SYAHRIR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dan mutu sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;2.

SYAHRIRterbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidanaDengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidakmemiliki persyaratan kKeamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutusebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UndangUndang No. 36 tahun 2009, tentang Kesehatan dalam dakwaan KesatuPenuntut Umum;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SALDISANJAYA als. SALDI BinH.

SYAHRIR padahari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 19.30 WITA atau setidaktidaknya suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di JalanSeruni Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng atausetidaktidaknya di dalam daerah hukum pengadilan Negeri Bantaeng yangberwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengajamemproduksi, mengedarkan sedian farmasi dan atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standar dan atau syarat keamanan, khasiat atau kemanfaatan danmutu

Kaisar yangberalamat di jalan Seruni dan Terdakwa membantu' untukmenjualkannya;Bahwa benar Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,00(lima puluh ribu rupiah) setiap terjual 100 (seratus) butir;Bahwa keuntungan tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli rokok;Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai keahlian farmasi dan Terdakwatidak mempunyai izin untuk menjual obatobatan tersebut;Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris KriminalistikNo.

Majelis Hakim, telah menunjukkan adanya suatubentuk kesengajaan dari Terdakwa memperjual belikan obat tersebut untukmendapatkan keuntungan semata, oleh karena itu menurut Majelis unsurdengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatHalaman 13 dari 17 Putusan Nomor1 12/Pid.

SYAHRIRtersebut diatas, teroukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi atau alatHalaman 15 dari 17 Putusan Nomor1 12/Pid. Sus/2020/PN. Ban.kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dan mutusebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;2.

BB4542/2020/NPF berupa tablet kKemasan warna silver tersebut diatasadalah mengandung BROMAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (Empat)Nomor urut 7 Lampiran UndangUndang Republik Indonesia No. 05 tahun1997 tentang Psikotropika;Bahwa terdakwa FERI ANDRIAN Bin KAJAT dalam Menerima penyaluranpsikotropika tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang danterdakwa bukan merupakan pedagang besar farmasi, Apotik, Saranapenyimpanan sediaan farmasi, Rumah sakit atau lembaga penelitian ataupendidikan,

Brebes;Bahwa pada saat ini ahli bekerja sebagai Apoteker di seksi farmasi, makanandan minuman, dan perbekalan kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Brebes;Bahwa Jenjang pendidikan terakhir Ahli mendapat gelar S2 ilmu farmasisejak tahun 2017, keluaran Univeristas Gajah Mada Yogyakarta, menjadiApoteker muda seksi farmasi, makanan minuman, dan perbekalan kesehatandinas Kab.Brebes sejak bulan Januari 2010 hingga sekarang.

Adapunjabatan terdakwa tersebut atas dasar Keputusan fungsional dari Bupati KabBrebes dan Kepala Dinas Kesehatan Kab Brebes, adapun tugas ahli selakutenaga seksi farmasi, makanan minuman, dan perbekalan kesehatan dinasKab.Brebes;Bahwa obat farmasi atau obat kesehatan tersebut terdiri dari Narkotika,psikotropika, obat keras, obat bebas terbatas, obat bebas dan obatobattertentu ;Bahwa Alprazolam (nama generik) dan Lexzepam (nama paten) kandunganzat aktifnya Bromazepam berdasarkan Peraturan Menteri

klinik dan rumah sakit, dengancara apotek, instalasi farmasi klinik dan rumah sakit memesan Obat kepadaDistributor/PBF resmi dengan surat pesanan khusus psikotropika yangditanda tangani oleh Apoteker, kemudian sesuai pesanan Apotek, instalasifarmasi klinik dan rumah sakit oleh Distributor resmi / PBF obat pesanandikirim langsung ke Apotek, instalasi farmasi klinik dan rumah sakit dan harusditerima oleh apoteker penanggung jawab, jika apoteker penanggung jawabberhalangan hadir penerimaan psikotropika

Setelah diterima oleh Apotek,instalasi farmasi klinik dan rumah sakit, psikotropika tersebut tersebutdisimpan dalam wadah asli dari produsen, di dalam lemari khususpsikotropika Lemarinya harus mempunyai 2 (dua) buah kunci yang berbeda,satu kunci dipegang oleh Apoteker Penanggung Jawab dan satu kuncilainnya dipegang oleh pegawai lain yang dikuasakan;Bahwa dalam pengolahan, peracikan dan peredaran di Fasilitas PelayananKefarmasian seperti Apotek, instalasi farmasi klinik dan rumah sakitmengeluarkan

1. Menyatakan Terdakwa Slamet Rianto alias Bolang Bin Marto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Slamet Rianto alias Bolang Bin Marto oleh karena itu dengan pidana penjara

Bahwa Ahli bekerja di Dinas Kesehatan Kota Tegal sejak tahun2005, dari lulusan : Lulus D3 Farmasi di Surakarta tahun 1996, Lulus S1Farmasi di Ubaya tahun 2000, Lulus Fakultas Apoteker UGM tahun 2001..

Bahwa terdakwa dalam hal membawa, menyimpan, menjualdan/atau mengedarkan Obat / Pil tidak dapat dibenarkan karena bukanorang / tenaga yang mempunyai kewenangan dibidang sediaan farmasi,. Bahwa dengan adanya terdakwa bukan sebagai orang / tenagayang mempunyai kKewenangan dibidang sediaan farmasi, berarti sangatjelas bahwa orang / terdakwa tidak memiliki izin sSarana dan farmasi (tidakmemiliki ijin dalam menjual dan/atau mengedarkan sediaan farmasiseperti Obat/Pil tersebut,.

dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutupelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap faktafakta sebagaiberikut :Bahwa terdakwa ditangkap petugas pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020jam 21.30 Wib. di Kel.

yang memilikikeahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah,mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat,sehingga dapat dipastikan bahwa perbuatan Terdakwa sepanjang berkaitandengan tablet tersebut , tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 98 ayat (3) yangmengatur mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi,pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutupelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;Menimbang, bahwa

Menyatakan Terdakwa Slamet Rianto alias Bolang Bin Martotersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yangtidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiatatau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dalam dakwaan alternatifkedua;2.

MENGADILI : Menyatakan Terdakwa TRIYANTO ,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu ; Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa TRIYANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama ( 5 ) lima bulan ; Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali

Menyatakan terdakwa TRIYANTO bersalah melakukan tindakpidana yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atauHalaman 1 Putusan Nomor 177/Pid.B/2016/PN.

bertempat di Toko Jamu Pasar Cibadak Blok AB Ill No. 5 KabupatenSukabumi atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum PengadilanNegeri Cibadak, namun karena sebagian besar saksisaksi bertempat tinggallebih dekat pada Pengadilan Negeri Bandung, maka berdasarkan ketentuanPasal 84 ayat (2) UndangUndang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Bandung untukmemeriksa dan mengadili perkara ini, yang dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi

dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijinedar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) sediaan farmasi dan alatkesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar, dilakukan olehterdakwa dengan Cara : Bahwa terdakwa sebagai pemilik Toko Jamu yang beralamat di PasarCibadak Blok AB III No. 5 Kabupaten Sukabumi sejak awal tahun 2011telah menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tradisionalkepada para pembeli yang datang ke Toko Jamu miliknya yang dilayanioleh saksi RIDWAN

SETIAWAN dan saksi UMAR SANJAYA selakupelayan yang bekerja di Toko Jamu milik Terdakwa yang uang hasilpenjualannya kemudian oleh saksi RIDWAN SETIAWAN diserahkankepada Terdakwa dengan omzet penjualan setiap harinya sekitarRp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) dan obat tradisional yang Terdakwajual kepada para pembeli tersebut diperoleh dari marketing freelanceyang datang dari Bogor dan Jakarta; Bahwa sediaan farmasi berupa obat tradisional yang dijual ataudiedarkan oleh Terdakwa antara lain Urat

dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan,mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan obat yangberkhasiat obat, dilakukan oleh terdakwa dengan cara : Bahwa terdakwa sebagai pemilik Toko Jamu yang beralamat di PasarCibadak Blok AB III No. 5 Kabupaten Sukabumi sejak awal tahun 2011telah menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tradisionalkepada para pembeli yang datang ke Toko Jamu miliknya yang dilayanioleh saksi RIDWAN SETIAWAN dan saksi UMAR SANJAYA selakupelayan yang

Menyatakan Terdakwa SUPIANI Als PIANI Bin TARMIJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR;2.

suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi dan Terdakwa serta memperhatikan buktisurat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yangpada pokoknya sebagai berikut :Halaman dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2016/PN Brb1 Menyatakan terdakwa SUPIANI Alias PIANI Bin TARMIJI terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi

SUPIANI Alias PIANI Bin TARMIJI pada hari Kamis tanggal 14Januari 2016 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaktidaknya pada suatu waktu lain dalam bulanJanuari 2016 bertempat di dalam rumah terdakwa jalan Putera Harapan, Desa Matang GinalungRt.005/005, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau setidaktidaknya padasuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yangberwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi

Unsur kesengajaan disini haruslah ditafsirkan secara luas, jadi tidaksematamata sebagai opzet als oogmerk (sengaja sebagai maksud) saja melainkan jugasebagai opzet bij zekerheidsbewustzijn (sengaja akan kepastian) ataupun sebagai opzetbij mogelykheidsbewustzijn (sengaja akan kemungkinan);Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sediaan farmasi adalah obat, bahanobat, obat tradisional,dan kosmetika.

Adapun yang dimaksud dengan Alat kesehatan adalahinstrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakanuntuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawatorang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia,dan/atau membentuk struktur danmemperbaiki fungsi tubuh (vide Pasal I huruf 4 dan 5 UndangUndang Nomor 36 Tahun2009) ;Menimbang, bahwa Pasal 106 (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009menyatakan bahwa Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat

Dengan demikian maka unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimanadimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)* telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslahdinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana DENGANSENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI

KAMPLENG Bin MARSIKIN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Cilacap atau setidaktidaknya di Suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yangtidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) danAyat (3) yang dilakukan dengan caracara sebagai berikut : Berawal pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekira pukul 09.00.00 Wib,Terdakwa dihubungi oleh Saksi ARIF TEGAR

hariSenin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa yang pada saatitu sedang berada di rumah diamankan oleh Anggota Polres Cilacap yaituSaksi SIGIT SUDARYADI dan rekanrekan yang sebelumnya mendapatkaninformasi bahwa terdakwa terlibat dalam peredaran obat berbahaya,kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan didapatkanbarang bukti berupa obat pil warna kuning bertuliskan mf milik Terdakwayang diedarkan tanpa keahlian dan kewenangan dan tidak memenuhistandar mutu pelayanan farmasi

dengan alamat penerima Terdakwa;Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 paket pesananobat Hexymer diterima oleh Terdakwa;Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (Satu) box kepada SaksiTEGAR pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2020 di lapangan Planjan danSaksi TEGAR membayar cicilan pembayaran sebanyak Rp550.000,00(lima ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan kekurangan pembayaranakan diserahkan setalah Saksi TEGAR laku menjual obat Hexymer;Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kKemanfaatan, dan mutu;Ad. 1 Setiap orang;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap Oranglebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (dader) sebuah perbuatan yang didugasebagai tindak pidana ;Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai subjek pelaku(dader) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitumanusia

KAMPLENG Bin MARSIKINtersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan kKeamanan,khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dakwaan PertamaPenuntut Umum;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MASUM HIDAYA Als.

PANJOL Bin MUJADI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Blitar,atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Blitar, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki jin edarsebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UndangUndang RIHalaman 2 dari 17 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2020/PN BltNomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Blitar,atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Blitar, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkankesediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standardan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau keamanan dan mutusebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan (3) UndangUndang RINomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan;3. Yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat(1);Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Sianturi, S.H.: Asasasas Hukum Pidana Di IndonesiaDan Penerapannya; Alumni AHAEMPETEHAEM, Jakarta1996);Menimbang, bahwa Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obattradisional, dan kosmetika.

Mispan dan dilakukan dengan cara tersebut diatas, maka Terdakwatelah memenuhi unsur mengedarkan sediaan farmasi ini;Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini pun telah terbukti;Ad. 3.

Melawan hukum dapatdiartikan ke dalam 2 (dua) pengertian, yakni melanggar aturan hukum atauperaturan perundangundangan yang telah secara Jjelas diatur dan melanggarnormanorma tidak tertulis namun berlaku dalam masyarakat atau dengan katalain melanggar nilainilai kepatutan yang ada dalam masyarakat, khususnyamasyarakat Indonesia;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) UndangUndangNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diketahui bahwa Narkotika hanyadapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang

besar farmasi, dan saranapenyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalamUndangUndang tersebut;Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN KrsMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 Peraturan MenteriKesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan,Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasimenyatakan bahwa penyaluran Narkotika Golongan hanya dapat dilakukanoleh perusahaan Perusahaan Besar Farmasi milik Negara yang memiliki IzinKhusus

Kemudian dalam Pasal 18 Peraturan Menteri tersebut mengaturbahwa penyerahan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi hanyadapat dilakukan dalam bentuk obat jadi. Pihak yang dapat menyerahkanNarkotika dalam bentuk obat jadi tersebut adalah Apotek, Puskesmas, InstalasiRumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik dan dokter.

Apotek hanya hanya dapatmenyerahkan Narkotika dalam bentuk obat jadi kepada Apotek lainnya,Puskesmas, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik, dokter,dan pasien.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan MenteriKesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tersebut, Pada ayat (1) dinyatakan bahwapenyerahan Narkotika dan/atau Psikotropika hanya dapat dilakukan olehApotek, Puskesmas, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instansi Farmasi Klinikdan Dokter.

Pada ayat (2) Pasal tersebut dinyatakan bahwa, Apotek hanyadapat menyerahkan Narkotika dan/atau Psikotropika kepada Apotek lainnya,Puskesmas, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instansi Farmasi Klinik dan Dokter.Pihak yang dapat diserahkan atau menerima Narkotika telah diatur secaralimitatif dan telah ditentukan secara jelas dalam Peraturan Menteri Kesehatantersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkapdalam persidangan, maka diketahui bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkaninformasi

Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak Memiliki Izin Edar;

Menyatakan terdakwa PADELI alias IPAT bin BASRI (alm) terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memilik izin edarsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo pasal 106ayat (1) UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telahdiuraikan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum.2.

Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi danatau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor : 205/Pid.Sus/2016/Pn. KgnMenimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah alternatif.

Artinya, jikasalah satunya terbukti maka terbukti pula lah ketentuan unsur tersebut;Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan UndangUndang bahwasediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatizin edar;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat,bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, sedangkan yang dimaksud denganalat kesehatan adalah instrumen, aparatus, media dan atau implan yang tidakmengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis,menyembuhkan

Dengan demikian, maka unsur Dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yangtidak memiliki ijin edar telah terbukti dan terpenuhi.Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor : 205/Pid.Sus/2016/Pn.

BASRI (Alm) terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana DenganSengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak Memiliki IzinEdar:2. Menjatuhnkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah)dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka harus digantidengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;;3.

TURUT SERTA DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IJIN EDAR;

NAFIAH terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukanperbuatan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemiliki izin edar sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 197UndangUndang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam DakwaanAlternatif Pertama;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IDAH Binti M.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwadengan cara sebagai berikut : Bahwa awalnya saksi AJl PUTRA dan saksi ERI SETIADI mendapatinformasi dari warga masyarakat yang mengatakan kalau dirumah terdakwasering dilakukan transaksi obat sediaan farmasi jenis somadril dan dextro,setelah mendapat informasi tersebut lalu saksi AJ PUTRA dan saksi ERISETIADI serta rekan yang lainnya mendatangi rumah terdakwa dan langsungmelakukan penggrebekan disekitar rumah terdakwa, pada saat dilakukanpenggerebakan ada beberapa

JAPAR, di bawahsumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Keterangan di kepolisian diberikan dibawah sumpah atas persetujuanmajelis hakim BAP nya dibacakan, sbb : Bahwa benar saksi sebagai ahli dibidang kefarmasian;Bahwa benar saat ini Ahli menjabat sebagai Kasi Farmasi di DinasKesehatan Kab.

Memproduksi atau) mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki ijin edar;ad. 1. Unsur setiap orang ;Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2017/PN.KGNMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjekhukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha yang merupakanunsur terpenting dari setiap peraturan perundangundangan sebagai pendukunghak dan kewajiban yang dalam perkara ini adalah Terdakwa atas nama IDAHBin M.

NAFIAH terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, TURUT SERTA DENGANSENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKIJIN EDAR;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu denganpidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN dan denda sebesar Rp.2.000.000.00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayarharus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;3.

Menyatakan Terdakwa Tego Wandiro bin Nasori telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tidak memiliki izin ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Tego Wandiro bin Nasori oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan, dan Pidana Denda sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus Juta Rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;3.

Menyatakan bahwa Terdakwa Tego Wandiro bin Nasori terbuktibersalah mtelah mengedarkan sediaan farmasi tidak memiliki izinsebagaimana diatur dalam pasal 197 UURI no.36 tahun 2009 dalamsurat dakwaan kedua;2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Tego Wandiro binNasori dengan Pidana selama 5(lima) tahun penjara dikurangiselama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agarterdakwa tetap ditahan.3.

Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2016/PN BtgBahwa terdakwa TEGO WANDIRO bin NASORI, pada hari Kamis tanggal18 Agustus 2016 sekitar pukul 14.00 wib atau setidaktidaknya pada bulanAgustus tahun 2016, bertempat di Desa Babadan Kecamatan LimpungKabupaten Batang atau setidaktidaknya disuatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang, atau setidaktidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Batang, telah sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi

adalahmenegdarkan obat,bahan obat, obat tradisional dan kosmetik.Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa denganmengedarakan sediaan Farmasi berupa tablet atau pildexstromethorpham dan pil trihexyphenidy termasuk melakukanpekrjaan kefarmasian dengan mengedarkan pil tersebut dan terdakwatidak memiliki atau tidak berwenang mengedarkan pil dimaksud;Bahwa menurut Ahli maksud Tidak memenuhi standar yaitu kadarobat tidak dengan yang dipersyaratkan.

yang tidak memilikiizin edar;Bahwa terdakwa sengaja telah menjual pil trinexyphenidyl dan pildexstromethorphan kepada warga sekitar wilayah Kecamatan LimpungKabupaten Batang secara bebas dan tanpa keahlian atau kecakapanbidang farmasi;Bahwa terdakwa dalam negedarkan/ menjual 1 ( satu) satu paket berisi 5(lima) biji pil trinexyphenidyl dijual dengan harga Rp. 10.000, ( sepuluhribu rupiah ) dan 1 ( satu) satu paket berisi 5 (lima) biji pildexstromethorpham dijual dengan harga Rp. 10.000, ( sepuluh

Unsur sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar.

Jember, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, Dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal106 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat Kesehatan hanya dapat diedarkansetelah mendapat izin edar, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan carasebagai berikut: Bermula terdakwa AHMAD AGUS mendapat pesanan pembelian obatberlogo Y dari temanteman

Jember, atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriJember, Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan / atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalamPasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengancara sebagai berikut : Bermula terdakwa AHMAD AGUS mendapat pesanan pembelian obatberlogo Y dari temanteman

Untuk pemakaian obatTrihexyphenidil dan Dextromethorphan harus dengan resep dokter sesuaidengan diagnosa dokter yang memeriksa, sehingga obat tersebut hanyadapat dijual di sarana yang memiliki ijin seperti apotek oleh tenaga kesehatanyang berwenang di bidang farmasi.

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

pelayanan farmasi yang ditetapbkan dengan PeraturanPemerintah.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurutpasal 1 angka 4 UndangUndang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yangdimaksud dengan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatan menurut pasal 1angka 4 UndangUndang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan alat kesehatanadalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandungobat yang digunakan untuk

APEH bin ONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard keamanan, khasiat, Kemanfataan dan Mutu ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASEP RIKI DARMAWAN Als.

Menyatakan Terdakwa ASEP RIKI DARMAWAN Als APEH Bin ONO terbuktisecara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah sebagai orang yangmelakukan tindak pidana dengan sengaja mngedarkan sediaan farmasi yangtidak memenuhi standard an/atau persyaratan keamanan, hkasiat ataukemanfaatan dan mutu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam dakwaan kesatukami;2.

Penuntutan secara terpisah), pada hariKamis tanggal 21 September 2017 sekira pukul 17.30 wib atau setidaktidaknyapada suatu waktu dalam bulan September 2017, bertempat didepan KantorCabang JNE Kuningan dijalan Siliwangi No. 321 Kelurahan PurwawinangunKecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan atau setidaktidaknya pada suatutempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuninganyang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah dengan SengajaMemproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi

Hal itulah yang dikenaldengan istilah kesengajaan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Produksi berdasarkanPasal 1 Angka 3 PP No. 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan SediaanFarmasi Dan Alat Kesehatan adalah kegiatan atau proses menghasilkan,menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas, dan/atau mengubahbentuk sediaan farmasi dan alat ksehatan, selanjutnya yang dimaksuddengan Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatanpenyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baikdalam

rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganankemudian yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalaah obat, bahanobat, obat tradisonal, dan kosmetika.

APEH bin ONO telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhistandard keamanan, khasiat, Kemanfataan dan Mutu ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASEP RIKI DARMAWAN Als. APEHbin ONO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dan pidana16denda sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) dengan ketentuan jikadenda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu)bulan;3.

Pramadyo Adhi Nugroho, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa benar terdakwa adalah seorang kontraktor yang mengerjakanproyek pembangunan gedung farmasi Dinas Kesehatan di Rumah SakitBahtera Mas tahun anggara 2014 dengan nilai anggaran sebesarRp2.143.510.000,00 (dua milyar seraus empat puluh tiga juta lima ratussepuluh ribu rupiah);Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 438/Pid.B/2017/PN kKdi Bahwa proyek pembangunan gedung farmasi Dinas Kesehatan di RumahSakit Bahtera mas yang ditangani

Darfin;Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Pramadyo AdhiNugroho anggaran proyek pembangunan gedung Farmasi Dinas Kesehatan diRumah Sakit Bahtera Mas pada tahun 2015 telah selesai dan dana proyektersebut telah cair 100 %;Menimbang, bahwa karena tujuan semula terdakwa berhutang kepadasaksi H.

Darfin dan saksiPramfadyo Adhi Nugroho dengan dalih terdakwa untuk menyelesaikan proyekpembangunan gedung farmasi Dinas Kesehatan di Rumah Sakit Bahtera Masterdakwa menyampaikan maksudnya tersebut kepada saksi H.

Darfin yang sejalan denganpengakuan terdakwa, dengan beralasan untuk ' penyelesaian proyekpembangunan gedung farmasi Dinas Kesehatan di Rumah Sakit Bahtera Masterdakwa yang berprofesi sebagai kontraktor berhasil menyakinkan saksi H.Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 438/Pid.B/2017/PN KdiDarfin untuk menyerahkan sejumlah uang kepada saksi H.

Darfin yang telah terdakwa pinjam untuk penyelesaian proyekpembangunan Gedung Farmasi Dinas Kesehatan di Rumah Sakit Bahtera Masyang diserahkan saksi H. Darfin dirumahnya yang diketahui oleh saksi RiantoAmbelino dan saksi Nurlina;Menimbang, bahwa dengan terdakwa telah mengakui menerima uangtersebut dan telah pula dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluanpelaksanaan proyek pembangunan gedung farmasi Dinas Kesehatan di RumahSakit Bahtera Mas.

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa keahlian dan Kewenangan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart kemanfaatan dan mutu ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;3.

TEKEK bin PARNANOoebersalah melakukan tindak pidana Tanpa keahlian dankewenangandengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemenuhi standar kemanfaatan dan mutu sebagaimana diatur dalamPasal 196 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DWI ENDROSUSENO als.TEKEK bin PARNANO, berupa pidana penjara selama: (satu) tahun dan3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan ;3.

Atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2011, bertempat di tepi jalan umumDusun Gondang, Desa Desa Purworejo, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediriatau setidaktidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukumPengadilan Negeri Kabupaten Kediri, terdakwa dengan sengaja memproduksiatau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatandan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2), (3)

Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkapdipersidangan berdasarkan atas keterangan saksisaksi, keterangan Terdakwadan barang bukti serta berdasarkan hasil Lab. For.

yang berwenang serta terdakwa tidak memilikikeahlian dibidang kefarmasiaan ;Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa segenap unsur unsurdalam dakwaan Kesatu tersebut telah terpenuhi, maka dakwaan selebihnyatidak perlu dipertimbangkan;Menimbang......Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makaMajelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Tanpa keahlian dankewenangan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi

TEKEK binPARNANO. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Tanpa keahlian dan Kewenangan dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standartkemanfaatan dan mutu ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama : 10(sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah)dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantidengan pidana kurungan selama I (satu) bulan ;3.

Bahwa benar, terdakwa bukan seorang dokter, apoteker, tidakmemiliki apotek dan terdakwa juga tidak memiliki keahliankhusus/riwayat pendidikan di bidang farmasi.

Keterangan ahli dibacakan sesuai dengan BAPyang dibuat penyidik yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :Bahwa benar,ahli bekerja sebagai PNS di Dinas Kesehatan KabupatenWonosobo sebagai Staf bagian Farmasi dan perbekalan kesehatan.Bahwa benar, tuga spoko ahli adalah sebagai pengelola kebutuhanfarmasi untuk puskesmas dan rumah sakit negeri Kab.

Bahwa benar, orang yang tidak mempunyai keahlian riwayat pendidikandibidang farmasi memperjualbelikan riklona tidak boleh dan orang yangtidak sakit juga tidak boleh mengkonsumsi riklona karena melanggaraturan. Bahwa benar, riklona memenuhi standar atau persyaratan formakopeIndonesia dan terdaftar pada departemen yang bertanggungjawab dibidang kesehatan.

Pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotek, saranapenyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit dan lembagapenelitian an/atau lembaga pendidikan.2. Pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasi lainnya,apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit,dan lembaga penelitian an/atau lembaga pendidikanHalaman 23 dari 29 Putusan Nomor57/Pid.Sus/2016/PN Wsb3.

Sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah kepada rumah sakitPemerintah, puskesmas dan balai pengobatan Pemerintah;Menimbang, bahwa Penyerahan Psikotropika dalam rangkaperedaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 hanya dapat dilakukanoleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter (Pasal14 UU RI NO. 5 Tahun 1997 tentang PSIKOTROPIKA) ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangantelah ternyata bahwa terdakwa DENI FERRYANTO Al.