ini yang merupakan satukesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sepertidiuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya telahmempunyai alas an hukum, karena terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugatuntuk kembali rukun membina rumah tangganya, dan oleh karena Tergugat belummengajukan Jawaban maka tidak perlu ada persetujuan dari Tergugat;Menimbang, bahwa yang mendasari

Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalandengan baik dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan ........... tahunkeharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai retak,karena antara Pemohon dengan Termohon terusmenerus terjadiperselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Adapun alasan/dalildalilyang mendasari permohonan pemohon sebagai berikut :. 1.

Pemeriksaan Persiapan dan Berita AcaraPersidangan dalam perkara tersebut; TENTANG DUDUKNYA SENGKETAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatandengan surat gugatan tertanggal 13 Februari 2013 yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal13 Februari 2013, dengan Register Perkara Nomor : 24/G/2013/PTUNJKT, dan telah diperbaiki pada tahap pemeriksaan persiapan tanggal5 Maret 2013, dengan mengemukakan halhal sebagai berikut : Adapun alasanalasan dan faktafakta yang mendasari

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pembacaanpermohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon untukmempertimbangkan permohonannya kembali dikarenakan Anak Para Pemohonatas nama Yunita Ariska binti Sajaran masih di bawah umur untuk menikah,namun Para Pemohon tetap pada pendiriannya ingin menikahkan Anak ParaPemohon dengan seorang lakilaki bernama Gatot Sufriyanto bin Suhartono.Adapun alasan utama yang mendasari

Prabumulih TimurKota Prabumulih;> Bahwa, Yang mendasari kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwaadalah dari informasi dari masyarakat yang diterima bahwa sering terjadipenyalahgunaan Narkotika jenis sabu di sekitar Perumnas Sukajadi Kec.Prabumulih Timur Kota Prabumulih;> Bahwa, Setelah mendapatkan informasi tersebut saksi lalu bersama saksi HadiSantoso Bin Parman, Dan Saksi Agus Dianto Bin M Sari Selaku Tim dari SatuanReserse Narkoba Polres Prabumulih langsung melakukan penyidikan dan menujuke

Prabumulih TimurKota Prabumulih;Bahwa, Yang mendasari kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwaadalah dari informasi dari masyarakat yang diterima bahwa sering terjadipenyalahgunaan Narkotika jenis sabu di sekitar Perumnas Sukajadi Kec.Prabumulih Timur Kota Prabumulih;Bahwa, Setelah mendapatkan informasi tersebut saksi lalu bersama saksi HadiSantoso Bin Parman, Dan Saksi Agus Dianto Bin M Sari Selaku Tim dari SatuanReserse Narkoba Polres Prabumulih langsung melakukan penyidikan dan menujuke lokasi

.: Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militeryang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat buktiadalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidangPengadilan, kemudian pada Pasal 173 Ayat (6) huruf amenerangkan dalam menilai kebenaran keterangan seorangSaksi, Hakim harus dengan sungguhsungguhmemperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satudan yang lain.Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas makaMajelis Hakim menilai

Putusan Nomor 23K/PM.102/AD/III/2019MenimbangBahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas makaMajelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan olehTerdakwa di persidangan dapat memberikan keyakinankepada Majelis Hakim tentang adanya perbuatan seperti apayang telah didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diriTerdakwa, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat untukperkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti keteranganTerdakwa.: Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 176 UndangUndangRI Nomor 31

menurut ketentuan peraturanperundangundangan atau surat yang dibuat oleh pejabatmengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yangmenjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagipembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuatpendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatuhal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;d. surat lain yang hanya dapat berlaku apabila adahubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.Bahwa dengan mendasari

Roni Paslah.Menimbang bahwa, orangorang yang tersebut pada No. 12 sampai No. 23diatas adalah termasuk dalam para penggugat pada perkara gugatan a quo, akantetapi para penggugat nomor 12 sampai nomor 23 tersebut tidak ikut bertandatangan dalam Kesepakatan Perdamaian Tanggal 7 Nopember 2017 vide BuktiP.2 = T.1 dan oleh karena tidak terlibat dalam Kesepakatan Perdamaian tersebutmaka tidak ada perjanjian yang mendasari hubungan hukumnya dengan tergugat,dengan demikian tidak ada wanprestasi antara tergugat

Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXtanggal 11 September2000 atas nama PEMOHON 1 dan PEMOHON Il, yang dikeluarkan olehKepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan,bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.6);Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam berita acara sidang merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalahsebagaimana yang terurai di atas;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

, yang terhisap di dalamnya ;Menetapkan bahwa Akte Jual Beli No. 98/KR/VII/2002tanggal 9 Juli 2002 yang mendasari terbitnya SertifikatHak Milik No. 20883/Gunung Sari, tanggal 27 Maret 2003,Surat Ukur No. 00731/2002, tanggal 17 06 2002,seluas 1.708 M?, atas nama Kamaluddin, adalah tidaksah ;Menyatakan oleh karena itu) penimbunan dan pemagaran sengyang dilakukan oleh Tergugat I!, di atas tanah obyeksengketa seluas 150 M?

,~ yangterhisap di dalamnya ;5.Menyatakan Akte Jual Beli No. 98/KR/VII/2002 tanggal09Juli 2002 yang mendasari terbitnya Sertifikat Hak MilikSertifikat Hak Milik No. 20883/Gunung Sari, tanggalHal. 10 dari 17 hal. Put. No. 1528K/Pdt/20102/Maret 2003, No. 00731/2002, tanggal 17062002, seluas1.708 M? atas nama KAMALUDDIN, adalah tidak sah ;6. Menyatakan oleh karena itu) penimbunan dan pemagaranseng yang dilakukan oleh Tergugat I, di atas tanah obyeksengketa seluas 150 M?

Kohir 611 Cl salahpenempatan di mana tanah Persil 5 S II Kohir 332 Clseluas 150 M tercakup di dalamnya, dengan mencermatibukti Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor ~~ LurahGunung Sari dan sertifikat tersebut telah diterbitkantidak berdasarkan prosedur yang benar, terbukti suratukur terbit tanggal 17 Juni 2002, sedangkan surat jualbeli yang mendasari adalah surat ukur tersebut sedangkanSHM baru dibuat pada tanggal 9 Juli 2002, pada waktudiadakan pemeriksaan setempat di mana Lurah menyatakantanah

ataspertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan gugatandan tetap pada posita maupun petitum gugatan ;Halaman 8 dari 37 halaman Putusan No. 159/Pdt.G/2014/PN.DpkMenimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat dan Tergugat Il telah mengajukan Eksepsi/Jawaban serta Gugatan Rekonpensisecara tertulis sebagai berikut :DALAM EKSEPSIPENGGUGAT DALAM MENYUSUN GUGATAN PERBUATAN INGKAR JANJI(WANPRESTASI) TIDAK JELAS DAN TERANG (OBSCUUR LIBEL) MENGENAIKEJADIAN ATAU PERISTIWA YANG MENDASARI

Penggugat tidak pernah menjelaskan dalamgugatannya awal mula kejadian atau peristiwa yang mendasari adanyalaporan dan adanya penandatanganan Surat Perdamaian KhususSementara serta tidak menjelaskan alasan kerugian yang ditanggung olehPenggugat berdasarkan pada peristiwa apa;.

Bahwa penjelasan adanya peristiwa yang mendasari adanya LaporanPidana, Penandatanganan Surat Perdamaian Khusus Sementara dan atasperistiwa apa Penggugat mengalami kerugian diperlukan supaya menjadijelas dan terang dalam menyusun formulasi gugatan;Bahwa apabila dalam posita atau fundamentum petendi tidak dijelaskankejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan tersebut maka dalilgugatan yang seperti itu. tidak memenuhi syarat formil sehinggamengakibatkan gugatan tidak jelas dan tidak tertentu (een

dan Tergugat Il, antara lain sebagai berikut:> Bahwa Penggugat dalam menyusun gugatan perbuatan ingkar janji(wanprestasi) tidak jelas dan terang (obscure libels) mengenai kejadian atauperistiwa yang mendasari gugatan dalam perkara aquo, Bahwa dalam positaatau fundamentum petendi gugatan Penggugat hanya menjelaskan adanyalaporan pidana tertanggal 04 Juni 2013 terhadap Tergugat Ill (Eva SylvanaUssu) dan adanya penandatanganan Surat Perdamaian Khusus Sementaratertanggal 30 Oktober 2013 antara Penggugat

dengan Tergugat Penggugattidak pernah menjelaskan dalam gugatannya awal mula kejadian atauperistiwa yang mendasari adanya laporan dan adanya penandatanganan SuratPerdamaian Khusus Sementara serta tidak menjelaskan alasan kerugian yangditanggung oleh Penggugat berdasarkan pada peristiwa apa;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat dan Tergugat Iltersebut, dalam repliknya Penggugat menyatakan gugatan Penggugat sudakjelas, bahwa dalam gugatannya menuntut pertanggungjawaban Tergugat danTergugat

belum mempunyai kekuatanhukum tetap, sehingga tidak ada alasan yang sah Tergugat Rekonpensi menjadikannya sebagaidasar ;Bahwa oleh karena dalam pengakuan Tergugat Rekopensi bahwa, tanah obyek sengketa adalahdiatas Kay. 1346 terletak di Desa Salembaran Jaya Rt.06 /Rw Oil Kecamatan KosambiKabupaten Tangerang, maka apabila dihubungkan antara obyek sengketa pada Kaveling No.1344 milik Penggugat Rekonpensi, maka tidak ada relevansinya sama sekali ; untuk itu KavelingNo. 1346 yang dike luarkan untuk mendasari

Sebelah Barat : berbatasan dengan kaveling No. 1943dibuat dihadapan Notaris MARTIANIS S.H /Pejabat PPAT adalah sah danmengikat menurut hukum ;Bahwa demikian pula dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1170 yang dikeluarkan oleh KepalaBPN Kabupaten Tangerang yang mendasari kepemilikan Kaveling No. 1344 milik PenggugatRekopensi yang terletak di Desa Salembaran Jaya Rt.06/11 Kecamatan Teluknaga setelahdimekarkan menjadi Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang, dengan batasbatas : Sebelah Utara : berbatasan

Menyatakan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 1170 yang dikeluarkan oleh Kepala BPNKabupaten Tangerang yang mendasari kepemilikan Kaveling No. 1344 milik PenggugatRekopensi yang terletak di Desa Salembaran Jaya Rt.06/11 Kecamatan Teluknaga setelahdimekarkan menjadi Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang, dengan batas batas : Sebelah Utara : berbatasan Jalan Kaveling Sebelah Timur : berbatasan dengan kaveling No. 1345 Sebelah Selatan : berbatasn dengan kaveling No. 1349 Sebelah Barat : berbatasan dengan

Bahwa oleh karena dalam pengakuan Tergugat Rekopensi bahwa, tanah obyeksengketa adalah diatas Kay. 1346 terletak di Desa Salembaran Jaya Rt.06 /Rw Oil KecamatanKosambi Kabupaten Tangerang, maka apabila dihubungkan antara obyek sengketa padaKaveling No. 1344 milik Penggugat Rekonpensi, maka tidak ada relevansinya sama sekali ;untuk itu Kaveling No. 1346 yang dike luarkan untuk mendasari kepemilikan " obyek sengketa "adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat serta harus dibatalkan ;Bahwa

Menyatakan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 1170 yang dikeluarkan oleh Kepala BPNKabupaten Tangerang yang mendasari kepemilikan Kaveling No. 1344 milik Penggugat Rekopensiyang terletak di Desa Salembaran Jaya Rt.06/11 Kecamatan Teluknaga setelah dimekarkan menjadiKecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang, dengan batas batas : Sebelah Utara : berbatasan Jalan Kaveling Sebelah Timur : berbatasan dengan kaveling No. 1345 Sebelah Selatan : berbatasn dengan kaveling No. 134910.

seadiladilnyaberdasarkan keadilan dan kebenaran (Ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya atas dalil sebagai berikut:1.Bahwa Tergugat membantah dengan tegas semua dalildalil yang diajukanoleh Penggugat, kecuali terhadap halhal yang diakui dalam Jawaban ini;Bahwa dalil Penggugat pada Posita point 1 dan point 2, dapat diterima untukdijadikan dasar mengajukan gugatan kepada Tergugat, karena merupakan hakPenggugat untuk mengajukan gugatan, hal ini mendasari

SPB/03/M.PANRB/10/2011, No. 48 Tahun 2011,158/PMK.01/2011, No. 11 Tahun 2011 tentang Penataan dan PemerataanGuru Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Kabupaten Tegal sedang melakukanproses penataan yang saat ini masih dalam tahapan penyusunan regulasiproduk hukum dan pendataan analisis kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Daerahyang mendasari Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara DanReformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman PerhitunganJumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Untuk Daerah dan

DalamKeputusan ini disebutkan dalam Lampiran Il, bahwa Kepala Dinas Pendidikan,Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal mempunyai kewenangan Untukmenandatangani mutasi tempat kerja Guru dan PNS Golongan , Golongan Il,Golongan Ill, dan Golongan IV ( yang tidak menduduki jabatan struktural ) dilingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal;Bahwa pengalihan tugas Penggugat tersebut diatas juga mendasari ketentuanPasal 22 UndangUndang RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan AtasUndangUndang

Marasaiti.Kenyataan diatas dapat dimaklumi oleh karena sejak awal Penggugatbersengketa, lokasi yang kini dikuasai oleh para Tergugat , Il dan para TurutTergugat adalah benar diluar dari obyek sengketa dalam perkara perdataNomor 06/Pdt.G/1986/PN.Pol. yang mendasari gugatan ini. Terlebih lagibahwa obyek gugatan berdasar putusan Nomor 06/Pdt.G/1986/PN.Pol.seluas + 60.000 M2 dimaksud adalah tanah empang. Kenyataan yangsebenarnya masih terdapat kebun kelapa sebahagiannya.

Bahwa mendasari pemeriksaan setempat pada waktu/yang telah dilakukanoleh judex facti (Pengadilan Negeri setempat) membuktikan bahwa keduabelah pihak, yaitu baik Penggugat maupun Tergugat telah menyepakatitentang luas dan letak serta batasbatas obyek sengketa aquo, sehinggadengan demikian bahwa tidak terdapat kekaburan dalam obyek sengketamengenai letak luas dan batasbatasnya.

Bahwa demikian juga tidak terdapat kekhilafan hakim dalam hal memberikanpertimbangannya dengan mendasari putusan yang telah berkekuatanhukum tetap, yakni tentang status Penggugat sebagai pemilik dari obyeksengketa sesuai putusan dalam perkara No.06/Pdt.G/ 1986/PN.Pol yangtelah berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi ; Bahwa dengan demikian alasanalasan peninjauan kembali tersebut hanyamerupakan perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembalidengan Judex Juris dalam menilai faktafakta yang

Eksepsi Kedua :Bahwa gugatan Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum dankejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan sehingga tentang faktayang mendasari penggugat memperoleh hak terdapat objek sengketatidak jelas hal mana seharusnya menjelaskan sejak kapan dan atas dasarapa Penggugat memperoleh hak atau objek sengketa tersebut sertakapan orang tua Penggugat member izin Nimbang Bin Sangkalamengolah objek sengketa ;Bahwa berdasarkan eksepsi tersebut diatas, maka Para Penggugatberpendapat gugatan

yangdidasarkan pada dalildalil sebagai berikut :Eksepsi Kesatu:Gugatan Penggugat kurang pihak, hal mana terdapat subyekhukum yang seharusnya dilibatkan dalam perkara ini, yaitu Lk.RamliDg.Nya'la atau ahli waris dari Pr.Batanang sebagai pemilik awal objeksengketa kemudian menjual kepada Nimbang Bin Sangkala atau orangtua Para Tergugat sebagaimana surat keterangan jual beli tertanggal 15Juli 1963 ;Eksepsi Kedua :Bahwa gugatan Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum dankejadian atau peristiwa yang mendasari

gugatan sehingga tentang faktayang mendasari penggugat memperoleh hak terdapat objek sengketatidak jelas hal mana seharusnya menjelaskan sejak kapan dan atas dasarapa Penggugat memperoleh hak atau objek sengketa tersebut sertakapan orang tua Penggugat member izin Nimbang Bin Sangkalamengolah objek sengketa ;Bahwa berdasarkan eksepsi tersebut diatas, maka Para Tergugatberpendapat gugatan Penggugat yang diajukan melalui kuasa hukumnyaberdasar untuk ditolak atau setidaktidaknya gugatan Penggugat tidakdapat

terkhusus Turut Tergugat I menyatakan bahwapemilik dari tanah objek sengketa dalam perkara ini adalahPenggugat akan tetapi merupakan hak dari Penggugat untukmengajukan tuntutan kepada Turut Tergugat tersebut, olehkarena itu Majelis Hakim berpendapat siapasiapa pihak dalamperkara ini tidaklah terjadi kurang pihak ;e Terhadap eksepsi kedua, Majelis berpendapat eksepsi itu jugatidak beralasan dikarenakan Penggugat dipandang sudahcukup menguraikan gugatan, sedangkan mengenai dasarhukum dan peristiwa yang mendasari

Bahwa mendasari fakta hukum yang terungkap dalampersidangan jika dikaitkan dengan kesimpulan Majelis HakimPengadilan Militer 102 Medan, ternyata yang menjadi dasar dalammemutus perkara Pembanding hanya bersumber dari keteranganTerdakwa saja, yaitu pengakuan pernah mengkonsumsi Narkotikajenis shabu. Bahwa meskipun berdasarkan keterangan Terdakwadipersidangan mengakui mengkonsumsi shabu namun hakim wajib8membuktikan perbuatan Terdakwa tersebut dengan alat bukti yanglain.

Bahwa mendasari alatalat bukti yang diuraikan dalam perkaraPembanding ini, ternyata dalam putusan Hakim Pengadilan Militer 02 Medan tidak memenuhi asas minimum pembuktian dimana alatbukti yang ada tidak memadai dari segi kuantitas maupunkualitasnya dan dari segi kekuatan pembuktian dimana jikadihubungkan antara keterangan saksi1, Saksi 2 dan saksi3dengan Keterangan Terdakwa/pembanding dan barang bukti yangada tidak saling bersesuaian dan tidak mempunyai nilai pembuktian.Bertitik tolak dari uraian

Mendasari pasal 194ayat (1) huruf d dan e UU No 31 Tahun 1997 bahwa putusanpemidanaan yang disusun Majelis Hakim sebenarnya sudah9tidak memedomani pasal tersebut di atas, karena terjadipertentangan dimana pasal peraturan yang menjadi dasarpemidanaan dan dasar hukum putusan yaitu pasal 127 ayat (1)UU no 35 tahun 2009 tentang narkotika tidak dijalankan sesuaidengan rol/ jiwa dari pada pasal 127 undangundang No 35tahun 2009 itu sendiri.

terhadap Penggugatdalam hal keuangan; bahwa, sebagai akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antaraPenggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2014 sampai dengansekarang; bahwa, oleh karena sering bertengkar dengan Tergugat, maka Penggugatkeluar dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tuanya ; bahwa, selama pisah tidak ada komunikasi yang baik lagi antara Penggugatdan Tergugat ; bahwa, usaha damai telah dilakukan, namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dengan merujuk dan mendasari

Halaman 8 dari 13perkawinan dan rumah tangga, sehingga jika halhal tersebut yang ternyatasudah tdak tidak ada lagi/lenyap dalam kehidupan suami isteri in cassu dalamkehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga pada hakekatnyaperkawinan itu sudah hambar dan tidak manfaat lagi ;Menimbang, bahwa dengan mendasari kepada faktafakta danpertimbanganpertimbangan hukum sebagai tersebut di atas, Majelis Hakimmenilai, rumah tangga Penggugat dan Tergugat, secara riil telah pecah,setidaknya telah retak

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengansungguh sungguh mendamaikan para pihak yang berperkara danmenganjurkan untuk menempuh jalan mediasi , sebagaimanadikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun2009 jo pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 joPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidakberhasil ; Menimbang, bahwa dalil dalil yang mendasari

(rsArtinya Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWTadalah perceraian ,namun dalil dalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebuttelah memenuhi' kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangantersebut di atas permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talakterhadap Termohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana diaturdalam pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal116

Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur mengenai mengenaipermasalahan yang mendasari pertengkaran dan perselisihnan antaraPemohon dan Termohon2. Bahwa permohonan Pemohon kabur karena tidak menjelaskan dasar hukumdari permohonannyaHalaman 3 dari 15 halamanPutusan No.: 0448/Pdt.G/2019/PA.Ngj3. Bahwa berdasarkan dalildalil di atas, maka Termohon mohon kepada MajelisHakim yang menangani perkara ini menyatakan agar permohonan Pemohontidak dapat diterimaDALAM KONVENSI :1.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohondan bukti P.1 dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon bertempatkediaman di wilayah hukum/yurisdiksi Pengadilan Agama Nganjuk, berdasarkanpasal 66 ayat (2) Undangndang Nomor 3 Tahun 2006 perobahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karena itu secara formil permohonanPemohon dapat diperiksa lebih lanjutMenimbang, bahwa Termohon = mengajukan eksepsi bahwapermohonan Pemohon tidak jelas atau) kabur mengenai mengenaipermasalahan yang mendasari

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di PontianakNomor : 52/PID.SUS/2011/PT.PTK tanggal 02 Mei 2013 dan putusanPengadilan Negeri Sanggau No.47/Pid.An/2013/PN.SGU tanggal 4 April2013, tidak mendasari pada Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, denganalasan sebagai berikut : Hal. 5 dari 11 hal. Put.

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di PontianakNomor : 52/PID.SUS/2011/PT.PTK Tanggal 02 Mei 2013 dan putusanPengadilan Negeri Sanggau No.47/Pid.An/2013/PN.SGU tanggal 4 april2013, tidak mendasari pada Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, denganalasan sebagai berikut : o Dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalampertimbangannya menyatakan memori banding dari Jaksa PenuntutUmum tidak ada halhal yang baru dan mengenai penjatuhan pidanasudah dipertimbangkan secara tepat

.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yangdiatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Mlliter, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3(tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah

dipanggil secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat MiliterI02 Medan Nomor : Sdak/131