Ditemukan 17793 data
NORHAYATI
29 — 20
wonnnnnne Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohontersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres)Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulanakta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT
NORA MANURUNG
27 — 12
Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres)Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulanakta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan RepublikIndonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan darisubjek akta maka kepada Pemohon diperintahkan agar dalam jangkawaktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan PenetapanPengadilan Negeri
9 — 0
Selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dengan tanpahadirnya Tergugat ; === == === == 22 222Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)sebelum melakukan perceraian terlebih dahulu harus memperoleh Surat IzinUntuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang pada instansi tempatPenggugat bekerja ; Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut, Penggugat telahmenyerahkan surat Izin Untuk melakukan Perceraian yang dikeluarkan olehKepala UPT.
RISKA
30 — 18
wonnnnnne Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohontersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres)Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulanakta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT
INGGIT SUKMA HANGGASWARA
21 — 13
neewonnnnn Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohontersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres)Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulanakta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT
Trimini
21 — 15
Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk ;(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PejabatPencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta PencatatanSipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1)Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 TentangPersyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil,menyebutkan:(1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada DisdukcapilKabupaten/Kota atau UPT
ALEKSANDER
22 — 22
dikabulkan;wonnnn Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohontersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres)Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulanakta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT
10 — 0
SALINAN PUTUSANNomor : 2612/Pdt.G/2009/PA.CIp.BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama di Cilacap, yang mengadili Perkara Perdata dalam Tingkat Pertamadengan Persidangan Majlis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal diKabupaten Cilacap, yang selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT;Melawan:TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (UPT
10 — 4
Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak kandungPemohon tersebut dengan calon istrinya Bulan Oktasari binti Supu,dengan alasan bahwa Bulan Oktasari binti Supu tersebut telah hamildengan usia kandungan 6 bulan beradarkan Surat Keterangan HamilNomor 53.01/UPT PKMWTP/V/2019, yang dikeluarkan oleh Dokter UPTPuskesmas Watampone, Kecamatan Tanete Riattang Barat, KabupatenBone, pada tanggal 16 Mei 2019.5.
11 — 0
UPT PUSKESMAS Kecamatan Sekaran nomor445/205/413.102.12/2011 ternyata calon isteri anakPemohon telah positf hamil akibat hubungannya dengananak pemohon;Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidakada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimanayang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dankeduanya menyatakan persetujuannya untuk menikahsebagaimana yang dimaksud pasal 6 ayat (1) Undang UndangNomor tahun 1974 jo.
24 — 0
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak untuk dilakukan perbuatan cabul;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak HAFIS DWI ANANDA Bin SUGANDI dengan pidana penjara selama1 (satu) tahun dan 8(delapan) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung dan membayar denda sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pelatihan kerja di UPT
70 — 48
MENGADILI:
1. Menyatakan Anak Bagus Ari Prayogo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja di UPT Balai Latihan Kerja Singosari Malang
9 — 10
Fotokopi Surat Keterangan Hamil Nomor 440/394/100.02.021 tanggal 26Januari 2021 yang dikeluarkan oleh UPT BLUD Puskesmas Wonorejo KotaSamarinda yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuaidengan aslinya serta telah bermeterai cukup/dinazegelen (bukti P.4).Bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapunlagi dan mohon dijatuhkan penetapan.Bahwa tentang proses pemeriksaan di persidangan telah dicatat didalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini
14 — 16
Surat Keterangan kehamilan, tanggal 02 Mei 2018, yang dikeluarkanoleh Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Penanae Kota Bima, yang telahdimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelisdiberi tanda ( P.5);Bahwa Pemohon dalam kesimpulan menyatakan tetap dengan permohonanPemohon dan memohon penetapan;Hal. 4 dari 9 Penetapan Nomor 0126/Pdt.P/2018/PA.BmBahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala halsebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yangmerupakan
ARIEL STEYFEN SINAULAN
34 — 12
yang tercantum dalamKutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dikabulkan makaberdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 59 Ayat(1) Peraturan Presiden R.I (Perpres) Nomor 96 tahun 2018 tentangpersyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipilyang menyebutkan bahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipildilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
WARDIANTO
20 — 12
eenswonnnn Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohontersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres)Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulanakta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT
10 — 6
Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor:445.1.3/145/RSUD SIWA tanggal 28 Juni 2021, dikeluarkan oleh DinasKesehatan UPT Rumah Sakit Umum Siwa.8.4. Kutipan Akta Kelahiran Fitriani binti Dg. Salle, nomor: 7313LT100620130036 tanggal 10 Juni 2013.8.5. Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon dengan Pemohon Il.Bahwa berdasarkan alasan/dalil dalil, maka Pemohon dengan Pemohon IImemohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq.
KRISTINA ERNI
22 — 23
dikabulkan;wonnnn Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohontersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang AdministrasiKependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres)Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulanakta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT
45 — 3
/VI/2010/UPT LAB UJI NARKOBA, Tanggal 28Juni 2010.
SURYATI
54 — 23
atau pembetulansebagaimana diatur dalam Pasal 13 Kitab UndangUndang Hukum Perdatatersebut di atas hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang manadalam daerah hukumnya registerregister itu nyata telah atau sedianya harusdiselenggarakannya;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 59 Peraturan Presiden No. 96Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk DanPencatatan Sipil, dinyatakan bahwa pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukanpada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT