Ditemukan 17962 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Wakaf-
Register : 12-11-2015 — Putus : 06-01-2016 — Upload : 28-12-2019
Putusan PA TEMBILAHAN Nomor 0664/Pdt.G/2015/PA.Tbh Tanggal 6 Januari 2016 — Penggugat melawan Tergugat
73 — 21
73 — 21
perkara.Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalahtelah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugatsecara terusmenerus, sehingga Penggugat berpendapat bahwa rumah tanggaPenggugat dan Tergugat sudah tidak bisa jagi untuk dipertahankan.Kewenangan Pengadilan Agama TembilahanMenimbang, bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antaraorangorang beragama islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf
Register : 21-06-2012 — Putus : 16-07-2012 — Upload : 07-10-2012
Putusan PA NUNUKAN Nomor 30/Pdt.P/2012/PA.Nnk. Tanggal 16 Juli 2012 — PEMOHON I DAN PEMOHON II
42 — 22
42 — 22
dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;Menimbang, bahwa saksisaksi Pemohon I dan Pemohon II telahmemberikan keterangan yang tidak dilihat, tidak didengar, dan tidak dirasakansendiri oleh saksisaksi karena tidak hadir pada saat perkawinan Pemohon I danPemohon II, maka Majelis Hakim mengambil alih pendapat dari ulama Hanabilahbahwa syahadah alistifadhah (kesaksian berdasarkan pengetahuan yang bersumberpada berita yang sudah demikian luas tersiar) boleh digunakan dalam perkawinan,hakhak pribadi, wakaf
Putus : 11-10-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 562 PK/Pdt/2017 Tanggal 11 Oktober 2017 — NELLY SILVIA TANJUNG (almarhum), dkk vs IRENE SOFIA TANJUNG, dk
34 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
34 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama, kekuasaan absolut Pengadilan Agama padapokoknya adalah perkara dibidang: Perkawinan; Waris: Wasiat: Hibah; Wakaf;Halaman7 dari 19hal. Put. Nomor562 PK/Pdt/2017 Zakat; Infag; Shadagah; Ekonomi syariah;. Bahwa kompetensi absolut (absolute competentie) adalah kekuasaanyang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaanpengadilan.
Pemberian suratsurat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alatpembuktian yang kuat;Pasal 1 angka 20 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalamPasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hakpengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan haktanggungan yang masingmasing sudah dibukukan dalam buku tanahyang bersangkutan;Pasal 32 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;Sertipikat merupakan surat
Putus : 16-11-2010 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 202 K/Pid.Sus/2010 Tanggal 16 Nopember 2010 — TUMAR bin PAERAN , EDI SUJATMIKO bin MUSNI NUR AHMAD
47 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
47 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 202 K/Pid.Sus/2010tanah ahli waris, Foto Copy akta kelahiran bagi yang belum dewasa, memilikialat bukti kepemilikan tanah antara lain akta eigendom, surat tanda buktihak/SK hak tanah, Akta PPAT (jual beli, hibah, pemisahan pembagian danakta ikrar wakaf), kuitansi/segel perjanjian sebelum 8 Oktober 1997 jual beli,surat bukti pendukung dari harta warisan, surat pernyataan ahli waris dansurat kematian, surat bukti perpanjabatan, foto copy leter C desa dan fotocopy SPPT terakhir dari pemohon, bukti
September 2007segala biaya yang timbul dibebankan kepada anggaran kegiatan LMPDPtahun anggaran 2007 BPN Kabupaten Kediri sedangkan persyaratan yangharus dipenuhi pemohon adalah Identitas pemohon, Foto Copy KTP danKSK pemohon, Foto Copy KTP dan KSK penjual/pemberi hibah atau paratanah ahli waris, Foto Copy akta kelahiran bagi yang belum dewasa, memilikialat bukti kepemilikan tanah antara lain akta eigendom, surat tanda buktihak/SK hak tanah, Akta PPAT (jual beli, hibah, pemisahan pembagian danakta ikrar wakaf
Register : 14-06-2019 — Putus : 21-08-2019 — Upload : 02-09-2019
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Pwk Tanggal 21 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
126 — 23
126 — 23
ataupun sejak berlakunya UUPA, yangtidak disertal kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan,tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut di dalamnya;atauHalaman 10 dari 18 Penetapan Nomor 14/Pdt/G/2019/PN.PWKf, akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan yangdibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/KepalaDesa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya PeraturanPemerintah ini; ataug. akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yangtanahnya belum dibukukan; atauh. akta ikrar wakaf
/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejakmulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977;ataui. risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang,yang tanahnya belum dibukukan; atauJ. surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanahyang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; atauk. petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan VerpondingIndonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1961; atauI. surat keterangan riwayat
Register : 31-08-2016 — Putus : 30-11-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan PA LAMONGAN Nomor 1759/Pdt.G/2016/PA.Lmg. Tanggal 30 Nopember 2016 — P DAN T
13 — 2
13 — 2
Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersamasebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah orang tua Tergugatdi Jalan Langgar Wakaf Desa Babat Kecamatan Babat KabupatenLamongan selama 4 tahun 9 bulan, kemudian pindah dan bertempatkediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Gang Candra RT 002RW 009 DEsa Babat Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan sampaisekarang 9 tahun 4 bulan. BA'DA DUKHUL, dan dikaruniai 3 orang anakbernama :a. Anak 1b. Anak 2c. Anak 3;3.
Register : 05-11-2012 — Putus : 06-12-2012 — Upload : 14-01-2013
Putusan PA SIJUNJUNG Nomor 81/Pdt.P/2012/PA.Sjj Tanggal 6 Desember 2012 — PEMOHON
20 — 10
20 — 10
mempertimbangkan terlebih dahulutentang kompetensi absolut maupun kompetensi relatif Pengadilan Agama dalammenerima, memeriksa dan menetapkan permohonan asal usul anak;Menimbang, bahwa ketentuan pasal 49 Undangiundang Nomor 3 Tahun 2006tentang perubahan atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamamenyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutusdan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang orang yang beragama Islamdibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf
Register : 01-03-2021 — Putus : 22-03-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN LUBUK SIKAPING Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Lbs Tanggal 22 Maret 2021 — Pemohon:
Zulkarnain SS
86 — 7
Zulkarnain SS
86 — 7
dilanjutkandengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertanankan olehPemohon;Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telahmengajukan alat bukti berupa:1.Fotokopi Surat Jual Beli Tanah Sawah tertanggal 7 Februari 1993, setelahditeliti sesuai dengan aslinya dan pakai materai secukupnya, diberi tandadengan P1;Fotokopi Surat Kuasa Penuh tertanggal 5 Januari 1992, setelah ditelitisesuai dengan aslinya dan pakai materai secukupnya, diberi tanda P2;Fotokopi Kwitansi untuk pembayaran Wakaf
Register : 22-06-2021 — Putus : 29-06-2021 — Upload : 29-06-2021
Putusan PA Nanga Pinoh Nomor 53/Pdt.P/2021/PA.Ngp Tanggal 29 Juni 2021 — Pemohon melawan Termohon
35 — 17
35 — 17
digunakan untuk kepentingan anakanak;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis hakim akanmempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut :Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undangundang Nomor 3 tahun2006 tentang perubahan kedua atas UndangUndang nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama, menegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat,hibah, wakaf
Putus : 13-08-2018 — Upload : 18-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 398 K/Ag/2018 Tanggal 13 Agustus 2018 — 1. DPP MUHAMMADIYAH Cq. DPD MUHAMMADIYAH PROVINSI MALUKU UTARA Cq. DPD MUHAMMADIYAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA Cq. KETUA YAYASAN/PENGELOLA PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH TOBELO KABUPATEN HALMAHERA UTARA Cq. UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALUKU UTARA, yang diwakili oleh Rektor, Drs. Ishak Jamaluddin, M.Pd.;
159 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
159 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan tindakan Tergugat II, menerbitkan Salinan Akta PenggantiAkta Ikrar Wakaf (APAIW) Nomor W.3/01/KK.01/2013, tanggal 7 Februari2013, adalah tindakan atau perbuatan melawan hukum penguasa (onrechtmatige over haid daad) dan terhadap akta tersebut menjadi tidak sah;6.
Register : 23-03-2016 — Putus : 18-04-2016 — Upload : 09-10-2017
Putusan PA TANJUNG REDEP Nomor 49/Pdt.P/2016/PA.TR Tanggal 18 April 2016 — Pemohon I
Pemohon II
19 — 11
19 — 11
ataspernikahan berdasarkan pendengaran dari orang banyak, karenabanyaknya orang akan aman dari kedustaan.Menimbang, bahwa terhadap kedudukan saksi yang berdasar padaberita yang tersebar luas (syahadah alistifadhoh) sebagaimana disebut didalam kitab Figih Sunnah jilid Ill halaman 426 yang artinya sebagai berikut:Imam Syafii membenarkan kesaksian istifadhoh (bersumber dari beritayang tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian,memerdekakan budak, perwalian, diangkatnya seseorang menjadi hakim,wakaf
Register : 24-08-2016 — Putus : 14-04-2016 — Upload : 24-08-2016
Putusan PN TANGERANG Nomor 1959/Pid.B/2015/PN.Tng Tanggal 14 April 2016 — SITI RODAYA BINTI (ALM) H. BUANG
112 — 15
112 — 15
MARDIYAH mendapatbagian 285 M2, Terdakwa mendapat bagian 285 M2 dan tanah wakaf seluas100 M2 sesuai dengan akta pembagian dan Pemisahan No. 11 / BTC / 1997tanggal 09 Januari 1997 ;Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1959/Pid.B/2015/PN. Tng.e Bahwa terdakwa mempunyai hak tanah seluas 285 M2 berdasarkan aktapemisahan dan pembagian Nomor : 10 / BTC / 1997 dan sudah terdakwa jualkepada ROSID seluas 223,50 M2 namun untuk uang penjualannya yangmenerima adalah H.
ABDUL RAUFmemperuleh bagian 630 M2 (enam ratus tiga puluh meter perseg)i),MARDIYAH 285 m2 (dua ratus delapan puluh lima meter persegi),RODAYAH mendapat bagian 285 M2 (dua ratus delapan puluh limameter persegi) dan tanah wakaf seluas 100 M2 (seratus meterpersegi), tanah tersebut terletak di JI. KH. Kilin RT.04/06 Kel BatuJaya Kecamatan Batuceper Kota Tangerang, namun H. BUANG danH.
Register : 24-09-2020 — Putus : 03-11-2020 — Upload : 09-11-2020
Putusan PA DUMAI Nomor 61/Pdt.P/2020/PA.Dum Tanggal 3 Nopember 2020 — Pemohon melawan Termohon
21 — 4
21 — 4
memeriksa, mengadili,memutus, dan menyelesaikan perkara antara orangorang yang beragamaIslam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama secara tegas menyatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf
Putus : 16-05-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 744 K/Pdt/2017 Tanggal 16 Mei 2017 — HJ. MISNAH BINTI H. ISMAIL, dkk vs HJ. MUNAWAROH BINTI H. ANWAR ACHMAD
58 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
58 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dan berdasarkan Pasal 49 UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama menentukan:Peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat,infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah;Bahwa berdasarkan Pasal tersebut di atas,;maka kewenangan dimaksudadalah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 25 ayat(3) Undang
Pasal 2 dan 49 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun2006 tentang Perubahan Pertama, dan Undang Undang Republik IndonesiaNomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang UndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menyebutkan bahwaperadilan agama adalah salah satu badan peradilan menyelenggarakanpenegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan dalam perkaratertentu antara orangorang yang beragama Islam di bidang perkawinan,waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infag, shadaqah
Nomor 744 K/Pdt/2017penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan dalam perkaratertentu antara orangorang yang beragama Islam di bidang perkawinan,waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infag, shadaqah, dan ekonomi syariah;Bahwa karena sengketa hibah harus diajukan di Peradilan Agama, makahukum materiil yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan hibahadalah hukum yang diterapkan di Pengadilan Agama.
Register : 01-11-2014 — Putus : 06-04-2015 — Upload : 15-12-2015
Putusan PA BLITAR Nomor 3912/Pdt.G/2014/PA.BL Tanggal 6 April 2015 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
88 — 14
88 — 14
diubah pertama kalinya dengan UU No. 3 Tahun 2006tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama, dan diubah untuk yang kedua kalinya dengan UU No. 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 tahun1989 tentang Pengadilan Agama teiah ditentukan bahwa "Pengadilan agamabertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkaradi tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a).perkawinan; b). waris; c).wasiat; d).hibah; e). wakaf
mengenai pokok perkara harus ditolak maka Majels berpendapattidak dapat dibenarkan sehingga dinyatakan tidak dapat diterima , karena hal iniakan merugikan pihak lawan dan akan menghambat proses penyeleseianperkara;Menimbang bahwa didalam Pasal 49 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama berbunyi Pengadilan Agama bertugas danberwenang, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat,hibah, wakaf
Sebagaimana pasal 49UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa PengadilanAgama bertugas dan berwenang, memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infag, shadagah, danekonomi syariah, dengan demikian petitum penggugat tersebut bukanmerupakan kewenangan Pengadilan Agama, sehingga dinyatakan tidakdapat diterima;Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat tentang gugatanpara
Register : 11-02-2021 — Putus : 28-04-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN PAGAR ALAM Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Pga Tanggal 28 April 2021 — Penggugat:
1.DIANA
2.AUDUL ZIKRI
3.NENI PURNIAMI
4.FUTINANSI
5.ISNIARTI
6.SRI HERNIE
Tergugat:
6.RIKE MARTA DINAKA
7.TOMI JIMI KARTER
8.CICA MARTA DINAKA
9.REPI MARTA DINAKA
Turut Tergugat:
KEPALA BADAN PERTANAHAN
97 — 48
1.DIANA
2.AUDUL ZIKRI
3.NENI PURNIAMI
4.FUTINANSI
5.ISNIARTI
6.SRI HERNIE
Tergugat:
6.RIKE MARTA DINAKA
7.TOMI JIMI KARTER
8.CICA MARTA DINAKA
9.REPI MARTA DINAKA
Turut Tergugat:
KEPALA BADAN PERTANAHAN
97 — 48
Waris;. wasiat;. hibah;. wakaf;. Zakat;. infaq;Oo NO Oo FB W DN. shadaqah;dan9. ekonomi syariah.Penjelasan Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang dimaksuddengan antara orangorang yang beragama Islam adalah termasuk orang ataubadan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepadahukum Islam.
Abdul Rohan sehingga harusdibuktikan bahwa benar Penggugat merupakan ahli waris yang berhak terhadapobjek perkara bersama ahli waris yang lain hal ini disebabkan ada beberapa abhliwaris lain yang disebutkan Penggugat, sehingga dengan demikian sesuai Pasal 49Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, PengadilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaradi tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang perkawinan,waris, wasiat, hibah, wakaf
Pasal 49UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditentukan bahwa; Pengadilanagama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkaradi tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: perkawinan,waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infag, shadaqah; dan ekonomi syariah.Halaman 22 dari 26 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021.
Register : 04-08-2020 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN TARUTUNG Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Trt Tanggal 8 Desember 2020 — Penggugat:
1.Rengsi Simanjuntak istri kedua alm Jamulia Siahaan
2.Miduk W Siahaan
3.P Siahaan Parhehean Siahaan
4.Otto Siahaan
5.Marlinang Siahaan
6.Sostro Siahaan
7.Tongam Siahaan
Tergugat:
1.Muni Siahaan BA Anak kandung alm Santun boru Hutasoit
2.Janes Pakpahan anak kandung alm Sonta boru Siahaan
3.Delima Silitonga istri alm Hakim Siahaan
4.DR Capt Anthon Sihombing
Turut Tergugat:
1.Sahata Siahaan
2.Maruhum Siahaan
3.Roida Gurning
4.Pemerintah RI cq Kepala Badan Nasional cq Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Pro Sumatera Utara
76 — 9
1.Rengsi Simanjuntak istri kedua alm Jamulia Siahaan
2.Miduk W Siahaan
3.P Siahaan Parhehean Siahaan
4.Otto Siahaan
5.Marlinang Siahaan
6.Sostro Siahaan
7.Tongam Siahaan
Tergugat:
1.Muni Siahaan BA Anak kandung alm Santun boru Hutasoit
2.Janes Pakpahan anak kandung alm Sonta boru Siahaan
3.Delima Silitonga istri alm Hakim Siahaan
4.DR Capt Anthon Sihombing
Turut Tergugat:
1.Sahata Siahaan
2.Maruhum Siahaan
3.Roida Gurning
4.Pemerintah RI cq Kepala Badan Nasional cq Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Pro Sumatera Utara
76 — 9
Sebelah Barat berbatas dengan tanah Mangimpan Siahaan dan Wakaf. Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Sipahutar. Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Simarompu ompu.Untuk selanjutnya disebut sebagai Tanah Terperkara;Bahwa benar adapun rencana ataupun keinginan Alm. Santun boruHutasoit (iobu Tergugat 1!) ataupun istri pertama Alm.
Menyatakan tanah terperkara yang terletak di Dusun Parhasioran, DesaLobu Siregar Il, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utaraseluas + 65.000 M2 ( 6,5 Hektar) dengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah Timur berbatas dengan tanah Adel Silitonga dan tanah milikGideon Siahaan Sebelah Barat berbatas dengan tanah Mangimpan Siahaan dan Wakaf. Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Sipahutar.
Register : 22-01-2020 — Putus : 09-04-2020 — Upload : 21-05-2021
Putusan PN SELONG Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Sel Tanggal 9 April 2020 — - LALU HARTAWAN, dkk
melawan
- LALU ISHAK alias MAMIQ ENAL, dkk
201 — 101
201 — 101
menjadiHarta Peningalan atau Warisan dari keturunan yang sama.Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akanmempetimbangkan tugas dan kewenangan Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 undangundang no. 3 tahun2006 sebagaimana perubahan atas undangundang No. 7 tahun 1989,disebutkan bahwa Pengadilan Agama mempunyai tugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antaraorangorang Bergama Islam dibidang: a. perkawinan; b. warta; c. wasiat;d. hibah; e. wakaf
bahwa Gugatan para Penggugat termasuk dalam kategoripenentuan kewarisan, dan sebagaimana identitas yang tercantum dalamGugatan para Penggugat bahwa para Penggugat beragama Islam sehinggaharuslah tunduk dan patuh pada Pengadilan Agama sesuai dengankewenangan dari Pengadilan Agama yaitu memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaHalaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN SelIslam di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf
Upload : 31-03-2016
Putusan PT BANTEN Nomor 19/ PDT/ 2016/ PT BTN H A M Z A H , Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Suka Mulya RT. .001 RW. 007, Kelurahan Sarua Indah, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, dalam perkara ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya 1. Ahmad Taufik,SH. 2. Iqbal Tawakkal Pasaribu,SH. 3. Unoto, SH.MH. 4. Hedi Hudaya,SH. Advokat pada Kantor âÂÂA.T & Partnersâ yang berkedudukan di Ruko Puri Botanical Blok H9/3, Joglo Kembangan, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juni 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang tanggal 18 Juni 2015 dibawah register nomor 106/16/SK.HUK/PDT/15/PNS, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT;
MELAWAN
1. HARJANTO JASIN, bertempat tinggal di Jalan Kebon Jeruk I Nomor 32, Taman Sari, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I semula TERGUGAT I;
2. HALIM HERMAWAN, bertempat tinggal di Jalan Taruma Negara Nomor 2 RT. 003, RW. 006, Rejowinangun Utara, Magelang Tengah, Magelang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II semula TERGUGAT II;
3. HADI JASIN, bertempat tinggal di Taman Kebon Jeruk F1 No. 85, RT. 003, RW. 010, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING III semula TERGUGAT III;
dalam perkara ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya 1. Prima C. Hastomo Soedarsono, S.H. 2. Vence Titawael, SH. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor âÂÂSoedarsono & PartnersâÂÂ, beralamat di Jl. Pondok Karya X Blok H No. 13, Pela Mampang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12720, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Juli 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang tanggal 19 Agustus 2015 dibawah register nomor : 137/07/SK.HUK/PDT/15/PNS;
4. ICEU ASTUTI, bertempat tinggal di Cisaranten Kulon IV No. 59 RT. 006, RW. 005, Kelurahan Cisaranten Kulon, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING IV semula TERGUGAT IV;
5. Dra. ANKE RUBIANE, bertempat tinggal di Jalan Penas Raya No. 8 RT. 008, RW. 009, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Kotamadya Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING V semula TERGUGAT V;
6. NUSSY NUSRIANY, bertempat tinggal di Titian Kencana M 1 No. 7 RT. 009 RW. 006, Kelurahan Marga Mulya, Kecamatan Bekasi Utara, Kotamadya Bekasi, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING VI semula TERGUGAT VI;
7. VENNY RISVARINY, bertempat tinggal di Cisaranten Kulon IV No. 55 RT. 006 RW. 005, Kelurahan Cisaranten Kulon, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING VII semula TERGUGAT VII;
8. YENNY KRISTIANY, bertempat tinggal di Perum MM Blok E 4 No. 5 RT. 003 RW. 007, Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Kotamadya Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING VIII semula TERGUGAT VIII;
9. ANDRI NOVIAR, bertempat tinggal di Cisaranten Kulon IV No. 59 RT. 006 RW. 005, Kelurahan Cisaranten Kulon, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING IX semula TERGUGAT IX;
10. ICHSAN GAUTAMA, bertempat tinggal di Cisaranten Kulon IV No. 59 RT. 006 RW. 005, Kelurahan Cisaranten Kulon, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING X semula TERGUGAT X;
11. RAYA ILHAM, bertempat tinggal di Cisaranten Kulon IV No. 59 RT. 006 RW. 005, Kelurahan Cisaranten Kulon, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING XI semula TERGUGAT XI;
12. KEPALA DESA GEMBOR UDIK, beralamat di Jalan Lanud Gorda Km.7 Kode pos 42186 Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT I;
13. CAMAT KECAMATAN CIKANDE, beralamat di Jalan Raya Serang Jakarta KM. 28 Cikande, Kabupaten Serang, Kode pos 42186, 0254-401053, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT II;
14. KEPALA KANTOR PERTANAHAN (BPN) KABUPATEN SERANG, beralamat di Jalan Letnan Jidun No. 5, Kabupaten Serang, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING III semula TURUT TERGUGAT III;
15. Dra. SUGESTIANA ARSYAD, B.Sc., S.H.,M.Kn, Notaris dan PPAT yang beralamat di Jalan Trip Jamaksari Ruko Inty No. A 2 A Cinanggung â Serang 42115 â Banten, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING IV semula TURUT TERGUGAT IV;
16. KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SERANG, yang beralamat di Jalan Jend.A.Yani No. 141, Serang, 42118, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING V semula TURUT TERGUGAT V;
17. MARISA ZAHARA, S.H, NOTARIS dan PPAT UNTUK WILAYAH KAB.SERANG, beralamat di Jalan Raya Serang KM. 78/14 A RT. 04/02, Kragilan, Kabupaten Serang, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING VI semula TURUT TERGUGAT VI;
1009 — 429
1009 — 429
Putusan Perdata Nomor 19/PDT/2016/PT BTN10.g. akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tandakesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelumberlakunya Peraturan Pemerintah ini dengan disertai alas hak yangdialinkan, atauh. akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnyabelum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, ataui. akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulaidilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor
Register : 28-11-2014 — Putus : 16-04-2014 — Upload : 03-09-2015
Putusan PA BONDOWOSO Nomor 1808/Pdt.G/2014/PA.Bdw. Tanggal 16 April 2014 —
15 — 2
15 — 2
Menurut madzhab Syafiiyah, kesaksian istifadhah(testimonium de auditu) dapat dipergunakan dalam perkara nasab(keturunan), kelahiran, kematian, pemerdekaan budak, wala,pemberian kekuasaan (wewenang) kepada seseorang, wakaf,pencabutan kekuasaan (wewenang) dari seseorang, perkawinan dansegala akibatnya, penilaian integritas atau desintegritas seseorang,wasiat dan hak kepemilikan.
Imam Ahmad bin Hambal dan sebagianulama Syafiiyah berpendapat bahwa kesaksian istifadhah(testimonium de auditu) dapat dipergunakan dalam perkaraperkawinan, nasab (keturunan), kematian, pemerdekaan budak,wala, wakaf dan hak kepemilikan murni.maka Majelis Hakim berpendapat dapat menerima keterangan para saksitersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat dan keterangansaksisaksi Tergugat, apakah Penggugat termasuk istri yang nusyuz atau tidak,maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebin