Ditemukan 17968 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Wakaf-
Pengadilan PA SURABAYA Perdata Agama
Register : 26-11-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 15-12-2020
Putusan PA SURABAYA Nomor 2752/Pdt.P/2020/PA.Sby
Tanggal 15 Desember 2020 — Pemohon melawan Termohon
26 — 0
  • Sistininguntuk pengurusan administrasi wakaf;Hal. 3 dari 11 Pen. No. 2752/Pdt.P/2020/PA.Sby9) Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Pemohon memohon kepadaKetua Pengadilan Agama Surabaya untuk berkenan memutus sebagaiberikut:1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon.2. Menetapkan ahli waris dari Pewaris/ Kamari Bin P. Sistiningyang meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2002 adalah:2.1 Liek Misrie alias Lik Misri Binti P.
Pengadilan PA KOTABUMI Perdata Agama Perceraian
Register : 05-09-2013 — Putus : 27-01-2014 — Upload : 19-02-2014
Putusan PA KOTABUMI Nomor 319/Pdt.G/2013/PA.Ktbm
Tanggal 27 Januari 2014 — Penggugat dan Tergugat
16 — 1
  • No. 319/Pdt.G/2013/PA.KtbmMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNo. 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang No. 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama(selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugasdan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat;d. hibah; e. wakaf
Pengadilan PA MUARA LABUH Perdata Agama
Register : 05-02-2018 — Putus : 20-02-2018 — Upload : 07-11-2018
Putusan PA MUARA LABUH Nomor 6/Pdt.P/2018/PA.ML
Tanggal 20 Februari 2018 — Pemohon melawan Termohon
34 — 1
  • maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undangundang Nomor 7Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006dengan perubahan kedua Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentangPeradilan Agama yang menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris,wasiat, hibah, wakaf
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 17-07-2014 — Putus : 11-12-2014 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 50 P/HUM/2014
Tanggal 11 Desember 2014 — PERKUMPULAN FORUM ZAKAT JAKARTA, DKK VS PRESIDEN RI;
173 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • RUMAH AMAL SALMAN ITB, LEMBAGA WAKAF ZAKATTINGKAT PROVINSI JAWA BARAT YANG BERADA DI BAWAHNAUNGAN YAYASAN PEMBINA MASJID SALMAN ITB, diwakilioleh Dr. Ir Syarif Hidayat selaku Ketua Pengurus YPM Salman ITB,beralamat di Jalan Ganesha 7, Bandung, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 346/S.8/YPM8000/VIII1435, tanggal Juni 2014;. LAZIS, YAYASAN AMALIAH ASTRA, diwakili oleh Riza Deliansyah,selaku Ketua Pengurus Harian LAZIS Amaliah Astra, beralamat diJalan Bulak Permai Nomor M7, RT/RW. 005/012, Kel.
    RUMAH AMAL SALMAN ITB, LEMBAGA WAKAF ZAKAT TINGKATPROPINSI JAWA BARAT, 6. LAZIS YAYASAN AMALIAH ASTRA, LEMBAGAAMIL ZAKAT, 7. LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAHMUHAMMADIYAH; LEMBAGA AMIL ZAKAT, 8. LEMBAGA AMIL ZAKATINFAQ DAN SHADAQAH PLN, LEMBAGA AMIL ZAKAT dalam kapasitasnyaHalaman 24 dari 31 halaman.
    RUMAH AMAL SALMAN ITB,LEMBAGA WAKAF ZAKAT TINGKAT PROPINSI JAWA BARAT, 6. LAZISYAYASAN AMALIAH ASTRA, LEMBAGA AMIL ZAKAT, 7. LEMBAGA AMILZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH MUHAMMADIYAH; LEMBAGA AMILZAKAT, 8. LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH PLN,LEMBAGA AMIL ZAKAT tersebut;Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesarRp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Kamis, tanggal 11 Desember 2014, olehDr. H.
Pengadilan PT BANTEN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 03-04-2018 — Putus : 19-03-2018 — Upload : 03-04-2018
Putusan PT BANTEN Nomor 11/PDT/2018/PT BTN
Tanggal 19 Maret 2018 — 1. Hj.HADAMAH, beralamat di jalan Ayib Usman, Kp. Kebaharan Dukuh, Rt.01 Rw.04 Kelurahan Lopang, Kecamatan Serang, Kota Serang; Selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Tergugat I; 2. NYI.SUNDAMAH, beralamat di jalan Pabuaran Kp. Kebaharan Dukuh, Rt.01 Rw.04 Kelurahan Lopang, Kecamatan Serang, Kota Serang; Selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Tergugat II; 3. H. MARWAJI, beralamat di jalan Pabuaran Kp. Kebaharan Dukuh, Rt.01 Rw.04 Kelurahan Lopang, Kecamatan Serang, Kota Serang; Selanjutnya disebut sebagai Pembanding III semula Tergugat III; 4. MUJNI, beralamat di jalan Pabuaran Kp. Kebaharan Dukuh, Rt.01 Rw.04 Kelurahan Lopang, Kecamatan Serang, Kota Serang; Selanjutnya disebut sebagai Pembanding IV semula Tergugat IV; 5. H.HASAN BASRI, beralamat di jalan Pabuaran Kp. Kebaharan Dukuh, Rt.01 Rw.04 Kelurahan Lopang, Kecamatan Serang, Kota Serang; Selanjutnya disebut sebagai Pembanding V semula Tergugat V; 6. NASRULLOH, beralamat di jalan Pabuaran Kp. Kebaharan Dukuh, Rt.01 Rw.04 Kelurahan Lopang, Kecamatan Serang, Kota Serang; Selanjutnya disebut sebagai Pembanding VI semula Tergugat VI; 7. SAHRUL, beralamat di jalan Ayib Usman, Kp. Kebaharan Dukuh, Rt.01 Rw.04 Kelurahan Lopang, Kecamatan Serang, Kota Serang; Selanjutnya disebut sebagai Pembanding VII semula Tergugat VII; Dalam hal ini Pembanding I sampai dengan Pembanding VII diwakili oleh Kuasa Hukumnya Deni Ismail Pamungkas, S.H.,M.H, Mohamad Jusuf, S.H.,LLM dan Fendi Hari Wijaya, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Deni Ismail Pamungkas & Rekan, beralamat di Griya Gemilang Sakti Blok A2/20 RT.03 RW.13, Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang, Kota Serang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juli 2017, Selanjutnya Pembanding I sampai dengan Pembanding VII disebut sebagai Para Pembanding; Melawan 1. HASURI, bertempat tinggal di Lontar Jiwantaka RT 01. RW.01, Kelurahan Lontar Baru Kecamatan Serang, Kota Serang; Selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Penggugat I; 2. JAENUL ABIDIN, bertempat tinggal di Kampung Sawah RT. 01, RW.02 Kelurahan Serdang, Kecamatan Kramat Watu, Kabupaten Serang; Selanjunya disebut sebagai Terbanding II semula Penggugat II; 3. HASUNAH, bertempat tinggal di Teluk Naga RT. 06, RW.01 Kelurahan Teluk Naga, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang; Selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Penggugat III; 4. SAHRI, bertempat tinggal di Kampung Bagawati, RT 07, RW.05 Kelurahan Kilasah, Kecamatan Kasemen, Kota Serang; Selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Penggugat IV; 5. IYUT ROFIAH, usia 34 tahun, Kebaharan, Lopang, Serang; Selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula Penggugat V; 6. M.HARIRI, lahir Serang, 01,04,1951,pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kebaharan RT 001 RW 003, Kelurahan Lopang, Kecamatan Serang, Banten; Selanjutnya disebut sebagai Terbanding VI semula Penggugat VI; Dalam hal ini Terbanding I sampai dengan Terbanding VI diwakili oleh Kuasa Hukumnya Baron Vantary Hanni, S.H. Nasir Achmad, S.H. dan Ahmad Syaiha, S.H., para Advokat pada J & A Law Office, beralamat di Taman Graha Asri Kav. F1 No.3 Desa Serang, Kec. Serang, Kota Serang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Januari 2018; Selanjutnya Terbanding I sampai dengan Terbanding VI disebut sebagai Para Terbanding semula Para Penggugat; 7. PEMPROV BANTEN Cq. WALIKOTA SERANG Cq. CAMAT SERANG Cq. LURAH LOPANG, berkedudukan di Jl.Kisahal No.47 Serang, Banten; Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat VIII; 8. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN BANTEN Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SERANG, berkedudukan di Jl.Letnan Jidun, Lontar Baru Kec.Serang, Kota Serang; Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Tergugat IX;
79 — 50
  • S.IV luas 2.940 m2 atasnama Doerahman Bin Doeladi (ditulis dengan ejaan lama) yang terletakHalaman 3 dari 33 Putusan Nomor : 11/PDT/2018/PT BTNdi Jalan Kampung Pabuaran, Desa Lopang No.3 Serang , Banten denganbatasbatas sesuai situasi dan kondisi pada tahun 1982 sebagai berikut :Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Pak AsikSebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Wakaf,Pak SakamSebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Pak.SolehSebelah Barat berbatasan dengan : Tanah JI.Kp.Pabuaran.
    Konah, H.Nawiri.e Sebelah Timur yang semula berbatasan dengan tanah Wakaf,P.Sakam , saat ini berbatasan dengan tanah H.Agus, H. Jali.e Sebelah Selatan yang semula berbatasan dengan tanah Pak Soleh,saat ini berbatasan dengan tanah sekolah SMP AlIzahe Sedangkan Sebelah Barat tidak berubah yaitu tetap berbatasandengan tanah Jl. Kp. Pabuaran..
    Bahwa sejak tahun 1973 Almarhum H.Sapri bin Dasan telah memiliki tanahaquo yang batasbatas adalah di sebelah :Utara : Tanah Ny.Umi ;Timur : Tanah Wakaf;Selatan: Tanah H.Saban;Barat : Tanah Jalan Kp.PabuaranDan saat ini letak batasbatas tanah aquo adalah sebagai berikut :Utara : Tanah Ny.Konah, H.Nawiri ;Timur : Tanah H.Agus, H.Jali ;Selatan : Sekolah SMP AlIzah ;Barat : Jalan.
Pengadilan PA TANJUNG REDEP Perdata Agama Pengesahan Nikah
Register : 30-08-2016 — Putus : 06-10-2016 — Upload : 09-10-2017
Putusan PA TANJUNG REDEP Nomor 118/Pdt.P/2016/PA.TR
Tanggal 6 Oktober 2016 — Pemohon I Pemohon II
17 — 7
  • No.118/Pdt.P/2016/PA.TRImam Syafii membenarkan kesaksian istifadhoh (bersumber dari beritayang tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian,memerdekakan budak, perwalian, diangkatnya seseorang menjadi hakim,wakaf, pengunduran diri seseorang dari hakim, nikah;Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan Pemohon Ildihubungkan dengan pembuktian terhadap perkara a quo, maka dapatditemukan fakta bahwa Pemohon dan Pemohon Il adalah sebagai suamiistri yang telah melaksanakan akad nikah secara
Pengadilan PA AMUNTAI Perdata Agama Perceraian
Register : 18-10-2013 — Putus : 10-12-2013 — Upload : 27-01-2014
Putusan PA AMUNTAI Nomor 464/Pdt.G/2013/PA.Amt
Tanggal 10 Desember 2013 — Penggugat

Tergugat
30 — 4

  • Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
Pengadilan PA TIGARAKSA Perdata Agama
Register : 27-01-2021 — Putus : 09-02-2021 — Upload : 09-02-2021
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 72/Pdt.P/2021/PA.Tgrs
Tanggal 9 Februari 2021 — Pemohon melawan Termohon
23 — 11
  • sebagaimana padadalildalil permohonan a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yangmenegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutuS dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang : (a).perkawinan, (b). waris, (Cc). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf
Pengadilan PT DENPASAR Perdata
Putus : 22-11-2018 — Upload : 27-11-2018
Putusan PT DENPASAR Nomor 150 / Pdt / 2018 / PT DPS
Tanggal 22 Nopember 2018 — DRG. MOHAMAD TAHA, dkk melawan Baharuddin, dkk
215 — 181
  • Nur mulia Bahwa yang saksi ketahui dari orang tua saksi, tanah Kampung Bugispemberian Raja PemecutanBahwa jika keterangan tersebut dikaitkan dengan buktibukti P1A(Putusan Perkara No. 148/Pdt.G/1998/PN.Dps, tanggal 4 Januari 1999), P1B(Sertifikat Tanah Wakaf No. 00002/Kel. Serangan atas nama Nazhir Masjid AsSyuhada Kampung Bugis Serangan dan nama Wakif DR. Ida CokordePemecutan, S.H.), P1C (Sertifikat Tanah Wakaf No. 00003/Kel.
    Ida Cokorde Pemecutan, S.H.) dan P1D (Sertifikat Tanah Wakaf No.00004/Kel. Serangan atas nama Nazhir Mohadi dan kawankawan dan namaWakif DR. Ida Cokorde Pemecutan, S.H.) telah sejalan bahwa tanah diKampung Bugis berasal dari pemberian Raja Badung (Raja Pemecutan)kepada Masyarakat Suku Bugis Serangan (komunal) bukan perorangan,bahkan dalam Putusan No. 148/Pdt.G/1998/PN.Dps tersebut ahli waris H.Abdulracman tidak bisa membuktikan tanah yang di Kampung Bugisyang tercatat atas nama H.
    Abdulrachman danmerupakan fakta hukum adalah: Bidang tanah Nomor 1 merupakan tanah Kuburan yang merupakanbagian tanah pemberian Raja Badung (raja Pemecutan) yangdidalamnya ada Makam Kuno Puak Matoa yang merupakan CagarBudaya sebagaimana Bukti P 43, makan umum untuk MayarakatKampung Bugis Serangan dan tanah makam tersebut juga telahditerbitkan Sertifikat Tanah Wakaf No. 00004/Kel. Serangan atas namaNazhir Mohadi dan kawankawan dan nama Wakif DR. Ida CokordePemecutan, S.H.
    PutuGede Suwitha, S.U. dalam persidangan dan Masjid tersebut sekarangsudah terbit Sertifikat Tanah Wakaf No. 00002/Kel. Serangan atas namaNazhir Masjid As Syuhada Kampung Bugis Serangan dan nama WakifDR. Ida Cokorde Pemecutan, S.H. (Bukti P1B) dan Sertifikat TanahWakaf No. 00003/Kel. Serangan atas nama Nazhir Masjid As SyuhadaKampung Bugis Serangan dan nama Wakif DR. Ilda CokordePemecutan, S.H.
    Ida Cokorde Pemecutan,S.H.), P1C (Sertifikat Tanah Wakaf No. 00003/Kel. Serangan atas namaNazhir Masjid As Syuhada Kampung Bugis Serangan dan nama Wakif DR. IdaCokorde Pemecutan, S.H.), P1D (Sertifikat Tanah Wakaf No. 00004/Kel.Serangan atas nama Nazhir Mohadi dan kawankawan dan nama Wakif DR.Ida Cokorde Pemecutan, S.H.), Bukti P53 Buku berjudul "Perahu Pinisi diPesisir Bali" penerbit Pustaka larasan, tahun 2011, Keterangan Saksi DR.
Pengadilan PN DONGGALA Perdata
Register : 18-03-2021 — Putus : 28-06-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN DONGGALA Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Dgl
Tanggal 28 Juni 2021 — Penggugat:
hj.zahra
Tergugat:
1.nurkumalasari
2.ranu
3.sonam
4.kementerian agraria dan tata ruang badan pertanahan nasional kabupaten donggala
80 — 41
  • Wakaf;f. Zakat;Infaq;= Shadagah; danHalaman 16 dari 34 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Dglparaf KM HA HAI I i. Ekonomi Syari ah.4.
    Wakaf;f. Zakat;g. Infaq;h. Shadaqgah; dani. Ekonomi Syari ah.4.
    perundangundangan, meliputisemua sengketa tentang hak milik atau hakhak yang timbul karenanya atauhakhak keperdataan lainnya;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 UndangUndangRI Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UndangUndang RI Nomor 7tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dijelaskan bahwa Pengadilan Agamabertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkaraditingkat pertama antara orangorang yang beragama islam di bidang: a.perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf
Pengadilan PN LUMAJANG Perdata
Register : 24-03-2020 — Putus : 21-10-2020 — Upload : 23-12-2020
Putusan PN LUMAJANG Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Lmj
Tanggal 21 Oktober 2020 — Penggugat:
1.SITI MUKMINA
2.ENDAH EKA ARI PRIHARTINI
3.ENDANG SULIS DWI STYOWARNI
4.DESI ARIFANTI
5.SUKARSO
6.Endang Sulis Dwi Setyowarni
Tergugat:
1.HARTOKO ALI MUCHAIBAT
2.MUHAMMAD DWI JATMIKO
3.SYAMSUL HADI
4.ENDAH SETIAWATI
5.IMRON FAUZI
138 — 64
  • Saya Terguagat V, menyatakan dengan sebenarbenarnya bahwasaya tidak pernah membeli obyek sengketa II, sengketa III, sengketa IV,sengketa V, sengketa VI, sengketa VII dan juga saya tidak pernahmenerima wakaf dari Tergugat III yang berupa obyek sengketa VII;9. Saya merasa dirugikan atas seluruh gugatan ini secara materi danimmaterial;Berdasarkan halhal dan alasanalasan diatas, Tergugat V memohonkepada ketua Pengadilan Negeri Lumajang, Cq Majlis Hakim untuk :1.
    danmenyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;Menimbang, bahwa sedangkan Pasal 49 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UndangundangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyatakan bahwaPengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf
    , zakat, infaq,shadaqgah, dan ekonomi syari'ah;Menimbang, bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 1321 K/Pdt/1993 tanggal 26 Januari 1994 Kaidah Hukum :sejak UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama berlaku,Pengadilan Negeri tidak lagi berwenang memeriksa atau mengadili perkaraperkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, serta sadaqah;Menimbang, bahwa titik singgung yurisdiksi antara Peradilan Umumdengan Peradilan Agama, disebabkan ketentuan Pasal 50 UndangUndangNomor
Pengadilan PA TIGARAKSA Perdata Agama
Register : 30-11-2016 — Putus : 17-01-2017 — Upload : 19-11-2019
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 808/Pdt.P/2016/PA.Tgrs
Tanggal 17 Januari 2017 — Pemohon melawan Termohon
17 — 8
  • plainf3fs24i aquoplainf3fs24 ; par Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yang menegaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutusdan menyelesaikan perkaraperkara ditingkat pertama antara orangorangyang beragama Islam dibidang : (a). perkawinan, (b). waris, (Cc). wasiat, (d).hibah, (e). wakaf
Pengadilan PA MUARA TEBO Perdata Agama
Register : 25-11-2019 — Putus : 12-12-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PA MUARA TEBO Nomor 0101/Pdt.P/2019/PA.Mto
Tanggal 12 Desember 2019 — Pemohon melawan Termohon
35 — 11
  • Sihombing dan Agus Priadi bin Nanang) yangberdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (syahadah alistifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fighus Sunnah yangartinya: Imam Syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab,kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnyaseorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seorang dari jabatanhakim, nikah beserta seluruh masalahnya (Fighus Sunnah
Pengadilan PA KOTABUMI Perdata Agama Perceraian
Register : 15-09-2014 — Putus : 28-01-2015 — Upload : 28-04-2015
Putusan PA KOTABUMI Nomor 350/Pdt.G/2014/PA.Ktbm
Tanggal 28 Januari 2015 — Penggugat dan Tergugat
30 — 2
  • Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undangundang No. 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang No. 50 Tahun2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
Pengadilan PA MUARA LABUH Perdata Agama
Register : 23-02-2018 — Putus : 13-03-2018 — Upload : 07-11-2018
Putusan PA MUARA LABUH Nomor 10/Pdt.P/2018/PA.ML
Tanggal 13 Maret 2018 — Pemohon melawan Termohon
40 — 1
  • bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, majelis hakimperlu mengemukakan dalil figih tentang kKedudukan keterangan saksi 1 yangberdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (Syahadah alIstifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnah yangberbunyi:Artinya : /Imam syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalahnasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian,diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf
Pengadilan PA KOTABUMI Perdata Agama Perceraian
Register : 03-08-2015 — Putus : 27-08-2015 — Upload : 31-08-2015
Putusan PA KOTABUMI Nomor 289/Pdt.G/2015/PA.Ktbm
Tanggal 27 Agustus 2015 — Pemohon dan Termohon
19 — 5
  • Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 yang dirubah dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
Pengadilan PA WONOGIRI Perdata Agama
Register : 23-10-2017 — Putus : 16-11-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PA WONOGIRI Nomor 187/Pdt.P/2017/PA.Wng
Tanggal 16 Nopember 2017 — Pemohon melawan Termohon
17 — 2
  • diterima dalammasalah pernikahan dan kematian yang oleh majelis Hakim diambil alihsebagai pendapatnya sendiri sebagaimana berikut ;Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :Glas) Abally cisil) ple Aol slg) S505 og lbly Gay ALLins) sindAN ally Vsll Giadly Ci pally Ad pucan y Lid glArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannyamembolehkan kesaksian istifadlan dalam perkawinan,Penetapan Nomor : 0187/Pdt.P/2017/PA.Wng hal 7 dari 11 halamankepemilikan, wakaf
Pengadilan PA WONOGIRI Perdata Agama
Register : 24-10-2017 — Putus : 17-11-2017 — Upload : 10-05-2019
Putusan PA WONOGIRI Nomor 244/Pdt.P/2017/PA.Wng
Tanggal 17 Nopember 2017 — Pemohon melawan Termohon
15 — 1
  • Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :Glad) dbally cts) ple Aol slg) S525 ag ldly Gag ALLind) aidAY ally Ysll Gaal g Cogally 4d pcan y Cid gl gArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannyamembolehkan kesaksian istifadlan dalam perkawinan,kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian,membebaskan perbudakan dan perwalian.2. Dr.
Pengadilan PA WONOGIRI Perdata Agama
Register : 01-11-2017 — Putus : 24-11-2017 — Upload : 10-05-2019
Putusan PA WONOGIRI Nomor 352/Pdt.P/2017/PA.Wng
Tanggal 24 Nopember 2017 — Pemohon melawan Termohon
16 — 3
  • Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :Gaal clad s elsdl) gle Lou Salat 5585 egal y Gag Allin) sindALY sll y Yall Gilly pally 48 prcan'y Lad llArtinya:"Golongan Hanabilan dan yang sependapat dengannya membolehkankesaksian istifadlah dalam perkawinan, kepemilikan, wakaf danpenggunaannya, kematian, membebaskan perbudakan danperwalian.2. Dr.
Pengadilan PA SEMARANG Perdata Agama
Register : 16-11-2020 — Putus : 18-12-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan PA SEMARANG Nomor 391/Pdt.P/2020/PA.Smg
Tanggal 18 Desember 2020 — Pemohon:
Fauzan Prisdianto Juntoro bin Supriyanto
41 — 8
  • Majelis Hakim akan mempertimbangkanterlebin dahulu tentang kewenangan absolut Peradilan Agama dalammenerima, memeriksa, dan menetapkan permohonan penetapan ahiwaris ini;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan Atas Undang UndangNomor 7 Tahun 1989 Peradilan Agama, bahwa peradilan agamamempunyai tugas dan wewenang untuk menerima, memeriksa, danmengadili perkaraperkara tertentu antara orangorang yang beragamaIslam di bidang perkawinan, kewarisan, wakaf