Membatalkandan mencabut Keputusan Terbanding NomorKEP00193/KEB/WPJ.07/2017 tertanggal 21 Februari 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPenghasilan Nomor 00085/406/13/057/15 tertanggal 24 November 2015Tahun Pajak 2013 serta seluruh surat tagihan pajak ataupun suratsuratlainnya Keputusan Terbanding NomorKEP00193/KEB/ WP4J.07/2017 tertanggal 21 Februari 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPenghasilan Nomor 00085/406/13

mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 9 Agustus 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.112982.15/2013/PP/M.IVA Tahun 2019, tanggal 12 Februari 2019 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00193/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 21Februari 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakLebih Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor 00085/406/13/057

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00193/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 21 Februari 2017,tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor 00085/406/13/057/15 tanggal 24 November 2015, atas nama PT CargillIndonesia, NPWP 01.002.071.7057.000, beralamat di Wisma 46Kota BNI Lt. 26 Suite 26.01, Jalan Jenderal Sudirman Kav.1, RT010, RW 009, Tanah Abang, Jakarta Selatan DKI Jakarta, terkaitHalaman 4 dari 9 halaman.

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih BayarPajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor 00085/406/13/057/15tanggal 24 November 2015, atas nama PT Cargill Indonesia,NPWP 01.002.071.7057.000, beralamat di Wisma 46 Kota BNI Lt.26 Suite 26.01, Jalan Jenderal Sudirman Kav.1, RT 010, RW 009,Tanah Abang, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, terkait sengketa a quoadalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan

dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00193/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 21 Februari 2017mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor 00085/406/13/057

Bahwa TERGUGAT tanggal 11 Maret 2011 menerbitkan surat No. 057/KEU/BPYPK/2011 perihal usul Pesangon dan Renumerasi Pimpinan SekolahTinggi Teknik PLN, yang berisi antara lain ; mengenai pesangon diatur sebagaiberikut : Untuk yang direkrut setelah usia 35 tahun, diberi Uang Pesangon sajamaksimum 8 kali Penghasilan Tetap.

Dengan perhitungan berdasarkan pada suratdari TERGUGAT No. 057/KEU/BPYPK/2011 tanggal 11 Maret 2011.Dengan demikian TERGUGAT II melakukan perbuatan yang bertentangandengan surat keputusan No. 075.SK/3/1/2005 tanggal 28 Maret 2005 yangtelah diterbitkan oleh TERGUGAT II sendiri;TERGUGAT II telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal176 ayat (5) UndangUndang No13/ Tahun 2003;8.

Bahwa surat No. 057/BPYPK tanggal 11 Maret 2011 adalah suratdari Ketua Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN(Persero)/Tergugat (Termohon ) kepada Ketua STTPLN/Tergugat Il (Termohon Il) perihal pesangon dan remunerasipimpinan STTPLN.Penjelasan Pemohon menyatakan bahwa surat tersebut:1. Penuh diskriminasia. Membedakan karyawan yang direkrut terdiri dari sampai dengan usia35 tahun dan yang berusia di atas 35 tahun;b.

Berbunyi: Ketentuan dalamperaturan perusahaan tidak boleh bertentangan dengan ketentuanperundangundangan yang berlaku;Dari data dan fakta yang tak terbantahkan bahwa surat No. 057/KEU/BPYPK bertentangan dengan peraturan yang berlaku/bertentangandengan undangundang, karenanya batal demi hukum;e.

Bahwa Pemohon Kasasi telah menerbitkan surat No. 057/KEU/BPYPK/2011 tertanggal 11 Maret 2011 perihal usulan Pesangon danRemunerasi Pimpinan Sekolah Tinggi Teknik PLN yang berisi tentangpersetujuan atas perhitungan Pesangon dan Remunerasi bagi pegawaiyang diberhentikan atau diputus hubungan kerjanya tanpa penetapan,khususnya tenaga dosen/peneliti dan pegawai tetap yang direkrut danpensiunan PT PLN atau instansi lain;3.

Membatalkan dan mencabut Keputusan Terbanding NomorKEP00072/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 26 Januari 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Nomor 00004/304/11/057/15 tanggal 29 Oktober 2015 MasaPajak April 2011 serta seluruh Surat Tagihan Pajak ataupun suratsuratlainnya sehubungan dengan Keputusan Terbanding NomorKEP00072/KEB/ WP4J.07/2017 tanggal 26 Januari 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Nomor 00004/304/11/057

Pengadilan Pajak NomorPut.112309.13/2011/PP/M.IVA Tahun 2019, tanggal 12 Februari 2019 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00072/KEB/WPJ.07/2017 tanggal26 Januari 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Pasal 26, dan membatalkanSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Pasal26 Nomor 00004/304/11/057

Putusan Nomor 4152/B/PK/Pjk/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.3. 3.3. 4.Atau:tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Tambahan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 danmembatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar TambahanPajak Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00004/304/11/057/15tanggal 29 Oktober 2015 Masa Pajak April 2011, atas nama PTCargill Indonesia, NPWP 01.002.071.7057.000, beralamat

diWisma 46 Kota BNI Lt. 26 Suite 26.01, Jalan Jenderal SudirmanKav. 1, RT 010, RW 009, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKIJakarta 10220, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 dan membatalkanSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak PajakPenghasilan Pasal 26 Nomor 00004/304/11/057/15 tanggal 29Oktober

Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00072/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 26 Januari 2017mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan(SKPKBT) Pajak Penghasilan Pasal 26, dan membatalkan Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) Pajak Penghasilan Pasal 26Nomor 00004/304/11/057

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan biodata Para Pemohon dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0124/057/II/2016 tanggal 28 Juni 2016 yang semula biodata Pemohon I tertulis BAGUS DWI SANSOKO bin SUKADJI, tempat tanggal lahir Trenggalek 21 Mei 1981 dirubah menjadi BAGUS DWI SANCOKO bin SUKADJI, tempat tanggal lahir Malang 21-05-1981;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan perubahan

biodata tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, untuk perbaikan biodata pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 0124/057/II/2016, sesuai diktum penetapan poin 2 diatas;

Membatalkan dan mencabut Keputusan Terbanding Nomor KEP00077/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 26 Januari 2017 tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Nomor00003/304/11/057/15 tanggal 29 Oktober 2015 Masa Pajak Maret 2011serta seluruh Surat Tagihan Pajak ataupun suratsurat lainnyasehubungan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP00077/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 26 Januari 2017 tentang Keberatan Wajib Pajakatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Nomor 00003/304/11/057

Pengadilan Pajak NomorPUT112308.13/2011/PP/M.IVA Tahun 2019, tanggal 12 Februari 2019yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00077/KEB/WPJ.07/2017tanggal 26 Januari 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Pasal 26, danmembatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan PajakPenghasilan Pasal 26 Nomor 00003/304/11/057

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00077/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 26 Januari 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Maret2011 Nomor 00003/304/11/057/15 tanggal 29 Oktober 2015 atasnama PT Cargill Indonesia, NPWP 01.002.071.7057.000,beralamat di Wisma 46 Kota BNI Lantai 26 Suite 26.01, JalanHalaman 3 dari 8 halaman.

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Maret2011 Nomor 00003/304/11/057/15 tanggal 29 Oktober 2015 atasnama PT Cargill Indonesia, NPWP 01.002.071.7057.000,beralamat di Wisma 46 Kota BNI Lantai 26 Suite 26.01, JalanJenderal Sudirman Kavling 1, RT 010 RW 009 Tanah Abang,Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10220, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan

Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00077/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 26 Januari 2017mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan(SKPKBT) Pajak Penghasilan Pasal 26, dan membatalkan Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) Pajak Penghasilan Pasal 26Nomor 00003/304/11/057

Membatalkan dan mencabut Keputusan Terbanding Nomor KEP00071/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 26 Januari 2017 tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Nomor00002/304/11/057/15 tanggal 29 Oktober 2015 Masa Pajak Februari 2011serta seluruh Surat Tagihan Pajak ataupun suratsurat lainnyasehubungan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP00071/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 26 Januari 2017 tentang Keberatan Wajib Pajakatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Nomor 00002/304/11

/057/15 tanggal 29 Oktober 2015 Masa Pajak Februari 2011; dan3.

Pengadilan Pajak NomorPUT112307.13/2011/PP/M.IVA Tahun 2019, tanggal 12 Februari 2019,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnnya Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00071/KEB/WPJ.07/2017tanggal 26 Januari 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Pasal 26, danmembatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan PajakPenghasilan Pasal 26 Nomor 00002/304/11/057

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00071/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 26 Januari 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Februari2011 Nomor 00002/304/11/057/15 tanggal 29 Oktober 2015 atasnama PT Cargill Indonesia, NPWP 01.002.071.7057.000, beralamatdi Wisma 46 Kota BNI Lantai 26 Suite 26.01, Jalan JenderalSudirman Kavling 1, RT 010 RW 009 Tanah Abang, Jakarta Pusat,Halaman 3 dari 8 halaman

Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00071/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 26 Januari 2017mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan(SKPKBT) Pajak Penghasilan Pasal 26, dan membatalkan Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) Pajak Penghasilan Pasal 26Nomor 00002/304/11/057

Membatalkan Keputusan Tergugat Nomor KEP01130/NKEB/WPJ.07/2019, tanggal 9 Mei 2019, dan mengurangkan jumlah sanksi administrasidalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00601/207/16/057/18, tanggal 30 Oktober 2018,menjadi Nihil demi prinsip pengenaan pajak yang adil;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 23 Juli 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT005615.99/2019/PP/M.IIIB Tahun 2020, tanggal

28 Juli 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dan membatalkanKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01130/NKEB/WPUJ.07/2019,tanggal 9 Mei 2019, tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor 00601/207/16/057/18, tanggal 30 Oktober 2018, Masa Pajak Juli2016, karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama PT Gold Coin Indonesia,NPWP 01.000.246.7057.000

Putusan Pengadilantersebut telah dibuat tidak berdasarkan fakta hukum dan bertentangandengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku;Dengan mengadili sendiri:3.1.3. 2.3.3.Menolak permohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembali untukseluruhnya;Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01130/NKEB/WPJ.07/2019, tanggal 9 Mei 2019, tentangPenghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00601/207/16/057

/18, tanggal 30 Oktober 2018, Masa Pajak Juli2016, karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama, PT Gold CoinIndonesia, NPWP 01 .000.246.7057.000, beralamat di Jalan RayaBekasi KM 28, Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat, 17132, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00601/207/16/057/18,tanggal 30 Oktober 2018

dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan terhadap Keputusan Tergugat NomorKEP01130/NKEB/WPJ.07/2019, tanggal 9 Mei 2019, tentang PenghapusanSanksi Administrasi atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00601/207/16/057

Putusan Nomor 2137/B/PK/Pjk/2018dan Jasa Nomor 00001/217/08/057/13 tanggal 30 Desember 2013 MasaPajak Desember 2008;3.

Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 4 September 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.85125/PP/M.XIIA/16/2017, tanggal 24 Juli 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP285/WPJ.07/2015 tanggal 3 Februari2015, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2008 Nomor00001/217/08/057

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP285/WPJ.07/2015 tanggal 3 Februari 2015, tentangKeberatan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2008Nomor 00001/217/08/057/13 tanggal 30 Desember 2013, atasnama PT Sriboga Baturaya, NPWP 01.690.260.3057.000, AlamatPlaza Daniprisma Lt. 3 Jalan Sultan Hasanudin Nomor 4748,Melawai, Jakarta Selatan 12160, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan' perpajakan

Menetapkan Nama Pemohon I : SUKRI Bin HURI tempat tanggal lahir : MALANG, 21 TAHUN dan Nama Pemohon II : SUSI SUKARTINI Binti SUPENO tempat tanggal lahir : MALANG,17 TAHUN; ; yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0776/057/VII/1978 tanggal 11 Juli 1978 diubah menjadi Nama Pemohon I : ZUHRI Bin HURI tempat, tanggal lahir : MALANG, 23 NOVEMBER 1945 dan Nama Pemohon II : SUHATINI Binti SUPENO tempat, tanggal lahir : MALANG, 28 FEBRUARI 1948;

3.

Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima AktaNikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi KabupatenMalang dengan nomor : 0776/057/VII/1978 tanggal 11 Juli 1978;.

Menetapkan Nama Pemohon : SUKRI Bin HURI tempat tanggal lahir :MALANG, 21 TAHUN dan Nama Pemohon II : SUSI SUKARTINI BintiHalaman 2 dari 10 halaman, Penetapan Nomor : 0363/Pdt.P/2019/PA.Kab.MlgSUPENO tempat tanggal lahir : MALANG,17 TAHUN yang tercatat dalambuku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0776/057/VII/1978 tanggal 11 Juli 1978sebenarnya adalah Nama Pemohon : ZUHRI Bin HURI tempat, tanggallahir : MALANG, 23 NOVEMBER 1945 dan Nama Pemohon II : SUHATINIBinti SUPENO tempat, tanggal lahir : MALANG, 28

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon Nomor0776/057/VII/1978 tanggal 11 Juli 1978 yang dikeluarkan danditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, Kabupaten Malang,bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, olehKetua Majelis diberi tanda (P.3);d.

Bahwa pernikahan Pemohon dan Pemohon II tercatat dalam buku KutipanAkta Nikah Nomor 0776/057/VII/1978 tanggal 11 Juli 1978, sebagaimanabukti P.3;2. Bahwa penulisan biodata para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah tersebutadalah Nama Pemohon : SUKRI Bin HURI tempat tanggal lahir :MALANG, 21 TAHUN dan Nama Pemohon II : SUSI SUKARTINI BintiSUPENO tempat tanggal lahir : MALANG,17 TAHUN;3.

Menetapkan Nama Pemohon : SUKRI Bin HURI tempat tanggal lahir :MALANG, 21 TAHUN dan Nama Pemohon II : SUSI SUKARTINI BintiSUPENO tempat tanggal lahir : MALANG,17 TAHUN; ; yang tercatatdalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0776/057/VII/1978 tanggal 11 Juli1978 diubah menjadi Nama Pemohon : ZUHRI Bin HURI tempat,tanggal lahir : MALANG, 23 NOVEMBER 1945 dan Nama Pemohon II :SUHATINI Binti SUPENO tempat, tanggal lahir : MALANG, 28FEBRUARI 1948;3.

atas Putusan KomisiInformasi Pusat Republik Indonesia Nomor 057/XIVKIPPSMA/2015 tanggal 22Halaman 3 dari 34 halaman Putusan Nomor: 2/G/KI/2016/PTUNJKT.Juli 2016 yang mengabulkan permohonan Forest Watch Indonesia (FWIl) dengandasar sebagai berikut:.

Meskipun HGU dapat diberikan kepada tanah hak pengelolaan dan hakmilik, namun pemegang HGU tetap memiliki kewajibankewajiban khusus selama 1 Point 6.3 Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 057/XII/KIPPS/2015Halaman 12 dari 34 halaman Putusan Nomor: 2/G/KI/2016/PTUNJKT.memegang HGU.

Bukti P6 : Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor :057/XIVKIPPSMA/2015 tanggal 22 Juli 2016 (fotokopisesual dengan aslinya).7.

Bukti T 02 : Putusan Hasil Mediasi Nomor 057/XIV/KIPPS/2015tertanggal 27 April 2016 (fotokopi sesuai denganaslinya).37.

Menguatkan Putusan Komisi Informasi KIP Pusat Republik Indonesia Nomor:057/XIVKIPPSMA/2015, tanggal 22 Juli 2016 ;Halaman 32 dari 34 halaman Putusan Nomor: 2/G/KI/2016/PTUNJKT.3.

PUTUSANNomor 057/Pdt.G/2015/MS. LgsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMahkamah Syar'tyah Langsa yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaratertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraCerai Talak antara;NAMA PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 Ekonomi,pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Langsa.

agama Islam, pendidikan terakhir A.MdKeperawatan, pekerjaan Perawat, tempat tinggal di Kota Langsa.Selanjutnya disebut sebagai Termohon;Mahkamah Syariyah tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;Telah mendengar keterangan saksisaksi di persidangan;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Februari 2015 yangterdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syariyah Langsa dengan Register Nomor 057

10 November 2011 Pemohon dengan Termohonmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxxx, Kota Langsa sebagaimana bukti berupakutipan buku Nikah Nomor xxxxxx2 Bahwa setelah Menikah Pemohon dan Termohon telah hidup sebagai Suami Isterihingga sekarang telah berlangsung selama tiga tahun dan selama tersebut Pemohondan Termohon telah dikaruniai satu orang anak Lakilaki bernama NAMA ANAKyang berusia satu tahun dua bulanHal dari 15 hal Put No 057

Haltersebut sekaligus menunjukkan pula bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebutHal 9 dari 15 hal Put No 057/Pdt.G/2015/MS.Lgstelah pecah (broken marriage) dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumahtangga;Menimbang, bahwa dengan keadaan seperti tersebut di atas, jika perkawinan itutetap dipertahankan akan dapat menimbulkan mudharat (mafsadat) bagi Pemohon bahkanTermohon sekalipun.

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohonuntuk membayarnya;Hal 13 dari 15 hal Put No 057/Pdt.G/2015/MS.LgsMengingat segala peraturan perundangundangan yang berlaku serta dalildalilhukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILIDALAM KONVENSI1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;2.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perkawinan Termohon I (Luqmanul Hakim bin Ahmad Muklasin) dengan Termohon II (Ardila Widiastuty binti Arman) batal;
3. Menyatakan Akta Nikah Nomor 0618/057/VIII/2019 tertanggal 19 Agustus 2019 a/n.

Luqmanul Hakim bin Ahmad Muklasin dan Ardila Widiastuty binti Arman yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, tidak mempunyai kekuatan hukum;

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengurangkan = ataumembatalkan STP PPN Masa Pajak Juli 2013 Nomor 00133/107/13/057/16, tanggal 21 Juli 2016, sehingga perhitungannya menjadi:Sanksi Pasal 14 ayat (4) UU KUP = Rp 0,00atau ex aequo et bono:Jika Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadilipermohonan gugatan ini berpendapat lain, maka mohon putusan yangseadiladilnya;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 17 November 2017;Menimbang, bahwa amar

Putusan Pengadilan Pajak NomorPut117351.99/2013/PP/M.XVB Tahun 2018, tanggal 4 April 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat NomorKEP01465/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 16 Mei 2017, tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak berdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak terhadap SuratTagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00133/107/13/057/16 tanggal 21 Juli

Membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP01465/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 16 Mei 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajakberdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan WajibPajak terhadap Surat Tagihnan Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak Juli 2013 Nomor 00133/107/13/057/16,tanggal 21 Juli 2016, karena permohonan Wajib Pajak, atas namaPT CJ Feed Jombang, NPWP 02.192.966.6057.000, beralamat diJalan Menara Jamsostek, Lantai 21,

Putusan Nomor 3445 /B/PK/Pjk/2018Nomor KEP01465/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 16 Mei 2017, tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) berdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak terhadap SuratTagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00133/107/13/057/16, tanggal 21 Juli 2016 untuk Masa Pajak Juli 2013,atas nama Penggugat NPWP 02.192.966.6057.000, adalah sudah tepatdan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon

PeninjauanKembali dalam perkara a quo yaitu tidak dapat diterimanya gugatanPenggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali terhadapKeputusan Tergugat sekarang Termohon Peninjauan KembaliNomor KEP01465/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 16 Mei 2017,tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak(STP) berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karenaPermohonan Wajib Pajak terhadap Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00133/107/13/057/16,tanggal 21 Juli 2016, untuk Masa

Putusan Nomor 1257/B/PK/Pjk/2018Oktober 2015 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf C karena Permohonan WajibPajak dikabulkan dengan membatalkan Keputusan Tergugat NomorKEP3368/WPJ.07/2015 tanggal 8 Oktober 2015 dan Surat Tagihan PajakPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00022/107/13/057/15tanggal 26 Januari 2015;Bahwa adapun perincian jumlah yang masih harus dibayar menurutperhitungan Penggugat adalah sebagai berikut: Semula Gugatan

Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT87192/PP/M.XVIIIB/99/2017, tanggal 28 September 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP3368/WPJ.07/2015 tanggal8 Oktober 2015 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan WajibPajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor 00022/107/13/057

Putusan Nomor 1257/B/PK/Pjk/2018Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00022/107/13/057/15 tanggal 26 Januari2015, atas nama PTI Elegant Textile Industry, NPWP01.001.773.9057.000, alamat: JI. K.H. Mas Mansyur Kav.126,Menara Batavia Level 16, Karet Tengsin, Tanah Abang, JakartaPusat, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.

Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat terhadapKeputusan Tergugat Nomor: KEP3368/WPJ.07/2015 tanggal 8 Oktober2015 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP)Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajakatas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor: 00022/107/13/057

2018a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya Gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Surat Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor : KEP3368/WPJ.07/2015 tanggal 8 Oktober 2015 tentang Pembatalan KetetapanPajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1)Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak(STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00022/107/13/057

Pekerjaan lbu Rumah Tangga, selanjutnya di sebut,Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Setelah mempelajari semua berkas perkara;Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksisaksi yang diajukan dipersidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 28Januari 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama TulangBawang tanggal 28 Januari 2014, di bawah Register Nomor: 0057/Pdt.G/201 4/PA.Tlb, telah mengemukakan halhal sebagai berikut:Putusan Nomor : 057

Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ;SUBSIDAIR :Putusan Nomor : 057/Pdt.G/2014/PA.Tb.

tahun 2012 yang lalu rumah tangga Pemohondan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering berselisih danbertengkar;Bahwa saksi sering kali melinat dan mendengar antara Pemohon dan Termohonterlibat pertengkaran;Bahwa sepengetahuan saksi, pertengkaran antara Pemohon dan Termohondisebabkan Termohon tidak mau memperhatikan Pemohon dan anak Pemohondan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami danseringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumahPutusan Nomor : 057

Hakim PengadilanAgama Tulang Bawang untuk menjatuhkan putusan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka halhalyang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini selanjutnya dianggap telahtermuat dalam putusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti identitas Pemohon telahsesuai sebagaimana dalam surat permohonan, dan berdasarkan pengakuanPutusan Nomor : 057

Sesungguhnya pada yang demikian itu benarbenar terdapattandatanda bagi kaum yang berfikir;Menimbang, bahwa dengan adanya faktafakta tersebut telah merupakanbukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dansendisendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembaii,Putusan Nomor : 057/Pdt.G/2014/PA.Tb.

Tohir yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0546/057/VI/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang tanggal 14 Juni 2010 adalah salah, sedangkan yang benar adalah nama Pemohon : Sri Yuliyati Ningsih binti Moch. Tohir;3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata nikah tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;4.

Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima AktaNikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malangdengan Nomor: 0546/057/VV2010 tanggal 14 Juni 2010;4. Bahwa setelah menerima buku nikah, terdapat kesalahan tulis yaitu:Nama Pemohon: Sri Yuliati Ningsih binti M. Tohir. sedangkan yang benaradalah: Nama Pemohon: Sri Yuliyati Ningsih binti Moch. Tohir;5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut, Pemohon dalam mengurusKartu.

Tohir yangtercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0546/057/VI/2010tanggal 14 Juni 2010, sebenarnya adalah: Nama Pemohon: Sri YuliyatiNingsih binti Moch. Tohir ;3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan namatersebut di Kantor Urusan Agama Lowokwaru Kota Malang;4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;5.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0546/057/VV2010 tanggal 14 Juni2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan LowokwaruKota Malang, atas nama Fini Chusni Fauzi bin Moch. Kusnan dengan SriYuliati Ningsih binti M. Tohir, yang telah bermeterai cukup, cocok denganaslinya ditandai dengan P3;4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 93214.BB tanggal 12 Agustus 2002atas nama Sri Yuliyati Ningsih, yang telah bermeterai cukup, cocok denganaslinya ditandai dengan P4;5.

Tohir)sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan AgamaKecamatan Lowokwaru Kota Malang, Nomor : 0546/057/V1/2010 tanggal 14Juni 2010 (bukti P3) adalah satu orang;Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Undangundang Nomor 23tahun 2006 tentang administrasi kependudukan adalah bertujuan untukmemberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan statushukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh Warga NegaraIndonesia sehingga identitas pribadi yang menyangkut status

Tohir yangtercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0546/057/VV/2010 yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malangtanggal 14 Juni 2010 adalah salah, sedangkan yang benar adalah namaPemohon : Sri Yuliyati Ningsih binti Moch. Tohir;3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodatanikah tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru KotaMalang;4.

Putusan Nomor 4609/B/PK/Pjk/2020pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak, maka berdasarkanpenjelasan dan informasi di atas, Penggugat sungguhsungguh berharapagar Pengadilan Pajak bersedia untuk mengabulkan permohonan GugatanPenggugat atasKeputusanTergugat NomorKEP08120/NKEB/WPJ.07/2016tanggal 9 November 2016 yang menolak untuk membatalkan Surat TagihanPajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak November 2013 Nomor00239/107/13/057/15 tertanggal 30 Juni 2015sebesarRp58.130.000,00 danmengeluarkan

Terbandingmengajukansurat tanggapan tanggal28 Februari 2017:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT86759/PP/M.IVA/99/2017, tanggal 19 September 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP08120/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal9 November 2016tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas SuratTagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C karenaPermohonan Wajib Pajak Nomor 00239/107/13/057

Denganmengadilisendiri:3.1 Menolak permohonan Gugatan Termohon Peninjauan Kembali:3.2 Menyatakan Surat KeputusanDirekturJenderalPajakNomorKEP08283/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 15 November 2016 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C karena Permohonan WajibPajak Nomor00238/107/13/057/15 tanggal 30 Juni 2015 MasaPajak Agustus 2013, atas nama: PT Cargill Indonesia, NPWP:01.002.071.7057.000, beralamat di Wisma 46 Kota BNI Lantai 26Suite 26.01 Jalan

Kembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor : KEP08120/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 9 November 2016 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal36 ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak Nomor00239/107/13/057

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Termohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) terhadap Keputusan Pemohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) Nomor : KEP08120/NKEB/WPJ.07/2016tanggal 9 November 2016 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak AtasSurat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C KarenaPermohonan Wajib Pajak Nomor : 00239/107/13/057/15 tanggal 30 Juni2015 Masa Pajak November 2013 oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajaktidak

hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Bahwa Penggugat mohon agar permohonan Gugatan Penggugatterhadap Keputusan Tergugat Nomor KEP3367/WPJ.07/2015 tanggal 8Oktober 2015 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf C karena Permohonan WajibPajak dikabulkan dengan membatalkan Keputusan Tergugat NomorKEP3367/WPJ.07/2015 tanggal 8 Oktober 2015 dan Surat Tagihan PajakNomor 00005/177/13/057

Putusan Nomor 1258/B/PK/Pjk/201800005/177/13/057/15 tanggal 26 Januari 2015, atas nama PT ElegantTextile Industry, NPWP: 01.001.773.9057.000, alamat: JI. K.H.

ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;Dengan mengadili sendiri3. 1.3. 2.3. 3.Menolak permohonan Gugatan Termohon Peninjauan Kembali:Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomorKEP3367/WPJ.07/2015 tanggal 8 Oktober 2015 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena PermohonanWajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP Dari Luar DaerahPabean Nomor 00005/177/13/057

permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnnya permohonan gugatan Penggugat terhadapKeputusan Tergugat Nomor: KEP3367/WPJ.07/2015 tanggal 8 Oktober2015 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP)Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajakatas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasaatas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Nomor: 00005/177/13/057

Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya Gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Surat Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor: KEP3367/WPJ.07/2015 tanggal 8 Oktober 2015 tentang Pembatalan KetetapanPajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1)Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak(STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKPdari Luar Daerah Pabean Nomor: 00005/177/13/057

Putusan Nomor 48/B/PK/Pjk/2019Pajak atas Surat Tagihan Pajak berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf ckarena Permohonan Wajib Pajak;Bahwa memerintahkan kepada Tergugat untuk mengurangkan ataumembatalkan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Mei2013 Nomor 00118/107/13/057/16 tanggal 10 Juni 2016 sehinggaperhitungannya menjadi: Sanksi Pasal 14 ayat (4) UU KUP = Rp0,00, atauex aequo et bono: jika Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksadan mengadili permohonan gugatan ini berpendapat

Oktober 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116531.99/2013/PP/M.XIIB Tahun 2018, tanggal 18 April 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat atas penerbitan KeputusanTergugat Nomor KEP02331/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 16 Agustus2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajakberdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajakdan membatalkan Surat Tagihan Pajak Nomor 00118/107/13/057

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP02331/NKEB/WP4J.07/2017 tanggal 16 Agustus2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat TagihanPajak berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C karena PermohonanWajib Pajak dan membatalkan Surat Tagihan Pajak Nomor00118/107/13/057/16 tanggal 10 Juni 2016 Masa Pajak Mei 2013yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor: 116531.99/2013/PP,atas nama PT Cheil Jedang Superfeed, NPWP01.071.778.3057.000, beralamat di Menara Jamsostek

kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat atas penerbitan SuratKeputusan Tergugat Nomor : KEP02331/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 16Agustus 2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak (STP) Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C karena PermohonanWajib Pajak dan membatalkan Surat Tagihan Pajak (STP) Nomor:00118/107/13/057

Putusan Nomor 48/B/PK/Pjk/2019Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C karena Permohonan Wajib Pajakdan membatalkan Surat Tagihan Pajak (STP) Nomor:00118/107/13/057/16 tanggal 10 Juni 2016 Masa Pajak Mei 2013 olehMajelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelahmeneliti dan menguji Kembali dalildalil yang diajukan dalam MemoriPeninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkandengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkanfaktafakta dan melemahkan buktibukti

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya Nomor 057/Pdt.P/2011/PA.Mlg tanggal 03 April 2012;-----------------------------2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mencoret pendaftaran perkara tersebut dari Buku Register yang bersangkutan;-----------3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.141.000,- (Seratus empat puluh satu ribu rupiah);--------------------------------

No 057/Pdt.P/2012/PA.Mlg.apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Pemohon mohon penetapanyang seadil adilnya ; Menimbang bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkanuntuk perkara ini Pemohon dihadiri kuasahukumnya ; Menimbang bahwa didalam persidangan Pemohon menyatakan mencabutpermohonannya karena tidak jadi menjual tanah; Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebutdiajukan, dimana perkara tersebut masih dalam proses, maka berdasarkan Pasal 89ayat

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannyaNomor 057/Pdt.P/2011/PA.Mlg tanggal 03 April 2012;2.

No 057/Pdt.P/2012/PA.Mlg.