Dr.Muladi, S.H. selaku Ketua dan Idrus Marham selaku SekretarisJenderal, yang terdapat stempel biru bertuliskan diterima olehMahkamah Agung RI pada tanggal 01 April 2011 tertanda Suci;1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RI perihalSurat dari DPP Partai Golkar Nomor B111/GOLKAR/III/2011 tanggal31 Maret 2011 perihal Permohonan Penundaan Eksekusi dan NomorB110/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal PermohonanDukungan Kembali dengan tujuan Jaksa Agung RI yang diterima olehRisty

Dr.Muladi, S.H. selaku Ketua dan Idrus Marham selaku SekretarisJenderal, yang terdapat stempel biru bertuliskan Diterima OlehMahkamah Agung RI pada tanggal 01 April 2011 tertanda Suci;1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RI perihalSurat dari DPP Partai Golkar Nomor B111/GOLKAR/III/2011 tanggal31 Maret 2011 perihal Permohonan Penundaan Eksekusi dan NomorB110/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal PermohonanDukungan Kembali dengan tujuan Jaksa Agung RI yang diterima olehRisty

Muladi, S.H.selaku Ketua dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal, yangterdapat stempel biru bertuliskan Diterima Oleh Mahkamah Agung RIpada tanggal 01 April 2011 tertanda Suci;1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RI perihal Suratdari DPP Partai Golkar Nomor B111/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret2011 perihal Permohonan Penundaan Eksekusi dan Nomor B110/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal PermohonanDukungan Kembali dengan tujuan Jaksa Agung RI yang diterima olehRisty;1

terhadap usulan atau proposal oleh Tim Teknis /petugas lapangan dalammemilih petani serta lokasi guna melaksanakan kegiatan yang direncanakan, melainkanyaitu :Pada sekira bulan September 2011 Terdakwa EDI YUSMIANTO sebagaiWakil DPRD Kabupaten Banjarnegara yang mempunyai tugas melakukanmewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga / instansi lainnya,mengadakan konsultasi dengan Bupati dan Pimpinan lembaga / Instansilainnya telah menggunakan kesempatannya sebagai pimpinan dewan yangberasal dari Partai

Banjarnegara dariPPP) dirumahnya di Desa Bandingan Kecamatan Bawang, sekirabulan November 2011 setelah pertemuan sosialisasi yangmengatakan kepada saksi bahwa Dana Jitut dan Jides tahun 2011tersebut sampai di Banjarnegara adalah atas usaha dari PPP(Partai Persatuan Pembangunan).Bahwa saksi bersama kelompok tani yang lain menyerahkanuang aspirasi dari dana Jitut tersebut karena merasa takut danabantuan tersebut dialinkan dan tahun berikutnya tidakmendapatkan bantuan lagi.Bahwa PRIYO RAHARJO juga meminta

Hal tersebutsama sekali tidak ada kaitannya.Bahwa saksi tidak tahu apakah BPKP Jawa Tengah pernah melakukan auditkegiatan Jitut Jides di Kabupaten Banjarnegara.143Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan.1 SAKSI AZIZ NURDIN bin NGAFIDUN;: Bahwa saksi kenal dengan EDI YUSMIANTO, sebagai Ketua partai PPP Kab.Banjarnegara dan juga sebagai anggota DPRD Kab.

Banjarnegara periode 2009 2014.e Bahwa saksi sebagai Wakil Bendahara Partai Persatuan PembangunanKabupaten Banjarnegara dan selaku Direktur CV.

denganmengatakan ini yang mau ngurus dari medayu.Bahwa PRIYO RAHAHJO secara bersamasama dengan LUTHFI AHMADmelakukan pungutan dana dari masingmasing kelompok tani dan sebagian melaluiSAIRAN, yang seharusnya digunakan kelompok tani sesuait RUKK tersebut atasperintah Terdakwa EDI YUSMIANTO dan setelah uang pungutan terkumpuldiserahkan kepada Terdakwa EDI YUSMIANTO, kemudian PRIYO RAHARJO danSAIRAN mendapatkan uang imbalan/jasa sedangkan LUTHFI AHMAD telahdijanjikan untuk dijadikan calon legislatif dari Partai

Arif RahmanHakim Bandar Lampung yang pernah digunakan sebagai PoskoPencalegan PAN dan saksi membayarkan uang sebesar Rp. 2,5 Miliarsebanyak 2 kali kepada ALZIER Mantan Ketua Partai Golkar PropinsiLampung;Bahwa pada pertengahan tahun 2017 saksi juga atas perintah ZAINUDDINHASAN membayar uang sebesar Rp. 2,5 Miliar untuk pembelian lahanseluas 34 Hektar di Kec.

Lampung Selatan periode 20162021; Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2018 saat itu dibulanpuasa, Terdakwa datang menemui saksi bersama AGUS BHAKTI NUGROHO, kedatangannya bermaksud untuk bergabung dengan ormas Barisan Muda Partai Amanat Nasional (BM PAN), Saksi persilahkan Terdakwa bergabung, setelah itu saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Terdakwa; Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta pekerjaan, jatah proyek di Kab.

Rp.50.000 sejumlah total Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) yangdiikat dengan karet.Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan.ZULKIFLI HASAN, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkansebagai berikut;Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungankeluarga dengan Terdakwa;Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, atasketerangan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi membenarkan dan tetappada keterangan tersebut;Bahwa sepengetahuan saksi dari Partai

komunikasi antara adik saksidan saksi terjadi di rumah, pembicaraan tempat di Swiss Bell setelahpertemuan buka puasa;Bahwa setelah pertemuan buka puasa di rumah saksi, ada komunikasi,saksi tanyakan bagaimana persiapan acara, apakah sudah bagus, saksimenyampaikan agar menggunakan Swissbell dan AGUS menyampaikanberhasil dengan harga Rp. 500ribuBahwa AGUS yang saksi maksud adalah AGUS BAKTI NUGROHO, saksimengenalnya sejak menjadi anggota DPR;Bahwa tidak ada hubungan AGUS dan adik saksi, samasama di partai

diantaranya oleh CV Karya Pakaranu senilai 1,2 M,peningkatan hotmix desa Babulang CV Graha Yuda senilai Rp.800 juta, CVWira Bumi perkasa senilai Rp.550juta, CV Duta Agung Persada senilai Rp1,48M, rehabilitasi jalan irigasi DI Way Hamsari oleh CV Laut Merah Rp.963juta.Bahwa di tahun 2018, Terdakwa memiliki pekerjaan di dinas PUPR, awalnyadiakhir tahun 2017 Terdakwa ditelpon oleh SYAHRONI, bahwa ada AGUSBAKTI NUGROHO orang PAN dan orangnya Bupati ingin bertemu Terdakwadan meminta Terdakwa masuk ke partai

Adanya statement pokok dari Oditur Militer pada hal.13 no 13 dengan mengatakan Bahwa benar walaupun padasaat Saksi6 meminta bantuan kepada Terdakwa tidakmenjelaskan mengenai asalusul gula yang akan diangkatuntuk dijual kepada Saksi4, seharusnya Terdakwamenanyakan tentang asal usul gula tersebut karenaTerdakwa mengetahui untuk jual beli gula dalam partai besarharus ada dokumen atau suratsurat apalagi Terdakwa jugamengetahui kalau Saksi6 bukan pedagang gula rafinasinamun Terdakwa tetap tidak mempedulikannya

MulyadiYacob, surat permohonan keringanan dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa yangdisampaikan dari Partai Golkar Kota Sungai Penuh yang ditanda tangani oleh KetuaPartai Golkar Kota Sungai Penuh H.

Pupuk Kujang, dan PT.Pupuk Iskandar Muda yang memproduksi pupuk anorganik dan pupuk organik;Menimbang, bahwa pengertian Distributor dalam Pasal 1 angka 8 peraturantersebut di atas adalah adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha, baik yangberbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang ditunjuk oleh produsenberdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untuk melakukan pembelian,penyimpanan, penyaluran dan penjualan pupuk bersubsidi dalam partai besar di wilayahtanggung jawabnya;Menimbang

temannya Ijang lari;Bahwa Saksi mengenali saudara Samsul dimana jarak antara rumahSaksi dengan Samsul berjarak sekitar 100 (seratus) meter serta Samsulpendukung pasangan calon nomor 1, dimana dia adalah salah satujenderal lapangan;Bahwa Saksi mengetahui orangorang sebelum mendatangi rumah Saksiberkumpul di rumah Samsul disebabkan anatar rumah Saksi denganSamsul masih terlihat dan dekat;Bahwa mereka berkumpul dirumah Samsul pada waktu itu awalnyaMenurut info yang saksi dengar mereka akan dibagikan baju partai

Bahwa pekerjaan Saksi 1 adalah sebagaikontraktor dan mitra kerja PT.DATC, selain itumenjadi pengurus pada Partai Amanat Nasional (PAN)Kabupaten Bone yang berkedudukan di Jln.SukawatiKota Watampone kab.Bone, Sulsel.3. Bahwa pada bulan Juli 2010 Saksi 1 mendapatperintah dari Direktur PT.DATC Jakarta atas namaSdr.Djasman Karimin untuk melakukanpenerimaan/perekrutan calon karyawan sebanyak 45(empat puluh lima) yang akan dipekerjakan diBandara di seluruh wilayah Indonesia.4.

didalam UUD 1945 maupundidalam UU No 39 tahun 1999 tentang HAM karenanya tidak satupun ketentuanyang mengatur perlindungan terhadap hak asasi masusia baik didalam UUD1945 maupun UU No 39 tahun 1999 tentang HAM boleh diartikan bahwasiapapun atau pihak manapun dibenarkan untuk mengurangi, merusak, danmenghapus hak asasi manusia, seperti telah diatur didalam ketentuan Pasal 74UU No 39 tahun 1999 tentang HAM yang berbunyi :Tidak satu ketentuanpun dalam UndangUndang ini boleh diartikan bahwa Pemerintah, Partai

adalah orang yang berkepentingan dalam perkara ini.Menimbang bahwa bukti P2, adalah akta autentik yang telahmemenuhi syarat formil dan materil tentang akta autentik, bukti manamenerangkan bahwa Pemohon Konpensi dengan Termohon Konpensi serta2 orang anaknya adalah satu keluarga, berdasarkan bukti tersebut telahterbukti bahwa Pemohon Konpensi dan Termohon Konpensi adalah satukeluarga yang mempunyai 2 orang anak sampai dengan saat ini.Menimbang bahwa bukti P3 adalah Akta di bawah tangan yangbersifat partai

Demokrat Tahun 2010, yang diserahkan Terdakwamelalui Munadi Herlambang, Indradjaja Manopol, dan Ketut Darmawan.2 Wafid Muharam, sebesar Rp6.550.000.000,00 (enam milyar lima ratuslima puluh juta rupiah), yang diserahkan beberapa kali dan diterimamelalui Paul Nelwan dan Poniran.3 Mahyuddin,sebesar Rp500.000.000,00 (ima ratus juta rupiah) yangdiserahkan melalui Wafid Muharam pada saat Kongres Partai Demokratdi Bandung.4 Adirusman Dault, tanggal 6 April 2010 sebesar Rp500.000.000,00 (limaratus juta

Rosasebesar Rp. 21 Milyar tersebut dan dibilang Anas : ente minta balik lalu olehsaksi disampaikan ke Rosa minta balikuang itu kalau tidak nanti kau dipecat;Bahwa saksi telah mengenal AnasUrbaningrum sejak tahun 2004 samasamadi partai Demokrat dan bersamasamakomitmen mengusung Anas Urbaningrummenjadi presiden;141Bahwa sepengetahuan saksi aliran feeuntuk proyek Hambalang dari PT AdhiKarya ini diberikan melalui MachfudSuroso;Bahwa Machfud Suroso adalah direkturPT.

DGI dan Machfud Surosomembawa PT Adhi Karya;Bahwa saksi membenarkan adanyapembagian uang pada saat Kongrespemilihan ketua umum Partai Demokratdan salah satu tujuan dari pemberian uangfee proyek Hambalang adalah untukmensukseskan Anas Urbaningrum jadiKetua Umum partai Demokrat yangnantinya disiapkan jadi presiden;Bahwa pembagian uang dikongres PartaiDemokrat sebagian menggunakan uangdari fee proyek Hambalang, dan sebagian142lain menggunakan uang proyek diuniversitasuniversitas;Bahwa saksi membenarkan

ANAS URBANINGRUM.778 1 (satu) buah PIN berwarna biru berlogo Partai Demokrat yang bertuliskanANAS untuk Demokrat.779 1 (satu) lembar Hasil Cek Fisik Kendaraan Bermotor Toyota Jeep No. Pol B 55SFR warna Hitam.780 1 (Satu) lembar kertas warna kuning terdapat tulisan tangan bertuliskan:Hambalang 26/8 20101.GDM =Privilege Sub con2. porsi =15% x 1,2 M (Multi Years)3.

AgendaRSM15278 untuk diteliti dan selesaikan tanggal 15 Maret 2013. 10035.5 (lima) lembar foto copy Daftar Nama dan Alamat Tenaga Ahli dan AsistenAnggota Komisi X Fraksi Partai Demokrat DPR RI Tahun 2010. 10036.2 (dua) lembar foto copy Daftar Nama/Telepon/Alamat Tenaga Ahli dan AsistenAnggota Komisi X Tahun 2010. 10037.1 (satu) lembar foto copy Daftar Nama/Telepon/Alamat Tenaga Ahli dan AsistenAnggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI Komisi X Tahun 2010. 10038. 1 (satu) lembar foto copy Daftar

Fraksi Partai GOLKAR, terdiri dari; Ketua Fraksi H. Mahmud lipSyafruddin , Wakil Ketua Fraksi Algrin Gasan, Anggota H.Abdurahman Amur, Ubay Assan, Setia Budi, Bob Dwi CiptaMahaputra, Rahmadi;. Fraksi PDIP, terdiri dari; Ketua Fraksi Robert L.Gerung, WakilKetua Fraksi Murniaty, Sekretaris Didi Hartoyo, BendaharaMistirna Singgah, Anggora Romy Adam HMB, Timotius Mahar, H.Madiansyah, Lawin, Poetry Gita Oktanovianti;.

Dalam melaksanakan tugas fraksi diwajibkan membuat laporanuntuk masingmasing partai politik dengan tembusan disampaikankepada Ketua DPRD setiap 3 bulan sekalih. Fraksi menyusun rancangan anggaran untuk pelaksanaan tugasnyasesuai dengan kebutuhan yang selanjutnyya disampaikan kepadapimpinan DPRD. Bahwa Susunan Badan Musyawarah DPRD Kab. Kapuas, adalah;Ketua merangkap anggota H.

Fraksi Partai GOLKAR, terdiri dari; Ketua Fraksi H. Mahmud lipSyafruddin , Wakil Ketua Fraksi Algrin Gasan, Anggota H. AbdurahmanAmur, Ubay Assan, Setia Budi, Bob Dwi Cipta Mahaputra, Rahmadi;2. Fraksi PDIP, terdiri dari; Ketua Fraksi Robert L.Gerung, Wakil KetuaFraksi Murniaty, Sekretaris Didi Hartoyo, Bendahara Mistirna Singgah,Anggora Romy Adam HMB, Timotius Mahar, H. Madiansyah, Lawin,Poetry Gita Oktanovianti;3.

Dalam melaksanakan tugas fraksi diwajibkan membuat laporan untukmasingmasing partai politik dengan tembusan disampaikan kepadaKetua DPRD setiap 3 bulan sekali. Fraksi menyusun rancangan anggaran untuk pelaksanaan tugasnyasesuai dengan kebutuhan yang selanjutnyya disampaikan kepadapimpinan DPRD.3) Sedangkan tugas dan tanggung jawab badan musyawarah adalah :a.

Huruf c. menjadi anggota dan / atau pengurus partai politik; atauSESUATU TINDAK PIDANA YANG AKAN DIUKUR (perbuatan)!Huruf d. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjarapaling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan denganberencana.SARANA ATAU ALAT PENGUKUR TINDAK PIDANA ( perlakuan)!

sudah berusia 58 (lima puluh delapan) tahun, diberhentikandengan hormat.PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila :melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidanaumum;menjadi anggota dan/atau pengurus partai

Aparatur Sipil Negara (UUASN) menyebutkan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukumpenjaraataukurungan berdasarkan putusanpengadilanyang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakHal. 103 Putusan Nomor:24/G/2018/PTUN.PTKpidanakejahatan jabatanatautindakpidanakejahatanyanqg adahubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai

No. 605/ Pdt/2019/PT:DKI Nama Partai Politik yangdidirikan oleh TURUT 13.14.membangun Bangsa Indonesia yang sejahtera dan berkualitas, serta melaluipartai politik yang didirikannya sering mempertontonkan kepedulianterhadap masyarakat kecil, dengan memberikan sumbangan ambulan danbantuan kioskios kepada pedagangpedagang kecil.

Apalagi kalau disimakLirik dari Lagu Mars Partai Politik yang didirikan oleh TURUT TERGUGAT sungguh sangat menyentuh hati dan membakar semangat kebangsaan,yang selengkapnya bunyinya sebagai berikut :Lirik Lagu:Marilah Seluruh rakyat IndonesiaArahkan pandanganmu ke depanRaihlah mimpimu bagi nusa bangsaSatukan tekadmu untuk masa depanPantang menyerah itulah pedomanmuEntaskan kemiskinan citacitamuRintangan tak menggentarkan dirimuIndonesia maju sejahtera tujuanmuNyalakan api semangat perjuanganDengungkan

gema nyatakan persatuan Nama Partai Politik yangdidirikan oleh TURUTTEN MIITTIMmarT Dan TURUT TERGUGAT pun pernah mengunjungi dan memberikandukungan terhadap kegiatan olahraga dirgantara PERKUMPULANSOLOWINGS FLIGHT CLUB FEDERASI AERO SPORT INDONESIA ditanah/lahan yang berlokasi di Blok Airstrip, Kelurahan Wates Jaya,Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor tersebut; Pada saat kunjunganTURUT TERGUGAT dan beberapa orang Pengurus dan AnggotaPERKUMPULAN SOLOWINGS FLIGHT CLUB FEDERASI AERO SPORTINDONESIA

Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;atau,; d.

Prinsip kontrak partai (partycontract) yang digariskan Pasal 1340 Kitab UndangUndang HukumPerdata (KUH Perdata) yang menegaskan perjanjian hanya mengikatkepada para pihak yang membuatnya, berlaku juga dalam prosespenyelesaian perkara, hanya mengikat pihakpihak yang berperkara saja;Dari pernyataan ini sebenarnya kita dapat menyimpulkan bahwa tidakdimungkinkan apabila Pelawan (pihak ketiga) yang memiliki keberatanbahwa harta kekayaan miliknya dijadikan sita jaminan oleh Terlawan18(awalnya Tergugat)

Insentif : Rp. 1.575.000 Kontribusi Partai : Rp. 5.500.000 Arisan : Rp. 1.030.000 Yarnati : Rp. 1.000.000 Bank BPD Sulselbar : Rp. 16.607.155Jumlah Potongan : Rp. 28.271.851Sisa diterima : Rp. 1.801.145Ampra gaji tersebut akan diajukan sebagai bukti dalam perkara Aquo.Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi pada angka 2 mengenai biayakebutuhan anak sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) tidak berdasaruntuk dikabulkan dalam perkara Aquo karena jaminan anak tetap dipenuhioleh Tergugat rekonvensi termasuk

Akta Hibah termasuk Partij Acte ( Partai Akta ) artinya bahwa Aktatersebut dibuat oleh para pihak dihadapan PPAT, oleh karena ituPPAT hanya menuangkan apa yang disampaikan, dijelaskan dandiakui oleh para pihak ke dalam Akta yang dituangkan. Sejauh apayang disampaikan, dijelaskan dan diakui oleh para pihak itu tidakbertentangan dengan hukum maka PPAT boleh membuat aktanya.Kebenaran atas apa yang disampaikan oleh para pihak adalahtanggung jawab para pihak, bukan tanggung jawab PPAT.6.

., M.H. selaku Caleg DPRD KotaMakassar Dapil V dari Partai Amanat Nasional (PAN), yang padaintinya melaporkan adanya tindakan manipulasi suara berupaperubahan atas perolehan suara yang diperoleh pelapor Drs. H.Abd. Rauf Rahman, S.H., M.H. kemudian berubah menjadiperolehan suara untuk Hasanuddin Leo, S.E., Msi.

Menjadi anggota /atau Pengurus Partai Politik, atau ;d.