Selanjutnya, setelah dibuatIkrar Wakaf tersebut, Penggugat membuat Akta Ikrar Wakaf oleh dandihadapan Turut Tergugat VIII selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur,tertanggal 9 September 1999 Bukti(P8). Yang mana sesuai dengan isiAkta Ikrar Wakaf tersebut Penggugat sebagai Wakif dan Drs. H. MustafaAmar/Turut Tergugat VII selaku Nadzir.

Wakaf;Bahwa kewenangan untuk menyatakan sah atau tidaknya Surat Ikrar Wakaf,Akta Ikrar Wakaf dan Surat Pengesahan Nadzir merupakan kewenanganabsolut dari Pengadilan Agama. Sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Timursecara absolut tidak berwenang mengadili perkara ini;. Penggugat tidak memiliki /egal standing selaku Penggugat (exceptiodominii);Hal. 13 dari 34 hal.

Wakaf;Bahwa kewenangan untuk menyatakan sah atau tidaknya Surat Ikrar wakaf,Akta Ikrar wakaf dan Surat Pengesahan Nadzir merupakan kewenanganabsolut dari Pengadilan Agama. Sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Timursecara absolut tidak berwenang mengadili perkara ini;.

Wakaf;Hal. 22 dari 34 hal. Putusan Nomor 542 kK/Pdt/2014Bahwa kewenangan untuk menyatakan sah atau tidaknya Surat Ikrar wakaf,Akta Ikrar wakaf dan Surat Pengesahan Nadzir merupakan kewenanganabsolut dari Pengadilan Agama. Sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Timursecara absolut tidak berwenang mengadili perkara ini;2.

Menyatakan transaksi/pembelian tanah wakaf antara Penggugat dan Tergugat batal;5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang Penggugat akibat adanya Wanprestasi yang dilakukan Tergugat sebesar Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah);6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah); 7. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Menyatakan bahwa transaksi/pembelian tanah wakaf tidak pernah adadan batal demi hukum;3. Memerintahkan TERGUGAT untuk mengembalikan uang PENGGUGATsebesar Rp.67.500.000, (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)utuh;4. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun adaupaya hukum lain, misalnya verset, banding, kasasi dan sebagainya;5.

; Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan abhliSOEPARYA SURAWIDJAYA yang diajukan oleh Penggugat yang memberikanpendapat sebagai berikut:e Bahwa wakaf secara etimologi, para ahli fikin menggunakan dua katayaitu habas dan wakaf, dalam kamus AlWasith, Alhabsu artinya alman'u atau imsak, amsakuhu yang artinya mencegah, melarang,menahan;e Bahwa disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualandan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf dari wakif; Bahwa

wakaf adalah menahan harta, baik secara abadi maupunsementara, untk dimanfaatkan langsung atau tidak langsung, dan diambilmanfaat hasilnya secara berulangulang di jalan kebaikan, umummaupun khusus;e Bahwa syarat tujuan wakaf antara lain: untuk kebaikan, tidak untukmaksiat yang dharamkan oleh syariat, tidak berentangan denganUndangUndang;e Bahwa penentuan tujuan wakaf ditentukan oleh Wakif (pemberi wakaf);e Bahwa dalam hal menitipbkan uang untuk dibelikan sesuatu sebagaiwakaf, belum memenuhi ketentuan

wakaf apabila tujuan dibelinya barangyang akan diwakafkan oleh wakif belum atau tidak dilakukan;e Bahwa ahli belum mempunyai pengalaman dengan perbuatan wakafyang telah disesuaikan dengan UndangUndang Wakaf UU RI No. 41Tahun 2004 Tentang Wakaf;e Bahwa pada dasarnya wakaf tidak boleh menyimpang dari maksud wakifkecuali jika ada persetujuan atau islah dan dilakukan ikrar ulangHalaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 24/Pat.G/2014/PN.

Menyatakan transaksi/pembeliantanah wakaf antara Penggugat danTergugat batal;5. Menghukum Tergugat untukmengembalikan uang Penggugatakibat adanya Wanprestasi yangdilakukan Tergugat sebesar Rp.67.500.000, (enam puluh tujuh jutalima ratus ribu Rupiah);Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 24/Padt.G/2014/PN. Smd6. Menghukum Tergugat untukmembayar biaya perkara sejumlahRp.331.000, (tiga ratus tiga puluhsatu ribu rupiah);7.

Saleh, Jalan Gampong, tanah wakaf gampong Pante Tengoh dan tanah Abu Bakar;

Hasan, tanah Moler Polisi, tanah Dr.Wardoyo dan tanah Almarhum Zainabon;

1. Menetapkan tanah sebagaimana tersebut pada angka 2 (dua) diatas adalah tanah wakaf dari Habib Abubakar bin Husain bin Umar bin Abubakar bin Ahmad bin Abdurrahman Bilfaqih atau yang biasa dikenal dengan Tengku Dianjong kepada Masyarakat Muslim Kabupaten Pidie dalam hal ini kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie, cq. Pj.

Ample Magfur53 Surabaya dan salinan akta pengganti ikrar Wakaf serta foto copy suratketerangan jual beli tanah ; Bahwa MOCH HUSNI dalam kapasitas memberikan hak Wakaf tersebutadalah selaku ahli waris dari H. SEMAN (alm) berdasarkan surat pemyataanMOCK HUSNI yang diketahui oleh Lurah Ampel dan terdapat juga buktiberupa petok D No. 831 persil No. 16 klas D1 dengan luas kurang lebih 30meter dan lebar 5 meter ; Bahwa selaku penerima Wakaf Drs.

ABDUL QHADIR berdasarkan ikrar Wakaf yang diterbitkan olehKUA Kec. Mulyorejo tertanggal 22 September 2008 selaku orang yang berhakmenerima Wakaf tanah beserta, bangunan yang ada diatasnya di Jl. ManyarSabrangan 58 Surabaya adalah Drs. ABDUL QHADIR sebagaimana buktiberupa Surat Keterangan Desa tentang Perwakafan Tanah Milik, Suratketerangan NADZIR berupa surat pengesahan NADZIR No. W.5/02/22/08tanggal, 22 September 2008 menerima Wakaf tanah pekarangan yang adabangunan gedung Jl.

BUSTAML, S.Sos, Msi :e Bahwa Saksi tidak kenal denganTerdakwa ; Bahwa prosedur penyerahan Wakaf sah apabila dilaksanakan menurutsyariah bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai denganfungsinya oleh penerima wakaf (Nadzir) bisa perseorangan, organisasi ataubadan hukum ; Bahwa apabila tanah yang di wakafkan oleh H. SEMAN (almarhum) diJl.

SEMAN (almarhum) dapat mendaftarkankepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) berdasarkan ketentuan PPNo. 28 Tahun 1977 ; Bahwa tanah Wakaf di JI. Manyar Sabrangan No.58 telah didaftarkan diKUA Kecamatan Manyar Sabrangan sebagaimana bukti ikrar wakaf tanggal22 September 2008 dan Surat Keterangan Nadzir No.W.5/02/22/2008 tanggal22 September 2008 atas nama Drs.

ABDULQHODIR ;e Bahwa suratsurat tanah dan dokumen dari tanah wakaf dan kepengurusan dari MadrasahHilma sudah diserahkan kepada saksi Moch.

Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006tentang Pelaksanaan UndangUndang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pasal3 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang PelaksanaanUndangUndang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Menyatakan bahwa Yayasan Al Hidayah (Penggugat) adalah Nadzir daritanah wakaf yang diperoleh dari H. Sutan Husinsyah (almarhum)berdasarkan Akta Ikrar Wakaf tanggal 20 Agustus 1991 No. 53/APAIW/8tahun 1991 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 18 Wakaf/KelurahanTebet Barat, Gambar Situasi tanggal 31 Januari 1996 No. 472 (fotocopysesual dengan asli);3.

Kardito tanggal 12 Mei 2006, dan mengembalikannya sebagaimanasemula, baik dalam Sertifikat Hak Milik No. 18 "Wakaf" maupun dalam bukuturut Tergugat yang khusus mencatat tentang itu;Bahwa yang menjadi pokok perkara, dalam perkara ini adalah perubahanNadzir dalam Sertifikat Hak Milik No. 18 "Wakaf" bukan masalah wakaf;Bahwa pada posita halaman 4 angka 10 Penggugat dengan tegasmenyatakan bahwa objek sengketa adalah Sertifikat Hak Milik No. 18 "Wakaf";Bahwa perkara ini adalah mengenai keputusan Badan

Pokok perkara adalahpengalinan wakaf yang dicantumkan dalam bukti Sertifikat Hak Milik No. 18"Wakaf dari Yayasan AlHidayah (Pemohon Peninjauan Kembali) kepadaMasjid Jami AlHidayah, atau dari satu badan hukum (rechts person)dialinkan ke perorangan (person) yang bukan badan hukum;Padahal UndangUndang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dalam Pasal 3ayat (3), Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang PelaksanaanUndangUndang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang dengan tegasmenyatakan:"Pergantian Nadzir

Asnawi Latiefmenjadi salah satu Nadzir tanah wakaf tersebut bersamasama Termohon Peninjauan Kembali pribadi pula. Nadzir tersebut hasil kesepakatanTermohon Peninjauan Kembali dengan Yayasan AlHidayah sebagaipemegang wakaf yang kemudian dituangkan oleh termohon II PeninjauanKembali ke dalam surat pengesahan Nadzir No. 176/NDZ/XII/2005. Dengandemikian pengalihan pemegang wakaf dari Yayasan AlHidayah (PemohonHal. 13 dari 16 hal. Put.

Alm Muhammad Jamil seluas+ 2 (dua) naleh (32) aree bibit sebagaimana dalam batasbatas yangtersebut di poin 1 posita diatas, merupakan wakaf milik Mesjid BaitulFugara Paru, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya(Penggugat);Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum = suratsurat yangberkaitan dengan tanah wakaf milik Mesjid Baitul Fugara Paru, dan/ataubatal demi hukum;:Menyatakan perbuatan Para Tergugat menguasai tanah wakaf milikMesjid Fugara Paru (Penggugat ) yang luasnya + 2 (dua) naleh (32

)aree, yang berukuran panjang utara + 152 m dan selatan + 153 m, lebartimur + 31 m dan barat + 31 m tersebut adalah tanpa hak dan melawanhukum:Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah wakaf milik MesjidBaitul Fugara Paru kepada Penggugat selaku Panitia dan Nazhir MesjidHalaman 2 dari 8 hal.

Aiyub Abbas dan Puteh Ismail;merupakan wakaf milik Mesjid Baitul Fugara Paru, Kecamatan BandarBaru, Kabupateb Pidie Jaya (Penggugat);5. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum suratsurat yangberkaitan dengan tanah wakaf milik Mesjid Baitul Fugara Paru, dan/ataubatal demi hukum:6.

Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah wakaf milik MesjidBaitul Fugara Paru kepada Penggugat selaku Panitia dan Nazhir MesjidBaitul Fugara Paru dalam keadaan kosong dan baik dengan tanpasyarat:8.

Muhammad dan telah diwakafkan kepada MesjidBaitul Fugara Paru, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya (objeksengketa) pada tahun 1957 dan yang menerima wakaf adalah Khatib Jalildan yang menjadi Nazir wakaf terhadap objek sengketa sekarang ini adalahPenggugat dan hal tersebut dikuatkan dengan Surat Keterangan Nazir dariKepala Desa setempat dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan BandarBaru (bukti surat P.1 s/d P.4), maka sudah tepat Judex Facti tanah objeksengketa tersebut adalah tanah wakaf

Bahwa dalam Sertipikat Hak Milik sebagaimana tersebut diatas dijelaskanwakaf tidak digunakan untuk umum akan tetapi wakaf dibeikan untukkeluarga secara turun temurun;7. Bahw tanah objek perkara tersebut telah dikuasai dan diusahai oleh alm.muhammadKasim dan Aminah, maka setelah meninggal Aminah objekpekara dikuasai oleh Muhammad Kasim dan Pemohon dan Il;8.

Muhammad Kasim,maka tanah objek perkara sangat tepat jika disebut tanah wakaf ahli;9. Bahwa selain itu tanah objek perkara tidak terdaftar sebagai tanah wakafdi Instansi pemerintah dan tidak ada badan kepengurusanya kecualidikuasai dan usahai oelh alm. Aminah dan alm. Muhammad Kasim;Hal.2 dari 7 hal.

Putusan No.50/Pdt.G/2013/PA Bji10.Bahwa oleh karena tanah objek perkara digunakan secara turun temurunselain itu idak terdaftar sebagai tanah wakafdan tidak memenuhi unsurunsur tanah wakaf sebagaimana ang telah ditetapkan olehUndangundang maka mohon Majelis Hakim untuk menyatakan batalwakaf dari Siti Maryam kepada alam.

Siti Mryam mewakafkantanah kepada Amonah dan Mhammad Lasim untuk kepentingan anakcucu, sementara wakaf tersebut tidak berkekuatan hukum, maka agartanah objek perkara bisa dimanfaatkan oleh anak cucu dari alm SitiMaryam maka mohon Majelis Hakim untuk menetapkan tanah objekperkara adalah tanah peninggalan dari alm.Aminah dan alm.

Oleh karenaKuasa Hukum Para Pemohon dalam Permohonannya telah mengajukanPermohonan Pembatalan Wakaf ahli, sedangkan dia tidak diberi kuasa untukitu, maka permohonan Pembatalan Wakaf ahli tersebut haruslah dinyatakantidak dapat diterima;Hal.5 dari 7 hal.

Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Wakaf, jelasdisebutkan bahwa harus ada pernyataan atau ikrar yang menyatakankehendak dari orang yang akan mewakafkan dan pernyataan tersebut harusdihadapan dan dicatat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW),dan pihak PPAIW adalah pejabat yang diangkat oleh Menteri dan berhakmembuat Akta Wakaf, yang dimaksud menteri disini adalah Menteri Agama(Pasal 1 poin 6 UndangUndang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf danPasal 1 poin 8 dan 13 Peraturan Pemerintah

atau diperjualbelikan maka menurut peraturan yang adamasalah wakaf ahli tidak ada permasalahan.

Menteri Agama beserta jajarannya di pusat maupun didaerah bertugasdan bertanggung jawab untuk melakukan pendataan dan inventarisasiletak batas tanah wakaf;b. Terhadap bidangbidang tanah wakaf yang telah jelas letak dan batassesuai angka 1 diatas, Menteri Agama beserta jajarannyamempercepat penyelesaian Akta Ikrar Wakaf/Akta Pengganti AktaIkrar Wakaf (AIW/APAIW);c. Menteri Agama menyediakan dana untuk pendataan, inventarisasi danpersertifikatan tanah wakaf sesuai dengan ketentuan yang berlaku;d.

Mengenai Terjadinya Peristiwa Wakaf;.

Bahwa dengan demikian terbukti terjadi peristiwa Wakaf atas Hakeigendom, Verponding 1931 (sekarang Sertifikat Hak Guna Bangunan No.67/Kelurahan Tamansari) kepada Yayasan Alhassan bin OemarBahabdoellah sebagai penerima Wakab atau Wakaf dari Pemberi Wakaf(Waakif) Tuan Alhassan bin Oemar Bahafdoellah sebagaimana disebutkandalam Stichtingsbrief Nummer 1.

tanggal 26 Mei 1992 atas namaMUHAMAD MUSLICH ( Pemberi Wakaf/Al Wakif) yang telah diwakafkankepada : HADORI, ABDUL WAHIB, H.

SYAFTVI, ABDUR ROCHIM dan H.ANWAR selaku nadzir (Penerima Wakaf) di Desa Jatigunting, KecamatanWonorejo, Kabupaten Pasuruan ; Menimbang, bahwa berikutnya alasan/dasar Para Penggugat/Terbandingmenggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan menuntut pembatalanatau dinyatakan tidak sah atas Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa aquo,yaitu berupa Sertifikat Hak Milik (Wakaf) Desa Jatigunting No. 13, karena KeputusanTata Usaha Negara obyek sengketa tersebut telah merugikan kepentingannya

Abdul Halim dan tanah Yayasan Pondok Pesantren AlHidayah .Menimbang, bahwa para Penggugat/Terbanding dalam surat gugatannya telahmengklaim bahwa sebagian diatas tanah pekarangan warisannya telah terbit SertifikatHak Milik (wakaf) Nomor 13/Desa Jatigunting yang diterbitkan tanggal 26 5 1992yang diterbitkan Tergugat/Pembanding dan telah bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P8T2T4T12 Sertifikat Hak Milik (Wakaf) .

HAJI ANWAR untuk bangunan madrasah berdasarkan AktaPengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor : W3/036/VU/Tahun 1991 tanggal 20 Juli 1991dibuat oleh Kepala Urusan Agama Kecamatan Wonorejo /Pembuat Akta Ikrar Wakaf ;Menimbang, bahwa , Sertifikat Hak Milik (Wakaf) Nomor 13/DesaJatigunting (obyek sengketa) diatas yang oleh Para Penggugat/Terbanding diklaimsebagai milik Para Penggugat/Terbanding karena mewaris dari Almarhum Ayahnyabernama H.Abdul Qomar alias Dul Kamar (meninggal dunia tahun 1996) denganmenunjuk

HakMilik No. 13/Desa Jatigunting yang diterbitkan pada tanggal 26 Mei 1992 atas namaMuhamad Muslich yang kemudian diwakafkan menjadi atas nama Penerima Wakaf(Nadzir) adalah sudah sesuai berdasarkan Peraturan Perundangundangan yangberlaku;Menimbang, bahwa berdasarkan uraianuraian pertimbangan tersebut diatas,Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapatbahwa pencatatan peralihan hak terhadap Sertifikat Hak Milik (Wakaf) No. 13 DesaJatigunting atas nama Muhamad Muslich

Bahwa sebagaimana tertera dalam Pasal 11 UndangUndang Wakaf, tugasNazhir adalah: 2022220 n nena nn nnn nn nnn nn enna nc nnen nn nenn na nenensnaes4.14.2.4.3.4.4. Melakukan pengadministrasian harta benda wakafMengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengantujuan, fungsi dan peruntukannya ; 20002"Mengawasi dan melindungi harta benda. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. ;.

;Bahwa di atas tanah wakaf tersebut, terdapat asetaset wakaf antara lain TKAl Muawanah, Masjid Al Muawanah, dan Madrasah Dinniyah TakmiliyahAwaliyah (Mdta) Al Muawanah. Sehingga telah menjadi tugas Nazhirsebagai perintah UndangUndang Wakaf untuk mengelola danmengembangkan, serta mengawasi dan melindungi asetaset tersebut.Selanjutnya hal tersebut secara mutatis mutandis juga merupakan tugasPenggugat. ; 299202 n nnn nn enna nnn nnn n nnn n nnn en nnn nn nee.

;Dapat Penggugat jelaskan:Bahwa Sertipikat Hak Milik Wakaf Nomor : 1727/wakaf tersebutmerupakan sertipikat wakaf yang dipergunakan untuk keperluan MasjidJami berdasarkan Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf No.K/I/Hk.034/38/1990 tanggal 2121990, dengan para Nadzir (1) AchmadDjamhur (Ketua), (2) Haji Haris (Wakil Ketua), (3) A. Syariffudin(Sekretaris), (4) Haji Abdul Hadip bin Asin (Anggota), dan (5) DedeIsmail bin A. Syarifuddin (Anggota).

Kepala Kantor UrusanAgama/Pejabat Pembuat Ikrar Wakaf Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahisebagai Turut Tergugat I; 5. Badan Wakaf Indonesia, Perwakilan Jawa Barat,sebagai Turut Tergugat II; 6. Badan Pertanahan Nasional Kota Cimahi, sebagaiTurut Tergugat Ill. ;5.

Bargoer S Hasan, Tismianto Sutisna, ChusnulAwaqib) mengambil alin atas pengelolaan harta wakaf Al Muawanah termasukTK Al Muawanah juga; satu dan lain hal demi keberlangsungan mengalirnyamanfaat dari adanya wakaf yang sudah lama berjalan serta demi tetapberjalannya proses kegiatan ajar mengajar di dalam TK Al Muawanah, makakemudian dibentuklah Yayasan Wakaf dan Pendidikan Al Muawanah, yangberkedudukan, berkantor di JI.

di Masjid Al Huda, bahkansetiap orang yang hendak mewakafkan harta bendanya maka yangmenerima untuk dan atas nama Mesjid Al Huda adalah BKM AL Hudamelalui ketuanya atau pengurus lain jika ketua berhalangan;Bahwa berdasarkan Pasal 11 UU No. 41 tahun 2004, Nazirmempunyai tugas sebagai berikut:a) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;b) Mengelola dan mengambangkan harta benda wakaf sesuaidengan tujuan, fungsi dan peruntukkannya;c) Mengawasi dan melindungi harta wakaf;d) Melaporkan pelaksanaan

dapat didaftarkan menjadi wakaf sepanjangterdapat kesaksian dari pihak yang mengetahui wakaftersebut dan dikukuhkan dengan penetapan pengadilan.4.

Bahwa dari ketentuan pasal 58 angka 1 huruf (c) Peraturan PemerintahNomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor41 Tahun 2004 Tentang Wakaf diatas, mengamanatkan bahwasanyaharta benda wakaf dapat didaftarkan menjadi wakaf, namun haruslahdisertakan syarat normative, dimana harus adanya kesaksian dari pihakyang mengetahui wakaf tersebut dan harus dikukuhkan denganPenetapan Pengadilan;5.

Bahwa terhadap objek sengketa aquo, dimana Penggugat mendalilkanmerupakan harta wakaf serta perolehan harta benda wakaf tersebut pada13 Mei 2020 berdasarkan Keputusan Kantor Urusan Agama KecamatanPatumbak Nomor: B.457/KK/02.01.09/BA.01.1/05/2020.

Bahwa sudah seharusnya dimana kedudukan Penggugat adalah sebagaiNazir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf untuk dikelola dandikembangkan sesuai dengan peruntukannya (lihat pasal 1 PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor: 42 Tahun 2006 TentangPelaksanaan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf);5.

Kemudian Pelawan/Tergugat Asalmengatakan bahwa wakaf itu harus jelas untuk siapa? Dan untuk apa?Kemudian Terlawan dan Pelawan sepakat bahwa wakaf itu) untukPelawan/Tergugat Asal sehingga kuitansi selengkapnya bertuliskan:Telah diterima dari : Hj. Yuyu;Uang sejumlah > Enam puluh tujuh juta lima ratus ribu Rp;Untuk pembayaran : Uang wakaf kepada Abdurrozaq ElMuftiy u/ Pemb.Pontren;Sumedang, 6 Mei 2014Halaman 4 dari 14 hal. Put.

Pendapat para mufti, dapat dipahami, bahnwa objek perkara bukanmasalah wakaf, karena memang bellum terjadi wakaf, sehinggamemfatwakan bahwa Judex Facti, perkara ini adalah Pengadilan NegeriSumedang, dimana /ocus perkaranya di wilayah Pengadilan NegeriSumedang;Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 1577 K/Pdt/20163.

Hukum Islam;(6) Pejabat Pembuat Akte Ikrar Wakaf yang selanjutnya disingkatPPAIW adalah petugas pemerintah yang diangkat berdasarkanperaturan yang berlaku, berkewajiban menerima ikrar dari Wakif danmenyerahkannya kepada Nadzir serta melakukan pengawasan untukkelestarian wakaf;Bab 1, Pasal 1 ayat 6 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun2004 tentang Wakaf;Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, selanjutnya disingkat PPAIW, adalahpejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat aktaikrar

wakaf,;Pasal 218 ayat (1) Inpres Nomor 1/1991, mengenai Kompilasi Hukum Islam;(1).

Ikrar Wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapanPPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi;b. Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakansecara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakafoleh PPAIW;4.

;Bahwa oleh karena penerbitan sertifikat Wakaf tersebut atas dasarPersekongkolan ikrar wakaf yang tanpa seijin dan tanpa persetujuan pihakPenggugat, padahal keberadaan Tergugat II dan III adalah bukan merupakanorang yang berhak atas tanahtanah sengketa tersebut, disamping itu pulakedudukan Tergugat II dan Ill bukan termasuk ahliwaris dari almarhumH.Abd.

sehingga terbitSertifikat Wakaf Nomor : 12, 14 dan 16 / Paseban adalah merupakanperbuatan dan tindakan yang bertentangan dengan hukum karena tidak sah ;Menyatakan bahwa penguasaan dan penikmatan atas tanahtanah sengketaoleh Tergugat , Il dan Ill baik sendirisendiri maupun secara bersamasamaadalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;Menyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan berlaku segalabentuk suratsurat dan aktaakta maupun sertifikat Wakaf yang telah terbitdan bertitel

Wakaf sehingga terbit Sertifikat Wakaf Nomor : 12.14 dan 16 / Paseban adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;Menyatakan tidak mempunyai. kekuatan berlaku segala bentuk suratsuratdan aktaakta maupun sertifikat Wakaf Nomor : 12, 14 dan 16 / Pasebanyang teluh terbit dan bertitel atas nama Tergugat I, Il dan Ill yang berkaitandengan keberadaan tanahtanah sengketa ;Menyatakan bahwa penguasaan dan penikmatan atas tanahtanah sengketaoleh Tergugat I, Il dan Ill baik sendirisendiri maupun secara bersamasamaadalah

menyerahkansebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untukjangka waktu tertentu sesuai kepentingannya guna keperluan ibadah ataukesejahteraan umum menurut syari'ah ;" Menimbang, bahwa bukti surat T.9.A, T.9.B dan T.9.0 yaitu SertifikatTanah Wakaf atas Obyek Sengketa semakin terlihat dengan jelas bahwagugatan Pengugat Terbanding adalah tentang Wakaf ;Dalam hubungan tersebut Pasal 49 huruf. e.

Jember halaman : 37 alinea 2 )"Menimbang, bahwa oleh karena dalam kasus ini terdapat SengketaKepemilikan, maka Majelis Hakim lebih jauh akan mengkaji dasar darikepemilikan Tergugat II dan Ill, sehingga kemudian muncul Sertifikatnomor 11. 13 dan 15 / Paseban sebagai Penunjuk dalam Sertifikat Wakaf"(Mohon ditinjau Putusan PN.

Tanah dan bangunan berupa Tanah Wakaf No. 21 seluas 290 M2, atasnama Drs. H.Junaidhi, Imam Aminudin, H.

UU RI No. 41 Tahun 2004 tentang WAKAF, dijelaskan pada Pasal 1 angka1: wakaf adalah perbuataan hukum wakaf untuk memisahkan / ataumenyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkanselamanya atau untuk jangka waktu tertentu Sesuai dengan kepentingannyaguna keperluan ibadah dan / atau kesejahteraan umum menurut syariah.2.

Definisi wakaf menurut PP No. 28 tahun 1977 Pasal 1 ayat (1) tentangPerwakafan Tanah Milik, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang ataubadan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yangberupa tanah milik dan melembagakannya untuk selamalamanya untukkepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuail denganajaran Agama Islam.b.

Saksi tidak tahu ; Bahwa yang menguasai Yayasan sekarang setahu saksi yaitu Pak MahenKosim, dikuasai sebagai pesantren ; Bahwa saksi tahu Yayasan Darunnajah Almas Udiyah Wonosari berdiridiatas tanah wakaf ; Bahwa wakaf tersebut atas nama 3 (tiga) orang yaitu :1. Drs. H. Junaidi2. Imam Aminudin3. H.

adalah Haji Syamsi tetapi saksi tidak tahutahun pemberian wakaf tersebut ;Bahwa yang menerima wakaf tersebut adalah pengurus yang terpilihHaji Junaidi yang saksi tahu ;Bahwa wakaf tersebut diberikan atas nama Yayasan DarunnajahAlmas Udiyah Wonosari ;Bahwa Yayasan Darunnajah Almas Udiyah Wonosari sudah berbadanhukum ;Bahwa pengurus lama Yayasan Darunnajah Almas Udiyah Wonosariketuanya H.

Bachtiar Basir dan Tengku Bahari.Objek tanah wakaf : Tanah yang terletak di Jalan K.L.

Mujerah binti Muchtar bin Tamjidadalah bukan pemilik tanah atas obyek perkara / obyek wakaf, sehinggadengan demikian pernyataan ikrar wakaf dan pembuatan Salinan PenggantiAkta Ikrar Wakaf atas obyek perkara adalah perbuatan yang tidak sah /cacat hukum bertentangan dengan UndangUndang Nomor. 41 Tahun 2004tentang Wakaf Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 42Tahun 2006 Jo.

demikian patut dan beralasan Pengadilan AgamaMedan menyatakan Ikrar wakaf dan Salinan Pengganti Akta Ikrar Wakafatas tanah obyek perkara dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat .Bahwa oleh karena Ikrar wakaf dan penerbitan Salinan Pengganti AktaIkrar Wakaf Nomor .

Menyatakan Tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Ikrar Wakaf yangdinyatakan Hj.

,terbukti gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima.tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan tidak dapatmelumpuhkan kekuatan Salinan Pengganti Ikrar Wakaf danSertifikat Hak Milik Wakaf No. 262 tersebut..

Bahwa pada tanggal 17 Juli 1976 salah satu penerima wakaf yangbernama Fadhal bin Hoesin Bafadhal meninggal dunia, sehingga posisipenerima wakaf dari hasil sewa 4 (empat) pintu toko tersebut diberikankepada anak keturunannya yang bernama: 1. Salim bin Fadhal2.Muhammad Ridwan bin Fadhal , 3. Muhammad Rum bin Fadhal,3.Ainun binti Fadhal, 4. Fadhlun bin Fadhal, 5.Ahmad bin Fadhal ;.

Bahwa pada tanggal 6 November 1986 salah satu penerima wakaf yangbernama Saleh bin Hoesin Bafadhal meninggal dunia, sehingga posisipenerima wakaf dari hasil sewa 4 (empat) pintu toko tersebut diberikankepada anak keturunannya yang bemama: 1. Muhammad Nuh bin Saleh,2. Mukhsin,SH bin Saleh, 3. Sulaiman Mubarak bin Saleh, 4. Abdillah binSaleh, 5. DR.Fahmi,MA bin Saleh, 6. Fauzi bin Saleh 7. Atika binti Saleh,8.Hamidah binti Saleh, 9.Nurhayati binti Saleh;.

Bahwa pada tanggal 23 September 1989 salah satu penerima wakaf yangbernama Hamid bin Hoesin Bafadhal meninggal dunia, sehingga posisipenerima wakaf dari hasil sewa 4 (empat) pintu toko tersebut diberikankepada anak keturunannya yang bernama: 1.Azizah binti Hamid, 2. AbdulAziz bin Hamid, 3. Habibah binti Hamid, 4.Hamamah binti Hamid, 5.

waris yang merupakan cucu dan cicit daripewakif (Syech Hasan bin Achmad Bafadhal) mengadakan rapat untukikrar bersama terhadap Surat Wasiat Wakaf dari Syekh Hasan bin AchmadBafadhal tersebut yang bunyi dari Ikratr bersama tersebut adalah Kamiberikrar untuk kami laksanakan kembali wakaf tersebut sesuai denganbunyi wasiat wakaf yang tertera dalam surat wasiat wakaf Syech Hasan binAchmad Bafadhal yang terdaftar dalam warkah nomor 35/1971 (tidak dibagidengan sistem waris atau dibagi 6), akan tetapi

wakaf.Bahwa penerima dana pendidikan bagi keturunan nasab bersambung dari6 orang penerima wakaf awal hasil sewa 4 (empat) pintu toko yangterletak di Jalan Veteran Kel.Pasar Jambi dan Jalan Damar Kel.

Tanah Wakaf Pemakaman Keluarga Jesan untukpemakaman Alm.

UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf jo.

Adanya Wakif (yang memberikan harta benda wakaf), apabila harta bendawakaf adalah Tanah waris maka harus mempunyai Surat Persetujuan danKuasa seluruh ahli waris;2. Adanya Nadzir (yang menerima harta benda wakaf) ;Hal 20 dari 56 Putusan Nomor 455/Padt.G/2015/PN. Tng3. Harta benda wakaf harus jelas kepemilikannya ;4.

Adanya ikrar wakaf yang kemudian dibuatkan Akta ikrar wakaf oleh PejabatPembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yaitu yang berwenang adalah KepalaKantor Urusan Agama (KUA) yang mewilayahi tempat obyek wakaf tersebutdan Nadzir mendaftarkan Tanah wakaf ke Kantor Badan PerTanahanNasional setempat untuk mendapatkan Sertifikat Tanah Wakaf ;5.

Adanya kejelasan peruntukan harta benda wakaf tersebut dalam rangkamencapai fungsi wakaf dan tujuan wakaf (untuk kepentingan peribadatanatau pemakaman), yang tertulis jelas pada Akta ikrar wakaf..

Mukhtarsewaktu hidupnya dilakukan pada tanggal 18 Mei 1993 sesuai dengan Akta IkrarWakaf tanggal 13 Mei 1993 Nomor W.2/K3/06/1993 dan telah dibuatkan atauditerbitkan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 22 tahun 2001 tanggal 20 November2001 sejak tanggal 23 Juli 2005 yang diterbitkan olen BPN Kabupaten LombokTimur ;Hal. 2 dari 9 hal. Put.

Begitu juga dengan adaya Sertifikat Nomor 22tahun 2001 tanggal 20 November 2001 yang diterbitkan oleh BPN KabupatenLombok Timur para Penggugat merasa sangatkaget dan terkejut ;bahwa pewakafan tanah ladang sengketa hak milik para Penggugat yangluasnya 0.9100 Ha. tersebut oleh almarhum Haji Mukhtar digabungkan denganAkta Ikrar Wakaf dan Sertifikat tanah wakaf tersebut luas tanah wakafnya adalah4.5340 Ha. tersebut didalamnya tanah ladang sengketa hak milik paraPenggugat yang luasnya 0.9100 Ha. tersebut

Membatalkan perwakafan tanah ladang sengketa milik para Penggugattersebut antara almarkum Haji Mukhtar sebagai wakif dengan para Tergugatsebagai Nazir (pbenerima wakaf) atas tanah ladang sengketa ;Menyatakan batal demi hukum atau membatalkan akta ikrar wakaf tanggal 1Mei 1993, Nomor W.2/K9/06/1993 sehingga tidak mempunyai kekuatanmengikat bagi para Penggugatterhadap tanah ladang sengketa ;Menyatakan batal demi hukum dan tidak sah menurut hukum sertifikat tanahwakaf Nomor 22/2001, tanggal 20 November

Menyatakan perbuatan hukum wakaf oleh Haji Mukhtar dengan akta ikrarwakaf tanggal 18 Mei 1993 tidak sah dan tidak mengikat para Penggugat ;3. Menyatakan sertifikat akta ikrar wakaf Nomor 22 tahun 2001 tidak mempunyaikekuatan hukum atas para Penggugat;4. Membebankan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.876.000, (delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;5.

Mukhtar) sedangkan tanah sengketamerupakan hak milik para Penggugat dan sampai sekarang tetap dikuasai dandikerjakan para Penggugat/para Pemohon Kasasi oleh karena itu paraPenggugat/para Pemohon Kasasi sangat mempunyai kapasitas sebagaiPenggugat dalam mempertahankan haknya selaku pemilik atas tanahsengketa dan pembatalan Akta Ikrar Wakaf atas tanah sengketa tersebut ;2.

masjid;Bahwa Terdakwa mengambil uang dikotak wakaf masjid tersebut pada Sabtutanggal 28 Januari 2017 sekitar jam 10.30 wita di Masjid Nurul Muhajirin Jalan A.Yani Km. 30,500 Rt..05 Rw.01 Kelurahan Guntung Payung Kecamatan LandasanUlin Kota Banjarbaru;Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa hanya sendirian saja;Bahwa adapun posisi dari kotak wakaf tersebut berada di dalam masjid;Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.B/2017/PN.Bijb.Bahwa Terdakwa dapat masuk kedalam masjid tersebut karena

pintunya tidaksedang dalam keadaan terkunci atau tertutup;Bahwa Terdakwa mengambil uang yang berada di dalam kotak wakaf masjidtersebut dengan cara memasukkan isolasi double tip yang Terdakwa gulungmenjadi kecil kKemudian Terdakwa masukkan kedalam lubang kotak wakaf masjidtersebut dan setelah masuk ia putarputar hingga terasa ada uang yangmenempel, Terdakwa tarik pelanpelan agar uang yang menempel tidak terlepasdan setelah berhasil dikeluarkan uang yang menempel selanjutnya Terdakwamasukkan kedalam

Yani Km. 30,500 Rt..05 Rw.01 Kelurahan Guntung Payung KecamatanLandasan Ulin Kota Banjarbaru;Bahwa Terdakwa mengambil uang yang berada di dalam kotak wakaf masjidtersebut dengan cara memasukkan isolasi double tip yang Terdakwa gulungmenjadi kecil kKemudian Terdakwa masukkan kedalam lubang kotak wakaf masjidtersebut dan setelah masuk ia putarputar hingga terasa ada uang yangmenempel, Terdakwa tarik pelanpelan agar uang yang menempel tidak terlepasdan setelah berhasil dikeluarkan uang yang menempel

masjidtersebut ia pelajari sewaktu di lembaga pemasyarakatan dari temannya yangspecialis mengambil uang dikotak celengan;Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa hanya sendirian saja dantidak ada yang dirusak karena meskipun posisi kotak wakaf tersebut beradadidalam masjid namun masuknya Terdakwa kedalam masjid melalui pintu yangmemang tidak sedang dalam keadaan terkunci dan untuk kotak wakaf juga tidakdirusak;Bahwa Terdakwa beberapa kali menarik uang dikotak wakaf masjid tersebutnamun

yang menempel selanjutnya Terdakwa masukkankedalam kantong celana sebelah kanan;Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Majelis Hakim berpendapatdalam hal Terdakwa membawa barang berupa uang di kotak wakaf Masjid yangmerupakan milik Pengelola atau Pengurus Masjid Nurul Muhajirin dengan caramemasukkan isolasi double tip yang Terdakwa gulung menjadi kecil kemudianTerdakwa masukkan kedalam lubang kotak wakaf masjid tersebut dan setelah masukia putarputar hingga terasa ada uang yang menempel, Terdakwa

PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF (PPAIW) KecamatanLeungbata beralamat di Kantor KUA Leungbata Jalan Angsa Lr SayedHusaini Gampong Leungbata Kecamatan Leungbata Kota Banda Aceh.Selanjurnya disebut TURUT TERGUGAT ;. BADAN WAKAF INDONESIA Perwakilan Provinsi Aceh, beralamatJalan AMD Nomor : Gampong Lamdom Kecamatan Leungbata KotaBanda Aceh atau Gedung MPU Aceh Jl. Soekrno Hatta Lt. IllLampeuneurut, Darul Imarah Banda Aceh. Selanjurnya disebut TURUTTERGUGAT II;.

Gugatan ini tidaklah dimaksudkan untukmenggugat eksistensi lembaga wakaf, dan Para Penggugat tahu persis,harta wakaf adalah harta agama harta ummat yang diperuntukan bagikepentingan ibadah, bagi kemaslahatan ummat dan juga siar Islam jadiadalah kewajiban kita bersama untuk menjaga, memelihara danmemanfaatkannya dan Para Penggugat juga tahu azab pedih dari Allahbagi penyalahguna harta wakaf.Adalah kebanggaan Para Penggugat apabila Nenek/Nek Tu ParaPenggugat mewasiatkan hartanya untuk wakaf, untuk

Mesjid Luengbatadan Meunasah Gampong Batoh.Tapi, Empat puluh tahun Para Penggugat dan Wali Para Penggugatberupaya mencari kejelasan tentang harta wakaf Nenek/Nek Tu ParaPenggugat Almarhum I yang meninggal pada tahun 1976, bukanmasalah wakafnya, tetapi masalah proses pewakafan, karena sesuaiundangundang wakaf, wakaf sah apabila dilaksanakan sesuai syariatIslam.Empat puluh tahun bukanlah waktu yang pendek untuk sebuah pencariankebenaran, kebenaran tentang bagaimana cara Nenek/Nek Tu ParaPenggugat melalui

Perwakafan dalam 223 tentang Tata cara Perwakafan yangmengatur bahwa apabila seseorang atau badan hukum yang inginmewakafkan tanah miliknya mengucapkan ikrar wakaf dihadapanPejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan selanjutnya PPAIWmengajukan permohonan kepada Camat untuk mendaftarkanperwakafan benda yang bersangkutan guna menjaga keutuhan dankelestarian (benda wakaf).23.Bahwa berdasarkan uraian pada angka 22 tersebut diatas, jelaskalau memang benar Surat Wasiat tanggal 09 Agustus 1976 dibuatdengan

Halaman. 19 dari 28 Halaman.mendaftarkan tanah wakaf yang diwasiatkan oleh Almarhum aEE, Clan juga adanya niat baik dan keaktifan dari TurutTergugat dan Turut Tergugat III untuk mendata atau menginvetarisirtanah wakaf yang berada dibawah wilayah hukumnya, sehingga tidakterjadi adanya tanah wakaf yang hilang, dikuasai pihak lain secaramelawan hukum seperti dua bidang yang diwakafkan olehAlmarhunah i iii a.25.Bahwa dengan berlakuknya UndangUndang Nomor 41 tahun 2004tentang Wakaf Pasal 69 ayat (1) dan