, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secararesmi dan patut tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagaikuasanya yang sah untuk hadir, dan pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohontersebut disebabkan alasan yang sah, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi danpatut tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir, dan perkaraini dapat diputus dengan verstek (pasal 125 ayat (1) HIR); Menimbang, bahwa dalil yang mendasari

tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 125 (1) HIR;Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dan menasehatiPenggugat agar rukun dan damai kembali dengan dengan Tergugat akan tetapi tidakberhasil;Menimbang bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan bukti foto kopi Kutipan Akta Nikah (P.1) yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktiansempurna maka dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat; Menimbang, bahwa inti dalil Penggugat yang mendasari

perludipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa danmempelajari secara seksama berkas perkara dan semua suratsurat yangberhubungan dengan perkara ini, berikut turunan resmi Putusan Pengadilan NegeriLubuk Pakam nomor : 40/Pid.C/2015/PN.Lbp tanggal 9 Nopember 2015, memoribanding yang diajukan oleh Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya danbuktibukti surat lain yang bersangkutan, berpendapat bahwa pertimbangan hukumMajelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari

Pemohon I dan Pemohon II membenarkan ; Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidakmengajukan suatu hal lagi, kecuali tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan; Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplah denganmenunjuk halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini ;TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikantersebut diatas ; Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

No. 1500/Pdt.P/2016/PA.SbyMenimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon dan Pemohon Ilmengajukan permohonan perubahan biodata Pemohon dan Pemohon Iltersebut adalah bahwa Pemohon pada tanggal 16 September 1990 telahmelangsungkan perkawinan sah dengan Pemohon Il, dan telah mendapat BukuNikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sale, Kab.Rembang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 177/20/1X/1990, tanggal16 September 1990, dan ternyata nama Pemohon dan Pemohon II dalamKutipan Akta

Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana diamanatkanPeraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak layak dilaksanakankarena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan;Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat butir satu dandua harus dibaca sedemikian rupa sehingga berbunyi : Penggugat mohonSupaya Penggugat diceraikan dari Tergugat, dengan menyatakan jatuhtalak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa posita yang mendasari

ke3 dari Kaotmil II08 Jakarta Nomor : B/2351/X/2015, tanggal 2 Oktober2015, dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak KesatuanTerdakwa Yonarhanudse10/1/F Dam Jaya telah memberikan jawaban yaitu surat DanYonarhanudse10/1/F Dam Jaya Nomor : R/4021/IX/2015 tanggal 23 September 2015,Nomor : R/4401/X/2015 tanggal 8 Oktober 2015, yang menyatakan bahwa TerdakwaPraka Ariyanto NRP 31040806880185 tidak dapat dihadirkan dipersidangan PengadilanMiliter lI08 Jakarta.Bahwa dengan mendasari

bahwa perbuatanperbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhiunsurunsur findak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke2 jo Ayat (2)KUHPM.Bahwa SaksiSaksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Sertu Edy Nurdiyanto danSaksi atas nama Serda Sandy Rahayu Wibisono telah dipanggil secara sah dan patutsesuai ketentuan pasal 139 Undangundang No. 31 tahun 1997, namun para Saksitersebuttidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas khusus yang tidakbisa ditinggalkan, maka dengan mendasari

Di samping itu berdasarkan surat dariKesatuan Kodim 0315/Bintan tersebut di atas yang disampaikan OditurMiliter di persidangan menerangkan bahwa Terdakwa Praka RianataAtma Yudha NRP 31050128210185 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer 103 Padang karena Terdakwaberstatus Desersi sampai dengan sekarang belum kembali keKesatuan, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 143 UU RI Nomor: 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim berpendapatperkara ini telah memenuhi syarat

Bahwa benar waktu selama kurang lebih selama 74 (tujuh puluhempat) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, bahkankalau dihitung sampai saat berkas perkara ini disidangkansudah lebih dari 10 bulan Terdakwa telah meninggalkan dinastanpa ijin.Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempatlebih lama dari tiga puluh hari telah terpenuhi.Bahwa selain telah terpenuhi unsurunsur Dakwaan Oditur Militertersebut, Majelis Hakim dengan mendasari ketentuan Pasal 171 JoPasal 172 UndangUndang

Adapun yang mendasari gugatan rekonvensi kami adalah sejakkepergian Tergugat rekonvensi dari rumah orang tua Penggigatrekonvensi, Tergugat rekonvensi menutup akses kepada Penggugatrekonvensi untuk bertemu dengan anak Penggugat rekonvensidengan cara membawa anaknya pergi merantau keluar daerah(Kalimantan) tanpa setahu dengan Penggugat rekonvensi dan padabulan Januari 2016 menurut informasi Tergugat rekonvensi sendiriakan merantau lagi ke Provinsi Maluku Utara untuk mencari kerja.3.

Adapun yang mendasari kepergian merantau saya sebagaiPenggugat karena Tergugat tidak menafkahi saya dan anak sayasehingga kami pergi merantau bersama anak kami kerenamemang juga anak kami Aliya binti Muh. Rehang tidak ingintinggal bersama ayahnya dan ingin ikut bersama ibunya.Dalam Konvensi:1. Menolak sanggahan jawaban Tergugat dan menyatakangugatan cerai dilanjutkan.2. Menetapkan beban biaya yang timbul datam perkara inisesuai hukum yang berlaku.Dalam rekonvensi1.

Yonif2 Mar telah memberikan jawaban suratsebanyak 3 (tiga) kali, yaitu surat jawaban dari Danyonif2 Mar Nomor :B/148/V/2016 tanggal 16 Mei 2016, surat jawabanll dar Danyonif2 MarNomor : R/107/VV2016 tanggal 24 Juni 2016 dan surat jawabanlll Nomor: B/202/VIV2016 tanggal 22 Juli 2016 yang menyatakan bahwa TerdakwaPeltu Mar Natanil Watruty NRP 67215 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer IlO8 Jakarta.Hal 2 dari 12 hal Put Nomor 106K/PM II08/AL/IV/2016MenimbangMenimbang: Bahwa dengan mendasari

militer.Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukupmemenuhi unsurunsur tindak pidana yang tercantum dalam pasal 87ayat (1) ke2 jo ayat (2) KUHPM.: Bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Serda MarSamsul Riswandi, dan Saksi Serka Mar Didin Saprudin telah dipanggilsecara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undangundang No. 31tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karenasedang melaksanakan tugas khusus yang tidak bisa ditinggalkan, makadengan mendasari

Surat panggilan ke5 dari Kaotmil I08 Jakarta Nomor : B/408//2017tanggal 31 Januari 2017dan dari 5 (lima) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihakKesatuan Terdakwa Yonif6 Brigif2 Mar telah memberikan jawabanyaitu surat Danyonif6 Mar Nomor : R/04//2017, tanggal 12 Januari2017 yang menyatakan bahwa Terdakwa Serda Mar Pian Rohmansyahtidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer llO8 Jakartadengan alasan masih dalam proses pencarian satuan (disersi).Bahwa dengan mendasari hal tersebut

perbuatan Terdakwa tersebut telahmemenuhi unsurunsur tindak pidana sebagaimana diatur dandiancam dengan pidana sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke2 jo Ayat (2)KUHPM.Bahwa SaksiSaksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama LetdaMar Hasan Tajudin dan Saksi atas nama Serma Mar Wilman Marbuntelah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139Undangundang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidakhadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas khusus yangtidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari

Membebankan biaya perkara kepada negara.Bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa,Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding, oleh karenaitu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu untuk memberikanpendapatnya.Bahwa keberatankeberatan yang diajukan oleh PenasihatHukum Terdakwa dalam memori bandingnya tersebut, MajelisHakim Tingkat Banding dengan mendasari kepada fakta yangdiperoleh dalam persidangan mengemukakan pendapatnya sebagaiberikut :Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi

Bahwa mendasari uraian tersebut di atas, MajelisHakimTingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa dipandangsudah tidak mampu lagi menjaga citra dan nama baik KesatuanTerdakwa khususnya dan TNI pada umumnya dan sikap sertaperilakunya nyatanyata bertolak belakang dengan sendisendidisiplin kehidupan seorang prajurit. Apabila Terdakwatetapdipertahankan dalam kehidupan TNI, hal ini dapat berpengaruhburuk terhadap pembinaan disiplin prajurit TNI pada umumnya dankhususnya di Kesatuan Terdakwa.

Putusan Nomor 09K/PM.III13/AD/II/2019MenimbangBahwa oleh karena Terdakwa sampai saat persidangan ini tidak hadirdan tidak diketahui keberadaannya, maka dengan mendasari pasal 143Undangundang Nomor 31 Tahun 1997 dan penjelasaannya, makaMajelis Hakim berpendapat, terhadap perkara Terdakwa dapatdilakukan permeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawahsumpah sebagai berikut, yaitu :Saksi1:Nama lengkap : Nurlaili.Pangkat/NRP : Lettu

Dengan mendasari pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 danpenjelasannya guna penyelesaian perkara Terdakwa, maka dengan tidakhadirnya Terdakwa di persidangan, bukan merupakan hal yang tidakdapatnya dilakukan pemeriksaan terhadap perkara Terdakwa.: Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa Suratsurat :1. 3 (tiga) lembar fotokopi absensi Tim Jasa Int Denbekang V44 01bulan Juli 2018.2. 4 (empat) lembar fotokopi absensi Tim Jasa Int Denbekang V 4401bulan Agustus

OditurMiliter tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Brigif 4/Dewa Ratna telah memberikanjawaban yaitu surat dari Dan Brigif 4/Dewa Ratna Nomor : R/183/V/2016 tanggal 17 Mei2016, Surat Nomor : R/338/IX/2016 tanggal 24 September 2016 dan Nomor :R/362/XV/2016 tanggal 24 Oktober 2016, yang menyatakan bahwa Terdakwa Pratu NurSusanto NRP. 31090119770987 tidak dapat dihadirkan dipersidangan PengadilanMiliter I10 Semarang dikarenakan Terdakwa belum kembali di Kesatuan Brigif 4/DewaRatna.3Menimbang, bahwa dengan mendasari

Dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2)Undangundang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, keterangan paraSaksi tersebut dapat dibacakan selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Oditur Militermembacakan keterangan para Saksi tersebut sebagai berikut :Saksi1 :Nama lengkap : Chikmat Nasrullah.Pangkat, NRP : Serka, 21020060751082.Jabatan : Ba Ton Taikam Denma.Kesatuan : Brigif 4/ DR.Tempat, tanggal lahir : Banjarnegara, 15 Oktober 1982.Jenis kelamin : Lakilaki.Kewarganegaraan

.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun 1997, yang menyatakanbahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undangundang HukumPidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3(tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturutturutsecara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasan dapat dilakukan pemeriksaan dandiputus tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah

dipanggil secara sah oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga)kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadir dipersidangan dan kesatuan Terdakwamenyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidakdiketahui lagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan Perkara Terdakwa dapat dilakukan tanpahadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer O2 Medan Nomor :Sdak/155

Fakta Yuridis yang Mendasari diperiksanya Perkara Terdakwa.Memori Banding dalam perkara Terdakwa ini, sengaja disajikanberbeda dengan pembuatanpembuatan memori Banding dalamperkara lain, dimana dalam pengajuan keberatan terhadap PutusanPengadilan Militer I10 Semarang Nomor 03K/PM II10/AD/I/2014tanggal 11 Februari 2014, Oditur Militer harus menyampaikanbeberapa fakta yuridis yang mendasari diperiksanya perkara Terdakwa.Hal ini sangat penting untuk saya sampaikan, karena saya melihatdalam Putusan Pengadilan

karena untuk penulisan dalam putusan terutamayang menyangkut itemitem tentang rincian barang bukti yang tercantum/terdapat dalam putusan, tidak ada keharusan untuk menggunakan bentuktertentu apakah akan menggunakan huruf, angka ataupun cukup dengangaris datar (), sehingga Majelis Hakim dalam menentukan itemitemtersebut bebas untuk menggunakan bentuk apapun yang penting mudahuntuk dimengerti bagi yang membacanya, oleh karenanya keberatan Oditurtersebut harus dikesampingkan.Ad. 2 Fakta yuridis yang mendasari

Kabupaten Lombok Timur padatanggal 04 Agustus 1990 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 330/I/1990tanggal 30 Agustus 1990 dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohonsudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, olehkarena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talaksebagaimana diatur dalam pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

Ube Gls ri. xw Leall>Artinya : "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencarikemaslahatan,Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibencioleh Allah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:5 VbIII Ul JI J Mel paslArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebuttelah memenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yangberlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah

Tanggapan Oditur MiliterDengan mencermati berbagai uraian pertimbangan Majelis Hakim yangmemutuskan unsur ketiga tidak terpenuhi serta didasarkan pada faktafaktahukum yang mendasari perbuatan Terdakwa, akan kami tanggapi sebagaiberikut :a.

Kesimpulan.Bahwa dengan mencermati halhal tersebut di atas kami berkesimpulanbahwa Majelis Hakim Militer Il Jakarta yang memeriksa dan mengadiliperkara Terdakwa ini dengan membebaskan Terdakwa dari Dakwaanmerupakan putusan yang kurang tepat karena mendasari pertimbanganyang keliru dan salah, karena Majelis Hakim salah dalam penerapanhukumnya yaitu pembuktian unsur ketiga yang diperoleh dari kejahatanyang tidak didukung dengan buktibukti surat yang ada.Menimbang bahwa terhadap' alasanalasan kasasitersebutMahkamah

.: Bahwa dengan mendasari hal tersebut diatas, makaMajelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapatdiperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (/nAbsensia) oleh karena itu sidang dilanjutkan.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut diatas,Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukantindak pidana sebagai berikut :Bahwa Terdakwa pada waktuwaktu dan di tempattempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal duapuluh tiga bulan September tahun dua ribu sembilanbelas sampai dengan tanggal lima bulan

Putusan Nomor 03K/ PM.I01 /AD /1/ 2020Berdasarkan Pasal 155 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun1997 tentang Peradilan Militer, maka jika para Saksiyang telah memberikan keterangan kepada Penyidikdibawah sumpah apabila tidak hadir dipersidangandibacakan, maka nilainya sama dengan keteranganSaksi yang disampaikan dipersidangan, untuk itudengan mendasari ketentuan tersebut Oditur Militermohon agar keterangan para Saksi yang ada di dalamberkas acara pemeriksaan dibacakan, selanjutnya ataspersetujuan dari Majelis

) kali suratpanggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Paspamprestelan memberikan jawaban yaitu surat Dan Paspampres Nomor :B/349/IV/2017 tanggal 11 April 2017, B/446/V/2017 tanggal 17 Mei 2017Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor : 73K/PM II08/AD/III/2017MenimbangMenimbangdan Nomor : B/675/VIII/2017 tanggal 8 Agustus 2017 yang menyatakanbahwa Terdakwa Prada Columbus Basik Basik NRP 31110216270189tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer IlO8 Jakarta.Bahwa dengan mendasari

Abrori telahdipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undangundang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadirdipersidangan karena sedang melaksanakan tugas khusus yang tidakbisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1)dan ayat (2) Undangundang Nomor 31 Tahun 1997 tentang PeradilanMiliter, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadirdipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam beritaacara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik