uraian banding tanggal 5 Oktober 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put004909. 12/2018/PP/M.VA Tahun 2020, tanggal 30 Januari 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP00851/KEB/WPJ.07/2018tanggal 03 April 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Februari 2012Nomor: 00002/203/12/057

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00851/KEB/WPJ.07/2018 tanggal O3 April 2018 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Februari 2012 Nomor00002/203/12/057/17 tanggal 26 Januari 2017, atas nama PTCoats Rejo Indonesia, NPWP 01.002.073.3057.000, beralamat diVentura Building Lt. 4 S401 A, Jalan R.A. Kartini Nomor 26,Halaman 3 dari 8 halaman.

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 23 Masa Pajak Februari 2012 Nomor00002/203/12/057/17 tanggal 26 Januari 2017, atas nama PTCoats Rejo Indonesia, NPWP 01.002.073.3057.000, beralamat diVentura Building Lt. 4 S401 A, Jalan R.A. Kartini Nomor 26,Cilandak Jakarta Selatan 12430, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00851/KEB/WPJ.07/2018 tanggal O03 April 2018mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Februari 2012 Nomor00002/203/12/057

Meninjau ulang SKPKB Nomor 00035/207/10/057/13 tanggal 24 Juli 2013Masa Pajak November 2010 sebagaimana telah dibetulkan denganHalaman 1 dari 7 halaman.

Uraian Banding tanggal 16 Maret 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.65996/PP/M.IVA/16/2015, tanggal 24 November 2015 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP2580/WPJ.07/2014 tanggal 25September 2014, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakNovember 2010 Nomor 00035/207/10/057

Dengan mengadili sendiri:3.1.Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding);3.2.Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP2580/WPJ.07/2014 tanggal 25 September 2014, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November2010 Nomor 00035/207/10/057/13 tanggal 24 Juli 2013sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00129/WPJ.07/KP.0503/2014 tanggal

Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP2580/WPJ.07/2014 tanggal 25 September 2014,mengenai Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2010Nomor 00035/207/10/057

, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 7 Maret 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.000080.15/2018/PP/M.XIIA Tahun 2019, tanggal 2 Desember 2019 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP01608/KEB/WPuJ.07/2017 tanggal 9 Oktober 2017tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih BayarPajak Penghasilan Tahun Pajak 2014 Nomor 00078/406/14/057

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP01608/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 9 Oktober 2017,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2014 Nomor00078/406/14/057/16 tanggal 02 Agustus 2016, atas nama PTCoca Cola Indonesia, NPWP 01.000.626.0057.000, beralamat diWisma GKBI Lt. 18 Suite 1801, Jalan Jenderal Sudirman, Nomor28, Jakarta 10210, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar PajakPenghasilan Tahun Pajak 2014 Nomor 00078/406/14/057/16tanggal 2 Agustus 2016, atas nama PT Coca Cola Indonesia,NPWP 01.000.626.0057.000, beralamat di Wisma GKBI Lt. 18Suite 1801, Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 28, Jakarta 10210,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum;3.4.

kembailidari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP01608/KEB/WPuJ.07/2017 tanggal 9 Oktober 2017mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2014 Nomor 00078/406/14/057

atas banding tersebut, Terbanding mengajukanjawaban tanggal 12 Desember 2013;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.Put.59884/PP/M.IA/15/2015, tanggal 9 Maret 2015, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan Seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP1111/WPJ.07/2013 tanggal 13 Juni2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2010 Nomor: 00071/406/10/057

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1111/WPJ.07/2013 tanggal 13 Juni 2013, tentang keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar Pajak Penghasilan BadanTahun Pajak 2010 Nomor 00071/406/10/057/12 tanggal 27 April2012, atas nama PT Sumatera Prima Fibreboard, NPWP:01.642.919.3057.000, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehinggaoleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.

dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP1111/WPJ.07/2013 tanggal 13 Juni 2013, mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2010 Nomor 00071/406/10/057

Putusan Nomor 2310/B/PK/Pjk/2019berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum banding sebagai berikut:Mengabulkan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP905/WPJ.07/2015 tanggal 17 Maret 2015tentang keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Pasal 21 masa pajak Januari sampai denganDesember 2007 Nomor 00003/201/07/057/13 tanggal 18 Desember 2013sebesar Rp1.170.558.184,00 dapat

Uraian Banding tanggal 09 Oktober 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT093720.10/2007/PP/M.XIVA Tahun 2018, tanggal 09 Juli 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP905/WPJ.07/2015 tanggal 17 Maret 2015 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007Nomor 00003/201/07/057

PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: KEP905/WPJ.07/2015 tanggal 17 Maret 2015, mengenai keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal21 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 Nomor:00003/201/07/057

057/Pdt.G/2009/PA.Ktl

PUTUSANNomor : 057/ Pdt.G/ 2009/ PA.KtIBISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kuala Tungkal yang menerima,memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkatpertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara yang diajukan olehPENGGUGAT umur = 24 tahun, Agama Islam, pendidikanterakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Tanjung JabungBarat , selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;MelawanTERGUGAT

Islam, pendidikan terakhirSD, pekerjaan nelayan, bertempat kediaman diKabupaten Tanjung Jabung Barat, selanjutnyadisebut sebagai Tergugat ;Pengadilan Agama tersebut di atas;Telah membaca dan mempelajari surat surat berkasperkara ;Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi saksi di mukapersidangan ;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat berdasarkan suratgugatannya tertanggal 02 Maret 2009 yang telah terdaftardi Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Tungkal di bawahregister perkara Nomor : 057

Biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;Dan jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusanyang seadil adilnya;Menimbang, bahwa pada persidangan yang telahditetapkan, Penggugat telah datang menghadap secarapribadi sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadapdi persidangan baik secara pribadi atau menyuruh oranglain sebagai wakilnya, padahal sesuai berita acarapemanggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama KualaTungkal Nomor : 057/Pdt.G/2009/PA.Ktl untuk menghadapsidang tanggal 11 Maret

057/Pdt.P/2014/PA.Pspk

057 PK/PDT.SUS/2010

057/Pdt.G/2015/PA.Ktb

meneliti bukti surat dalam permohonan ini ;Telah mendengar keterangan saksisaksi dan Pemohon dipersidangan ;Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 16April 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinangtertanggal 16 April 2013 dibawah register Nomor : 352/Pdt.P/2013/PN.BKN, telahmengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Maret 2005sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 057

Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 057/14/III/2005, diberi tanda P2;3. Foto copy Surat Kelahiran Nomor : 470/KS/26 tanggal 15 April 2013, diberi tandaP.3;4.

kelahiran, dimana keharusan adanya penetapan pengadilan tersebut berfungsisebagai filter dari kemungkinan terjadinya keadaan yang tidak diinginkan sepertimanipulasi data asalusul anak ataupun kemungkinan terjadinya trafficking ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P1 sampai dengan P4serta keterangan saksi Mardi dan saksi Muherni didapatkan fakta bahwa Pemohon Jasrildan Pemohon Jusmawati telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Maret 2005sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 057

Putusan Nomor 214/C/PK/Pjk/2020berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum banding sebagai berikut:Mengabulkan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP02549/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2015Nomor 00267/207/15/057/17 tanggal 29 Mei 2017:Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa pajak a

Tahun 2019, tanggal 25 Februari 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP02549/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2015Nomor 00267/207/15/057/17 tanggal 29 Mei 2017, atas nama: PT.

putusan sebagai berikut:(1) Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali danmembatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT010029.16/2018/PP/HT.I Tahun 2019 tanggal 25 Februari 2019;(2) Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding serta MembatalkanSurat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP02549/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus 2018, tentang KeberatanWajid Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2015 Nomor00267/207/15/057

Putusan Nomor 214/C/PK/Pjk/2020Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan tidakdapat diterima banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: KEP02549/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus 2018, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2015 Nomor00267/207/15/057/17 tanggal 29 Mei 2017, atas nama Pemohon Banding,NPWP: 01.001.689.7057.000

banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 26 Agustus 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT 103251.15/2012/PP/M.IVA Tahun 2019, tanggal 9 Juli 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan Seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00052/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 16Februari 2016 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakLebih Pajak Tahun Pajak 201200094/406/12/057

Putusan Nomor 2298/B/PK/Pjk/2020Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor:00094/406/12/057/14 tanggal 24 November 2014, atas nama PTCargill Indonesia, NPWP: 01.002.071.7057.000, beralamat diWisma 46 Kota BNI Lt. 28, Jalan Jend. Sudirman Kav. 1 JakartaPusat, terkait sengketa a quo adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar PajakPenghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor: 00094/406/12/057/14tanggal 24 November 2014, atas nama PT Cargill Indonesia,NPWP: 01.002.071.7057.000, beralamat di Wisma 46 Kota BNI Lt.28, Jalan Jend. Sudirman Kav. 1 Jakarta Pusat, terkait sengketaa quo adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum:3.4.

Putusan Nomor 2298/B/PK/Pjk/20202016 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB)Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor: 00094/406/12/057/14 tanggal24 November 2014, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.002.071.7057.000; sehingga pajak yang lebih dibayar menjadi Rp33.168.203.646,00;adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu.

057/Pdt.P/2016/PA.Wt

PENETAPANNomor 057/Pdt.P/2016/PA.Wtasl pea ait) ausDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Wates yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkanpenetapan perkara Perubahan Biodata yang diajukan oleh:Ririn Januaristi binti Tarwoto, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaanDagang, pendidikan SMP, tempat kediaman di Dusun KretekRT. 18/RW. 08 Desa Glagah, Kecamatan Temon KabupatenKulon Progo, sebagai Pemohon;Pengadilan Agama

057/Pdt.P/2016/PA.Bkt

uraian banding tanggal 11 Februari 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT084842.13/2011/PP/M.IIA Tahun 2019, tanggal 5 Maret 2019, yangtelan berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon' Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP2219/WPJ.07/2014, tanggal 26 Agustus 2014, tentang Keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26Masa Pajak Juli 2011 Nomor 00010/204/11/057

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP2219/WPJ.07/2014, tanggal 26 Agustus 2014,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak (SKPKB) Penghasilan Pasal 26 Masa PajakJuli 2011 Nomor 00010/240/11/057/13, tanggal 28 Juni 2013, atasnama PT Duta Sugar International, NPWP 02.193.073.0057.000,beralamat di Multivision Tower Lantai 12, Jalan Kuningan MuliaKav.9, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12980, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak(SKPKB) Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Juli 2011 Nomor00010/240/11/057/13, tanggal 28 Juni 2013 atas nama PT DutaSugar International, NPWP 02.193.073.0057.000, beralamat diMultivision Tower Lantai 12, Jalan Kuningan Mulia Kav.9, Guntur,Setiabudi, Jakarta Selatan, 12980, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;3.4.

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP2219/WP4J.07/2014, tanggal 26 Agustus2014, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Juli 2011, Nomor 00010/204/11/057

No.057/Padt.P/2015/PA. PtkMenimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara permohonan,karenanya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;Memperhatikan pasal 49 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3Tahun 2006 dan terakhir dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 dansegala ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini.MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0157/Pdt.P/2015/PA.Ptk dari Pemohon;2.

No.057/Pat.P/2015/PA. Ptk

., tanggal 07 Maret 2016, telah mengajukan gugatancerai terhadap Tergugat dengan alasanalasan sebagai berikut :1 Bahwa Penggugat telah menikah dengan Terggugat pada tanggal 06 Mei 2011sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor; 572/20/V/2011,Halaman dari 6 halaman Penetapan Nomor 057 1/Pdt.G/2016/PA.Kbm.Tanggal 06 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanKebumen, Kabupten Kebumen;Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama selamakurang lebih 4 Tahun

2016/PA.Kbm., tanggal 07 Maret 2016, dikarenakanantara Penggugat dengan Tergugat telah tercapai kesepakatan damai untuk hiduprukun kembali dalam membina rumah tangga;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplahMajelis Hakim menunjuk kepada berita acara perkara ini sebagai bagian yang tidakterpisahkan dari penetapan ini.TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimanayang telah diuraikan di atas;Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 057

MIFTAHUL JANNAG, S.H.Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 057 1/Pdt.G/2016/PA.Kbm.

tanggal 8 Maret 2012;Bahwa surat Tergugat nomor S87/WPJ.07/KP.05/2012 tanggal 8 Maret 2012tersebut merupakan jawaban atas surat Penggugat nomor UIB/10/ADBMT/X/2011tanggal 30 Oktober 2011;Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (2) huruf c Undangundang KUP Tahun 2000,surat tergugat nomor S87/WPJ.07/KP.05/2012 tanggal 8 Maret 2012 bukanmerupakankeputusan yang dapat diajukangugatankarena surat tergugattersebut merupakan jawaban atas permohonan Penggugat untuk membetulkanSKPKB PPh Badan nomor 00073/206/01/057

kontrak yangtidak jadi dilaksanakan/batal sebesar Rp2.409.958.559,00;Bahwa Koreksi Tergugat terhadap omzet/DPP sebesar Rp2.409.958.559,00 yangdibatalkan oleh Pengadilan Pajak tersebut, oleh Tergugat juga dipakai untuk dasarkoreksi omzet PPh Badan dan DPP PPN Tahun Pajak 2001 sehingga menurutPenggugat telah terjadi salah hitung, oleh karena itu Penggugat dengan SuratNomor UIB/10/ABDMT/X/2011 tanggal 30 Oktober 2011 mengajukan permohonanpembetulan SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2001 Nomor 00073/206/01/057

Tergugat terhadap omzet/DPPPPh Pasal 23 berupa draft kontrak yang tidak jadi dilaksanakan/batal sebesar Rp.2.409.958.559,00 berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.06388/PP/M.III/12/2005 dimana omzet/DPP PPh Pasal 23 tersebut oleh Tergugat juga dipakaiuntuk dasar koreksi omzet PPh Badan, maka hal ini akan dapat mempengaruhikebenaran penetapan Pajak Penghasilan Badan sebagai yang ditetapbkan dalamSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2001Nomor 00073/206/01/057

Dalam hal terdapatkesalahan hitung, maka kesalahan tersebut berasal dari penjumlahan dan/ataupengurangan dan/atau perkalian dan/atau pembagian suatu bilangan;Bahwa secara substansi Penggugat melalui Surat Nomor UIB/10/ABDMT/X/201 1tanggal 30 Oktober 2011 mengajukan permohonan pembetulan SKPKB PPh BadanTahun Pajak 2001 Nomor 00073/206/01/057/03 tanggal 7 Juli 2003, karenapenerbitan surat ketetapan dimaksud antara lain menggunakan dasar koreksi yangtelah dibatalkan berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak

pembuktian dalampersidangan tersebut di atas;: UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuanperundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yangberkaitan dengan perkara ini;: Menyatakan Menolak permohonan gugatan Penggugat terhadap Surat KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor S87/WPJ.07/KP.05/2012 tanggal 08 Maret 2012tentang Penjelasan Permohonan Pembetulan Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2001 Nomor 00073/206/01/057

tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 6 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116750.99/2014/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 25 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP02413/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 25 Agustus 2017,tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Agustus 2014 Nomor 00279/107/14/057

Putusan Nomor 2420/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kemballtersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor:KEP02413/NKEB/ WPJ.07/2017, tanggal 25 Agustus 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai, Masa Pajak Agustus 2014, Nomor:00279/107/14/057

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Penggugat (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) Nomor:KEP02413/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 25 Agustus 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai, Masa Pajak Agustus 2014, Nomor:00279/107/14/057/16, tanggal 09 Mei 2016, Berdasarkan Pasal 36 ayat(1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak

Kini Balu No 26 A Rt 057/038 Rw 019 Kelurahan Teluk DalamKecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, dengan ukuran9 meter x 22 meter (198 m2), dengan batasbatas sebagaiberikut :Sebelah Utara :H. BakhrudinSebelah Timur :H.Masran JunaidSebelah Selatan : H.Marwan / Hj. FatimahSebelah Barat : H. M.

No 26 A Rt 057/038 Rw 019 Kelurahan TelukDalam Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, denganukuran 9 meter x 22 meter (198 m2), dengan batasbatas sebagaiberikut :e Sebelah Utara :H. Bakhrudine Sebelah Timur :H.Masran Junaide Sebelah Selatan : H.Marwan / Hj. Fatimahe Sebelah Barat : H. M. AiniSekarang ditempati olen Penggugat V s/d XII3.3.

Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah rumah beralamat diJI,Kini Balu No 26 B Rt 057/038 Rw 019 Kelurahan Teluk DalamKecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, dengan ukuran 7meter x 22 meter (luas 154 m2), dengan batasbatas sebagaiberikut :e Sebelah Utara :H.Kamsionoe Sebelah Timur :H.Masran Junaide Sebelah Selatan : H. Anwarie Sebelah Barat : H. M.

Kini Balu No.26 A RT.057/038, RW.019,Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Barat, KotaBanjarmasin, dengan ukuran 9 meter x 22 meter (198 M*),dengan batasbatas sebagai berikut:Sebelah utara : H. BakhrudinSebelah timur : H. Masran JunaidSebelah selatan : H. Marwan / Hj. FatimahSebelah barat : H.M. AiniSekarang dikuasai oleh Penggugat V s/d XIl.Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumahberalamat JI.

Sebuah rumah dan sebidang tanah perwatasan yangterletak beralamat di Jalan Kinibalu No.26.A RT.057/038RW.019, Kelurahan Teluk Dalam KecamatanBanjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, berdasarkan hibahdibawah tangan tanggal 7 Juni 1981 dari Alm HjMaknawiyah kepada H Bakhruddin (PENGGUGATKONVENSI) dan SKKT No. 138.07/50/RahTD/BTH,Tanggal 11 Oktober 2004 dengan luas 154 M2 atas namaH Bahkruddin bin H M Aini (Alm).3.