Ditemukan 34482 data
Urut Berdasarkan
Putus : 25-11-2008 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 19 P/HUM/2008 Tanggal 25 Nopember 2008 — H.E. IRWADI SAYUTI, Drs. NGADIRAN, ; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
89 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
89 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
19 P/HUM/2008
PUTUSANNo. 19 P/HUM/2008.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa dan mengadili perkara permohonan Hak Uji Materiil terhadapPeraturan Presiden Republik Indonesia, Tanggal 27 Desember 2007, No. 112Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, PusatPerbelanjaan dan Toko Modern pada tingkat pertama dan terakhir telahmengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :1. H.E. IRWADI SAYUTI, beralamat di Jalan R.S.
, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14Juni 2008 ;Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon ;melawan:PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, beralamat di Jalan MedanMerdeka Utara, Jakarta Pusat ;Selanjutnya disebut sebagai Termohon ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;TENTANG DUDUK PERKARA:Menimbang, bahwa Pemohon didalam surat permohonannya tertanggal24 Juni 2008 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung R.l. pada tanggal27 Juni 2008 dan didaftar dibawah register No. 19 P/HUM
Register : 12-11-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 20-02-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 73 P/HUM/2018 Tanggal 18 Desember 2018 — PT. DIZAMATRA POWERINDO VS 1. GUBERNUR SUMATERA SELATAN., 2. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN;
166 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
166 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
73 P/HUM/2018
Putusan Nomor 73 P/HUM/2018muatan (Uji materiil) Peraturan Perundangundangan di bawahundangundang terhadap undangundang;.
Putusan Nomor 73 P/HUM/2018batu bara yang memungkinkan (melalui Jalan Umum) ternyatadilarang oleh Perda Sumsel Nomor 5 Tahun 2011:.
Putusan Nomor 73 P/HUM/20182.
Putusan Nomor 73 P/HUM/2018negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkandalam peraturan perundangundangan. Termasuk jenisperaturanperundangundangan antara lain Peraturan Daerah Provinsi.
Putusan Nomor 73 P/HUM/2018Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. ASHADI, S.H.NIP. 19540924 198403 1 001 Halaman 28 dari 28 halaman. Putusan Nomor 73 P/HUM/2018
Register : 05-02-2018 — Putus : 07-05-2018 — Upload : 26-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 9 P/HUM/2018 Tanggal 7 Mei 2018 — JOHN BINSAR SIMALANGO (KETUA DEWAN PENGURUS PERHIMPUNAN PEMILIK PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN (P3SRS) GATEWAY AHMAD YANI BANDUNG) VS PRESIDEN RI;
144 — 769 — Berkekuatan Hukum Tetap
144 — 769 — Berkekuatan Hukum Tetap
9 P/HUM/2018
Putusan Nomor 9 P/HUM/2017(1). Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturanperundangundangan di bawah undangundang terhadapundangundang;(2).
Putusan Nomor 9 P/HUM/2017Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2016 (Bukti T1), dengan alasanyuridis sebagai berikut:a.
Putusan Nomor 9 P/HUM/2017b.
Putusan Nomor 9 P/HUM/2017pelanggaran administrasi Pemilihan.
Putusan Nomor 9 P/HUM/20172. Redaksi ................. Rp 5.000,003. Administrasi .......... Rp 989.000,00Jumlah ................... Rp1.000.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RIa.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SH. NIP. : 195409241984031001Halaman 36 dari 36 halaman. Putusan Nomor 9 P/HUM/2017
Putus : 11-11-2010 — Upload : 18-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 30 P/HUM/2010 Tanggal 11 Nopember 2010 — I MADE DEG, ; GUBERNUR BALI,
58 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
58 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
30 P/HUM/2010
No.30 P/HUM/2010. Materi muatan Pasal 44 ayat (1) huruf (b) jo. Pasal 44 ayat (9) jo. Pasal 50ayat (2) jo. Pasal 106 ayat (3) huruf (b) jo.
No.30 P/HUM/20106. Bahwa Pasal 44 ayat (1) huruf (b) dan (e) Perda 16/2009bertentangan dengan Pasal 3 huruf (g) jo.
No.30 P/HUM/2010jo.
No.30 P/HUM/201016/2009 maka kepastian hukum yang berkeadilan terwujud secaraproporsional ;.
No.30 P/HUM/2010Biayabiaya :1.Meterai...... Rp. 6.000,2.Redaksi..... Rp. 5.000,3. Administrasi .... Rp. 989.000,Jumlah =: Rp. 1.000.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SH.NIP. :220 000 754 Hal. 49 dari 49 hal. Put. No.30 P/HUM/2010
Register : 20-08-2018 — Putus : 18-10-2018 — Upload : 14-02-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 61 P/HUM/2018 Tanggal 18 Oktober 2018 — DEWAN PENGURUS KABUPATEN ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA GRESIK (DPK APINDO GRESIK) (diwakili oleh ANDHI SUPRIHARTONO, S.S., M.B.A) VS GUBERNUR JAWA TIMUR;
167 — 140 — Berkekuatan Hukum Tetap
167 — 140 — Berkekuatan Hukum Tetap
61 P/HUM/2018
Putusan Nomor 61 P/HUM/20183.8.3.9.3.10.3.11.3.7.5 PT.
Putusan Nomor 61 P/HUM/2018mempunyai kedudukan hukum (/ega/ standing) untuk mengajukanpermohonan a quo;IV.
Putusan Nomor 61 P/HUM/2018minimum kabupaten/kota maupun upah minimum sektoral kabupaten/kota:.
Putusan Nomor 61 P/HUM/2018c.
Putusan Nomor 61 P/HUM/2018
Register : 29-04-2013 — Putus : 27-03-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 25 P/HUM/2013 Tanggal 27 Maret 2014 — PT. INDO CREATIVE MEBEL VS MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
84 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
84 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
25 P/HUM/2013
Putusan Nomor 25 P/HUM/2013harga jual/harga impor yang belumpernah direvisi sejak tahun 2000,yakni harga jual/harga impor Rp2.000.000.
Putusan Nomor 25 P/HUM/2013PPnBM tahun 2008 dan seterusnyayang dilakukan oleh KementerianKeuangan cq.
Putusan Nomor 25 P/HUM/201341 Fotokopi Surat No.
Putusan Nomor 25 P/HUM/2013saing Pemohon, karena sulit bersaing dengan produkproduk serupa yangdihasilkan oleh negaranegara lain.
Putusan Nomor 25 P/HUM/2013
Putus : 09-02-2012 — Upload : 02-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 41 P/HUM/2011 Tanggal 9 Februari 2012 — Letjend. (Purn.) SUGIONO VS MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
187 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
187 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
41 P/HUM/2011
Putus : 14-04-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 71 P/HUM/2015 Tanggal 14 April 2016 — KMS. H. A. HALIM ALI VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA cq MENTERI DALAM NEGERI RI
178 — 135 — Berkekuatan Hukum Tetap
178 — 135 — Berkekuatan Hukum Tetap
71 P/HUM/2015
Putusan Nomor 71 P/HUM/2015Nomor 76 Tahun 2014 yaitu Surat dari Pemerintahan Kabupaten MusiBanyuasin kepada Menteri Dalam Negeri cq.
Putusan Nomor 71 P/HUM/2015PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI Nomor 76 Tahun 2014 (ObjekPermohonan) LAHIR DARI TIDAK ADANYA KESEPAKATAN/PERSETUJUANDARI PARA PIHAK / PIHAK PIHAK TERKAIT15.
Putusan Nomor 71 P/HUM/20153. Bahwa terhadap suratsurat Bupati Musi Rawas Utara tersebut, beberapalembaga Negara memberikan masukan dan tanggapan kepadaTermohon, sebagai berikut :a.
Putusan Nomor 71 P/HUM/2015Selatan.
Putusan Nomor 71 P/HUM/2015
Register : 20-11-2013 — Putus : 30-06-2014 — Upload : 15-07-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 73 P/HUM/2013 Tanggal 30 Juni 2014 — KADIN INDONESIA VS PRESIDEN RI;
295 — 207 — Berkekuatan Hukum Tetap
295 — 207 — Berkekuatan Hukum Tetap
73 P/HUM/2013
PUTUSANNomor 73 P/HUM/2013DEM!
Putusan Nomor. 73 P/HUM/20135. Pasal 37;Alasan dan Pertimbangan hukum pemohonIll a.
Putusan Nomor. 73 P/HUM/20132.
Putusan Nomor. 73 P/HUM/2013baik.
Putusan Nomor. 73 P/HUM/2013
Register : 08-10-2018 — Putus : 26-11-2018 — Upload : 17-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 68 P/HUM/2018 Tanggal 26 Nopember 2018 — WANDYO SUPRIYANTO, SH.,MH vs KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM RI;
163 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
163 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
68 P/HUM/2018
Putusan Nomor 68 P/HUM/2018f. Kejelasan rumusan; dang.
Putusan Nomor 68 P/HUM/2018berdasar UU Nomor 15 Tahun 2011.
Putusan Nomor 68 P/HUM/20186.
Putusan Nomor 68 P/HUM/20188.
Putus : 07-01-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 69 P/HUM/2013 Tanggal 7 Januari 2015 — GUNTUR SIREGAR, DKK VS KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU), DK
58 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
58 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
69 P/HUM/2013
Putusan Nomor 69 P/HUM/20132.
Putusan Nomor 69 P/HUM/20132.2.
Putusan Nomor 69 P/HUM/2013Halaman 25 dari 24 halaman. Putusan Nomor 69 P/HUM/2013
Register : 26-09-2016 — Putus : 06-09-2017 — Upload : 26-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 33 P/HUM/2016 Tanggal 6 September 2017 — INDONESIA CORRUPTION WATCH (ICW), DKK VS KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM RI;
136 — 141 — Berkekuatan Hukum Tetap
136 — 141 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 P/HUM/2016
Putusan Nomor 33 P/HUM/201613.
Putusan Nomor 33 P/HUM/2016a. Mengabulkan permohonan yang dimohonkan oleh paraPemohon untuk seluruhnya;b.
Putusan Nomor 33 P/HUM/2016b.
Putusan Nomor 33 P/HUM/2016secara langsung oleh Pemohon Il.
Putusan Nomor 33 P/HUM/2016Penyelenggaraan Pemilihnan meliputi : a.
Putus : 31-05-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 04 P/HUM/2008 Tanggal 31 Mei 2010 — EDDY RIANTO, SH., ENDANG HASTUTI, ST., ; KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
90 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
90 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
04 P/HUM/2008
No. 04P/HUM/2008Mahkamah Agung tersebut ;Membaca surat surat yang bersangkutan ;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon keberatan dengan suratpermohonannya tertanggal 22 Januari 2008 yang diterimadi Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 23 Januari2008 dan diregister dengan Nomor : 04 P/HUM/2008, telahmengajukan permohonan keberatan Hak Uji Materiil dengandalil dalil yang pada pokoknya sebagai berikutI. TENTANG WEWENANG MAHKAMAH AGUNG :1.
No.P/HUM/20080459 Ayat (2) ini merupakan ketentuan yangmemuat kewenangan = parpol atau) gabunganparpol dan sekaligus persyaratannya untukmengajukan calon kepala daerah dan wakilkepala daerah dalam Pilkada ;d.
No.P/HUM/200804diputus) bertentangan dengan UUD 1945 olehMahkamah Konstitusi, maka norma tersebut tidakberlaku lagi.
No.P/HUM/200804tanggal 7 Januari 2008, "KPUD Layangkan SuratPenolakan;14.
Administrasi HUM Ro. 989.000,Jumlah : Rp. 1.000.000,Untuk salinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda tata Usaha Negara,Hal. 31 dari 23 hal. Put. No. 04P/HUM/2008ASHADI, SH.NIP. 220000754
Putus : 02-07-2009 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 07 P/HUM/2009 Tanggal 2 Juli 2009 — Ir. ADJI GUTOMO, ; MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,
127 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
127 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
07 P/HUM/2009
No. 07 P/Hum/2009.Telah membaca suratsurat yang bersangkutan ;TENTANG DUDUKNYA PERKARA :Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan Hak Uji Materiil dalam suratpermohonannya tanggal 3 Maret 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agungpada tanggal 6 Maret 2009 dan diregister dengan Nomor. 7 P/HUM/2009 telahmengajukan keberatan dengan dalildalil pada pokoknya sebagai berikut :I.
No. 07 P/Hum/2009.b.
No. 07 P/Hum/2009.(g).(h).
No. 07 P/Hum/2009.pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
Administrasi HUM ... Rp. 989.000.Jumlah ...........0ceee0e Rp. 1.000.000,Untuk SalinanMahkamah Agung RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraA SHA DI, SH.NIP. 220.000.754. Hal. 32 dari 33 hal. Put. No. 07 P/Hum/2009.Hal. 33 dari 33 hal. Put. No. 07 P/Hum/2009.
Putus : 18-06-2009 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 8 P/HUM/2009 Tanggal 18 Juni 2009 —
51 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
51 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
8 P/HUM/2009
No. 08 P/HUM/2009September 2008 oleh Menteri Energi Dan Sumber DayaMineral Republik Indonesia; (selanjutnya disebut sebagai"Permen No. 33/2008");Bahwa Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral untukselanjutnya dalam permohonan ini mohon untuk tetapdisebut sebagai Termohon atau Menteri ESDM;Bahwa sehubungan dengan permohonan hak uji materiitertanggal 24 Maret 2009 tersebut di atas, Panitera MudaMahkamah Agung Republik Indonesia telah meregisterpermohonan tersebut dibawah No. 08 P/HUM/Th.2009tertanggal
No. 08 P/HUM/2009pelanggan PELINA Batam, terutama golongan BB,termasuk pemohon, melalui Permen No. 33/2008adalah juga bertentangan dengan Undang UndangPerlindungan Konsumen terutama Pasal 7 huruf cUndang Undang Perlindungan Konsumen.
No. 08 P/HUM/2009berdasarkan Permen No. 33/2008 yang bersifatdiskriminatif dan tidak sesual denganrekomendasi DPRD tersebut, maka telahmengakibatkan kerugian bagi masyarakat Batamtermasuk Pemohon sebagai konsumen listrik PELINABatam, baik secara langsung maupun tidaklangsung.
No. 08 P/HUM/20095.2.listrik lintas kabupaten atau kota baik saranamaupun energi listriknya yang tidak terhubungkedalam Jaringan Transmisi Nasional;c.
Administrasi HUM........... Rp. 993.000, +Jumlah ........... Rp. 1.000.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.1.Hal. 24 dari 25 hal. Put. No. 08 P/HUM/2009a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP. : 220000754 Hal. 25 dari 25 hal. Put. No. 08 P/HUM/2009
Putus : 22-12-2011 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 39 P/HUM/2011 Tanggal 22 Desember 2011 — HENDRI MARDANI, dkk vs WALIKOTA BOGOR
139 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
139 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
39 P/HUM/2011
P UTUS ANNomor. 39 P/HUM/2011 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa dan mengadili permohonan keberatan Hak Uji Materiil terhadapPeraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2009, tentang Kawasan Tanpa Rokok,pada tingkat pertama dan terakhir telah mengambil putusan sebagai berikutdalam permohonan antara ;1. .HENDRI MARDANI, Warga Negara Indonesia, beralamat diCimanggu Kecil, RT/RW 03/12, Ciwaringin, Kota BogorTengah, Bogor.2.
No. 39 P/HUM/201110)11)kawasan tanpa rokok bertujuan untuk: meningkatkankesejahteraan masyarakat".Bahwa Pasal 3 huruf e ini menimbulkan pertanyaanmengenai keterkaitan antara "penetapan kawasan tanparokok" dengan "kesejahteraan masyarakat".Bahwa dalil dalam ketentuan di atas tentu membutuhkanpembuktian yang logis.
Tenggang Waktu Pengajuan Jawaban Keberatan Hak Uji MateriilBahwa surat pemberitahuan dan penyerahan Surat Permohonan KeberatanHak Uji Materiil Nomor 39/PERPSG/IX/39P/HUM/TH.2011 diterimaTERMOHON pada tanggal 29 September 2011 dan Jawaban TERMOHONatas Keberatan Hak Uji Materiil Perda 12/2009 yang diajukan olehPEMOHON telah dijawab dan disampaikan kepada Panitera MahkamahHal. 21 dari 35 hal. Put. No. 39 P/HUM/2011Agung RI. c.q.
No. 39 P/HUM/2011"(1) Urusan wajib yang menjadi kKewenangan PemerintahanDaerah Kabupaten/Kota merupakan urusan yang berskalakabupaten/kota meliputi:e.
Administrasi HUM Rp. 989.000.Jumlah Rp.1.000.000,Untuk SalinanMahkamah Agunga.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraAS HAD 1, SHNIP. 220.000.754Hal. 35 dari 35 hal. Put. No. 39 P/HUM/2011
Register : 10-07-2018 — Putus : 13-09-2018 — Upload : 18-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 45 P/HUM/2018 Tanggal 13 September 2018 — WA ODE NURHAYATI, S.Sos VS KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM RI;
194 — 118 — Berkekuatan Hukum Tetap
194 — 118 — Berkekuatan Hukum Tetap
45 P/HUM/2018
PENETAPANNomor 45 P/HUM/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMajelis pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;Membaca Surat Pernyataan Pencabutan Perkara PermohonanKeberatan Hak Uji Materiil, Wa Ode Nurhayati tertanggal 23 Juli 2018 atasPeraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentangPencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan RakyatDaerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
;Para Advokat yang berkantor pada Andre Darmawan AndAssociates Law Firm, beralamat di Jalan Mayjend SParman Nomor 76 Kelurahan Kemaraya kecamatan KendariBarat,Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor01/HUM/SKKADA/VII/2018 tanggal 5 Juli 2018;Pemohon;Halaman 1 dari 4 halaman.Penetapan Nomor 45 P/HUM/2018LawanKETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIKINDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Imam BonjolNomor 29 Jakarta:Termohon;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang
sebelum perkara permohonan hak uji materiil tersebutdiputus, sehingga berdasarkan Pasal 31A UndangUndang Nomor 14 Tahun1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, permohonan pencabutan tersebutdapat dikabulkan;Menimbang bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutandari Pemohon maka diperintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untukmencoret Permohonan hak uji materiil register Nomor 45 P/HUM
Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung untuk ~ mencoretPermohonan hak uji materiil register Nomor 45 P/HUM/2018, dalamBuku Register Perkara Permohonan Hak Uji Materill;3. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlahRp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 13 September 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum.
Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.HHalaman 3 dari 4 halaman.Penetapan Nomor 45 P/HUM/2018Panitera Pengganti,ttdKusman, S.IP., S.H., M.Hum.Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 5.000,003. Administrasi PK Rp 989.000,00Jumlah Rp1.000.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RIa.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. ASHADI, SHNIP : 195409241984031001 Halaman 4 dari 4 halaman.Penetapan Nomor 45 P/HUM/2018
Register : 05-06-2018 — Putus : 16-10-2018 — Upload : 17-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 38 P/HUM/2018 Tanggal 16 Oktober 2018 — RUDY SUSANTO VS GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA;
655 — 229 — Berkekuatan Hukum Tetap
655 — 229 — Berkekuatan Hukum Tetap
38 P/HUM/2018
Putusan Nomor 38 P/HUM/2018tersebut dapat dimanfaatkan guna kelangsungan usaha Pemohondibidang property;8.
Putusan Nomor 38 P/HUM/2018bertentangan dengan Pasal 9 ayat 1 UndangUndangNomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;V.
Foto copy Putusan Mahkamah Agung Nomor 19 P/HUM/2016 tanggal 19Juli 2016. (Bukti T6a);9. Foto copy Putusan Mahkamah Agung Nomor 11 P/HUM/2016 tanggal 4April 2017.
Putusan Nomor 38 P/HUM/2018f.
Putusan Nomor 38 P/HUM/2018
Putus : 17-09-2008 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 07 P/HUM/2000 Tanggal 17 September 2008 — RAHMADI G. LENTAM, SH, DK VS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
141 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
141 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
07 P/HUM/2000
PUTUS A NNomor. 07 P/HUM/2000DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa dan memutus permohonan keberatan Hak Uji Materiilterhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 14Tahun 2000 diundangkan tanggal 22 Juni 2000 pada tingkat pertamadan terakhir telah mengambil putusan sebagai berikut dalampermohonan keberatan antara:1. RAHMADI G.
No. 07 P /HUM/200007 P/HUM/2000 telah mengajukan permohonan keberatan dengan dalildalil pada pokoknya sebagai berikut :1.Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, berdasarkanUndangundang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999Tentang HAM, sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut danmemperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuaidengan martabat kemanusiaannya di depan hukum, berhakmenggunakan semua upaya hukum nasional dan foruminternational atas semua pelanggaran hak asasi manusia
No. 07 P /HUM/20006.36.4 Kelompok Jenis Kayu Indah, PSDH sebesar Rp.90.500.00/M + DR sebesar US$ 18M8 (Kurs US$ 1 = Rp.9.000.00) = Rp. 90.500.00 + Rp. 162.000.00 = Rp.252.500.00/M8;B. Kayu Gergajian (Olahan) Kelompok Jenis Meranti, PSDH sebesar Rp. 64.00.00 x2/M?
No. 07 P /HUM/2000Mengingat Undangundang Nomor. 4 Tahun 2004, Undangundang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor. 5 Tahun 2004, Peraturan Mahkamah AgungNomor. 01 Tahun 1999, serta peraturan lain yang bersangkutan ;MENGADILI:1. Mengabulkan permohonan keberatan Hak Uji Materiil dariRAHMADI G. LENTAM, SH dan INDRA BAYU RATIMALENNAYAR, AKS tersebut untuk seluruhnya;2.
Administrasi HUM... Rp. 243.000.SOTA cissssscsiss + wnarastencnci a Rp. 250.000,Untuk SalinanMahkamah Agung R.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADL SH.NIP. 220.000.754 Hal. 22 dari 22 hal. Put. No. 07 P /HUM/2000
Register : 10-12-2012 — Putus : 16-04-2013 — Upload : 23-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 49 P/HUM/2012 Tanggal 16 April 2013 — Dr. HABIB ADJIE, S.H., M.Hum., DKK VS KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI;
174 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
174 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
49 P/HUM/2012
No. 49 P/HUM/2012dan pengemban Amanat tersebut, pada tingkatan yang tertinggidikuasakan kepada Negara Republik Indonesia, sebagai organisasiseluruh rakyat.d.
No. 49 P/HUM/2012Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah.h.
No. 49 P/HUM/2012Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah: 1. Dr. Habib Adjie,SH.,M.Hum., 2.
No. 49 P/HUM/2012c.
No. 49 P/HUM/2012NIP. : 220 000 754Hal. 20 dari 19 hal. Put. No. 49 P/HUM/2012