Ditemukan 20472 data
231 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 3764/B/PK/Pjk/2020Undang Pajak Pertambahan Nilai Juncto Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan JunctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015;b.
8 — 0
Kemudian Majelis Hakim telah berusahamendamaikan dengan cara menasehati Penggugat namun tidak berhasil, lalu pemeriksaandilanjutkan dengan membacakan surat Gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan olehPenggugat ; 22222922222 nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnnMenimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukanbukti surat berupa : 77272222229 22222 nnn neea.Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan SawooKabupaten Ponorogo Nomor : 267/38 1/VII/2006
8 — 1
Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2005, Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana dalam KutipanAkta Nikah Nomor : 267/03/VIII/2005 tanggal 01 Agustus 2005 sesuai denganDuplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.13.22.04/Pw.01/179/2012 Tanggal 20Juni 2012;2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Janda dan Duda; 3.
ERIK
37 — 10
Desa CiasihanKecamatan Pamijahan Kabupaten Bogorselanjutnya disebut sebagai Pemohon;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca permohonan Pemohon;Telah mendengar keterangan saksisaksi dipersidangan;Telah mempelajari suratsurat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;Telah mendengar keterangan Pemohon;Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 18Desember 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriCibinong, pada tanggal 18 Desember 2018 dan diberi Nomor Register:267
127 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1981/B/PK/Pjk/2020perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 dan Pasal 7 UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006, tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995, tentang Kepabeanan junctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015;b.
45 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 2856/B/PK/Pjk/2018ayat (1) huruf h dan ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 81Tahun 2015 juncto Pasal 1 dan Pasal 3 Peraturan Menteri KeuanganNomor 267/PMK.010/2015;b.
13 — 0
Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon dihadapan PejabatKantor Urusan Agama Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap pada tanggal 15 Oktober1997, dengan Akta Nikah Nomor: 267/34/X/1997 (Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:MK.20/K.17/PW.01/53/2002, tertanggal 26 Agustus 2002); 2. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohonberstatus Pera wan; 220 eo nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn3.
34 — 2
10 MEI 2013 ;2 Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum tanggal 01 MEI 2013 No.B965/ N.3.10/Epo.1/05/ 2013 sejak tanggal 11 MEI 2013 s/d tanggal 17 JUNI 2013 ;3 Penahanan Penuntut Umum tanggal 18 JUNI 2013 No.Print2188/ N.3.10/ Ep.1/ 06/2013 sejak tanggal 18 JUNI 2013 s/d tanggal 26 JULI 2013 ;4 Hakim Pengadilan Negeri Padang tanggal 01 Juli 2013 No.357/ Pen.Pid/ 2013/PN.PDG sejak tanggal 27 Juni 2013 s/d 26 JULI 2013 ;5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang tanggal 23072013No.267
25 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penuntut Umum yaitumenyatakan Terdakwa Paulus Hutapea yang identitas lengkapnya sepertitersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana pengeroyokan sebagaimana didakwakan olehJaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, dan menjatuhkan pidanaterhadap Terdakwa Paulus Hutapea dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan dikurangi selurunnya dengan masa penahanan yang telahdijalani Terdakwa ; Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dalam Putusan No.267
28 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kembali) dalam perkara a quo tetapdipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam PenjelasanPasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang Ketentuan Umum danTata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 dan Pasal 7 UndangUndang PajakPertambahan Nilai juncto Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan juncto Lampiran Peraturan MenteriKeuangan Nomor 267
121 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tetapdipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 4 dan Pasal 7 UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai jo Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan joLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 267
163 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1834/B/PK/Pjk/2020Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan juncto Lampiran Peraturan MenteriKeuangan Nomor: 267/PMK.010/2015;b. bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan PengadilanPajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91
38 — 30
Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sahdari Komandan Satuan sejak tanggal 6 November 2016 sampaidengan dilaksanakannya Muskim oleh Majelis Hakim padatanggal 21 Agustus 2017 atau selama 267 (dua ratus enam puluhtujuh) hari secara berturutturut tanpa penggal waktu.2.
Bahwa benar waktu selama kurang lebih selama 267 (dua ratusenam puluh tujuh) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelimayaitu "lebih lama dari tiga puluh hari telah terpenuhi secara sah danmeyakinkan.Bahwa berdasarkan halhal yang diuraikan diatas yang merupakanfaktafakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakimberpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkanbahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :Militer
17 — 11
Bahwa pada tanggal 10 Mei 1996, Pemohon dan Termohon telahmelangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta NikahNomor 267/71/V/1996 tanggal 15 Mei 1996 yang dikeluarkan oleh PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu.Namun antara Pemohon dan Termohon telah bercerai pada tanggal 23Agustus 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Cerai Nomor00420/AC/2017/PA. Pal yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Klas IAPalu ;Halaman 1 dari 18 hal.
Anak 3tanggal 18Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kota Palu telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinyaserta telah bermeterai cukup (bukti P24);25.Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 267/71/V/1996 tanggal 15 Mei1996 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama Kecamatan Palu Barat Kota Palu telah dicocokkan dan sesuaidengan aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti P25);26.Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor : 7271032404730005 tanggal
187 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
atas nama Agus Liantono:batas utara > M.1493;batas selatan : M.1499:batas timur : tanah negara/jalan;batas barat : saluran;Sertifikat Hak Milik Nomor 1803 Gambar Situasi Nomor 1406tanggal 10 Mei 1997 luas 875 matas nama Agus Liantono:batas utara > M.1492:batas selatan : M.1498;batas timur : jalan;batas barat : saluran air:Sertifikat Hak Milik Nomor 267 Gambar Situasi Nomor 2644 tahun1979 luas 2540 m?
Sertifikat Hak Milik Nomor 267 Gambar Situasi Nomor 2644Bul 2.8.2.9.tahun 1979 luas 2540 m? atas nama Agus Liantono;batas utara : M.266;batas selatan : M.268;batas timur : jalan;batas barat : saluran;Sertifikat Hak Milik Nomor 326 luas 2100 m?
YANUAR ISMAIL, S.H.
Terdakwa:
HARI SETYO WARDANI Binti BUDOYO
209 — 99
Hari Setyo Wadani dari Dinas Kesehatan Kota Banjar dengan Nomor: 440 / 267 /X/Yankes & SDK/Dinkes 2019, tanggal 07 Oktober 2019.
- Surat keterangan sehat a.n dr. HARI SETYO WARDANI yang di tandatangani oleh Dr. T. SUGIARTO pada tanggal 30 september 2019. - Permohonan Surat Izin praktik Dokter, drg, Dr. spesialis a.n HARI SETYO WARDANI tanggal 27 September 2019.
- Surat pernyataan tidak keberatan dari teman sejawat.
Hari SetyoWadani dari Dinas Kesehatan Kota Banjar dengan Nomor: 440 /267 /X/Yankes & SDK/Dinkes 2019, tanggal 07 Oktober 2019.Surat keterangan sehat a.n dr. HARI SETYO WARDANI yang ditandatangani oleh Dr. T. SUGIARTO pada tanggal 30 september2019.
Hari Setyo Wadanidari Dinas Kesehatan Kota Banjar dengan Nomor: 440 / 267 /X/Yankes &SDkK/Dinkes 2019, tanggal 07 Oktober 2019. Surat keterangan sehat an dr. HARI SETYO WARDANI yang ditandatangani oleh Dr. T. SUGIARTO pada tanggal 30 september 2019. Permohonan Surat Izin praktik Dokter, drg, Dr. spesialis ann HARI SETYOWARDANI tanggal 27 September 2019. Surat pernyataan tidak keberatan dari teman sejawat.
Hari Setyo Wadanidari Dinas Kesehatan Kota Banjar dengan Nomor: 440 / 267 /X/Yankes &SDK/Dinkes 2019, tanggal 07 Oktober 2019.Surat keterangan sehat a.n dr. HARI SETYO WARDANI yang ditandatangani oleh Dr. T. SUGIARTO pada tanggal 30 september 2019.
156 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kembali) dalam perkara a quo tetapdipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 dan Pasal 7 UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1/7 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan junctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267
31 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menghukum Pelawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalamperkara ini sebesar Rp. 951.000, (sembilan ratus lima puluh satu riburupiah) ;Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonanPelawan/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan olehPengadilan Tinggi Makassar dengan putusan No.267/PDT/2010/PT.MKStanggal 4 November 2010 ;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPelawan/Pembanding pada tanggal 31 Desember 2010, kemudian terhadapnyaoleh Pelawan
35 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kembali) dalam perkara a quo. tetapdipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 dan Pasal 7UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 17 ayat (1) danayat (2) UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan junctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 267
377 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 3764/B/PK/Pjk/2020Undang Pajak Pertambahan Nilai Juncto Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan JunctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015;b.