057/Pdt.P/2015/PA.Wt

PENETAPANNomor 057/Pdt.P/2015/PA.Wtar A eet id aeDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Wates yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkanpenetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:PEMOHON umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan lbu rumah tangga,pendidikan SPG, tempat kediaman di Samigaluh KabupatenKulonprogo, sebagai Pemohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan

perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon dan pihakpihak terkait di mukasidang;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03Nopember 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watesdalam register perkara Nomor 057/Pdt.P/2015/PA.Wt. telah mengemukakanhalhal sebagai berikut:1.

Putusan Nomor 1069/B/PK/Pjk/2018tanggal 25 Februari 2015, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009 Nomor00005/206/09/057/13 tanggal 2 Desember 2013, atas nama PT OsakiMedical Indonesia, NPWP 01.824.471.5057.000, beralamat di JalanRembang Industri Ill Nomor 30, Pasuruan Industrial Estate Rembang(PIER), Pasuruan 67152, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut: Penghasilan Neto Rp 2.482.555.069,00Kompensasi Kerugian Rp 2.482.555.069,00Penghasilan

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP624/WPJ.07/2015 tanggal 25 Februari 2015 tentangKeberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009 Nomor 00005/206/09/057/13 tanggal 2 Desember 2013, atas nama PT OsakiMedical Indonesia, NPWP 01.824.471.5057.000, beralamat diJalan Rembang Industri Ill No.30, Pasuruan Industrial EstateRembang (PIER), Pasuruan 67152, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan

Putusan Nomor 1069/B/PK/Pjk/2018mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP624/WPJ.07/2015 tanggal 25 Februari 2015,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009 Nomor 00005/206/09/057/13tanggal 2 Desember 2013, atas nama Pemohon Banding, NPWP01.824.471.5057.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadilebin bayar sebesar Rp394.868.499,00; adalah sudah tepat dan benardengan pertimbangana.

Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 20 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117118.99/2014/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 25 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP02509/NKEB/WPVJ.07/2017 tanggal 07 September 2017,tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2014 Nomor 00272/107/14/057

kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor:KEP02509/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal O7 September 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2014 Nomor 00272/107/14/057

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Penggugat (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) Nomor:KEP02509/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal O7 September 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2014 Nomor00272/107/14/057/16 tanggal 09 Mei 2016 Berdasarkan Pasal 36 Ayat(1) Huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak oleh

tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 27 Januari 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut89725/PP/M.XIIA/16/2017, tanggal 4 Desember 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding atas KeputusanTerbanding Nomor KEP1969/WPJ.07/2014 tanggal 22 Juli 2014 tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2011 Nomor00136/207/11/057

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1969/WPJ.07/2014 tanggal 22 Juli 2014, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2011Nomor 00136/207/11/057/13 tanggal 26 April 2013, atas nama PTBangun Busana Maju, NPWP 02.192.931.0057.000, alamatHalaman 3 dari 8 halaman.

PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP1969/WPJ.07/2014 tanggal 22 Juli 2014, mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2011 Nomor00136/207/11/057

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan dalam hukum, bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Budha pada tanggal 21 Juni 2009 surat keterangan kawin No. 02.19/057/005/VI/2009 tertanggal 22 juni 2009 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga

, sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor 18/2009 tanggal 21 Juli 2009 adalah sah menurut hukum;

Bahwa pada tanggal 21 Juni 2009 Penggugat dengan Tergugat telahmelangsungkan perkawinan secara Agama Budha sesuai surat keterangankawin No. 02.19/057/005/VI/2009 tertanggal 22 juni 2009 dan perkawinantersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KotaSibolga, sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor 18/2009 tanggal 21 Juli 2009 ;2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, Penggugat dan Tergugattinggal di rumah sewa di kota sibolga;3.

Menyatakan dalam hukum, bahwa Perkawinan Penggugat denganTergugat yang dilangsungkan secara Agama Budha pada tanggal 21 Juni 2009surat keterangan kawin No. 02.19/057/005/V1/2009 tertanggal 22 juni 2009 danperkawinan tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kota Sibolga, sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor 18/2009 tanggal 21Juli 2009 adalah sah menurut hukum;3.

Menyatakan dalam hukum, bahwa Perkawinan Penggugat denganTergugat yang dilangsungkan secara Agama Budha pada tanggal 21 Juni 2009surat keterangan kawin No. 02.19/057/005/V1/2009 tertanggal 22 juni 2009 danperkawinan tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kota Sibolga, sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor 18/2009 tanggal 21Juli 2009 adalah putus disebabkan karena perceraian;4.

Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan No. 02.19/057/005/V1/2009yang dikeluarkan oleh Majelis Buddhayana Indonesia tertanggal 22 Juni 2009yang menyatakan Tergugat dan Penggugat telah menikah pada hari minggutanggal 21 Juni 2009, yang telah diberikan meterai dan dicocokkan aslinyadalam persidangan selanjutnya diberi tanda bukti P1;2.

Menyatakan dalam hukum, bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugatyang dilangsungkan secara Agama Budha pada tanggal 21 Juni 2009 suratketerangan kawin No. 02.19/057/005/VI/2009 tertanggal 22 juni 2009 danperkawinan tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kota Sibolga, sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor 18/2009 tanggal 21 Juli2009 adalah sah menurut hukum;4.

Putusan Nomor 407/B/PK/Pjk/2020Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT084840.15/2011/PP/M.IIA Tahun 2019, tanggal 26 Februari 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP2213/WPJ.07/2014 tanggal26 Agustus 2014, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2011 Nomor00088/406/11/057/13 tanggal

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP2213/WPJ.07/2014 tanggal 26 Agustus 2014, tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2011 Nomor 00088/406/1 1/057/13tanggal 28 Juni 2013 sebagaimana telah dibetulkan denganKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEPHalaman 4 dari 10 halaman.

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2011 #Nomor00088/406/11/057/13 tanggal 28 Juni 2013 sebagaimana telahdibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00120/WPJ.07/KP.0503/2013 tanggal 19 Desember 2013, atasnama PT Duta Sugar International, NPWP 02.193.073.0057.000,beralamat di Multivision Tower Lantai 12, Jalan Kuningan MuliaKavling 9, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12980, terkaitsengketa a quo adalah telah sesuai dengan

Putusan Nomor 407/B/PK/Pjk/2020Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP2213/WPJ.07/2014, tanggal 26 Agustus2014, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB)Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2011, Nomor: 00088/406/11/057/13,tanggal 28 Juni 2013, sebagaimana telah dibetulkan dengan KeputusanTerbanding

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan, telah diterbitkan : SKPKB PPN Masa Pajak Januari s.d Maret 2008 Nomor: 00040/207/08/057/09 tanggal 15 Mei 2009, dan SKPLB PPN Masa Pajak April 2008 Nomor: 00181/407/08/057/09 tanggal15 Mei 2009; STP PPN Masa Pajak Januari s.d. April 2008 Nomor: 00173/107/08/057/09 tanggal 15 Mei 2009;4.

Atas SKPKB PPN Masa Pajak Januari s.d Maret 2008 Nomor:00040/207/08/057/09 tanggal 15 Mei 2009 tersebut, Pemohon ajukanKeberatan dengan Surat Permohonan Keberatan Nomor: 062/TGI/VIIV09tanggal 10 Agustus 2009 dengan tanda terima dari KPP Nomor: PEM:002543/057/aug/2009 tanggal 12 Agustus 2009;5.

536/B/PK/PJK/2013Bahwa hasil penelitian keberatan telah diberikan Pemberitahuan Daftar HasilPenelitian Keberatan terlampir pada Surat Pemberitahuan Untuk HadirNomor: S4735/WPJ.07/2010 tertanggal 31 Desember 2009 yang Pemohonterima pada tanggal 08 Januari 2010;Bahwa Pemohon telah menyampaikan sanggahan melalui surat Nomor:004/TGVV2010 tanggal 14 Januari 2010 yang diterima Peneliti Keberatanpada tanggal 15 Januari 2010 tentang Tanggapan Hasil Penelitian Keberatanatas SKPKB PPN Nomor: 00040/207/08/057

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28229/PP/M.Xll/16/2010, tanggal 22 Desember 2010 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding terhadapkeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP130/WPJ.07/2010 tanggal26 Januari 2010, tentang Keberatan atas Serat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP Dan/Atau JKP MasaPajak Januari s.d Maret 2008 Nomor : 00040/207/08/057

Bahwa alasan butir B juga tidak dapat dibenarkan karena pertimbanganhukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruhpermohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor : KEP130/WPJ.07/2010 tanggal 26 Januari 2010,tentang Keberatan atas Serat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP Dan/Atau JKP MasaPajak Januari s.d Maret 2008 Nomor : 00040/207/08/057/09 tanggal 15 Mei2009, atas nama Pemohon Banding sekarang Termohon

Menyatakan perjanjian pembiayaan murabahah I, Nomor 057/MRBH/802/2012 tanggal 08 Oktober 2010 dan perjanjian pembiayaan Murabahah II, Nomor 206/MRBH/802/2011 tanggal 11 Februari 2011 sah dan mengikat;3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi;4.

Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh sisa hutang pokok dan margin yang diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan murabahah I, Nomor 057/MRBH/802/2010 tanggal 08 Oktober 2010 dan perjanjian pembiayaan murabahah II, Nomor 206/MRBH/802/2011 tanggal 11 Februari 2011, dengan total pelunasan sebesar Rp230.593.598,- (dua ratus tiga puluh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah);5.

tanggal 18 September 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT004236.16/2018/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 25 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding atasKeputusan Direktur Jenderal Pajak KEP00679/KEB/WPJ.07/2018 tanggal15 Maret 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakSeptember 2014 Nomor: 00045/207/14/057

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00679/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 15 Maret 2018,tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak September 2014 Nomor 00045/207/14/057/17 tanggal 16Februari 2017, atas nama PT Nestle Indofood Citarasa Indonesia,NPWP 02.193.003.7057.000, beralamat di Gedung Graha IntiFauzi Lt. 3, Jalan Buncit Raya Nomor 22, Pejaten Barat, PasarMinggu, Jakarta Selatan 12510, adalah telah

bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan permohonan Pemohon PeninjauanKembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00679/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 15Maret 2018 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September2014 Nomor 00045/207/14/057

Putusan Nomor 308/B/PK/Pjk/2018 Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.77163/PP/M.1IB/16/2016, tanggal 16 November 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP817/WPJ.07/2015 tanggal 10 Maret2015, tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00008/307/06/057/13 tanggal 18 Desember 2013 Masa

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP817/WPJ.07/2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00008/3807/06/057/13tanggal 18 Desember 2013 Masa Pajak Oktober 2006sebagaiman telah dibetulkan dengan Keputusan TerbandingNomor KEP00013/WPJ.07/KP.0503/2015 tanggal 6 Maret 2015,atas nama: PT Pacific Palmindo Industri, NPWP 01.882.511.7057.000, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan

Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP817/WPJ.07/2015 tanggal 10 Maret 2015, mengenaiKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2006 Nomor00008/307/06/057

Bahwa Pada tanggal 03 Mei 2013, Pemohon dengan Termohonmelangsungkan pemikahan di Desa Silam yang dicatat oleh PegawaiHalaman 1 dari 13 hal.putusan nomor 0598/Pdt.G/2016/PA.Bkn.Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuok, (Sesuaidengan duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 057/01A//2013 tanggal25 Agustus 2015);2.

daiildalilPermohonannya untuk bercerai dengan Termohon;Bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karenaTermohon tidak pernah datang ke persidangan meskipun telah dipanggilsecara resmiHalaman 3 dari 13 hal.putusan nomor 0598/Pdt.G/2016/PA.Bkn.dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan suratPermohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;Bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya, Pemohon telahmengajukan alat bukti berupa:Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 057

beralasan, akan tetapi oleh karenape rkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana masalahqe rceraian tersebut menganut hukum acara khusus (/ex specialis), makama Jelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalildalilPermohonannya; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilpermohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat ( P ) dan 2 (dua)orang saksi,te rhadap buktibukti mana Majelis Hakim akan mempertimbangkanberikut ini; Menimbang, bahwa terhadap bukti P (foto copy Kutipan AktaNikah) nomor 057

Bahwa pada tanggal 03 Mei 2013, Pemohon dengan Termohonmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Kuok (Kutipan Akta Nikah Nomor :057/01A//2013 tanggal 25 Agustus 2015);2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon telahbergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anakdan belumpernah bercerai;3.

1SALINANPENETAPANNomor:057/Pdt.P/2012/PA.KraBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Karanganyar yang memeriksa dalam tingkat pertama dalampersidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan penetapan abhiwaris yang diajukan oleh : 22222 nnn nena nnn nn nn nn renee nnn nnn1. PEMOHON umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual rempahrempah,bertempat tinggal di Kabupaten Karanganyar . disebut sebagai PEMOHON I;2.

Selanjutnya Pemohon II dan Ill tersebut memberikan kuasa kepada Pemohon I, berdasarkansurat kuasa khusus tertanggal 27 Pebruari 2012 dan 23 Pebruari 2012, yang selanjutnya dalamperkara ini disebut "PARA PEMOHON 22222 n nn nnn nnn nnn nn nenBahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 4 Juni 2012 yangdibuat oleh Pemohon untuk atas nama dirinya sendiri dan atas nama Pemohon Il danPemohon Ill selaku pemberi kuasa dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaKaranganyar dengan nomor: 057

Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketasangat merugikan kepentingan Penggugat karena atas SuratHalaman 8 dari 76 halaman Putusan Nomor :48/G/2018/PTUNPBR.Keterangan tanah yang diterbitkan Penggugat, sebelumnya telah adaSurat Keterangan Tanah Nomor 057/SKTKT/X/2008 tanggal 8 Juli2008 atas nama Muklis yang tidak lain adalah milik Penggugat.b.

Bahwa benar pada tahun 2008 Pengguga tmebuat SuratKeterangan Tanah (SKT) atas nama penggugat sendiri No. 057/SKTKT/X/2008 Atas nama Muklis.5. Bahwa benar pada tahun 2000 Penggugat menanam pokonkelapa sawit sehingga mendapatkan hasil sampai saat sekarang ini.6.

Amran telah mengambil alin tanahmilik Penggugat secara sewenangwenang dimanaHalaman 13 dari 76 halaman Putusan Nomor :48/G/2018/PTUNPBR.Penggugat sebelumnya telah memiliki alas hak atas tanahtersebut berupa Surat Keterangan Tanah No. 057/SKTKT/2008 Atas nama Muklis.b.

Bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam suratgugatannya halaman 6 butir 4, Tergugat nilai sebagai pernyataan yangmengadaada, karena setelah di cek di pembukun yang ada di kantorDesa tidak ada ditemukan catatan ataupun arsip terkait SKT No.057/SKTKT/X/2008;6.

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Yusril/Adrianto/JI.Caltex:50/97/95 MKemudian Penggugat mengklaim bahwa pada tanah yang sama telahterbit surat SKT No. 057/SKTKT/X/2008 atas nama Muklis dengan luas11.250 M2 dan batas: Sebelah Utara berbatsan dengan Buyung Moli > ukuran130 MHalaman 30 dari 76 halaman Putusan Nomor :48/G/2018/PTUNPBR.

Bank Pembangunan Daerah JawaTimur Tok, beralamat Kantor di Jalam Basuki Rachmad No.98104 Surabaya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.057/079/DIR/HKM/SKA, tertanggal 21Agustus 2018 ;TERGUGAT II, datang menghadap Kuasanya yaitu : WIN HANDOYO. SH., MH.

Babat Buran (Pondok Benowo Indah RT 01/RW07Kel Babat Jerawat Kec Pakal Kota Surabaya) melalui SuratNo.057/1135/STM/SPV/SRT tanggal 2 Agustus 2018 perihal pemberitahuanpelaksana lelang adalah dalil yang tidak benar dan penuh kebohongan ;Agar Majelis Hakim tidak terkecoh dalil Penggugat tersebut, perlu Tergugat jelaskan kembali bahwa sebagaimana jawaban Tergugat angka 9 huruf e diatas, Tergugat memberikan pemberitahuan pelaksanaan lelang kepadaPenggugat melalui surat No.057/1136/STM/SPV/SRT tanggal

02 Agustus 2018perihal pemberitahuan pelaksanaan lelang. dan kepada Halimah melalui suratNomor: 057/1137/STM/SPV/SRT tanggal O02 Agustus 2018 perihalHal. 17 Putusan No.737/Pdt.G/2018/PN.Sby12.pemberitahuan pelaksanaan lelang dimana kedua surat tersebut diterima olehHalimah sendiri.

Putra Putri No.File : 0384/MMI.SBY/PA/X/2017 tanggal 17 Oktober 2017, bukti T.119 ;Fotocopy Surat Nomor: 057/834/STM/SPV/SRT tanggal 31 Mei 2018, buktiT.I20 ;Fotocopy Surat Nomor: S2176/WXN.

O/KNL.O 1/2018 tanggal 06 Juli 2018,bukti T.I21 ;Fotocopy Pengumuman Lelang Pertama berupa Selebaran tertanggal 12 Juli2018, bukti T.I22 ;Fotocopy Pengumuman kedua melalui Surat Kabar Harian Duta Masyarakattertanggal 27 Juli 2018, bukti T.I23 ;Fotocopy Surat Nomor : 057/1136/STM/SPV/SRT tanggal 02 Agustus 2018, buktiT.124 ;Fotocopy Surat Nomor : 057/1137/STM/SPV/SRT tanggal 02 Agustus 2018, buktiT.125 ;Fotocopy Surat Nomor: 057/1138/STM/SPV/SRT tanggal 02 Agustus 2018, buktiT.I26 ;Fotocopy Risalah

CECE SURKANA sebagaiPenggugat dengan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan (PDAM)Kabupaten Bogor sebagai Tergugat dengan akta jual beli No. 057/kec. fCijeruk/1992;Halaman 2 dari 61 Putusan Nomor 209/Pat.G/2016./PN.

S. 1V, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 057/Kec.Cijeruk/1992;Bahwa, Bidang tanah di maksud pada pain 2 adalah merupakan ObjekPajak, sebagaimana dengan surat Pemberitahuan Pajak Terhutung PajakBumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor: 32. 03. 060. 011. 000 7149.7. atas nama: CECE SUKARNA Kp. Warung Menteng Bogor RT 05/02;Bahwa, bidang tanah di maksud (pada poin 2) adalah tanah Hak Miliksebagaimana dengan Akte Jual Beli (AJB) Nomor : 057/kec.

Cbi.Form02/SOP/06.3/201713pada tanggal 24 September 1960 tercatat atas nama BOING BINNURHASAN, pada tanggal 12 Februari 1992 Balik nama kepada H.TJETJE SURKANA berdasarkan AKTE JUAL BELI NOMOR: 057/KEC.CIJERUK/1992.

TJETJE SURKANAberdasarkan AKTE JUAL BEL NOMOR: 057/KEC.

untuk membuat suratPernyataan bahwa tanah dengan nomor AJB 057/KEC.

Putusan Nomor 63 B/PK/Pjk/2018KEP593/WPJ.07 /2013 tanggal 5 April 2013, tentang keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor00001/206/03/057/12 tanggal 18 Januari 2012 Tahun Pajak 2003, atasnama PT Coca Cola Indonesia, NPWP: 01.000.626.0057.000, beralamat diWisma GKBI Lantai 18 Suite 1801, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28,Bendungan Hilir, Jakarta Pusat 10210 dengan perhitungan Pajak terutangdan yang masih harus dibayar diperhitungkan kembali menjadi sebagaiberikut:Penghasilan

Dengan mengadili sendiri3.1.Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) ;3.2.Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEPKEP593/WPJ.07/2013 tanggal 5 April 2013, tentang keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor00001/206/03/057/12 tanggal 18 Januari 2012 Tahun Pajak 2003,atas nama PT Coca Cola Indonesia, NPWP: 01.000.626.0057.000adalah telah sesual dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku

Putusan Nomor 63 B/PK/Pjk/2018Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2003 Nomor 00001/206/03/057/12 tanggal18 Januari 2012, atas nama Pemohon Banding, NPWP01.072.081.1056.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadinihil adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.

Putusan Nomor 2464/B/PK/Pjk/2019 Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP633/WPJ.07/2015 tanggal25 Februari 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Lebin Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011 Nomor:00110/406/11/ 057/13 tanggal 29 November 2013, atas nama PT. CargillIndonesia, NPWP: 01.002.071.7057.000, beralamat di Wisma 46 Kota BNILt. 28 JI. Jend.

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP633/WPJ.07/2015 tanggal 25 Februari 2015tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011 #Nomor:00110/406/11/057/13 tanggal 29 November 2013, atas nama PT.Cargill Indonesia, NPWP: 01.002.071.7057.000, beralamat diWisma 46 Kota BNI Lt. 28 JI. Jend.

dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP633/WPJ.07/2015 tanggal 25 Februari 2015,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB)Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011 Nomor: 00110/406/11/057

mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 20 Juli 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT112509.15/2013/PP/M.IA Tahun 2018, tanggal 3 Desember 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP00149/KEB/WPJ.07/2017tanggal 8 Februari 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013Nomor: 00018/206/13/057

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00149/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 8 Februari2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor00018/206/13/057/15 tanggal 23 November 2015, atas nama PTOsaki Medical Indonesia, NPWP: 01.824.471.5057.000,beralamat di JI.

Putusan Nomor 3534/B/PK/Pjk/2019mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor: 00018/206/13/057/15 tanggal23 November 2015, atas nama Pemohon Banding, NPWP:01.824.471.5057.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadilebih bayar sebesar Rp1.289.315.625,00; adalah sudah tepat dan benardengan pertimbangan:a. Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama pada Ijazah Sekolah Dasar Nomor 142/123/1/1990 yang semula bernama SIAMI dan Ijazah Program Paket B Setara SLTP Nomor 057/123/MS/1999 yang semula AMI menjadi HAMID;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 6 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117124.99/2014/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 25 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMenolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP02510/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal O7 September 2017,tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Masa Pajak November 2014 Nomor 00282/107/14/057

Putusan Nomor 2844/B/PK/Pjk/2029Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor: KEP02510/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal O07 September 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak November 2014 Nomor:00282/107/14/057

nama Penggugat, NPWP:01.084.734.1057.000, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a. bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Penggugat (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat (sekarang TermohonPeninjauan Kembali) Nomor KEP02510/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 07September 2017, tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas SuratTagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak November2014 Nomor: 00282/107/14/057