Ditemukan 12306 data
14 — 0
terhadap Termohon di depan sidang PengadilanAgama Bangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
12 — 3
Termohon di depan sidang PengadilanAgama Bangkalan ;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 409
13 — 0
terhadap Termohon di depan sidang PengadilanAgama Bangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
18 — 7
Asli Surat Keterangan Penduduk sementara atas nama Pemohon II Nomor :140/409/64.04/2015, yang diteribtlan oleh Pekon Purwodadi Kecamatan GistingKabupaten Tanggamus, tertanggal 15 Oktober 2015.
33 — 2
menerangkantetap pada isi permohonan tersebut ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan ini Pemohonmenyerahkan suratsurat bukti berupa photo copy yang telah dilegalisir sesuai denganaslinya dan dinazegelen dengan dibubuhi materai cukup sesuai dengan aslinya, buktibukti mana bertanda :P1: Kutipan Akta perkawinan No. 1680/2007, atas nama IBNU HARYONOSIREGAR dan RUBY MELINDA yang dikeluarkan oleh Kepala DinasKependudukan Kota Medan tanggal 21 September 2007 ;P2: Kutipan Akta Kelahiran No. 409
12 — 5
Tergugat menyuruhPenggugat meninggalkan rumah.bahwa selama 4 tahun 4 bulan Tergugat tidak pernah pulang, sehingga tidakdiketahul tempat kediamannya di wilayah Negara Republik Indonesia.Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan perkawinan denganTergugat dan memilih untuk bercerai dengan Tergugat.Bahwa Penggugat ingin mengajukan perkara ke Pengadilan AgamaSengkang, akan tetapi tidak mempunyai penghasilan yang cukup untukmembayar biaya perkara berdasarkan Surat Keterangan Tidak MampuNomor: 474/409
19 — 5
Surat Keterangan Tanda Penduduk nomor: 04.5/409/Kel.JB/VII/2020An. Ahmad Rianto tanggal 11 Agustus 2020 yang dikeluarkan olehLurah Jempong Baru, Kota Matam ,Bukti surat tersebut telah diberimaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyatasesuail, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;2. Surat Keterangan Tanda Penduduk nomor: 04.5/408/Kel.JB/VII/2020An.
15 — 6
Me dip 409, Gluiolms, Jo, d 2939 79): 4d el LS GUS)/ Jd!
8 — 0
Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Akta Nikah atas nama Pemohon (NanangSupriyono bin Mamat Atma) dengan Termohon (Rina Nurbaeti binti TubagusHelmi), Nomor 409/11/VII/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor UrusanAgama Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalijati, Kabupaten Subang,tanggal 11 Juli 2005, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dantelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelisdiberi tanda P.1;2.
14 — 3
Putusan nomor 0413/Pat.G/2017/PA.Bkl, Halaman 9 dari 12Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
11 — 3
Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikPutusan nomor 1268/Pdt.G/2015/PA.Bkl, Halaman 9 dari 12Indonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
157 — 62
.:01/Pdt.ADV/JL/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019 dantelah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri No.409/HK/HT.08.01.SK/X/2019/PN SEL, tanggal 30Halaman 3 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pat.G/2019/PN SelOktober 2019, selanjutnya disebut sebagai:TERGUGAT III dan IV;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yang bersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannyatertanggal
106 — 42
Menyatakan terdakwa WELLI LUMAHU, SE Als WELLI telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana SetiapKepala Desa Atau Sebutan Lain Yang Dengan Sengaja MembuatKeputusan Dan/Atau Melakukan Tindakan YangMenguntungkan Atau Merugikan Salah Satu Peserta Pemiludalam Masa Kampanye sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 409 Jo pasal 282 UU RI Nomor 7 tahun 2017 tentangPemilihan Umum;2.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WELLI LUMAHU, SE AlsWELLI dengan pidana penjara selama
8 — 3
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
9 — 3
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
9 — 3
., Halaman 9 dari 122009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 409 K/AG/2010tanggal 13 Agustus 2010, yang menyatakan : "Panitera berkewajibanmengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepadaPegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempattinggal
11 — 3
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
8 — 2
;Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa Xxxxxx Kecamatan BakiKabupaten Sukoharjo , Nomor 045/409/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017,telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai,kemudian ditandai sebagai bukti kode P.3;Bahwa Pemohon juga mengajukan saksisaksi yang telah memberikanketerangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:1.
13 — 4
terhadap Termohon di depansidang Pengadilan Agama Bangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 yang mengaturtentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap, juncto Surat KetuaMuda Uldilag Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002tanggal 22 Oktober 2002, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor: 409
10 — 3
Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan ;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 409