Ditemukan 61387 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : formasi farmadi faomasi farasi farhani
Penelusuran terkait : Farmasi -farmasi
Pengadilan PN AMUNTAI Pidana Umum
Register : 24-04-2018 — Putus : 05-06-2018 — Upload : 19-12-2018
Putusan PN AMUNTAI Nomor 100/Pid.Sus/2018/PN Amt
Tanggal 5 Juni 2018 — Penuntut Umum:
ADI PADMA AMIJAYA
Terdakwa:
FITRIADI Alias IFIT Bin SYAMSURI
28 — 12
  • Menyatakan terdakwa FITRIADI Als IFIT Bin SYAMSURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam dakwaan Primair;

    2.

    perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelan mendengar keterangan Saksisaksi,dan Terdakwa sertamemperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan terdakwa FITRIADI Als IFIT Bin SYAMSURI (Alm) terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " denganHalaman 1 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2018/PN Amtsengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
    IFIT Bin SYAMSURI (Alm), pada hari Rabutanggal 14 Pebruari 2018 sekira jam 18. 45 Wita, atau setidaktidaknya padasuatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan FEBRUARI tahun 2018,bertempat di Terminal Tambalangan Desa Hulu Pasar Kecamatan AmuntaiTengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, atau setidaktidaknya pada suatu tempattertentu yang masih termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Amuntai untukmemeriksa dan mengadili, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan
    Dengan sengaja;8: Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.
    ZenithPharmaceutical;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwadalam mengedarkan sediaan farmasi tersebut memiliki izin edar;Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap si persidangan,telah terbukti benar, izin edar dan produksi obat carnophen dipegang oleh PT.Zenith Pharmaceuticals di Semarang, namun sejak tanggal 29 Oktober 2009berdasarkan surat Kepala Badan POM RI No.
    Menyatakan terdakwa FITRIADI Als IFIT Bin SYAMSURI telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalan melakukan tindak pidana dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimanadalam dakwaan Primair;2.
Pengadilan PN BATULICIN Pidana Umum
Register : 23-09-2020 — Putus : 21-10-2020 — Upload : 06-11-2020
Putusan PN BATULICIN Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Bln
Tanggal 21 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
MAYANG RATNASARI, S.H.
Terdakwa:
MUSLIH bin MUHAMMAD YUSUF alm
40 — 16
  • Menyatakan Terdakwa Muslih bin Muhammad Yusuf (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam dakwaan ke satu;

    2.

    Lisna Andriani, S.Farm., Apt., dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa Ahli seorang sarjana farmasi dan apoteker dengan keahlian dibidang teknologi sediaan farmasi dan bahan alam, farmasi komunitas danklinis, selain itu Sesuai dengan lingkup pekerjaan Saksi yaitu pelaksanaanUndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan khususnyaterkait pengawasan sediaan farmasi dan makanan, melakukanpengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat,pembinaan terhadap pelaku
    usaha, koordinasi serta kerjasama di bidangpengawasan obat dan makanan di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu danKotabaru; Bahwa menurut Pasal 1 ayat (4) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah obat,bahan obat, obat tradisional dan kosmetik; Bahwa menurut Pasal 106 ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun2009 tentang Kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapatdiedarkan setelah mendapatkan izin edar; Bahwa barang bukti yang disita dalam perkara
    No. 419 tanggal 22 Desember1949, obatobatan tersebut termasuk ke dalam golongan obat keras yanghanya dapat diedarkan oleh pedagang besar farmasi, apotek, rumah sakit,klinik, puskesmas dan instalasi farmasi milik pemerintah oleh orang yangmemiliki keahlian, yaitu apoteker, dan sekaligus memiliki kewenangan,yaitu apoteker yang berstatus sebagai apoteker penanggung jawab ditempat tersebut, sehingga tidak boleh diedarkan atau dijual di toko obatatau ditempat lain; Bahwa ciriciri umum obat keras adalah
    Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau AlatKesehatan yang Tidak Memiliki Izin Edar;4. Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Hanya Dapat Diedarkan SetelahMendapat Izin Edar;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.
    Unsur Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Hanya Dapat DiedarkanSetelah Mendapat Izin EdarMenimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke empatini merupakan penegasan dari unsur ke tiga dalam dakwaan ini, yaitu mengenaikegiatan mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyatakan unsur ke tigadalam dakwaan ini, yaitu mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izinedar telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis
Pengadilan PN KAB SEMARANG Pidana Umum
Register : 06-06-2018 — Putus : 21-08-2018 — Upload : 21-08-2018
Putusan PN KAB SEMARANG Nomor 107/Pid.Sus/2018/PN Unr
Tanggal 21 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
Hari Bowolaksana, S.H.
Terdakwa:
Mohamad Yusuf Alias Gembel Alias Pedro Bin Jarwadi
24 — 3

  • Mengadili

    1. Menyatakan terdakwa MOHAMAD YUSUF alias GEMBEL alias PEDRO BIN JARWADI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.
    Menyatakan terdakwa MOHAMAD YUSUF ALIAS GEMBELALIAS PEDRO BIN JARWADI bersalah melakukan Tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dengan tidakmemiliki keahlian ataupun kewenangan yang diatur dan diancampidana Pasal 196 Undangundang RI No. 36 Tahun 2009 tentangKesehatan.2.
    dan alat kesehatan harus memenuhistandar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturanpemerintah.
    Apt. binti DWIYANTO, dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa sediaan farmasi adalah Obat, Bahan Obat, ObatTradisional dan Kosmetika.
    Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhistandar dan/atau persyaratan keamanan,' khasiat ataukemanfaatan, dan mutu.Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut :Ad. 1.
    Menyatakan terdakwa MOHAMAD YUSUF alias GEMBELalias PEDRO BIN JARWADI tersebut diatas, terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhistandar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan,dan mutu.2.
Pengadilan PN BANGIL Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 03-08-2018 — Putus : 19-09-2018 — Upload : 01-11-2018
Putusan PN BANGIL Nomor 400/Pid.Sus/2018/PN Bil
Tanggal 19 September 2018 — Penuntut Umum:
HENDI BUDI FIDRIANTO, SH
Terdakwa:
DAMAD Als MAT Bin SAURI
33 — 6
  • dari terdakwaDamad alias Mat Bin Sauri dengan cara saksi telpon dan selanjutnyasaksi SMS terdakwa dan pada hari Kamis, tanggal 03 Mei 2018 sekitarjam 22.00 wib saksi datang kerumah terdakwa yang bertujuan membelishabu lalu terdakwa masuk kedalam kamar mengambil 2 poket sabuseharga Rp.600.000, (enam ratus ribu rupiah) dan selanjutnya 2 poketsabu tersebut oleh terdakwa diserahkan kepada saksi;Bahwa terdakwa Apoteker maupun Dokter dan terdakwa bekerja dibidangswasta yang tidak ada hubungannya dengan farmasi
    maksud mendapatkan keuntungan ; Bahwa biasanya sebelum terdakwa menerima pesanan dari seseorangterdakwa lebih dulu meminta barang kepada saudara Krisdiantoro als Dian danmembayar uang muka lebih dulu, dan setelah uang muka ditransfer, saudaraKrisdiantoro als Dian memberi petunjuk tentang keberadaan sabu tersebutuntuk diambil terdakwa, dan kemudian sabu tersebut terdakwa jual kepadapemesan ; Bahwa terdakwa bukan Apoteker maupun Dokter dan berkerja dibidangswasta yang tidak ada hubungannya dengan farmasi
    Narkotikka hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besarFarmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuai denganketentuan Undangundang ini;(2).
    Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaanFarmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajid memiliki jin khususpenyaluran Narkotika dari Menteri.Menimbang, bahwa dari keterangan saksisaksi serta dari keterangan terdakwadipersidangan, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan sertahasil Berita Acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.5327/NNF/2018tanggal 5 Juni 2018, telah terungkap fakta hukum sebagai berikut : Bahwa terdakwa ditangkap pada hari
    tertentu yang memilikijin, dan bukan pula pedagang besar farmasi milik Negara yang memiliki ijin sertaterdakwa bukan petugas Lembaga pendidikan dan pelatinan serta penelitian danpengembangan yang memiliki ijin, dan terdakwa membeli atau memperoleh Shabushabu bukan dari lembaga yang memperoleh jin untuk menyalurkan, dengan demikianMajelis Hakim berpendapat bahwa dalam menguasai shabushabu tersebut terdakwatidak berhak atau penguasaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah melawanhukum, sehingga
Pengadilan PN PALOPO Pidana Umum
Register : 14-12-2017 — Putus : 01-03-2018 — Upload : 11-04-2018
Putusan PN PALOPO Nomor 543/Pid.Sus/2017/PN Plp
Tanggal 1 Maret 2018 — Penuntut Umum:
1.Christofel H. Mallaka, S.H.
2.Suyanto Reksasumarta, S.H.
Terdakwa:
IMAM WAHYUDI Alias YUDI Bin PONIDI
27 — 14

  • M E N G A D I L I :

    1. Menyatakan Terdakwa Imam Wahyudi alias Yudi bin Ponidi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, kasiat dan kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang
    Menyatakan Terdakwa Imam Wahyudi alias Yudi bin Ponidi,bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkansediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratankeamanan, kasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan dalam dakwaan tunggal kami;2.
    Euh.2/11/2017 tanggal 13 Desember 2017, sebagai berikut :Bahwa ia Terdakwa Imam Wahyudi alias Yudi bin Ponidi, pada hariMinggu, tanggal 08 Oktober 2017 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidaktidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Oktober tahun 2017bertempat di Dusun Sentral, Desa Wiwitan Timur, Kecamatan Lamasi,Kabupaten Luwu atau setidaktidaknya pada suatu tempat tertentu yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, dengansengaja memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi
    Bahwa benar Terdakwa bukan dokter atau apoteker serta tidakmemiliki kKeahlian di bidang farmasi, Terdakwa juga tidak memilikiizin danwewenang untuk menyimpan serta mengedarkan obatobatan tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah faktafakta hukum tersebut memenuhi unsurunsur dari pasal yangdidakwakan;Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal,melanggar Pasal 196 jo.
    Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksuddalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3).Menimbang, bahwa tentang unsur pertama setiap orang,Menimbang, bahwa Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak memberikan definisi secara khususmengenai pengertian setiap orang, namun secara umum yang dimaksudsetiap orang adalah siapa saja setiap orang
    Ayat (3), menyebutkan, Ketentuan mengenaipengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasidan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yangditetapkan dengan Peraturan Pemerintah,Menimbang, bahwa bertolak dari ketentuan Pasal 98 ayat (2) dan (3)Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatantersebut, maka standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan, dan mutu tidak hanya ditujukan pada sediaan farmasi saja,namun juga
Pengadilan PN PROBOLINGGO Pidana Umum
Register : 01-08-2018 — Putus : 03-10-2018 — Upload : 19-10-2018
Putusan PN PROBOLINGGO Nomor 82/Pid.Sus/2018/PN Pbl
Tanggal 3 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
DIMAS ATMADI BRATA ANANDIANSYAH,SH
Terdakwa:
AHMAD FIRDAUS SOLEHUDIN Bin ASNAN
61 — 3

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa AHMAD FIRDAUS SOLEHUDIN Bin ASNAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Ijin Dari Yang Berwenang sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 4 (empat) Bulan dan denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu
    Menyatakan terdakwa AHMAD FIRDAUS SOLEHUDIN Bin ASNANbersalahn melakukan tindak pidana dengan sengaja Mengedarkansediaaan farmasi dan atau alat kesehatan tanpa izin edar sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009tentang Kesehatan dalam surat dakwaan Alternatif Pertama2.
    Seruni No. 11 B KelurahanSukabumi Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo atau setidaktidaknya padasuatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Probolinggo yangberwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatanyang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelahmendapat izin edar.
    Seruni No. 11 B KelurahanSukabumi Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo atau setidaktidaknya padasuatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Probolinggo yangberwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan kKeamanan, khasiat ataukemanfaatan dan mutu.
    dan alatkesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar;Menimbang, bahwa Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan menentukanbahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan yang diproduksi dan/atau diedarkanharuSs memenuhi persyaratan mutu, kKeamanan, dan kemanfaatan, dimanapersyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan untuk sediaan farmasi yangberupa bahan obat dan obat sesuai dengan persyaratan dalam buku farmakopeatau buku standar
    Menyatakan Terdakwa AHMAD FIRDAUS SOLEHUDIN Bin ASNANtersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa IjinDari Yang Berwenang sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;2.
Pengadilan PN KRAKSAAN Pidana Umum
Register : 30-01-2018 — Putus : 26-03-2018 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN KRAKSAAN Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN Krs
Tanggal 26 Maret 2018 — Penuntut Umum:
COK GEDE PUTRA GAUTAMA, S.H.
Terdakwa:
MOCH ERLI al ERLI bin JUHRI
73 — 10

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa Moch Erli Alias Erli bin Juhri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi / obat dan atau alat kesehatan tanpa izin edar ;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, dan denda sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
      Menyatakan terdakwa MOCH ERLI al ERLI bin JUHRI telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkansediaan farmasi tanpa izin edar" sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dalamdakwaan pertama;2.
      dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izinedar sebagaimana dalam pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 dimanapasal tersebut berbunyi Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapatdiedarkan setelah mendapat izin edar", perbuatan mana dilakukan Terdakwadengan cara sebagai berikut: Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah dijelaskan diatas saksi SUSILO,AINUL HAQ dan MAHERNAWAN EKA PRAYOGA selaku anggotaResnarkoba Polres Probolinggo melakukan penangkapan terhadapterdakwa berawal dari adanya
      dan alatkesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkandengan peraturan pemerintah, perobuatan mana dilakukan Terdakwa dengancara sebagai berikut:Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah dijelaskan diatas saksi SUSILO,AINUL HAQ dan MAHERNAWAN EKA PRAYOGA selaku anggotaResnarkoba Polres Probolinggo melakukan penangkapan terhadapterdakwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat jika di Kel.Semampir Kec.
      Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatanyang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat(1) yaitu Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkansetelah mendapat izin edar;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.
      Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / ataualat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksuddalam pasal 106 ayat (1) yaitu Sediaan farmasi dan alat kesehatanhanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar ;Menimbang, bahwa pengertian ijin edar adalah bentuk persetujuanregistrasi yang dikeluarkan badan POM agar produk tersebut secara sah dapatHalaman 14 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN Krsdiedarkan di wilayah Indonesia (Peraturan Kepala Badan POM RI No.HK
Pengadilan PN KANDANGAN Pidana Khusus
Register : 07-12-2016 — Putus : 31-01-2017 — Upload : 09-02-2017
Putusan PN KANDANGAN Nomor 281/Pid.Sus/2016/PN Kgn
Tanggal 31 Januari 2017 — RIRI ARDIANSYAH Bin. UNIS.
52 — 4
  • Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak Memiliki Izin Edar;
    Menyatakan terdakwa RIRI ARDIANSYAH Bin UNIS terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memiliki izin edar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 197 UndangUndang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalamDakwaan Pertama Penuntut Umum;2.
    Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi danatau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah alternatif.
    Artinya, jikasalah satunya terbukti maka terbukti pula lah ketentuan unsur tersebut;Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan UndangUndang bahwasediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatizin edar;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat,bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, sedangkan yang dimaksud denganalat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, media dan atau implan yang tidakmengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis,menyembuhkan
    ZenithPharmaceutical; tertanggal 27 Oktober 2009;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas ditambah dengan keyakinan Majelis, maka terdakwa telah melakukanperbuatan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi obat jenis Carnophenyang tidak memiliki ijin edar.
    Dengan demikian, maka unsur Dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yangtidak memiliki ijin edar telah terbukti dan terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena didalam pembuktian semua unsur daridakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut telah terbukti dan terpenuhi denganHal 17 dari 20 hal.
Pengadilan PN KLATEN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 11-03-2015 — Putus : 06-05-2015 — Upload : 18-05-2015
Putusan PN KLATEN Nomor 13/Pid.Sus/2015/PN Kln
Tanggal 6 Mei 2015 — EDI PURWANTO Alias CODOT Bin SURATMIN
35 — 4
  • sudah 13 (tiga belas) butir dengan hargaperbutir Rp. 30.000,(tiga puluh ribu rupiah) kepada teman Terdakwa yangbernama ARIP dan MOKO, dan terakhir pada hari minggu tanggal 28Desember 2014 kepada GEOL seharga Rp. 30.000,(tiga puluh ribu rupiah)satu butir, namun baru menerima uangnya Rp 30.000,(tiga puluh riburupiah) dari GEOL dan hendak menyerahkan obat Klonazepam, GEOLsudah lari karena datang anggota Polisi.Bahwa Terdakwa bukanlah seorang apoteker, dokter, ataupun seseorangyang berkaitan dengan farmasi
    rupiah) dan untuk biaya dokter Rp. 50.000,(lima puluh riburupiah).Bahwa Terdakwa apabila tidak mengkonsumsi obat Klonazepam terasalemas, tidak semangat dan tidak segar, setelah minum menjadi badansegar dan bersemangat.Bahwa selama mendapatkan obat Klonazepam dari resep dokter, obattersebut Terdakwa tidak konsumsi seluruhnya namun disimpan sehinggapada waktu ditangkap Terdakwa masih memiliki obat Klonazepam.Bahwa Terdakwa bukanlah seorang apoteker, dokter, ataupun seseorangyang berkaitan dengan farmasi
    bersifat alternatif, artinyaapabila salah satu unsur sebagaiman tersebut dalam unsur ke dua terbukti, maka unsurHalaman 15 dari 21 Putusan Nomor : 13/Pid.Sus/2015/PN.Kinkedua telah terpenuhi secara keseluruhan dalam diri perbuatan pidana yang dilakukanoleh tedakwa ;Menimbang, bahwa dalam Pasal 12 ayat 1 UU Nomor 5 tahun 1997 tentangpsikotropika disebutkan bahwa : Penyaluran psikotropika dalam rangka peredaransebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat,pedagang besar farmasi
    , dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah.Ayat 2 Penyaluran psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapatdilakukan oleh :a Pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanansediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan.b Pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasi lainnya, apotek,sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, danlembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan.c Sarana penyimpanan
    sediaan farmasi Pemerintah kepada rumah sakitPemerintah, puskesmas dan balai pengobatan Pemerintah.Ayat 3 Psikotropika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat dan pedagangbesar farmasi kepada lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan gunakepentingan ilmu pengetahuan.Menimbang, bahwa Fakta yang terungkap dari hasil persidangan, baikketerangan saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan barang bukti diperolehfakta:e Bahwa Terdakwa sejak bulan Januari 2014 hingga bulan Juni 2014
Pengadilan PN KANDANGAN Pidana Umum
Register : 12-10-2016 — Putus : 16-11-2016 — Upload : 18-11-2016
Putusan PN KANDANGAN Nomor 238/Pid.Sus/2016/PN Kgn
Tanggal 16 Nopember 2016 — MUHAMMAD YAHDI bin SAHID (Alm).
58 — 6
  • TURUT SERTA DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IJIN EDAR;
    besertaseluruh lampirannya;Telah mendengar atau memperhatikan keterangan SaksiSaksi, pendapat Ahli,Surat dan keterangan Terdakwa;Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknyamenuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :1 Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD YAHDI bin SAHID (Alm) terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
    berikut :DAKWAAN :PERTAMABahwa Terdakwa MUHAMMAD YAHDI bin SAHID (Alm) pada hari Jum/at tanggal05 Agustus 2016 sekitar pukul 11.30 Wita atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalambulan Agustus tahun 2016, bertempat di Desa Gumbil Rt.04/II Kecamatan TelagaLangsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenangmemeriksa dan mengadili, Turut serta dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi
    DEDEYUDHA RESDIKA berawal dari adanya informasi dari masyarakat yangmengatakan bahwa telah terjadi peredaran sediaan farmasi berupa obat jeniscarnophen yang dilakukan Terdakwa di di Desa Gumbil Rt.04/IT KecamatanTelaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai SelatanBahwa saat itu Terdakwa datang dari arah Haruyan dengan tingkah laku yangmencurigakan seperti sedang menunggu seseorang lalu Saksi dan Saksi I.
    Apt binti BACHRUN (alm) (dibacakan) yangpada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :e Bahwa Saksi sebagai ahli dibidang kefarmasian;e Bahwa saat ini Ahli menjabat sebagai Kasi Farmasi di Dinas Kesehatan Kab.Hulu Sungai Selatan yang mana tugas dan wewenang Saksi dalam jabatantersebut adalah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap peredaransemua obat dan perbekalan kesehatan termasuk Psikotropika dan Narkotika padasarana pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta diwilayah Kab.
    POL.16.08.E.820berupa 2 (dua) butir tablet Carnophen warna putih dengan penandaan ZENITH pada satusisi dan pada sisi lainnya adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif obat yaituParasetamol, Kafein, Karisoprodol;Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim untukunsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat(1) ini telah pula terpenuhi.A.d.3.
Pengadilan PN PELAIHARI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 21-10-2019 — Putus : 02-12-2019 — Upload : 03-01-2020
Putusan PN PELAIHARI Nomor 222/Pid.Sus/2019/PN Pli
Tanggal 2 Desember 2019 — MUHAMMAD REZZA RIDHONI Alias REZA Bin DIDIK JAYADI;
37 — 19
  • diamankan;Bahwa, uang pembelian sabusabu kepada Saksi Supriadi belumdibayar oleh Terdakwa, karena akan dibayar belakangan setelahsabusabu berhasil diantarkan kepada Rudi dan mendapatkan uangdari Rudi;Bahwa, dari pengakuannya, Terdakwa rencananya akanmendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribuRupiah) dari hasil menjual sabusabu kepada Rudi dan Terdakwajuga diajak oleh Rudi untuk mengkonsumsi sabu sabu tersebut;Bahwa, Terdakwa tidak berprofesi sebagai Petugas Kesehatan,Pedagang Besar Farmasi
    Bahwa, uang pembelian sabusabu kepada Saksi Supriadi belumdibayar oleh Terdakwa, karena akan dibayar belakangan setelahsabusabu berhasil diantarkan kepada Rudi dan mendapatkan uangdari Rudi;Bahwa, dari pengakuannya, Terdakwa rencananya akanmendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribuRupiah) dari hasil menjual sabusabu kepada Rudi, selain ituTerdakwa juga diajak oleh Rudi untuk mengkonsumsi sabusabutersebut;Bahwa, Terdakwa tidak berprofesi sebagai Petugas Kesehatan,Pedagang Besar Farmasi
    ditangkap oleh polisi ketika membawa sabu sabuuntuk diantarkan kepada pembeli yang sebelumnya memesankepada Terdakwa dan atas penangkapan Terdakwa, Saksikemudian juga ditangkap oleh polisi;Bahwa, 1 (satu) paket sabusabu yang ditemukan polisi dalampenguasaan Terdakwa adalah untuk dijual atas inisiatif Terdakwasendiri karena mendapat pesanan dan mencari keuntungan, bukanatas suruhan Saksi dengan mendapatkan upah;Bahwa, sepengetahuan Saksi, Terdakwa seharihari tidak berprofesisebagai pedagang besar farmasi
    , pedagang besar farmasi, dansarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah,Menimbang, bahwa perbuatan menjual, membeli, memiliki, menyimpan,menguasai, menyediakan atau bahkan menggunakan narkotika hanya dapatterjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluranNarkotika sehingga apabila dikaitkan dengan ketiga Pasal diatas maka dapatdisimpulkan bahwa yang berhak dan berwenang mengedarkan, menjual,membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menggunakannarkotika
    hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagangbesar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telahmendapatkan izin dari Menteri Kesehatan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan,Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmupengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan, dan ketikadilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket plastikklip transparan berisi sabusabu, sehingga Terdakwa
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Umum
Register : 08-04-2019 — Putus : 26-06-2019 — Upload : 03-07-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Bna
Tanggal 26 Juni 2019 — Penuntut Umum:
1.RICKY FEBRIANDI, SH
2.DIKHA SAVANA
Terdakwa:
Cut Mursalina Binti T. Zamzami
74 — 12
  • Zamzami tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
  • Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
    Alue Blang Lr.Dahlia, Desa Neusu Aceh, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukumPengadilan Banda Aceh, yang dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memiliki izinedar, sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 Ayat (1), perbuatan tersebutyang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara cara sebagai berikut: Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekira pukul 15.00WIB Saksi Daniel
    Siahaan, S.H., dibawah janji pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan kegiatanmemperdagangkan/ mengedarkan kosmetika/ sediaan farmasi yang tidakmemiliki izin; Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap kosmetika tanpa izinedar tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekira pukul 15.00WIB di rumah Terdakwa di Jalan Alue Blang Lr.
    adalah obat, bahanobat, obat tradisional dan kosmetika; Bahwa kosmetika termasuk ke dalam sediaan farmasi; Bahwa sesuai pasal 106 ayat (10) Undangundang Nomor 36 tahun2009 tentang kesehatan, menyatakan bahwa sediaan farmasi dan alatkesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar; Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium dengan metoda analisa yangsudah valid diketahui jika ada barang bukti berupa cream CR mengandungAir Raksa (Hg) yang berbahaya tubuh manusia; Bahwa kosmetika yang tanpa
    Yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/ ataualat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.
    Zamzami tersebut diatas,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalan melakukan tindak pidanadengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izinedar sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima jutarupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar digantidengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;3.
Pengadilan PN TRENGGALEK Pidana Umum
Register : 18-05-2020 — Putus : 26-06-2020 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TRENGGALEK Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Trk
Tanggal 26 Juni 2020 — Penuntut Umum:
1.Diyan Kurniawan, S.H.
2.Siti Kartinawati, S.H.
Terdakwa:
Redi Sugondo Alias Ucil Bin Bejan
35 — 3
  • Ucil bin Bejan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar:

    2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1

    Menyatakan terdakwa Redi Sugondo Als Ucil Bin Bejan bersalah melakukan tindakpidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki izin edarsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UUNo. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan pertamaPenuntut Umum;2.
    Trenggalek atau setidaktidaknya di Suatu tempat lain yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidakmemiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU RI No.36 tahun2009, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:Bahwa awalnya saksi Paryono.
    Trenggalek karena telah mengedarkansediaan farmasi berupa pil dobel L tanpa ijin edar; Bahwa awalnya anggota Resnarkoba Polres Trenggalek mendapatkan informasidari masyarakat jika di seputaran wilayah Kota Trenggalek sering terjadiperedaran Pil Dobel L kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan,hinnnga pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 20.30 wib TuguBrawijaya Taman Basuki Trenggalek di Kelurahan Ngantru Kec.
    ,Spt., PNS pada Dinas Kesehatan KabupatenTrenggalek, yang pokoknya sebagai berikut : Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa dan Ahli menerangkan barang buktiberupa tablet warna putih berlogo LL berdasarkan hasil Laboratorium Forensikbenar merupakan sediaan farmasi sebagaimana tercantum dalam UURI No. 36Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahanobat, obat tradisonal dan kosmetika; Bahwa ahli tidak mengetahui dengan pasti apakah obat bentuk tablet warna putihberlogo
    Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar;Ad. 1 Unsur: Barang siapa;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalahmenunjuk kepada subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas segala perbuatanyang telah dilakukannya atau setiap orang yang cakap melakukan perbuatan hukum;Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum telah menghadirkan RediSugondo Als.
Pengadilan PN KEDIRI Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 23-07-2012 — Upload : 27-08-2012
Putusan PN KEDIRI Nomor 174/Pid.B/2012/PN.Kdr
Tanggal 23 Juli 2012 — ISWANDI ALS. ISWORO Bin DASMAN
28 — 3
  • ISWORO Bin DASMAN, bersalah melakukan tindak pidana tanpa memiliki kewenangan dan keahlian dengan sengaja mengedarkansediaan farmasi sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang undang RepublikIndonesia Nomor : 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan dalam surat dakwaan Kesatu ;2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ISWANDI Als.
    ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempatkediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan Negeriitu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidanaitu. dilakukan, selanjutnya memilih tempat Pengadilan Negeri Kota Kediri untukmemeriksa dan mengadili perkara ini atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, terdakwa " dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi
    terdakwa pakai sendiri jugadijual lagi untuk memperoleh keuntungan ;Bahwa pada waktu ditangkap ditemukan barang bukti berupa HP, dan menurutpengakuan terdakwa digunakan komunikasi untuk transaksi pil LL ;Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian atau pendidikan khusus dibidangkefarmasian maupun obatobatan ;Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dalam menyimpan,memiliki dan mengedarkan / menjual pil double L tersebut dan bukan sebagai dokter,apoteker, petugas kesehatan atau pegawai farmasi
    Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan,menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yangberkhasiat obat ;(3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaransediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standart mutu pelayanan farmasiyang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah ;Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang oleh undang undang adalahmengadakan, menyimpan, mengolah memproduksi atau mengedarkan sediaan
    farmasi dan/20atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiatatau kemanfaatan, dan mutu ;Menimbang, bahwa dalam unsur ini, perbuatan yang dilarang terdiri dari beberapaelement perbuatan yang bersifat alternatif maka apabila salah satu. perbuatan yangdimaksud dapat dibuktikan maka unsur ini harus dinyatakan terbukti ;Menimbang, bahwa Undang undang Kesehatan tidak memberikan penjelasansecara jelas tentang definisi dari element unsur di atas akan tetapi menurut
Pengadilan PN KENDAL Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 23-12-2013 — Upload : 15-04-2015
Putusan PN KENDAL Nomor 54/Pid.Sus/2013/PN.KDL
Tanggal 23 Desember 2013 —
108 — 18
  • Kendal atau setidaktidaknya di suatutempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriKendal , baik yang melakukan, menyuruh lakukan, atau turut sertamelakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan / alat kesehatan yang tidakmemenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan khasiat ataukemanfaatan dan mutu , perbuatan tersebut dilakukan para terdakwadengan cara sebagai berikut :e Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi olehterdakwa Il
    Kendal atau setidaktidaknya di suatutempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriKendal , baik yang melakukan, menyuruh lakukan, atau turut sertamelakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidakmemiliki izin edar, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengancara sebagai berikut :e Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi olehterdakwa Il. ZAENAL ARIFIN Bin SULEMAN , Sdr.
    pengunaanya harusmemperhatikan petunjuk dari dokter, Obat ini juga dapat diperoleh diapotik, toko obat, pedagang eceran (pedagang Besar Farmasi /PBF) yangberijin, pada kemasan obat ini ditandai dengan lingkarang hitam denganlatar belakang warna merah dan didalam lingkaran tersebut bertuliskanhuruf K, juga peringatan yang dicantumakan pada obat Trihexpyphenidylyaitu "awas obat keras, harus dengan resep dokter ;Bahwa yang dimaksud dengan peringatan "Awas Obat Keras baca aturanpakai tersebut dalam
    dengan mengedarkansediaan farmasi, masuk dalam ruang lingkup pekerjaan kefarmasian ;Bahwa benar untuk obat Trihexpyphenidyl tersebut memenuhi standarnamun setelah berada ditangan orang yang bukan ahlinya maka obattersebut diragukan, Keamanan : obat tersebut harus tersimpan dalamwadah tertutup maksudnya adalah isi harus terlindung dari sinar mataharidan debu supaya tidak terjadi perubahan bentuk, warna dan kondisi,Khasiat atau kemanfaatan : Obat Trihexpyphenidyl tersebut digunakanuntuk mengobati
    Menyatakan terdakwa : ADI PURNOMO Bin MARTON, terdakwa II :ZAENAL ARIFIN Bin SULEMAN, telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJATANPA HAK MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAKMEMENUHI STANDAR DAN MUTU ;2.
Pengadilan PN SIDOARJO Pidana Khusus
Putus : 12-01-2016 — Upload : 04-02-2016
Putusan PN SIDOARJO Nomor 599/Pid.Sus/2015/PN SDA
Tanggal 12 Januari 2016 — BAGUS SRIAWAN
18 — 1
  • Menyatakan terdakwa BAGUS SRIAWAN terbukti secarah sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard mutu 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda Rp. 500.000.,- (lima ratus ribu rupiah ), dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
    SDA tanggal 17Nopember 2015 tentang penetapan hari sidang;Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2015/PN SDAe Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan ;Setelah mendengar keterangan saksi, dan Terdakwa serta memperhatikanbukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.4.Menyatakan Terdakwa BAGUS SRIAWAN telah dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
    tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Sidoarjo, yangberwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksiatau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kKesehatan yang tidak memenuhistandar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutusebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), Perbuatan manadilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikutwon nen nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nen nn nnn nn anne Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal
    Bahwa perbuatan TerdakwaBAGUS SRIAWAN dalam mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan, dan mutu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.non Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuaidengan Pasal 196 Undang ? undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009Tentang Kesehatan. ATAUKedua :
Pengadilan PN JOMBANG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 14-11-2012 — Upload : 18-11-2013
Putusan PN JOMBANG Nomor 172 / Pid.Sus / 2012 / PN. JMB
Tanggal 14 Nopember 2012 — ABDUL ROZAK PRASETYO
22 — 2
  • Menyatakan Terdakwa ABDUL ROZAK PRASETYO terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanadengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yangtidak memenuhi standar persyaratan keamanan danmutu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 196 UU R.I.No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sesuai dakwaan JaksaPenuntut Umum2.
    Jombang terdakwa ditangkapkarena telah menjual sediaan farmasi atau alat kesehatanyaitu pil jenis double LL yang tidak memenuhi persyaratankeamanan kasiat atau kemanfataan dan mutue Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 September 2012 sekira jam20.00 WIB terdakwa ABDUL ROZAK PRASETYO mendapatpesanan pil LL melalui sms dari sdr AGA, karena terdakwatidak mempunyai pil LL sehingga terdakwa menemui sdr.A'ANG (DPO) dan memesan pil LL, selanjutnya pada hariSelasa tanggal 04 September 2012 sdr.
    Jombang menerangkan bahwa secara aturansah dan peredarannya, Triheksifenidil HCl harus didapat darisumber resmi dengan dokumentasi yang dapat11dipertanggungjawabkan, sedangkan masyarakat hanya dapatmemperoleh sediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resepdokter.e Bahwa terdakwa adalah seseorang yang tidak berlatarbelakang pendidikan kefarmasian atau ilmu kesehatan danbukan pula seorang tenaga kesehatan sehingga terdakwatidak berhak untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa pil LL(dobel L) tersebutBahwa
    Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan,khasiat atau) kemanfatan, dan mutu' sebagaimanadimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan (3) ;Ad.1.
    Dengan demikian unsur "dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanankhasiat atau kemanfatan dan mutu sebagaimana dimaksud pasal98 ayat (2) dan (3) telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaanJaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa harusdinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yangdidakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut.
Pengadilan PN JOMBANG Pidana Umum
Register : 19-11-2019 — Putus : 03-12-2019 — Upload : 16-12-2019
Putusan PN JOMBANG Nomor 541/Pid.Sus/2019/PN Jbg
Tanggal 3 Desember 2019 — Penuntut Umum:
MUJIB SYARIS, SH
Terdakwa:
WAHONO Als. GOGON Bin SAMIJO
38 — 6
  • Gogon bin Samijo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart keamanan dan mutu sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan DAN pidana denda sejumlah Rp

    Gogon bin Samijo terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart Keamanan danmutu sebagaimana diatur dalam pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009tentang Kesehatan;Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2019/PN Jbg2. Menjatuhkna pidana terhadap terdakwa Wahono Als.
    Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) danayat (3) ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.Unsur setiap orang ;Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam sistempertanggung jawaban pidana dalam tindak pidana umum yang diatur dalamKUHP adalah menunjuk subyek hukum orang,
    dan alatkesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkandengan Peraturan Pemerintah ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikandiatas, terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 9 September 2019 sekira jam18.30 wib di kamar kostnya Putri Ayu di Jl.Ampera, Desa Bareng, KecamatanBareng, Kabupaten Jombang, Terdakwa ditangkap Polisi karena menjual pildouble L kepada Putri Ayu;Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2019/PN JbgMenimbang, bahwa dengan merujuk
    Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi tersebuttidak memenuhi standart keamanan oleh karena selain Terdakwa bukan orangyang berhak untuk mengedarkan pil double L tersebut, Terdakwa juga tanpamenggunakan resep Dokter, serta Terdakwa tidak menjelaskan kepada PutriAyu mengenai khasiat, komposisi, aturan minum, dan efek samping pil double Ltersebut, sehingga hal ini dapat membahayakan kesehatan orang lain;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakimberpendapat unsur memproduksi
    Gogon bin Samijo telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standartkeamanan dan mutu sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;2.
Pengadilan PN KANDANGAN Pidana Khusus
Register : 06-07-2011 — Putus : 01-08-2011 — Upload : 10-02-2012
Putusan PN KANDANGAN Nomor 138 / Pid. Sus / 2011 / PN. Kgn
Tanggal 1 Agustus 2011 — SAMUN BIN JAMHURI
34 — 8
  • - Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan
    Daha Selatan Kab.HSSatau. setidak tidaknya disuatu. tempat di daerah hukumPengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa danmengadili dengan sengaja tanpa keahlian dan kewenanganmemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standard atau persyaratankeamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu berupa obatobatan jenis dextro sebanyak 290 (dua ratus sembilan puluh)butir sesuai dengan kesimpulan hasil Laporan PengujianLaboratorium Balai Obat dan Makanan Banjarmasin
    butir seharga Rp. 4.000, (empat ribu rupiah)perbutir, dari penjualan obat dextro tersebut terdakwamendapatkan keuntungan sebesar Rp. 28.500, (dua puluhdelapan ribu lima ratus rupiah) per 57 biji, setelah ituterdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor PolsekDaha Selatan untuk diproses lebih lanjut; Bahwa terdakwa tidak ~~ memiliki keahlian dalam halkefarmasian dan tidak memiliki izin untuk menjual ataumengedarkan obat obatan tersebut dari pihak yangberwenang dan terdakwa bukan merupakan ahli farmasi
    Apt binti BACHRUNBahwa saksi sebagai ahli di bidang farmasi;Bahwa saksi saksi pernah kuliah di UGMmengambil jurusanbidang Farmasi kemudian menlanjutkan kuliah denganjurusan Profesi Apoteker di UI;Bahwa saat ini saksi menjabat sebagai Kasi Farmasi diDinas Kesehatan Kab.
    dan alat kesehatanharus = memenuhi standar mutu) pelayanan farmasi yangditetapkan dengan peraturan pemerintah;Menimbang, bahwa terdakwa dalam membeli obataobatan dalam jumlah besar dan menjualnya kembali kepadamasyarakat tidak dibekali dengan keahlian dan juga tidakmemiliki kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah,mempromosikan, dan mengedarkan obat sebagaimana diharuskan16dalam Pasal 98 ayat (2) UndangUndang No. 36 Tahun 2009tentang Kesehatan dan cara terdakwa menjual obat oatantersebut
    Menyatakan terdakwa SAMUN bin JAMHURI telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemenuhi standar dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan; 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa denganpidana penjara selama 5 ( lima ) bulan dandenda sebesar Rp. 1.000.000, ( satu jutarupiah) dengan ketentuan apabila dendatersebut tidak dibayar maka diganti dengankurungan selama 1 ( satu ) bulan;3.
Pengadilan PN KOTABARU Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 22-05-2012 — Putus : 01-11-2012 — Upload : 13-11-2012
Putusan PN KOTABARU Nomor 102/Pid.Sus/2012/PN.Ktb
Tanggal 1 Nopember 2012 — EFRO BAHRI Bin H. JUMAERI.
94 — 7
  • Vanquin 1 e Bahwa obatobatan tersebut dijual oleh terdakwa dengan tidak memperhatikanpersyaratan keamanan, khasiat, dan kemanfaatan obat tersebut, dimana terdakwamemperoleh obatobat tersebut di atas dengan cara membeli dari apotik dan salesobat dan bukan dari pedagang besar farmasi (penyalur resmi), serta tidakmemperhatikan prosedur penyimpanan obat tersebut yang dapat mengurangikhasiat dan mutu obat, dimana obatobat tersebut adalah untuk dijual olehterdakwa dengan harga : obat merk Megasoum 0,75
    SosialKabupaten Kotabaru ;e Bahwa mengetahui tentang bidangkefarmasian dan peraturannya yangberlaku di Indonesia, karena saksiadalah memiliki gelar Sarjana SainsApoteker ;Bahwa maksud dari pekerjaankefarmasian adalah segala sesuatuyang berhubungan dengan obatobatan, bahan obat, oabt asliIndonesi (obat tradisional), bahanobat asli Indonesia (Bahan obattradisional), alat kesehatan dankosmetika meliputi Produksi,Distribusi, termasuk perizinan sertapengawasannya ;Bahwa yang berhak mengeluarkansediaan farmasi
    Dari bunyi pasaltersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana sebagaimana diatur dalamPasal 196 UU Nomor 36 Tahun 2009 adalah dititik beratkan pada sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan artinya sepanjang sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan telahmemenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutuyang ditetapkan oleh pemerintah, walaupun diperoleh dan diedarkan tidak sesuai denganperaturan yang berlaku, misalnya diedarkan bukan oleh orang yang mempunyai
    keahlianatau kewenangan, disimpan tidak pada suhu maupun tempat yang ditentukan ataupundiperoleh bukan dari pedagang besar farmasi, maka terhadap orang yang mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang telah memenuhi standar dan/ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu tersebut meskipun tidakmempunyai keahlian atau kewenangan, disimpan tidak pada suhu maupun tempat yangditentukan ataupun diperoleh bukan dari pedagang besar farmasi, tidak dapat dikenakanPasal 196 UU
    UnsurMelakukan praktikkefarmasiantanpamemilikikeahlian dankewenangan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekerjaan kefarmasian adalah segalasesuatu yang berhubungan dengan obatobatan, bahan obat, obat asli Indonesia (obattradisional), bahan obat asli Indonesia (bahan obat tradisional), alat kesehatan dankosmetika meliputi produksi dan distribusi (termasuk perijinan serta pengawasannya);Menimbang, bahwa yang berhak mengeluarkan sediaan farmasi adalah untukgolongan obat bebas dan obat bebas terbatas