, jika Pengadilan berpendapat lain mohon kiranya dijatunkan Putusanyang seadiladilnya (Ex Aequo Et Bono).Halaman 8 dari 25 hal putusan No :119/Pdt/2016/PT BdgMenimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat dan II telah mengajukan Eksepsi/Jawaban serta gugatan Rekonpensi yangpada pokoknya sebagai berikut :DALAM EKSEPSIPENGGUGAT DALAM MENYUSUN GUGATAN PERBUATAN INGKAR JANJI(WANPRESTASI) TIDAK JELAS DAN TERANG (OBSCUUR LIBEL)MENGENAI KEJADIAN ATAU PERISTIWA YANG MENDASARI

Bahwa penjelasan adanya peristiwa yang mendasari adanya LaporanPidana, Penandatanganan Surat Perdamaian Khusus Sementara danatas peristiwa apa Penggugat mengalami kerugian diperlukan supayamenjadi jelas dan terang dalam menyusun formulasi gugatan;4.

Bahwa apabila dalam posita atau fundamentum petendi tidak dijelaskankejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan tersebut maka dalilgugatan yang seperti itu tidak memenuhi syarat formil sehinggamengakibatkan gugatan tidak jelas dan tidak tertentu (een duidelijke enbepaalde conclusie) sehingga patut dan layak dikatagorikan sebagaigugatan yang obscuur libel, sebagai referensi dalam argumentasi iniadalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 250 K/Pdt/1984 tanggal 16 Januari 1986 dimana gugatan

Gugatan PENGGUGAT Kabur, Tidak Jelas dan Kontradiktif(Exceptio Obscuur Libel);1.PENGGUGAT dalam Gugatannya pada posita atau fundamentumpetendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dankejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan PENGGUGATmengenai kapan/waktu Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT,sehingga dalil yang demikian tidak memenuhi syarat formil;Bahwa alasan dan pertimbangan yang disampaikan dalam gugatanPENGGUGAT tersebut tidak dijelaskan secara terang apa yangmenjadi permasalahan sebab

Gugatan PENGGUGAT Kabur, Tidak Jelas dan Kontradiktif(Exceptio Obscuur Libel);1.PENGGUGAT dalam Gugatannya pada posita atau fundamentumpetendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan kejadianatau peristiwa yang mendasari gugatan PENGGUGAT mengenaikapan/waktu Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT, sehingga dalilyang demikian tidak memenuhi syarat formil;Bahwa alasan dan pertimbangan yang disampaikan dalam gugatanPENGGUGAT tersebut tidak dijelaskan secara terang apa yangmenjadi permasalahan sebab

maka eksepsi dari Tergugat tersebut telah memasuki materi pokokperkara dan harus dibuktikan apakah benar gugatan Penggugat ne bis in idemoleh karenanya sudah sepatasnya eksepsi Tergugat Ponit A dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Point B yang padapokoknya menyatakan gugatan Penggugat kabur, tidak jelas dan kontradiktif(Exceptio obscuur Libel) karena Penggugat pada posita atau fundamentumpetendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechts graond) dan kejadian atauperistiwa yang mendasari

Mendasari hal inisemakin nyata menunjukkan realitas yang nyata adanya caracara untuk"mengkriminalisasi Pemohon Kasasi".3. Putusan Judex Facti tidak berdasarkan pertimbangan hukum yang cukup(Onvoldoende Gemotiveerd).Bahwa Mahkamah Agung saat ini bahkan sudah sejak lama menerapkanprinsip keadilan restoratif (restorative justice), walaupun tidak seutuh teorikeadilan restoratif seperti dikemukakan para pakar.

perlu bukan katakatawajib sehingga terlalu dini jika semua pengguna harus dipecat,sementara dalam ST tersebut menunjukkan bahwa penerapanpemecatan kasuistis tergantung apakah prajurit tersebut sebagaipengedar atau pengguna, Pemohon Kasasi setuju jika seorang prajuritterbukti sebagai pengedar dipecat, namun Pemohon Kasasi merasakeberatan jika prajurit yang hanya tes urinenya mengandung zatAmtphetamina seperti yang dialami oleh Pemohon Kasasi harusmendapat perlakuan yang sama seperti pengedar.Bahwa mendasari

Aan sebagai pengedar Narkotika.Seharusnya Terdakwa sebagai Prajurit TNI terlebin sebagai anggotaBabinsa melaporkan yang bersangkutan kepada aparat yang berwenang,sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menumbuhsuburkanperedaran dan penyalahgunaan Narkotika di masyarakat dan dapat merusakcitra Kesatuan di mata masyarakat ;Berdasarkan keadaankeadaan tersebut, Terdakwa dipandang tidak pantasdan tidak layak lagi untuk tetap berada dalam dinas Prajurit TNI, olehkarenanya mendasari ketentuan

Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, petunjuk dan barangbukti yang diajukan di persidangan yang bersesuaian satusama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:sa at dst;dihubungkan lagi dengan pertimbangan Majelis Hakim pada putusanhalaman 7:Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menerangkantelah mengerti dan membenarkan telah melakukan tindakpidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militeratas dirinya;Seharusnya dengan mendasari

NRP 190000470368, jadi dalam hal ini SuratResume hasil pemeriksaan Nomor: R/19/RHP/II/2016 tanggal 29 Februari2016 adalah sah sebagai alat bukti surat sebagaimana ketentuan Pasal 176UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yangmengatakan Surat sebagai alat bukti yang sah apabila dibuat atas sumpahjabatan dan dikuatkan dengan sumpah;Mendasari hal yang telah kami sampaikan di atas maka Surat Resume hasilpemeriksaan Nomor R/19/RHP/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 sudahsesuai dengan

ketentuan Pasal 176 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun1997, dan tidak ada kewajiban hukum bagi Danrindam /BB apabilamengeluarkan surat dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan di kesatuanyang dipimpinnya harus mendasari kepada Kepmenkes;Akan halnya pemeriksaan urine dengan Rapid Test merk Uji Napza 3Combo 3 (tiga) parameter yang dilakukan oleh Saksi3 Letda Ckm LimsonSianturi selaku Dansi Kesehatan Denma Rindam /BB terhadap Terdakwamenurut hemat kami selaku Oditur Militer, alat uji urine berupa test packRapid

Dengan mendasari ketentuan Pasal 263 ayat (2) butira KUHAP (Undang Undang No. 8 Tahun 1981), yakniditemukannya bukti baru/Novum (terlampir Bukti PK3)yang sangat menentukan dalam pembuktian perkara pidanaini, yang sebelumnya belum pernah diajukan dan belumpernah ditemukan, yakni bukti baru kwitansi tentangHal. 24 dari 24 hal. Put.

Resvaldya bintiAdjibar), tetapi berada di tangan Terdakwa (WienWidya yati binti Tetep Sofyandi), di mana Terdakwa Iltidaklah perlu) mengetahui apakah bisnis yang digelutiTerdakwa termaksud, fiktif ataukah tidak, lagi pulamenyangkut masalah perusahaan yang digeluti Terdakwa fiktif ataukah tidak bukanlah menjadi unsur dari delikpenipuan, karenanya putusan Majelis Hakim kasasitersebut, beralasan hukum untuk dibatalkan di tingkatPeninjauan Kembali (PK) dengan adanya bukti baru/novumini (Bukti PK3) ;Dengan mendasari

Dengan mendasari ketentuan Pasal 263 ayat (2) butir cKUHAP (Undang Undang No. 8 Tahun 1981), yakniterdapatnya suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruanyang nyata terhadap putusan Majelis Hakim kasasi No.2003 K/Pid/2006 tanggal 12 Maret 2008, tentangmemeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini ditingkat kasasi, yang hanya semata mata mempercayaialasan alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalammemori kasasinya, tanpa memeriksa kebenaran hukumnyaputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas

Yahya Harahap.S.H dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata padahalaman 449 yang menyatakan sebagai berikut:Posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum(rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan";Dengan demikian terbukti Judex Facti Tingkat Banding telah salah dalammenerapkan hukum serta melanggar ketentuan perundangundangan yangberlaku karena tidak memberikan pertimbangan lagi secara seksama(onvoldoende gemotiverd) mengenai faktafakta maupun buktibukti

Lebihlanjut apabila Judex Fadi Tingkat Banding memeriksa dengan teliti parapihak dalam perjanjian tanggal 10 Oktober 2015 adalah TermohonKasasi dan Termohon Kasasi Ill dan sama sekali tidak melibatkanPemohon Kasasi:Judex Facti tingkat banding seharusnya melihat dengan teliti hubunganhukum antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi danTermohon Kasasi Il, apakah ada perjanjian yang mendasari munculnyagugatan dari Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi II kepadaPemohon Kasasi.

ayat (1) KUHPerdata yang berbunyisebagai berikut:Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata berbunyi:Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya",Pasal 1340 ayat (1) KUHPerdata berbunyi:Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihakpihak yang membuatnya;Berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata juncto 1340 ayat (1)KUHPerdata jelas terbukti bahwa gugatan Termohon Kasasi danTermohon Kasasi I seharusnya ditolak oleh Judex Facti karena tidakadanya perjanjian yang mendasari

Hal ini menunjukkan Penggugattidak mengetahui secara pasti fakta hukum atau peristiwahukum yang terjadi sehingga gugatan ini dapat indikasikanmerupakan upaya cobacoba untuk memperoleh SHM No. 7.Bahwa berdasarkan halhal tersebut pada angka 1) sampaldengan angka 4), sudah jelas dan tidak terbantahkan lagibahwa gugatan Penggugat kabur.Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 647/Pdt.G/2019PN MdnBahwa tidak terdapat dalildalil yang menjelaskan ataumenguraikansecaraspesifik kejadian yang mendasari gugatan atauperbuatanhukum

tidak adanya hubungan hukum antaraPenggugat dengan Turut Tergugat maupun perbuatan hukumTurut Tergugat terhadap Penggugat yang menjadi dasargugatan, namun Penggugat meminta petitum yang berdampakhukum terhadap Turut Tergugat, dimana hal tersebut tidaksesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) RepublikIndonesia (RI) sebagai berikut:a) Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1970tanggal 17 April 1971Posita (fundamentum petendi) tidak menjelaskan dasarhukum (rechtsgrond) dan kejadian yang mendasari

Turut Tergugat maupun perbuatan hukumHalaman 23 dari 26 Putusan Nomor 647/Pdt.G/2019PN MdnTurut Tergugat terhadap Penggugat yang menjadi dasar gugatan,namun Penggugat meminta petitum yang berdampak hukumterhadap Turut Tergugat, dimana hal tersebut tidak sesuai denganYurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia (RI)sebagai berikut:a) Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1970tanggal17 April 1971Posita (fundamentum petendi) tidak menjelaskan dasarhukum (rechtsgrond) dan kejadian yang mendasari

berkewajiban untukmengkualifikasikan perbuatan pihakpihak yang digugatnya tersebut sesuai denganPasal 1365 KUHPerdata yang dikonstatir dalam Yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia tanggal 21 Agustus 1974 Nomor 565 K/SIP/1973 yang berbunyi :"Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima";Oleh karena dalam Posita telah nyatanyata tidak sesuai atau kabur atau dapatdikatakan peristiwaperistiwa hukum yang diuraikan tidak menguraikan apa dasarhukumnya (rechtgrond) dan kejadian yang mendasari

No. 32/PDT/2015/PT.BTN20Bahwa terbanding telah dengan sengaja atau setidak tidaknya lalai, denganmembuat APHT tanpa mendasari dengan persetujuan Penggugat sebagaipemegang hak milik obyek hak tanggungan.Bahwa akibat perbuatan para Terbanding yang mengakibatkan tanah danbangunan sebagai obyek tanoa mendasari perbuatan hukum dan persetujuanPenggugat/Pembanding Para Terbanding telah melakukan Eksekusi yangmengakibatkan kerugian Penggugat/Pembanding.Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas Pembanding

denganaslinya bermaterai cukup ditandai dengan (P.4);Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatuhal lagi, kKecuali tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan;Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplahdengan menunjuk halhal sebagaimana tercantum dalam berita acarapersidangan atas perkara ini ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah terurai diatas;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasukkewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai denganperundangundangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakanditerima;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2 dan P3 menunjukkanbahwa Pemohon bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Tuban, karena itutelah tepat Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan AgamaTuban;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

Pemohon dan Pemohon II membenarkan ; Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Pemohon II menyatakantidak mengajukan suatu hal lagi, kecuali tetap pada permohonannya danmohon dijatuhkan penetapan;on Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplahdengan menunjuk halhal sebagaimana tercantum dalam berita acarapersidangan atas perkara ini ;TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohonadalah seperti diuraikan tersebut diatas ; Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

No. 210/Pdt.P/2015/PA.SbyPemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah dikeluarkan oleh KUA.Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya Nomor : 0409/015/I/1986 tanggal 07 Januari1986;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon mengajukanpermohonan perubahan identitas Pemohon dalam bukti pernikahannya tersebut,pada pokoknya dapat diuraikan bahwa Pemohon yang pada tanggal 07 Januari1986 telah melangsungkan perkawinan sah, dan telah mendapat Akta Nikahdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo

tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 125 (1) HIR;Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dan menasehatiPenggugat agar rukun dan damai kembali dengan dengan Tergugat akan tetapi tidakberhasil;Menimbang bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan bukti foto kopi Kutipan Akta Nikah (P.1) yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktiansempurna maka dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat; Menimbang, bahwa inti dalil Penggugat yang mendasari

selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan inicukuplah dengan menunjuk halhal sebagaimana tercantum dalam beritaacara persidangan atas perkara ini ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonadalah sebagaimana telah terurai diatas;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 dan P.3 menunjukkanbahwa Pemohon bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Surabaya, karenaitu telah tepat Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan AgamaSurabaya;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

Oleh karena itu, Tergugat dinyatakan tidak datang menghadap dipersidangan, danberdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat patut diputus dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti P.1 (Foto Copy Kutipan AktaNikah) yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna, makadinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat;Menimbang, bahwa inti dalil Penggugat yang mendasari gugatannya adalah bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat