DPC Partai PPRN

Dan apabila anggota partai tidak menyetoriuran ke Partai maka Partai Penegak Demokrasi Indonesia(PPDI) berhak memberhentikan anggotanya, terlebih lagiapabila anggota terindikasi pindah partai lain seperti yangdilakukan Penggugat (Hj. Bungsuhari Dg.

, perihal Penugasan Fungsional partai Golongan Karyaprovensi Sulawesiselatan No.39 An.

Bungsuhari Dg Ngaisebagai Anggota DPRD Partai Penegak Demokrasi Indonesiaserta Rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat Partai PenegakDemokrasi Indonesia terhadap Pergantian Antar Waktu SaudariDra.Hj.

orientasi padahal dia partai lain, itukebijakan partai;.

pemecatan Penggugat;Bahwa saksi menjelaskan yang tidak loyal kepada partai ituseperti ada kepengurusan partai yang ilegal dan Penggugat loyalkepada kepengurusan partai yang ilegal tersebut, dan Penggugattidak ada kontribusi ke partai;Bahwa saksi menjelaskan mekanisme untuk dilakukan PAW diCabang itu semuanya Cabang yang mengurus;Bahwa ada prosedurnya untuk mengurus PAW di Cabang;Bahwa untuk PAW harus langsung surat pemecatan ;Bahwa yang di PAW tersebut dipanggil oleh partai terlebih dahulu,tergantung

DPP PARTAI DEMOKRAT,Cs >< KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (Ketua KPU), Cs

Bahwa Penggugat adalah Partai Demokrat sebagai salah satu Partai PolitikPeserta Pemilu 2009 di Daerah Pemilihan Kota Jayapura.2. Bahwa Penggugat II adalah calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerahdari Partai Demokrat Nomor urut 6 Daerah Pemiligan Kota Jayapura.3.

Ada kesalhan penulisan angka dalam Berita Acara RekapitulasiPerhitungan Suara oleh PPD Jayapura Selatan yaitu perolehan suaracaleg Partai Demokrat nomor urut 1 (satu) atas nama TimbulSipahutar, SH sebanyak 431 suara ditulis 413 suara dan perolehansuara caleg nomor urut 9 Fransiska Sanaki sebanyak 11 siara ditulis 1suara, sehingga perolehan Partai Demokrat berkurang 28 suara,sehingga Partai Demokrat kehilangan satu kursi yang menjadi milikklien kami sdri. Yoma Lisapaly.b.

Bahwa oleh karena itu, secara hirarkis partai politik PesertaPemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota terdiri dari :e Peserta Pemilu Anggota DPR adalahPengurus Partai Politik Peserta Pemilu ditingkat Pusate Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsiadalah Pengurus Partai Politik Peserta Pemiluditingkat Provinsi;e Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah Pengurus Partai Politik PesertaPemilu ditingkat Kabupaten/Kota.3.3.

sebelum Tergugat , Tergugat Il, dan Tergugat IIl melaksanakankewenangan sebagaimana diatas, Tergugat secara hokum mengumumkanperolehansuara partai politik peserta pemilihan umum secara nasional termasukperolehan suara Penggugat , yang dilaporkan oleh seluruh Komisi PemilihanUmum Kabupaten / Kota seIndonesia termasuk Tergugat II.Bahwa jika Penggugat termasuk Dewan Pengurus Cabang Partai DemokratProvinsi Papua dan Dewan Pengurus Cabang Partai Demokrat Kota Jayapuradengan data perolehan suara yang

Bahwa karena itujika Partai Peserta Pemilinan Umum Legislatif memperoleh kursi, maka kursi itudisebut Kursi Partai Politik.Bahwa oleh karena itu, kiranya yang paling berkepentingan untuk mengambiltindakan hukum dalam hal mengajukan gugatan terhadap Tergugat II adalahDewan Pengurus Cabang Partai Demokrat Kota Jayapura, dan bukan PenggugatIl yang statusnya hanya sebagai calon yang diusulkan oleh Dewan PengurusCabang Partai Demokrat Kota Jayapura.Il. Dalam Pokok Perkara1.

TAUFIK, SH,; DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BURUH, DKK.

DewanPimpinan Daerah (DPD) Partai Buruh Propinsi SulawesiBarat, Cq. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai BuruhKabupaten Polewali Mandar, berkedudukan di Jalan Mr.

A/DPP Partai Buruh/III/2011, Tanggal 1 April 2011 atasHal. 1 dari 9 hal.

AMIN SAERI(Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Buruh Kabupaten PolewaliMandar) secara hukum adalah jelasjelas bertentangan dengan aturanperundangundangan yang berlaku dan tidak sesuai pula denganAnggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (ADART) Partai Buruhdimaksud ;Bahwa terhadap dikeluarkannya Surat DPP Partai Buruh tersebut diatas berdasarkan usul/permintaan dari DPC Partai Buruh KabupatenPolewali Mandar adalah tidak didasarkan pada kebenaran dan faktayang seharusnya menjadi pertimbangan, demikian

pula bahwa sebelumdikeluarkannya suratsurat dimaksud sama sekali Penggugat tidakdiberikan hak pembelaan yang maksimal sesuai dengan AnggaranDasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Buruh yang seharusnyaditegakkan karena merupakan hak Penggugat ;Bahwa terhadap Surat DPC Partai Buruh Kabupaten Polewali MandarNomor 03/PBPM/ 1/2011, Tanggal 24 Januari 2011 Perihal UsulanPenggantian Antar Waktu (PAW) Legislator Partai Buruh atas namaH.ANDI MUHTADIN (Penggugat) kepada DPP Partai Buruh dimaksudadalah dikeluarkan

DPP Partai Buruh.

KETUA DPC PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN PPP SITUBONDOLAWANDrs. H. SUROSO, M.Pd.

Ketua DEWAN PIMPINAN CABANG' PARTAI PERSATUANPEMBANGUNAN, yang berdomisili di Situbondo disebut sebagaiTergugat III .Seluruhnya adalah Pimpinan Partai Politik PARTAI PERSATUANPEMBANGUNAN. sesuai UU Parpol No. 2 tahun 2008 yang dimaksudPimpinan Partai Politik Partai Persatuan Pembangunan adalah Ketua Umumdan Sekretaris Jendral di tingkat pusat ketua dan Sekretaris di TingkatWilayah dan Cabang. Dengan demikian para tergugat juga kabur atau tidakjelas.

Sehingga gugatan tersebut tidaklengkap khus masalah peison dan domisilinya ;Bahwa objek gugatan adalah : perkara keuangan partai yang diperoleh darianggota partainya yang kebetulan pada saat itu dicalonkan sebagai BakalCalon Bupati Situbondo periode 2010 2015 Bahwa karena penggugat danpara tergugat semua adalah anggota partai yang harus taat dan tunduk padakeputusan Pimpinan partai yang didasarkan kepada Anggaran Dasar danAnggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan hasil Muktamar V1.Hal ini

aquo ;Bahwa karena para pihak, alasanalasan dan dalildalil para penggugat dalamsengketa a quo adalah berkaitan dengan hakhak dan kewajiban anggota sertakepengurusan partai, rapatrapat partai, masalah pelaksanaan Anggaran Dasardan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan dan tidak adakaitannya dengan peraturan perundangan lain sehingga kasus tersebut berawalatau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai yangbersangkutan yaitu Partai Persatuan Pembangunan maka hendaknyaPengadilan

Karena penyelesaianterakhir lewat muktamar partai belum bisa dilakukan karena harus menunggupelaksanaan Muktamar partai yang pada kepengurusan periode 2007 2012ini diperkirakan akan diselenggarakan tahun 2012 nanti.

Cukup melalui mekanisme partai Saja.Bahwa pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) AD/ART partai adalah anggota partaiharus taat dan patuh terhadap AD/ART" Demikian juga pasal yang lain apabilaterjadi perselisihan antar anggota partai dengan pengurus partai khususnyapersoalan keuangan partai maka penyelesaian menurut mekanisme partaisesual AD/ART adalah yang telah kami sebutkan diatas, Dan ierakhir melaluimekanisme keber:atan di tingkat Muktamar partai.

MUSLIM,SH.I LAWAN DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI DAMAI ACEH (PDA)KANTOR PUSAT DI BANDA ACEH,Cq. DEWAN PENGURUS WILAYAH PARTAI DAMAI ACEH(PDA)KABUPATEN PIDIE JAYA

Dewan Pengurus Pusat Partai Damai Aceh (PDA) Kantor Pusat di BandaAceh, Cq. Dewan Pengurus Wilayah Partai Damai Aceh (PDA)Kabupaten Pidie Jaya, beralamat di JIn. Banda Aceh Medan Km. 162Kecamatan Meurah Dua Depan Polsek Merah Dua DI Pidi Jaya, sebagaiTERGUGAT 1.2. Dewan Pengurus Pusat Partai Damai Aceh (PDA) yang beralamat diJin. Pocut Baren No.110 Kp.

Partai dan instruksi Dewan Pengurus Pusat.Setia dan disiplin kepada Partai serta mendukung dan membelakepentingan Partai;Aktif dalam kegiatankegiatan Partai serta bertanggungjawab atas segalasesuatu yang diamanatan Partai;Menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik Partai serta menentangsetiap upaya dan tindakan yang merugikan Partai dengan cara yangberakhlakul karimah;Memupuk persatuan dan solidaritas diantara sesama anggota Partai;Membayar uang iuran keanggotaan yang telah ditetapbkan oleh DewanPengurus

Kepada yang bersangkutan (Penggugat) diminta untuk mengembalikanKartu Anggota Partai yang dimilikinyA kepada Pengurus Partai dimanadia terdaftar ;3.

Pidie Jaya, dan sebagai salahseorang anggota DPRK Pidie Jaya dari Partai Damai Aceh Kab.

Pidie Jaya bukan memberhentikan Penggugatdari Pengurus Partai di DPW PDA Kab.

WILEM NOPE,SHlawan- KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI DEMOKRAT ( NTT ) - KETUA HARIAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT - KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM ( KPU ) PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Bahwa benar sebelumnya Tergugat adalah anggota Partai Demokratdan benar pula Penggugat adalah merupakan salah satu anggotaDPRD Provinsi NTT dari Partai Demokrat Periode 2009 2014.

,Namun sejak tanggal 04 juni 2013 Tergugat telah diberhentikan dariAnggota Partai Demokrat dan diusulkan untuk digantikeanggotaannya sebagai anggota DPRD Provinsi NTT dari PartaiDemokrat, karena secara resmi Tergugat telah pindah ke Partai lain.Hal ini ini sesuai dengan Pasal 16 UndangUndang Nomor 2 tahun2008 sebagai yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor.2tahun 2011 tentang Partai Politik yang berbunyi sebagai berikut :Anggota Partai Politik diberhentikan dari Partai Politik apabila :e Meninggal

dunia.e Mengundurkan diri secara tertulis.e Menjadi anggota Partai Politik lain.e Melanggar AD dan ART.Ketentuan ini sesuai pula dengan bunyi Pasal 17 Anggaran Dasar(AD) Partai Demokrat yang salah satu alasannya menyatakanbahwa Anggota Partai Demokrat diberhentikan karena telahPINDAH KE PARTAI POLITIK LAIN.Bahwa dengan demikian maka tindakan Tergugat yang telahmengeluarkan SK.Nomor.014/SK/DPD.PD/NTT/2013 tanggal 04Juni tentang Pemberhentian dari Anggota Partai Politik,Pemberhentian antar waktu dan

Penggugat yang telah pindahke partai lain yaitu DPD/PD melaporkan bahwa ada anggota yangmasih menjabat sebagai anggota DPRD dari Partai Demokrat telahmenjadi anggota dari Partai lain dan Berdasarkan Pasal 8 ayat( 1 ) mengenai tata cara pemberhentian dan pasal 17 ayat (1 ) AD/ART Partai Demokrat wajib mengambil sikap memberhentikanpenggugat sebagai anggota Partai Demokrat dan mengeluarkan SKPenggantian Antar Waktu ( PAW );Bahwa saksi tidak pernah menghubungi Penggugat danmenanyakan hal tersebut karena

bahwa perselisihanpartai politik diselesaikan internal partai politik sebagaimana diatur dalamAD dan ART dan dalam ayat (2) nya ditentukan bahwa penyelesaianperselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atau sebutan lain yangdibentuk oleh partai politik;Menimbang, bahwa Pasal 33 ayat (1) Undangundang RI nomor 2tahun 2011 tentang Partai Politik ditentukan bahwa dalam halpenyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Penggugat:
ASHARI TURUY
Tergugat:
1.Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Maluku Utara Partai Beringin Karya (Berkarya) Provinsi Maluku Utara
2.Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Maluku Utara Partai Beringin Karya (Berkarya) Provinsi Maluku Utara
3.Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya (Berkarya)
4.Sekretaris Jendral Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya (Berkarya)

MKn
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Indonesia DPP Partai Perindo, C.q. Hary Tanoesoedibjo, C.q. Ahmad Rofiq
2.Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Indonesia Propinsi Sumatera Utara DPW Partai Perindo Sumut, C.q. Rudi Zulham Hasibuan, C.q. J. Donna Yulietta Siagian
3.Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si, M.Si

DAVID ROMPON,S.E VS PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN DEWAN PENGURUS KABUPATEN TORAJA UTARA

Usulan Pengurus Baru tersebut, ditujukan kepada DPNPDK dibuat tidak sesuai dengan mekanise dan prosedur Partai DemokrasiKebangsaan sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar Partai.

,dari keanggotaan Partai Demokrasi Kebangsaan Kabupaten Toraja UtaraProvinsi Sulawesi Selatan.

Politik,perselisihan partai politik diselesaikan secara internal Partai Politiksebagaimana diatur dalam AD/ART.

Nomor 57 K/Pdt.SusParpol/2014bertugas dan berwenang menyelesaikan sengketa internal partai.

Ketentuanketentuan dimaksud adalah sebagai berikut:UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 32 mengatur:Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimanadiatur dalam AD/ART;Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yangdibentuk oleh Partai Politik;Pasal 33 mengatur:Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32tidak tercapai, penyelesaian perselisihan

JAMAL ADI SUSANTO VS Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN)

Bahwa karena perolehan suara Penggugat adalah sah dan terbanyakpada Dapil Il Kota Tanjung Pinang dari Partai Amanat Nasionalsebagaimana dimaksud pada angka 3 dan 5 tersebut di atas, maka CalegHal. 3 dari 30 hal. Put. No. 655 K/Pdt.SusParPol/201310.lainnya Dapil Il Kota Tanjung Pinang dari Partai Amanat Nasional,termasuk Sdri.

Bahwa dikarenakan dalil gugatan Penggugat terkaitdengan hal tersebut di atas, masih merupakankewenangan dari Partai Amanat Nasional, olehkarenanya apa yang menjadi dalil pokok sengketadalam gugatan Penggugat terlebin dahulu harusdiselesaikan melalui lembaga penyelesaianperselisihan internal Partai Politik, sebagaimanaditentukan dalam Pasal 32 UndangUndang Nomor2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik,yang berbunyi sebagai berikut:Perselisihan Partai

Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART;Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah PartaiPolitik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;Susunan Mahkamah Partai atau sebutan lain sebagaimanadimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politikkepada Kementerian;Hal. 20 dari 30 hal.

No. 655 K/Pdt.SusParPol/2013Bahwa dalam Gugatannya Penggugat mengakui dengan tegas adalahsebagai Anggota Partai Politik Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional(DPD) Kota Tanjungpinang sebagai Bendahara, yang saat ini masih menjabatsebagai Anggota DPRD Kota Tanjungpinang;Bahwa pada Tanggal 17 Juli 2009 Tergugat (DPP Partai PAN) telahmengeluarkan Surat Keputusan Nomor; PAN/A/Kpts/KUSJ/027/VII/2009,Perihal: Pembahagian Paruh Waktu Masa Tugas Anggota DPRD KotaTanjungpinang periode 20092014;Bahwa

Dengan demikian bertitik tolakkepada Pasal 32 Undangundang No.2 Tahun 2011, yang penyelesaianperselisinan dilakukan secara internal Partai, akan tetapi Penggugat tidakpernah melakukan upaya penyelesaian secara internal Partai terlebih dahulu;Bahwa Penggugat dalam kasus ini tidak melakukan proses penyelesaianmelalui internal Partai sesuai dengan Pasal 61 dalam Anggaran Dasar PartaiAmanat Nasional (PAN) akan tetapi justru Penggugat mengakui dengan sepihaktelah menyurati Tergugat sebanyak Dua (2) kali

ASMADI LUBIS, SH, M.Kn : DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)

Politik dan Pasal 39 ayat (2) huruf c Anggaran Dasar Partai GERINDRA.b.

Bahwa aturan mengenai Mahkamah Partai diatur secara lebih detail dalampasal 61 ayat (1) Anggaran Dasar Partai Gerindra yang berbunyi ;Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra atas persetujuan Ketua DewanPembina membentuk Mahkamah Partai yang disebut Majelis KehormatanPasal 60 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra yang berbunyi:Mahkamah.........~ Mahkamah Partai Geindra yang disebut Majelis Kehormatan PartaiGerindra mempunyai fungsi dan tugas menyelesaikan perselisihan intrenalPartai Gerindra

Gugatan Penggugat Prematur :1 Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalahtentang Keputusan DPP Partai GERINDRA sekaitanPergantian Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai GerakanIndonesia Raya Kabupaten Toba Samosir Provinsi SumateraBahwa sesuai ketentuan dalam UndangUndang No. 2 Tahun 2008 danUndangUndang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik Pasal 32 ayat (1),dan selanjutnya dalam Anggaran Rumah Tangga Partai GERINDRAmenyebutkan ;Mahkamah Partai Gerindra yang disebut Majelis Kehormatan

oleh DPP Partai GERINDRA,sekaligus keputusan mencabut Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PartaiGerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Nomor : 030197/Kpts/DPPGERINDRA/2011 tanggal 29 Maret 2011 tentang Susunan Personalia DewanPimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya (DPC Partai Gerindra) Kab.Toba Samosir ; Bahwa pertimbangan DPP Partai GERINDRA untuk mengadakan pergantiansusunan personalia DPC Partai Gerindra Kabupaten Toba Samosir adalah demikelancaran jalannya organisasi di Wilayah Kabupaten

Foto copy5.Foto copy(DPP) Partai Golkar ( Bukti T 3Putusan No. 364 K/Pdt. Sus.2012, Perkara antara Ishak LiputoMelawan I. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golongan Karya,II.

DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI GOLKAR CQ. KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH TINGKAT I (DPD) PARTAI GOLKAR SULAWESI UTARA CQ. KETUA DEWAN PIMPINAN GOLKAR KOTA BITUNG, diwakili oleh Dra. Baby Palar, SH.,MAP., SELAKU KETUA DPD PARTAI GOLKAR BITUNG vs IVONNE CH. LUNTUNGAN

PUTUSANNomor 39 PK/Pdt/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskansebagai berikut dalam perkara :DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI GOLKAR CQ.KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH TINGKAT (DPD)PARTAI GOLKAR SULAWESI UTARA CQ. KETUA DEWANPIMPINAN GOLKAR KOTA BITUNG, diwakili oleh Dra. BabyPalar, SH.

, yangdalam hal ini adalah Tergugat;Bahwa tanah milik Penggugat tersebut ditempati oleh Tergugat sejaktahun 1983 hingga sekarang, karena pada tahun 1981 Partai Golkar KotaAdministratif (Kotif) Bitung belum mempunyai kantor yang tetap/permanen, yangmana pada waktu itu suami Penggugat sebagai Pengurus Partai Golkar,sehingga mengadakan pembicaraan dengan orang tua Penggugat dan orangtua Penggugat meminjamkan tanah tersebut untuk dipakai oleh Partai Golkar,karena mengingat suami Penggugat sebagai Pengurus

Partai Golkar padawaktu itu dan mengingat juga selalu Ketua Golkar itu adalah Dr.

Allan Umboh,yang mana ada mempunyai hubungan emosional dengan orang tua Penggugat,terlebih khusus ibu Penggugat;Bahwa selama suami Penggugat masih terlibat dengan Partai Golkarsebagai Pengurus Parta Golkar, suami Penggugat telah mengajukanpermintaan kepada Dewan Pimpinan Daerah Tingkat II (DPD II) Partai GolkarKota Bitung untuk membayar tanah tersebut, namun tidak ada respon yang baikdari Dewan Pimpinan Daerah Tingakt II (DPD Il) Partai Golkar Kota Bitung, dansetelah suami Penggugat sudah tidak ada

lagi terlibat dalam Partai Golkar,pernah menghubungi Ketua/Pimpinan maupun Dewan Pimpinan Daerah TingkatIl (DPD Il) Partai Golkar Kota Bitung;Bahwa pada tahun 2009 Penggugat telah memohon penerbitan Sertifikatatas tanah tersebut pada badan Pertanahan Nasional Kota Bitung, namunKetua Partai Golkar mengajukan surat penangguhan kepada Badan PertanahanNasional Kota Bitung.

Penggugat:
DARMADI, S.H
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DPP PDIP
2.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DPD PDIP PROVINSI RIAU
3.DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DPC PDIP KABUPATEN SIAK

DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI DEMOKRASI INDONESIAPERJUANGAN (DPD PDIP) PROVINSI RIAU yang berkedudukan di JalanSudirman No. 642 A, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Pekanbaru Kota KotaPekanbaru (28121) ;Selanjutnya disebut TERGUGAT II3.

Penggugat:
FUAT NOPRIADI PRATAMA
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)
2.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR) PROVINSI SUMATRA SELATAN
3.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR) KABUPATEN MUSI RAWAS

Penggugat:
SETIYADJI SETYAWIDJAJA, SH
Tergugat:
1.DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA c.q. H. PRABOWO SUBIANTO, selaku KETUA UMUM DEWAN PENGURUS PUSAT (DPP) PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
2.MAJELIS KEHORMATAN DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA c.q. HABIBUROKHMAN, S.H., selaku KETUA MAJELIS KEHORMATAN DEWAN PENGURUS PUSAT (DPP) PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
3.DEWAN PENGURUS DAERAH PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA JAWA TENGAH c.q. H.

ABDUL WACHID, selaku KETUA DEWAN PENGURUS DAERAH (DPD) PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA PROVINSI JAWA TENGAH

Surat DPD Partai Gerindra Provinsi Jawa Tengah (Tergugat Ill)Nomor: JT/06034/A/DPDGERINDRA/2021 tanggal 4 Juni 2021perihal usulan pemberhentian anggota fraksi Partai Gerindra DPRDKabupaten Blora atas nama H. SETIYADJI SETYAWIDJAJA, SHdikarenakan melanggar AD/ART Partai Gerindra dan dinilai tidak aktifserta tidak loyal terhadap Partai;14.

Hal mana Penggugat sebagai anggota Partai Gerindraberkeberatan dan menolak atas terbitnya Surat Keputusan DewanPimpinan Pusat Partai Gerindra Nomor : 090246/ Kpts/ DPPGERINDRA/ 2021 tanggal 13 September 2021 Tentang PemberhentianKeanggotaan Penggugat dari Partai Gerindra;2.

, maka Tergugat Il(Majelis Kehormatan Partai Gerindra) menurut hukum = adalahberwenang untuk menyelesaikan perselisihan internal Partai Gerindraserta pelanggaran disiplin dan masalahmasalah lainnya yang dapatberpengaruh terhadap nama baik Partai Gerindra;4.

/ART Partai Gerindra.

hal ini Partai Gerindra;5.

LAMEN SARIHI, S.H, M.H VS Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Cq. Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Kepulauan Riau, Cq. Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Bintan, Cq. Fraksi Golongan Karya (GOLKAR) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bintan

PUTUSANNomor 565 K/Pdt.SusParpol/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisinan partai politik pada tingkatkasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:H. LAMEN SARIHI, S.H, M.H., berkedudukan di PerumahanTokojo, RT 5 RW 13, Kelurahan Kijang Kota, KecamatanBintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau,dalam hal ini memberi kuasa kepada Herman, S.H., M.H.

,dan kawankawan para advokat, berkantor di Jalan KaryaKampung Lembah Rantau RT 3 RW 7 Kelurahan BatuSembilan Nomor 1, Kecamatan Tanjungpinang Timur, KotaTanjungpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1Agustus 2017;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;LawanDewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Cg.Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya ProvinsiKepulauan Riau, Cg. Dewan Pimpinan Daerah PartaiGolongan Karya Kabupaten Bintan, Cq.

., selaku Ketua Dewan PimpinanDaerah Partai Golkar Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal inimemberi kuasa kepada H. A. Rivai Ibrahim, S.H., dan RajaAzman, S.H., para advokat berkantor di Jalan TuguPahlawan Nomor 35 Lantai Il Tanjungpinang ProvinsiHalaman 1 dari 6 hal. Put.Nomor 565 K/Padt.SusParpol/2018Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal10 Agustus 2017;Termohon Kasasi dahulu Tergugat;DanPemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri Cg.

Lamen Sarihi, S.H, M.H) yangdiajukan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Bintan Cq.Fraksi Golkar DPRD Kaupaten Bintan tidak sesuai dan bertentanganHalaman 2 dari 6 hal.

Lamen Sarihi, S.H., M.H., (Penggugat) sampai putusandalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap (in kracht);Memerintahkan kepada Dewan Pimpinan Partai Golkar Kabupaten BintanCq. Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Bintan untuk membayar dendasebesar Rp100,00 (seratus rupiah) setiap hari lalai melaksanakan isiputusan ini;Memerintahkan kepada Turut Tergugat dalam Putusan Sela untukmenunda Proses Usulan Pengganti Antar Waktu (PAW) Ketua DPRDKabupaten Bintan atas nama Sdr. H.

KETUA UMUM DEWAN PIMPINAN ACEH PARTAI ACEH, DKK

Penggugat:
Ramli, SH
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Pangkep c.q. Ir. H. Kamrussamad, ST., M.Si, selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerakan Indonesia Raya Pangkep
2.Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya Sulawesi Selatan c.q. H. Andi Iwan Darmawan Aras, SE., M.Si, selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerakan Indonesia Raya Sulsel
3.Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya c.q. H.

Prabowo Subianto Djojohadikusumo, selaku Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerakan Indonesia Raya

., S.Sos ; DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN), Dk

Bahwa Penggugat merupakan Kader/Anggota Partai Amanat Nasional (PAN)sesuai Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Amanat Nasional Nomor 6711109/A0000031, dan juga merupakan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW)Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Aceh dengan Jabatan sebagai WakilKetua;.

Usulan pemberhentian tetap anggota dilakukan oleh dewanpimpinan partai setempat setelah melalui mekanisme Pasal 7ayat (2.a.2) dan diputuskan melalui rapat pleno;2. Pemberhentian tetap pengurus partai ditetapbkan oleh dewanpimpinan partai dua tingkat diatasnya setelah mendapatrekomendasi dari dewan pimpianan partai satu tingkatdiatasnya;6.

atau sengketa dalam tubuh partai oleh MahkamahPenyelesaian Sengketa;3) Keputusan Mahkamah Penyelesaian Sengketa bersifat final danmengikat, wajib dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Pusat selambatlambatnya dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah putusanditerima oleh Dewan Pimpinan Pusat;Pasal 32 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politikyang menetapkan:Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana

diatur di dalam AD dan RT;Penyelesaian perselisihnan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutanlain yang dibentuk oleh Partai Politik;133) Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimanadimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepadaKementerian;4) Penyelesaian perselisinan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;5) Putusan

Penjelasan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun2011 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008tentang Partai Politik Pasal 32 ayat (1) yaitu:Yang dimaksud dengan perselisihan Partai Politik meliputi antara lain:(1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaranterhadap hak anggota Partai Politik; (3) pemecatan tanpa alasan yangjelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawabankeuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik;d

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT REPUBLIK INDONESIA, DKK