057/Pdt.P/2016/PA.Mpw

BOBY, beralamat di: Perumahan Taman Elang Blok F No. 06 RT 005RW 010 Desa Priuk Kecamatan Priuk Kota Tangerang Banten, selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT I ;Dalam perkara ini telah mewakilkan dan memberikankuasa kepada Alisati Siregar, SH, MH, Advokat Pengacara dari Law Firm Gracia, beralamat di Ruko MallMatropolis Town Square Blok GG 1 No. 6 KotaTangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 057/SKPdt.G/LOF/III/2019 tertanggal 15 Maret 2019 ;2.

Negeri Tangerang dengan registrasiperkara Nomor 145/Pdt.G/2019/PN.Tng, tanggal 12 Pebruari 2019, telahmengajukan gugatan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III denganisi gugatan sebagaimana surat gugatannya tersebut ;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukantelah hadir Penggugat yaitu kuasanya Ridwan Tarigan, SH, berdasarkanSurat Kuasa Khusus No. 025/SKK/AGS/I/2019 tanggal 10 Januari 2019,Tergugat hadir kuasanya Alisati Siregar, SH, MH, berdasarkan SuratKuasa Khusus No. 057

/SKPdt.G/LOF/III/2019 tertanggal 15 Maret 2019,Tergugat Ill hadir kuasanya Jamiludin, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor : 590/057 Kec.TIkng/II/2019 tertanggal 20 Pebruari 2019, sedangkanTergugat II telah dipanggil dengan patut dan sah sebagaimana Relaaspanggilan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tangerang, tetapi tidak hadir dantidak mengirim wakilnya yang sah untuk kepentingannya tersebut, sedangketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah ;Menimbang, bahwa pada persidangan hari KAMIS, tanggal

No. 057 /Pdt.G/2015 /PA Pre.2.Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah penggugat dan tergugat hidupbersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 3 tahun 5 bulan dan bertempattinggal di rumah orang tua Penggugat dengan Tergugat di Pinrang.3.Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat belum dikaruniaiketurunanMuhammad xxx, Lakilaki, umur 2 bulanBahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun danharmonis namun sejak akhir Oktober 2010 dalam rumah tangga antara Penggugatdengan

No. 057 /Pdt.G/2015 /PA Pre.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50tahun 2009 perubahan kedua dari UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkaradibebankan kepada Penggugat;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku danhukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;2. Menyatakan bahwa perkara Nomor: 57/Pdt.G/2015/PA.Prg. telah selesai karenadicabut;3.

No. 057 /Pdt.G/2015 /PA Prg.

mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 5 Oktober 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.004913.12/2018/PP/M.VA Tahun 2020, tanggal 30 Januari 2020 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00874/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 09April 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Juni 2012 Nomor00006/203/12/057

Putusan Nomor 4879/B/PK/Pjk/2020Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Juni 2012 Nomor00006/203/12/057/17 tanggal 26 Januari 2017, atas nama PTCoats Rejo Indonesia, NPWP 01.002.073.3057.000, beralamat diVentura Building Lt. 4 S401 A, Jalan R.A.

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 23 Masa Pajak Juni 2012 Nomor00006/203/12/057/17 tanggal 26 Januari 2017, atas nama PTCoats Rejo Indonesia, NPWP 01.002.073.3057.000, beralamat diVentura Building Lt. 4 S401 A, Jalan R.A. Kartini, Nomor 26,Cilandak, Jakarta Selatan 12430, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.

Putusan Nomor 4879/B/PK/Pjk/2020Terbanding Nomor KEP00874/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 9 April 2018mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Juni 2012 Nomor00006/203/12/057/17 tanggal 26 Januari 2017 atas nama Pemohon Banding,NPWP 01.002.073.3057.000, sehingga pajak yang masih harus dibayarmenjadi Nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.

penambahan tagihan pajak yang diajukan oleh Kantor PelayananPajak Penanaman Modal Asing Empat sebesar Rp3.916.882.146,00 (tigamiliar sembilan ratus enam belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribuseratus empat puluh enam rupiah) adalah sebagai akibat dari penerbitanSTP PPh Pasal 22 Impor atas Impor/Perolehan dan SKPKB PPN Barangdan Jasa atas Impor BKP serta penerbitan STP PPh Pasal 25/29denganperincian sebagai berikut:Surat Ketetapan PajakNomor & Tgl Pokok pajak Sanksi Totaladministrasi00002/227/11/057

/13 2.160.303.200 840.658.446 3.000.961 .64600001/227/10/057/13 2.925.000 1.404.000 4.329.00000002/227/10/057/13 27.592.500 13.244.400 40.836.90000003/227/10/057/13 78.613.300 37.734.384 116.347.68400001/122/11/057/13 542.394.500 211.012.416 753.406.91600129/106/11/057/12 1.000.000 1.000.000TOTAL 3.916.882.146Bahwa penerbitan STP PPh Pasal 22 Impor atas Impor/Perolehan danSKPKB PPN Barang dan Jasa atas Impor BKP sebagaimana dimaksudpada angka 3, merupakan tindak lanjut atas penyampaian SuratPemberitahuan

Berdasarkan hal itulan Pemohon Kasasikemudian menerbitkan STP PPh Pasal 22 Impor atas Impor/Perolehandan SKPKB PPN Barang dan Jasa atas Impor BKP serta STP PPhPasal 25/29 dengan rincian sebagai berikut: NoNomorKetetapanJenisTanggalSKTangga JatuhTempoJumlah Tagihan 00001/122/11/057/13STP PPh Pasal22Impor atasImpor/Perolehan11 April201310 Mei2013753.406.916 00001/227/10/057/13SKPKB PPNBarang danJasa atasImpor BKP11 April201310 Mei20134.329.000 00002/227/10/057/13 SKPKB PPNBarang danJasa atasImpor BKP

Pjk/2019telan berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:~ Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku Surat Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP02737/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 10Oktober 2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan WajibPajak atas Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar Pajak PertambahanNilai Masa Pajak November 2015 Nomor 00004/167/15/057

/17 tanggal02 Maret 2017, dengan segala akibat hukumnya, Mengabulkan seluruh permohonan gugatan terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP02737/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 10Oktober 2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan WajibPajak atas Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar Pajak PertambahanNilai Masa Pajak November 2015 Nomor 00004/167/15/057/17 tanggal02 Maret 2017, dan~ Menetapkan jumlah pajak yang masih harus

dibayar dalam SuratTagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor November 2015 Nomor00004/167/15/057/17 tanggal 02 Maret 2017 Masa Pajak November2015, menjadi sebagai berikut:Bunga Pasal 9 ayat (2a) VU KUP NIHILJumlah yang masih harus dibayar NIHILMenimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 29 Desember 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117870.99/2015/PP/M.XB Tahun 2018, tanggal 09 Mei 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP02737/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 10 Oktober2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena PermohonanWajib Pajak, atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak November 2015, Nomor00004/167/15/057/17 Tanggal 2 Maret 2017 atas nama: PT CheilJedang Indonesia, NPWP 01.071.816.1057.000, beralamat diMenara Jamsostek Lantai 21, Jalan Jenderal

Membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00699/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 17 Mei 2016 tentang Keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak Desember 2010 Nomor 00025/507/10/057/15 tanggal20 Februari 2015:Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 30 Januari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.89610/PP/M.IB/16/2017, tanggal 29 November 2017 yang telahberkekuatan hukum

tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00699/KEB/WPJ.07/2016tanggal 17 Mei 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2010Nomor 00025/507/10/057/15 tanggal 20 Februari 2015, atas nama PTPacific Palmindo Industri, NPWP 01.882.511.7057.000, beralamat di JalanPulau Bawean, Kawasan Industri Medan (KIM) Il RT/RW, Desa Saentis,Kecamatan

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00699/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 17 Mei 2016, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Pajak Desember 2010 Nomor00025/507/ 10/057/15 tanggal 20 Februari 2015, atas nama PTHalaman 3 dari 7 halaman.

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kemballitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa, alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00699/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 17 Mei 2016mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2010 Nomor00025/507/10/057

Sebidang tanah seluas 405 M dan bangunan diatasnya, terletak di Blok Sindangraja, Kelurahan Kotakaler, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 152/057/Sm.Ut/JB/1991, yang dibuat oleh Christy Sukmiati Sutadikusumah, S.H. Notaris/PPAT Sumedang tanggal 04 November 1991 ;b.

Menyatakan akta jual beli Nomor : 152/057/Sm.Ut/JB/1991, Nomor : 150/055/Sm.Ut/JB/1991 dan Nomor : 153/058/Sm.Ut/JB/1991, yang dibuat oleh Christy Sukmiati Sutadikusumah, S.H. Notaris/PPAT Sumedang tanggal 04 November 1991 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;8. Menyatakan Penggugat adalah sebagai Pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi oleh hukum;9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;10.

dan bangunan diatasnya, terletak diBlok Sindangraja, Kelurahan Kotakaler, Kecamatan Sumedang Utara,Kabupaten Sumedang, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor152/057/Sm.UtJB/1991, yang dibuat oleh Christy SukmiatiSutadikusumah, S.H. Notaris/PPAT Sumedang tanggal 04 November1991;. Sebidang tanah seluas 282 M?

dan bangunan diatasnya, terletak diBlok Sindangraja, Kelurahan Kotakaler, Kecamatan Sumedang Utara,Kabupaten Sumedang, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor152/057/Sm.UtJB/1991, yang dibuat oleh Christy SukmiatiSutadikusumah, S.H. Notaris/PPAT Sumedang tanggal 04 November1991 ;b. Sebidang tanah seluas 282 M?

Menyatakan akta jual beli Nomor : 152/057/Sm.Ut/JB/1991, Nomor :150/055/Sm.Ut/JB/1991 dan Nomor : 153/058/Sm.Ut/JB/1991, yangdibuat oleh Christy Sukmiati Sutadikusumah, S.H. Notaris/PPATSumedang tanggal 04 November 1991 adalah sah dan mempunyaikekuatan hukum ;. Menyatakan Penggugat adalah sebagai Pembeli yang beritikad baik yangharus dilindungi oleh hukum ;.

dan bangunan diatasnya, terletak diBlok Sindangraja, Kelurahan Kotakaler, Kecamatan SumedangUtara, Kabupaten Sumedang, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor152/057/Sm.UvJB/1991, yang dibuat oleh Christy SukmiatiSutadikusumah, S.H. Notaris/PPAT Sumedang tanggal 04November 1991 ;b. Sebidang tanah seluas 282 M?

Notaris/PPAT Sumedang tanggal 04November 1991;Antara Penggugat (sebagai Pembeli) dengan Tergugat Ill (sebagai)Penjual adalah sah menurut hukum ;Menyatakan akta jual beli Nomor : 152/057/Sm.Ut/JB/1991, Nomor :150/055/Sm.UV/JB/1991 dan Nomor : 153/058/Sm.Ut/JB/1991, yangdibuat oleh Christy Sukmiati Sutadikusumah, S.H.

Meninjau ulang SKPKB PPN Barang dan Jasa Masa Pajak September2012 Nomor 00276/207/12/057/14 tanggal 12 Desember 2014;Halaman 1 dari 8 halaman.

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put103268.16/2012/PP/M.XVIB Tahun 2019, tanggal 24 September 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00110/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 2 Maret 2016 tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa Masa Pajak September 2012Nomor 00276/207/12/057

Putusan Nomor 3913 B/PK/Pjk/2020tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan JasaNomor 00276/207/12/057/14 tanggal 12 Desember 2014 MasaPajak September 2012 atas nama PT Kerry Sawit Indonesia,NPWP: 01.071.733.8057.000, beralamat di Gedung MultivisionTower Lantai 15, JI.

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan JasaNomor: 00276/207/12/057/14 tanggal 12 Desember 2014 MasaPajak September 2012 atas nama PT Kerry Sawit Indonesia,NPWP 01.071.733.8057.000, beralamat di Gedung MultivisionTower Lantai 15, Jalan Kuningan Mulia Blok 9B Guntur JakartaSelatan, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.

Putusan Nomor 3913 B/PK/Pjk/2020(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September2012 Nomor 00276/207/12/057/14 tanggal 12 Desember 2014, atas namaPemohon Banding, NPWP 01.071.733.8.057000, sehingga pajak yangmasih harus dibayar menjadi Rp345.200,00; adalah sudah tepat dan benardengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Pajak Masukan yang terkait denganpenyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Masa PajakSeptember

Membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00694/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 17 Mei 2016 tentang Keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak September 2010 Nomor 00022/507/10/057/15 tanggal20 Februari 2015;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 30 Januari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.89607/PP/M.IB/16/2017, tanggal 29 November 2017 yang telahberkekuatan hukum

tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00694/KEB/WPJ.07/2016tanggal 17 Mei 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2010Nomor 00022/507/10/057/15 tanggal 20 Februari 2015, atas nama PTPacific Palmindo Industri, NPWP 01.882.511.7057.000, beralamat di JalanPulau Bawean, Kawasan Industri Medan (KIM) Il RT/RW, Desa Saentis,Kecamatan

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00694/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 17 Mei 2016, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Pajak Desember 2010 Nomor00022/507/ 10/057/15 tanggal 20 Februari 2015, atas nama PTHalaman 3 dari 7 halaman.

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa, alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00694/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 17 Mei 2016mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2010 Nomor00022/507/10/057

Pengadilan Pajak Nomor PUT000010.16/2019/PP/M.XIIIB Tahun 2020, tanggal 23 Juni 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP04104/KEB/WPJ.07/2018tanggal 19 November 2018 tentang keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah PabeanMasa Pajak Oktober 2016 Nomor 00010/277/16/057

Putusan Nomor 1723/B/PK/Pjk/2021(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atasPemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean MasaPajak Oktober 2016 Nomor 00010/277/16/057/17 tanggal 14November 2017, atas nama PT Seng Fong Moulding Perkasa,NPWP 01.069.327.3057.000, beralamat di Jalan Prof. Dr.

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atasPemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean MasaPajak Oktober 2016 Nomor 00010/277/16/057/17 tanggal 14November 2017, atas nama PT Seng Fong Moulding Perkasa,NPWP 01.069.327.3057.000, beralamat di Jalan Prof. Dr.

Putusan Nomor 1723/B/PK/Pjk/2021keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan Jasa KenaPajak dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Oktober 2016 Nomor00010/277/16/057/17 tanggal 14 November 2017, atas nama PT Seng FongMoulding Perkasa, NPWP 01.069.327.3057.000, beralamat di Jalan Prof.Dr.

Tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Pajak dalam putusannyatidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku,dengan pertimbangan:Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP04104/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 19November 2018 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atasPemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean Masa PajakOktober 2016 Nomor 00010/277/16/057

Putusan Nomor 2669/B/PK/Pjk/201800041/207/10/057/14 tanggal 24 November 2014 Masa Pajak Januari 2010;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 2 Agustus 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.87614/PP/M.XIV.B/16/2017, tanggal 18 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP418/WPJ.07/2016 tanggal 29

Januari2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00041/207/10/057/14 tanggal 24 November 2014 Masa Pajak Januari 2010,atas nama PT.

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP418/WPJ.07/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00041/207/10/057/14 tanggal 24 November 2014 Masa PajakJanuari 2010, atas nama PT. NAFASINDO, NPWPHalaman 3 dari 7 halaman.

Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP418/WPJ.07/2016 tanggal 29 Januari 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2010 Nomor:00041/207/10/057

Pegawai Negeri Sipil, pada Unit Kerja Dinas Kebudayaandan Pariwisata Pemeritahan Kota Surabaya, NIP : 19701117 200801 2 012,Golongan Ruang IA, berdasarkan petikan Keputusan Walikota Surabaya Nomor :821.12/5878/436.7.6/2009, tertanggal 02 Desember 2009, dengan gaji pokok sebesarRp.1.278.600, (satu juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah);Bahwa, Penggugat sangat dirugikan dengan terbitnya obyek sengketa ini, yakniSurat Keputusan KEPALA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIANNEGARA,Nomor : 057

Pemberitahuan Keputusan terhadap Penggugat tidak dapatdijadikan obyek sengketa maka gugatan Penggugat harus dinyatakan batal demihukum;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara telahmengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 23/G/2011/PT.TUN.JKT Tanggal 28 Mei2012 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:Menolak eksepsi Tergugat;Dalam Pokok perkara:1Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat (obyek sengketa)Nomor : 057

30 Tahun 1980;Perlu Pemohon Kasasi jelaskan bahwa sesuai Surat Keputusan Walikota SurabayaNomor: X.188.45/1545/436.7.6/2010 tanggal 30 Maret 2010 Termohon Kasasidiberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai NegeriSipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 karena TermohonKasasi melanggar Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;Pemohon Kasasi dalam surat keputusannya Nomor: 057

Putusan Nomor 403 K/TUN/20124 Pertimbangan hukum Majelis Hakim PT.TUN Jakarta pada halaman 33 alineakelima s/d halaman 34 alinea ke satu, ke dua, ke tiga, juga telah secara nyatanyata salah, oleh karena itu harus ditolak, sebab dalam keputusan PemohonKasasi (BAPEK) Nomor: 057/KPTS/BAPEK/2011 tanggal 28 Juni 2011 padaunsur menimbang huruf a tidak ada pertimbangan BAPEK yang menyatakanbahwa Termohon Kasasi diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil karenamelakukan pemalsuan kutipan akta nikah, sebab

Majelis Hakim yang menangani perkara Kasasiini agar dapat memberi putusan sebagai berikut :a Menerima dan mengabulkan permohonan Kasasi dari PemohonKasasi (BAPEK);b Menyatakan batal putusan Majelis Hakim PT.TUN Jakartaperkara Nomor: 23/G/2011/PT.TUN.JKT tanggal 28 Mei 2012dan menyatakan Keputusan Pemohon Kasasi (BAPEK) Nomor:057/KPTS/BAPEK/2011 tanggal 28 Juni 2011 tentang penguatanhukuman disiplin atas nama Termohon Kasasi (LYAKUSUMAWATI), NIP. 19701117 200801 2 012 telah sesuaidengan Peraturan

Putusan Nomor 109/B/PK/Pjk/2018Mengabulkan permohonan Pemohon Banding untuk membatalkanKeputusan Terbanding Nomor KEP1127/WPJ.07/2013 tanggal 14 Juni2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)Pajak Penghasilan Badan Tahun 2009 Nomor 00002/406/09/057/12 tanggal20 Maret 2012, atas nama PT.

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 18 Desember 2013;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT.66143/PP/M.XIIA/15/2015, tanggal 30 November 2015 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor KEP1127/WPJ.07/2013 tanggal 14 Juni 2013, tentang keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan BadanTahun 2009 Nomor 00002/406/09/057

Menyatakan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2009 Nomor:00002/406/09/057/12 tanggal 20 Maret 2012, atas nama PT.Indoboga Jaya Makmur, NPWP 02.076.488.2057.000, adalahtidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya tidak sah dantidak mempunyai kekuatan hukum;3.3.

permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolakbanding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor :KEP1127/WPJ.07/2013 tanggal 14 Juni 2013, mengenai keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan BadanTahun 2009 Nomor: 00002/406/09/057

;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.73241/PP/M.VIIIA/99/2016, tanggal 22 Agustus 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMenolak permohonan gugatan Penggugat atas Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP1323/WPJ.07/2015 tanggal 21 April 2015, tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penjualan atas Barang Mewah Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf bkarena Permohonan Wajib Pajak Nomor 00008/208/11/057

Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1323/WPJ.07/2015 tanggal 21 April 2015, tentang PembatalanKetetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenjualan atas Barang Mewah Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf bkarena Permohonan Wajib Pajak Nomor 00008/208/11/057/13 tanggalHalaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3031/B/PK/Pjk/201825 Juni 2013 Masa Pajak Juni 2011 atas nama Pemohon PeninjauanKembali:7.

kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolakpermohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor:KEP1323/WPJ.07/2015 tanggal 21 April 2015 mengenai PembatalanKetetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPenjualan atas Barang Mewah Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf bkarena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak Juni 2011 Nomor: 00008/208/11/057

Putusan Nomor 3031/B/PK/Pjk/2018Mewah Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b kareena Permohonan WajibPajak Masa Pajak Juni 2011 Nomor: 00008/208/11/057/13 tanggal 25Juni 2013 oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat dibenarkan, karenasetelah meneliti dan menguji kembali dalildalil yang diajukan dalamMemori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembalidihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dapatmenggugurkan faktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkapdalam persidangan serta

Juni 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.73243/PP/M.VIIIA/99/2016, tanggal 22 Agustus 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak permohonan gugatan Penggugat atas Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP1084/WPJ.07/2015 tanggal 24 Maret 2015,tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Berdasarkan Pasal 36 ayat (1)huruf b karena Permohonan Wajib Pajak Nomor 00014/208/11/057

Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1084/WPJ.07/2015 tanggal 24 Maret 2015, tentang PembatalanKetetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenjualan atas Barang Mewah Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf bkarena Permohonan Wajib Pajak Nomor 00014/208/11/057/13 tanggalHalaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3035/B/PK/Pjk/201825 Juni 2013 Masa Pajak September 2011 atas nama PemohonPeninjauan Kembali:7.

kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor KEP1084/WPJ.07/2015 tanggal 24 Maret 2015 mengenaiPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penjualan atas Barang Mewah Berdasarkan Pasal 36 ayat(1) huruf b karena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak September 2011Nomor 00014/208/11/057

Putusan Nomor 3035/B/PK/Pjk/2018Nomor 00014/208/ 11/057/13 tanggal 25 Juni 2013 oleh Majelis HakimPengadilan Pajak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan denganKontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan faktafaktadan melemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidangan sertapertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara aquo berupa substansi yang

telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT093721.15/2007/PP/M.XIVA Tahun 2018, tanggal 9 Juli 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mohon Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP906/WPJ.07/2015 tanggal 17 Maret 2015 tentang keberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanTahun Pajak 2007 Nomor 00007/206/07/057

Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 16 Oktober 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT093721.15/2007/PP/M.XIVA Tahun 2018, tanggal 9 Juli 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP906/WPJ.07/2015 tanggal17 Maret 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2007 Nomor00007/206/07/057

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP906/WPJ.07/2015 tanggal 17 Maret 2015 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Tahun Pajak 2007 Nomor 00007/206/07/057/13tanggal 18 Desember 2013, atas nama PT Harindo, NPWP02.192.918.7057.000, beralamat di Jalan Raya Bogor KM 28 RT006/07, Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur, 13710 atas sengketaa quo, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku

mengajukan Kontra MemoriPeninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP906/WPJ.07/2015 tanggal 17 Maret2015 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2007 Nomor00007/206/07/057

Putusan Nomor 5229/B/PK/Pjk/2020Pajak, Nomor 00394/107/14/057/15 tanggal 10 Juli 2015 Masa PajakJanuari 2014 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP//7/WPJ.07/KP.0503/2015 tanggal 22Desember 2015, atas nama: PT.

Tanggapan tanggal 11 Agustus 2016:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.77803/PP/M.XVIB/99/2016, tanggal 24 November 2016 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan gugatan Penggugat atas sengketa pajak terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00608/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal29 Februari 2016 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak (STP) Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C Karena PermohonanWajib Pajak, Nomor 00394/107/14/057

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00608/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 29 Februari 2016 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP)Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C Karena Permohonan WajibPajak, Nomor 00394/107/14/057/15 tanggal 10 Juli 2015 MasaPajak Januari 2014 sebagaimana telah dibetulkan denganKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP77INWPJ.07/KP.0503/2015 tanggal 22 Desember 2015, atas nama:PT Kerry Sawit Indonesia, NPWP 01.071.733.8057.000, beralamatdi

Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan gugatan Penggugat dengan terhadap Keputusan TergugatNomor KEP00608/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 29 Februari 2016 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) BerdasarkanPasal 36 ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak, Nomor00394/107/14/057

Bahwa akibat rumah tangga Pemohon dan Termohon yang seringterjadi perselisinan dan pertengkaran tersebut, maka Pemohon danTermohon telah berpisah tempat tinggal selama 10 bulan terhitung sejakbulan Juni 2020 karena mulai saat itu Pemohon pergi ke rumah kediamanpaman Pemohon yang beralamat di Blok PJA Pesuketan RT. 057 RW. 015Desa Palimanan Barat Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon sedangkanTermohon masih tetap tinggal di rumah kediaman orangtua Termohon;7.

akan tetapi sejak bulan bulan Januari tahun2020 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadiperselisihan dan pertengkaran; Bahwa penyebabnya karena Termohon seringkalimempermasalahkan dan tidak terima terhadap nafkah yang diberikanPemohon dan Termohon sering meminta nafkah untuk kebutuhan rumahtangga diluar Kemampuan Pemohon;; Bahwa sejak 10 bulan terhitung sejak bulan Juni 2020 karena mulaisaat itu Pemohon pergi ke rumah kediaman paman Pemohon yangberalamat di Blok PJA Pesuketan RT. 057

tangga Pemohon dan Termohon rukun danharmonis akan tetapi sejak bulan bulan Januari tahun 2020 rumahtangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan danpertengkaran; Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karenamasalah kurang nafkah, Termohon sering menuntut nafkah diataskemampuan penghasilan usaha Pemohon; Bahwa sejak 10 bulan terhitung sejak bulan Juni 2020 karena mulaisaat itu Pemohon pergi ke rumah kediaman paman Pemohon yangberalamat di Blok PJA Pesuketan RT. 057

danpertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan bulan Juni 2020; sehinggatidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga,dimana penyebabnya karena Termohon seringkali mempermasalahkan dantidak terima terhadap nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon seringmeminta nafkah untuk kebutuhan rumah tangga diluar Kemampuan Pemohon;sehingga sejak 10 bulan terhitung sejak bulan Juni 2020 karena mulai saat ituPemohon pergi ke rumah kediaman paman Pemohon yang beralamat di BlokPJA Pesuketan RT. 057

Bahwa sejak 10 bulan terhitung sejak bulan Juni 2020 karena mulaisaat itu Pemohon pergi ke rumah kediaman paman Pemohon yang beralamatdi Blok PJA Pesuketan RT. 057 RW. 015 Desa Palimanan Barat KecamatanGempol Kabupaten Cirebon sedangkan Termohon masih tetap tinggal dirumah kediaman orangtua Termohon yang lalu Pemohon dan Termohon telahberpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harusdinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan

Putusan Nomor 733/B/PK/Pjk/2020Nomor:00001/567/12/057/13 tanggal 20 Mei 2013 mengubahnilai DPP PPNseharusnya menjadi Rp805.544.550,00 dan kredit pajak PPN seharusnya menjadi Rp80.554.455,00 dengan rincian perhitungan berdasarkanpermohonan banding sebagai berikut:Menurut Menurut Pemohon iNe Uraian Terbanding Banding Ry(Rp) (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajak :a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1. Ekspor 0,00 0,00 0,00a.2.

Pengadilan Pajak Nomor Put085000.16/2012/PP/M.XB Tahun 2019, tanggal 25 Maret 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan selurunnya permohonan Banding PemohonBanding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP2073/WPJ.07/2014tanggal 11 Agustus 2014, tentang keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa AtasPemanfaatan BKP Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean Masa PajakMei 2012 Nomor : 00001/567/12/057

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Pemohon PeninjauanKembali Nomor KEP 2073/WPJ.07/2014 tanggal 11 Agustus 2014,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak NihilPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas Pemanfaatan BKPTidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Mei 2012Nomor 00001/567/12/057/13 tanggal 20 Mei 2013, atas nama: PTEssentra d/h Filtrona Indonesia, NPWP 01.000.643.5057.000,beralamat di Jalan Berbek Industri Nomor 1620, Berbek, Sidoarjo,terkait sengketa a quo adalah

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Nihil PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas Pemanfaatan BKP TidakBerwujud Dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Mei 2012 Nomor00001/567/12/057/13 tanggal 20 Mei 2013, atas nama PT Essentrad/h Filtrona Indonesia, NPWP 01.000.643.5057.000, beralamat diJalan Berbek Industri Nomor 1620, Berbek Sidoarjo, terkaitsengketa a quo adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan

kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa, alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor : KEP2073/WPJ.07/2014 tanggal 11 Agustus2014 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas Pemanfaatan BKP Tidak BerwujudDari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Mei 2012 Nomor:00001/567/12/057