Ditemukan 61386 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Farmasi
Register : 04-10-2021 — Putus : 09-11-2021 — Upload : 10-11-2021
Putusan PN BANTUL Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Btl
Tanggal 9 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
NUR IKA YUTANITA, SH
Terdakwa:
DEWO BROTO bin SUPRIYANTO
2617
    1. Menyatakan Terdakwa DEWO BROTO Bin SUPRIYANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat, kemanfaatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti
    Menyatakan terdakwa DEWO BROTO Bin SUPRIYANTO. terbuktibersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidanaDengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak MemenuhiStandar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat atau Kemanfaatan danMutu, sebagaimana diatur dalam pasal 196 UndangUndang RI Nomor 36Tahun 2009 Tentang Kesehatan.2.
    Bantul atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, Dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhistandar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutusebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UndangUndangNomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
    Bahwa terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan seperti : dokter,perawat dan bidang farmasi seperti apoteker dan terdakwa bekerjasebagai tukang parkir dan terdakwa tidak ada jjin dari pihak yangberwenang untuk menjual pil warna putih berlambang Y.Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidakkeberatan;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa awalnya, saksi Setiyo Als Koko meminta terdakwa untukmencarikan
    ;Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan Pasal 98 ayat (2) danayat (3) yang pada pokoknya berbunyi:Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Btl(2) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarangmengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, danmengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;(3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan,promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harusmemenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan
    Menyatakan Terdakwa DEWO BROTO Bin SUPRIYANTO tersebutdiatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standarpersyaratan keamanan, khasiat, kemanfaatan sebagaimana dakwaanPenuntut Umum;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satujuta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka digantidengan 1 (satu) bulan kurungan;3.
Register : 09-05-2019 — Putus : 02-07-2019 — Upload : 08-07-2019
Putusan PN JOMBANG Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Jbg
Tanggal 2 Juli 2019 — Penuntut Umum:
ALI SOEGIONO, SH.
Terdakwa:
MOHAMMAD ANDRI HARIONO Bin HARMONO.
232
  • 1.Menyatakan terdakwa Mochamad Andri Hariyono bin Harmono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart keamanan dan mutu sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) DAN pidana denda sejumlah

    Mei2019 tentang penetapan hari sidang;Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM214/JOMBA/05/2019 yang padapokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan bahwa terdakwa Mochamad Andri Hariyono bin Harmono,bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkansediaan farmasi
    Jombang atau setidaktidaknya disuatutempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriHalaman 2 dari 18 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN JbgJombang, dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan dan mutu yang dilakukan terdakwa dengan carasebagai berikut : Berawal pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekira jam18.00 Wib terdakwa janjian dengan saksi Nita melalui Telepon denganmengunakan
    Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) danayat (3) ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.Unsur setiap orang ;Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam sistempertanggung jawaban pidana dalam tindak pidana umum yang diatur dalamKUHP adalah menunjuk subyek hukum orang,
    dan alatkesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkandengan Peraturan Pemerintah ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikandiatas, terungkap bahwa pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2019, jam 21.00 wibtempat di depan Inomaret masuk Desa Losari, Kecamatan Ploso, KabupatenJombang, Terdakwa ditangkap Polisi karena Terdakwa mengedarkan pil doubleL.
    Menyatakan terdakwa Mochamad Andri Hariyono bin Harmono telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanadengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhistandart keamanan dan mutu sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;2.
Register : 26-01-2021 — Putus : 28-04-2021 — Upload : 17-05-2021
Putusan PN Cikarang Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Ckr
Tanggal 28 April 2021 — SUDIARSO, SH. MH (JPU) ABDULLAH SAFI'IE Bin RAZALI ABAKAR (TERDAKWA)
5429
  • Ckr tanggal 26 Januar2021 tentang penetapan hari sidang;Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan ;Setelan mendengar keterangan Saksisaksi dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1Menyatakan Terdakwa ABDULLAH SAFIIE Bin RAZALI ABAKAR ielahterobukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindakpidana mengedarkan sediaan farmasi
    waktu dalam bulan Oktober 2020 atau setidaktidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Toko Kosmetik dan Obat yangberalamat di Jalan Inspeksi Kalimalang Rt.01/Rw.01 Desa SukadanauKecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi Jawa Barat atau sekitar tempatitu setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Cikarang Kabupaten Bekasi yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu setiap orang yang dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
    dan/atau alat kesehatan yangtidak memiliki izin edar, sebagaimana dimaksud dalam 106 ayat (1) yaitusediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatizin edar, yang dilakukan oleh terdakwa ABDULLAH SAFIIE Bin RAZALIABAKAR dengan cara sebagai berikut:= Bahwa awal mulanya berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanyaHalaman 3 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Ckrdugaan terhadap pelaku yang sering memperjualbelikan obatobatan tanpaada ijin dari pihak yang berwenang
    Apt. selaku Kepala Bidang Pengujian yangtelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sebanyak 20 (duapuluh) butir sebagai sampel, berupa tablet warna kuning berlogo MF(Hexymer) dalam bentuk tablet bulatdengan permukaan cembung dengankesimpulan hasil pemeriksaan Nomor TPP.01.01.101.1012.11.20.8083tanggal 04 Nopember 2020 adalah Positif Trihexyphenidyl HCl, olehkarena terdakwa ABDULLAH SAFIIE Bin RAZALIABAKAR ketika menjualdan mengedarkan sediaan farmasi tersebut, terdakwa tidak memiliki ijindari
    Menyatakan Terdakwa Abdullah Safiie Bin Razali Abakar tersebut diatas,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izinedar sebagaimana dalam dakwaan kesatu;Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Ckr2.
Register : 09-07-2020 — Putus : 02-09-2020 — Upload : 03-09-2020
Putusan PN Paringin Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Prn
Tanggal 2 September 2020 — Penuntut Umum:
DWI NOVANTORO,S.H.,M.H.
Terdakwa:
HADRAN YUSUF alias YUSUF bin SURYANSYAH
5119
  • MENGADILI :

    1. Menyatakan terdakwa HADRAN YUSUF ALIAS YUSUF BIN SURYANSYAH tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR sebagaimana dakwaan Alternatif ke 1 (satu) Penuntut Umum;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan
    Menyatakan terdakwa HADRAN YUSUF ALIAS YUSUF BINSURYANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edarsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UURI Nomor 36Tahun 2009 Tentang Kesehatan;2.
    YUSUF BINSURYANSYAH pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 23.00 WITAatau setidaktidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2020bertempat di aula kantor desa Halubau Utara dengan alamat Desa HalubauUtara, Rt.02, Kec.Paringin Selatan, Kab.Balangan atau setidaktidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringinyang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindakpidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
    10 butir seharga Rp.100.000,(seratus ribu rupiah) dan kepada Sdr.Jali sebanyak 2 keping/ per 10 butirseharga Rp.100.000, (Seratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkankeuntungan penjualan obat berupa pil Carnophen bila habis terjual dariSYARIPULLAH alias BANGKOK bin ARAN (Alm) sebesar Rp.50.000, (limapuluh ribu rupiah), dan keuntungan dari penjualan obat berupa pil Carnophentersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan seharihari; Bahwa akibatperbuatan terdakwa memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
    DIANA WIDIASTUTI, S.Farm, Apt, M.Sc. yang dibacakan di persidanganpada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Ahli sebagai Petugas di Seksi Inspeksi Balai Besar POM diBanjarmasin yaitu melaksanakan pengawasan pemeriksaan sarana distribusi danproduksi Obat dan Makanan; Bahwa Ahli menjelaskan bahwa obat Daftar G jenis CARNOPHEN yangdisita dari Terdakwa oleh Kepolisian adalah Carnophen/ Zenith Pharmaceuticalstersebut termasuk sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar; Bahwa obat tanpa merek yang diduga
    dan alat kesehatan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan PemerintahNo. 72 Tahun 1998 menyatakan peredaran adalah setiap kegiatan atauserangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alatkesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, ataupemindahtanganan;Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN PrnMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU No. 36 Tahun 2009menyatakan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dankosmetika
Register : 02-02-2021 — Putus : 18-03-2021 — Upload : 22-03-2021
Putusan PN MATARAM Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Mtr
Tanggal 18 Maret 2021 — Penuntut Umum:
1.FEDDY HANTYO NUGROHO, SH
2.SARI YUNI PRAMANTHI,SH.
3.PINTONO HARTOYO, SH
Terdakwa:
SAMSUL HADI ALIAS MELONG
5043
  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa Samsul Hadi alias Melong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dan psikotropika;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan
    rumah sakit denganmenggunakan surat pesanan psikotropika yang sah, yang ditandatanganiapoteker penanggungjawab untuk keperluan apotek/instalasi farmasi rumahsakit, selain itu psikotropika disimpan dalam tempat khusus dengan syarattertentu di apotek/instalasi farmasi rumah sakit, pengeluarannya juga harusmenggunakan resep dokter sedangkan terdakwa tidak memiliki latarbelakang pendidikan kefarmasian.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 62 pasal UU RI No. 5 tahun 1997
    rumah sakit denganmenggunakan surat pesanan psikotropika yang sah, yang ditandatanganiHalaman 10 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Mtrapoteker penanggungjawab untuk keperluan apotek/instalasi farmasi rumahsakit, selain itu psikotropika disimpan dalam tempat khusus dengan syarattertentu di apotek/instalasi farmasi rumah sakit, pengeluarannya juga harusmenggunakan resep dokter sedangkan terdakwa tidak memiliki latarbelakang pendidikan kefarmasian.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
    Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar dan delik percobaan;4. Unsur Secara tanpa hak;5. Unsur memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;Ad. 1.
Register : 31-01-2019 — Putus : 06-03-2019 — Upload : 17-03-2019
Putusan PN KENDAL Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Kdl
Tanggal 6 Maret 2019 — Penuntut Umum:
FITRIA IKA RAHMAWATI, S.H.
Terdakwa:
Zuhri Salafudin Alias Bajuri Bin Muh Soleh
382
    1. Menyatakan Terdakwa ZUHRI SALAFUDIN Als BAJURI Bin MUH SOLEH tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak Memenuhi Standar dan atau Persyaratan Keamanan, Khasiat atau Kemanfaatan dan Mutu ;
    2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa ZUHRI SALAFUDIN Als BAJURI Bin MUH SOLEH dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 6
    Menyatakan Terdakwa ZUHRI SALAFUDIN Als BAJURI Bin MUH SOLEHterbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksiatau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan, dan mutu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 196 Undangundang R.I Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatansesuai Surat Dakwaan kami;2.
    Brangsong Kab.Kendal atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa danmengadilinya, telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standardan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutusebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36Tahun 2009 tentang Kesehatan.
    berupaobat trinexpenedily adalah Apotik dan Pedagang besar farmasi / PBF danyang berhak menjual obat tersebut adalah yang memiliki ijin dari DinasKesehatan Kabupaten atau Kota.Bahwa perseorangan yang tidak memiliki ijin, tidak boleh mengedarkansediaan farmasi berupa obat Trihex.Bahwa mekanisme peredaran sediaan farmasi khususnya mengenaiperedaran obat trinexpenedily dari PBF sampai ke Apotik yang selanjutnya diedarkan kepada masyarakat adalah bahwa dari PBF berdasarkan Pesanandari Apotik atau kemudian
    Kendal, telah dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) danayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
    Setiap orang ;2. dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi danatau alat kesehatan, yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu ;Menimbang, bahwa terhadap masingmasing unsur tersebut secaraberturutturut akan dipertimbangkan sebagai berikut :Ad.1.
Register : 24-05-2018 — Putus : 01-08-2018 — Upload : 09-10-2018
Putusan PN SEMARANG Nomor 340/Pid.Sus/2018/PN Smg
Tanggal 1 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
Darwin Situmeang, SH
Terdakwa:
SUSILO WIDODO ALIAS GENDON bin SURATIN
599
  • MENGADILI

    1. Menyatakan terdakwa SUSILO WIDODO ALIAS GENDON bin SURATIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menjual sediaan farmasi tanpa ijin edar dan memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Psikotropika.
    Menyatakan terdakwa SUSILO WIDODO ALIAS GENDON bin SURATINterbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindakpidana mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar dan memiliki,menyimpan, dan/atau membawa Psikotropika sebagaimanaDakwaan Kesatu Pertama dan Dakwaan Kedua;2.
    Rejosari, Kec.Semarang Timur, Kota Semarang atau setidaktidaknya di suatu tempatmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yangberwenang mengadilinya, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidakmemiliki izin edar, yang dilakukan dengan cara :1. Pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2018 sekira pukul 15.30 WIB diwarung rujak pecel jl. RA.
    Rejosari, Kec.Semarang Timur, Kota Semarang atau setidaktidaknya di suatu tempatmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yangberwenang mengadilinya, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan, dan mutu, yang dilakukan dengan cara :1. Pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2018 sekira pukul 15.30 WIB diwarung rujak pecel jl. RA.
    Sedangkan konsumsi Lexzepamtanpa resep atau petunjuk dokter maka akan membahayakan karenaselain menyebabkan ketergantungan fisik dan psikologis jikadikonsumsi dalam waktu lama dan dosis besar, akan menurunkankesadaran ; Bahwa yang dimaksud mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemiliki izin edar adalah menyebarluaskan/ memindahtangankanproduk yang berupa obat, obat tradisional, dan kosmetik yang tidakterdaftar di Badan POM RI atau tidak terjamin mutu, kKeamanan danmanfaat.
    Menyatakan terdakwa SUSILO WIDODO ALIAS GENDON bin SURATIN,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Menjual sediaan farmasi tanpa ijin edar danmemiliki, menyimpan, dan/atau membawa Psikotropika.2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu. terhadap terdakwa denganpidana penjara selama 3 (tiga) Tahun, serta Pidana Denda sebesarRp.5.000.000, (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila dendatersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) Bulan.3.
Register : 13-02-2017 — Putus : 20-04-2017 — Upload : 25-10-2017
Putusan PN PAYAKUMBUH Nomor 26/Pid.Sus/2017/Pn.Pyh
Tanggal 20 April 2017 — ESI ELIA DEWI Pgl ESI
6611
  • Menyatakan Terdakwa ESI ELIA DEWI Panggilan ESI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;2.
    Bahwa obat jenis Pil Hexymer 2 Trihexiphenidyl 2 mg adalah termasukkedalam sediaan Farmasi dengan prosedur distribusi dan peredarannyadilakukan pembelian dari Insitusi yang berwenang dari Dinas Kesehatanuntuk memberikan Surat Pesanan kepada Dagang Besar Farmasi (DBF)setelah itu Dagang Besa Farmasi (DBF) meneruskan kepada penyedia(Pabrik) setelah di setujui barulah di teruskan lagi kepada Insitusi yangmemesan dan dari Insitusi yang memesan dan sampailah di InsitusiPemerintahan Dinas Kesehatan untuk
    Put No.26/Pid.Sus/2017/PN.PYH Bahwa terdakwa belum pernah bekerja di bagian Farmasi atau obat obatan ( Apotik ) karena terdakwa tidak ada keahlian dalam bidang farmasitersebut. Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari Dinas Kesehatan atau KepalaGudang Farmasi di dalam memiliki, menyimpan atau mengedarkan PilHexymer 2 Trihexyphenidyl 2 mg. Bahwa pada saat terdakwa membeli Pil jenis Hexymer kepada Pg!
    Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / ataualat kesehatan.Hal. ke 18 dari25. PutNo.26/Pid.Sus/2017/PN.PYH3. Yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan, dan mutuAd.1. Setiap orang ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal iniadalah orang sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yangdapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
    Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan:Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari subsub unsur yang bersifatalternatif, artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terpenuhi maka unsur initerpenuhi secara sah menurut hukum;Menimbang, bahwa menurut memori Van Toelichting KUHP dijelaskantebahwa Pidana pada umumnya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukanperbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui.
    Satochid Kartanegara, SH, Seseorangyang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendakiperbuatan itu, serta harus menginsyafi atau mengerti akan akibat dariperbuatannya itu.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi berdasarkanPasal 1 butir 4 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatana adalah obat, bahanobat, obat tradisional, dan kosmetika;Hal. ke 19 dari 25.
Register : 30-08-2016 — Putus : 26-09-2016 — Upload : 29-09-2016
Putusan PN Simpang Tiga Redelong Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN Str
Tanggal 26 September 2016 — HERWANSYAH Bin HERMAN
3425
  • Bahwa terdakwa perbnah memiliki Shabu dan ganja, sabu terdakwa dari Heri, sedangkanganja Terdakwa dapatkan dari Takul dengan cara membelinya; Bahwa Terdakwa membeli sabu dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh riburupiah) 1 (satu) paket, dan Terdakwa menggunakannya bersama dua orang temanterdakwa; Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum selama satu tahun pada tahun 2011 dalamperkara perkara pencurian; Bahwa terdakwa bukanlah berprofesi sebagai peneliti, petugas kesehatan, maupunpedagang besar farmasi
    Selanjutnya pasal 39 menyebutkan bahwanarkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan saranapenyimpanan sediaan farmasi pemerintah;Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan ketiga pasal di atas maka dapatlahdisimpulkan yang berhak atau yang berwenang menanam, memelihara, memiliki,menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan,industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasipemerintah yang telah
    mendapatkan izin dari menteri;Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata terdakwabukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagangbesar farmasi, maupun petugas kesehatan, dimana sewaktu ditangkap terdakwa sedangmengantongi 1 (satu) bungkusan kertas putih berisi Narkotika golongan I dalam bentuktanaman,Menimbang, bahwa oleh karena pada saat terdakwa ditangkap sedang menguasainarkotika dalam bentuk tanaman, sedangkan terdakwa tidak tergolong
    Selanjutnya pasal 39 menyebutkan bahwanarkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan saranapenyimpanan sediaan farmasi pemerintah;Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakannarkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran danpenyaluran Narkotika sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan ketiga pasal di atas makadapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai,
    atau menyediakan narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, inddustri farmasi,pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telahmendapatkan izin dari menteri;Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata terdakwabukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagangbesar farmasi, maupun petugas kesehatan, dimana sewaktu ditangkap terdakwa sedangmengantongi 1 (satu) pipa kaca bekas pakai pada salah satu ujungnya
Register : 12-09-2019 — Putus : 21-11-2019 — Upload : 29-11-2019
Putusan PN TASIKMALAYA Nomor 263/Pid.Sus/2019/PN Tsm
Tanggal 21 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
Muhammad Harun Al Rasyid,SH
Terdakwa:
ADE ARUL FIRDAUS alias JENIL bin ENDIN
5513
  • 1.Menyatakan Terdakwa Ade Arul Firdaus Alias Jenil Bin Endin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan tanpa izin edar sebagaimana dalam dakwaan Pertama Pasal 197 Jo.

    Menyatakan terdakwa ADE ARUL FAUZAN ALS JENIL BIN ENDIN,telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindakpidana MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI DAN ATAU ALATKESEHATAN TAMPA IJIN EDAR, sebagaimana diatur dan diancam pidanaPasal Kesatu Pasal 197 Jo Pasal 98 Ayat (1) UU No.36/2009 ttg Kesehatan;2.
    dan/atau alat kesehatan;Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdaoat rumusan tindak pidanayang dibuat secara alternative yakni perbuatan memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan, dimana perbuatan tersebut dilakukandengan sengaja yakni dikehendaki dan diketahui oleh Terdakwa;Menimbang, bahwa Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) tidakmemberi defines mengenai arti kesengajaan, definisi kKesengajaaan dapatdiambil dari Memorie van Toelichting (MvT) yang menyatakan kesengajaan
    Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (doluseventualis), kesengajaan ini sering Sukar untuk dibedakan dengankealpaan (culpa) yang menjadi standar kesengajaan ini adalahsejauh mana pengetahuan dan kesadaran pelaku, tentang tindakandan akibat terlarang;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesediaan farmasi adalahobat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menganalisa danmempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifisir sebagaiPerbuatan
    Yang tidak memiliki izin edar;Menimbang, bahwa kualifikasi terlarang dalam unsur ini adalahperbuatan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar;Menimbang, bahwa fakta menunjukkan Terdakwa telah terbuktimengedarkan sediaan farmasi berupa obat Trihexyphenidyl yang termasukdalam golongan sediaan farmasi dalam bentuk obat;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap,Terdakwa menjual obatobatan tersebut tanpa memilki izin dari pihak
    Menyatakan Terdakwa Ade Arul Firdaus Alias Jenil Bin Endin tersebutdiatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan tanpa izinedar sebagaimana dalam dakwaan Pertama Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1)UndangUndang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan;2.
Register : 30-09-2017 — Putus : 19-12-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan PN PELAIHARI Nomor 379/Pid.Sus/2017/PN Pli
Tanggal 19 Desember 2017 — AHMAD YUNUS Bin HUSAINI
7320
  • 2017 pagi hari sekira pukul 09.00WITA dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri;Bahwa, dari pengakuan Terdakwa, 1 (satu) dari 2 (dua) paket sabuyang dibelinya dari AGUS, sudah habis dikonsumsi sendiri disebuahrumah kosong ditengah sawah, sedangkan 1 (satu) paket sisanyaadalah yang dilempar oleh Terdakwa sebelum akhirnya Saksitemukan;Bahwa, terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urin dan hasilnyapositif mengandung Methampetamina;Bahwa, Terdakwa tidak berprofesi sebagai petugas kesehatan,pedagang besar farmasi
    , maka Terdakwaberalih membeli kepada AGUS; Putusan Perkara Pidana Nomor 379/Pid.Sus/2017/PN Pli (Narkotika) Halaman 10 dari 25e Bahwa, terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urin dan hasilnyapositif mengandung Methampetamina;e Bahwa, Terdakwa mengetahui jika membawa, memiliki ataumengkonsumsi sabusabu adalah perbuatan yang melanggar hukum;e Bahwa, Terdakwa mengkonsumsi sabusabu tidak dalam rangkamengobati suatu penyakit;e Bahwa, Terdakwa tidak berprofesi sebagai petugas kesehatan,pedagang besar farmasi
    AGUS, warga Desa Bumi Makmur, dengancara membeli seharga Rp. 400.000, (empat ratus ribu Rupiah) untuk2 (dua) paket, menggunakan uang Terdakwa sendiri;e Bahwa, 1 (satu) paket sabu lainnya sudah habis dikonsumsi olehTerdakwa;e Bahwa, sabusabu yang ditemukan pada saat penangkapanTerdakwa positif mengandung Methamphetamine;e Bahwa, Terdakwa mengetahui jika membawa, memiliki danmengkonsumsi sabusabu adalah perbuatan melanggar hukum;e Bahwa, Terdakwa tidak berprofesi petugas kesehatan, pedagangbesar farmasi
    Selanjutnya pada ketentuan Pasal 39 juga menyebutkan bahwanarkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besarfarmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah ;Menimbang, bahwa perbuatan menjual, membeli, memiliki, menyimpan,menguasai, menyediakan, menyerahkan atau bahkan menggunakan narkotikahanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran danpenyaluran Narkotika sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan ketiga Pasaldiatas maka dapatlah disimpulkan
    bahwa yang berhak atau yang berwenangmengedarkan, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai,menyediakan, menyerahkan atau bahkan menggunakan narkotika hanyalahlembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dansarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izindari Menteri Kesehatan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi; Putusan Perkara Pidana Nomor 379/Pid.Sus/2017/PN Pli (Narkotika) Halaman 15 dari 25Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan
Register : 15-02-2019 — Putus : 12-03-2019 — Upload : 22-08-2019
Putusan PN KRAKSAAN Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Krs
Tanggal 12 Maret 2019 — Penuntut Umum:
MARDIYONO SH
Terdakwa:
FUJIONO al PUJI bin TAWIL
282
    1. Menyatakan Terdakwa FUJIONO al PUJI Bin TAWIL, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 3 ( tiga ) bulan dan denda sejumlah Rp 1000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila
    (satu) buah dompet warna coklat, 1 (Satu) bungkus rokok merek surya 12 danuang tunai sebesar Rp65.000, (enam puluh lima ribu rupiah), sehigga saksiZAINOL HASAN, SH kemudian menghubungi Petugas dari Polres Probolinggountuk proses hukum selanjutnya.wonn Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian dansediaan farmasi berupa pil warna putih jenis Trihexipenidly adalah termasukobat keras yang tidak memiliki izin edar.
    dan tidak memilikikeahlian dibidang kefarmasian, serta sediaan farmasi berupa pil warna putihjenis Trihexipenidly adalah termasuk obat keras yang peredaranya harusdengan resep dokter.
    Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiatatau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat(2) dan (3) undangundang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan ;wonnnnnn === Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.
    dibidang farmasi serta tidak memiliki ijin dari Badan Pengawas obatObatan ; 222 nnn nn nnn enna nn nn nnn nn nnn nnn nnn n nnn eensnon Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka MajelisHakim berpendapat unsur ini telah terbukti ;Ad.3.
    Menyatakan Terdakwa FUJIONO al PUJI Bin TAWIL, telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja MengedarkanSediaan Farmasi Tanpa Izin Edar;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 1 (satu) tahun dan 3 ( tiga ) bulan dan denda sejumlah Rp 1000.000, (satujuta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar digantidengan pidana kurungan selama 2 (satu ) Bulan;3.
Register : 20-06-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 29-08-2019
Putusan PN NEGARA Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Nga
Tanggal 18 Juli 2019 — Penuntut Umum:
GEDION ARDANA RESWARI, SH
Terdakwa:
Ni Ketut Suarniti
4126
  • Menyatakan terdakwa NI KETUT SUARNITI bersalahmelakukan tindak pidana setiap orang yang tidak memiliki keahlian dankewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian, yang meliputipembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi,pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat,pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat sertapengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukanoleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangansesuai dengan ketentuan
    suatuwaktu dalam bulan Maret tahun 2019 atau masih dalam tahun 2019bertempat di Toko Mekar yang beralamat di dalam area Pasar TegalCangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Propinsi Ballatau setidaktidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang memeriksadan mengadili perkaranya setiap orang yang tidak memiliki keahliandan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian, yang meliputipembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi
    Sedangkan yang dimaksud dengan praktik kefarmasian adalahsebagaimana ditentukan dalam Pasal 108 UU Nomor 36 Tahun 2009 TentangKesehatan yang menyebutkan : (1) Praktik kefarmasiaan yang meliputi pembuatan termasukpengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanandan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayananinformasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harusdilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangansesuai
    dan Asisten Apoteker; Menimbang, bahwa menurutPeraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 Pasal 1 ayat 23 yaitu pada fasilitasproduksi, fasilitas distribusi atau penyaluran sediaan farmasi harus memilikiSurat Izin Kerja (SIK) dari Departemen Kesehatan;Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN.Nga.Bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 padaPasal 1 ayat 1 Pekerjaan Farmasi adalah pembuatan termasuk pengendalianmutu.
    Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan danpendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atasresep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obatdan obat tradisionalBahwa menurut UndangUndang RI Nomor 36 Tahun 2009 TentangKesehatan yang termasuk sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obattradisional dan kosmetik, sedangkan golongan obatobatan terdiri dari obatbebas, golongan obat bebas terbatas, golongan obat keras, golongan obatpsikotropika
Register : 07-08-2017 — Putus : 18-09-2017 — Upload : 16-10-2017
Putusan PN JEMBER Nomor 682/Pid.Sus/2017/PN Jmr
Tanggal 18 September 2017 — SUNARTO
313
  • Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapeutik dan NAPZANo.PW.02.3533.06.14.5500 tanggal 27 Juni 2014 perihal PetunjukTeknis Mekanisme sektor pelayanan Milik Pemerintah.Dengan adanya aturan diatas obat Dekstrometorphan sediaan tunggalyang masih beredar merupakan obat yang ilegal.Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan di saranakesehatan yang berizin di bidang farmasi sedangkan Terdakwa mengetahuijika obat jenis Tryhexyphenidil warna putin berlogo Y dan obat jenis Dextrotergolong obat
    Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan di saranakesehatan yang berizin di bidang farmasi sedangkan Terdakwa mengetahuijika obat jenis Tryhexyphenidil warna putin berlogo Y dan obat jenis Dextrotergolong obat keras dan terbatas sehingga Terdakwa dalam membeli ataumengedarkan obat jenis Tryhexyphenidil warna putih berlogo Y dan obat jenisDextro tersebut tanpa resep dokter, tanpa ada tanda bukti pembelian yangseharusnya penjualannya di Apotek dan untuk peredaran / penjualan diApotek
    Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kKemanfaatan dan mutu;3.
    Ayat (3) : Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan,promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhistandar mutu) pelayanan farmasi yang ditetapbkan dengan PeraturanPemerintah.Menimbang, bahwa sesuai faktafakta hukum yang terungkapdipersidangan yaitu Terdakwa ditangkap saksi ARIEF DWI F dan saksiBERLIYANDI Y.
    Menyatakan Terdakwa SUNARTO, terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Turut serta dengan tanpa hak sengajamengedarkan sediaan farmasi;. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUNARTO oleh karena itu denganpidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana dendatersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;.
Register : 30-10-2019 — Putus : 23-12-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan PN MALANG Nomor 569/Pid.Sus/2019/PN Mlg
Tanggal 23 Desember 2019 — Penuntut Umum:
FADJARI INDAH DP, SH
Terdakwa:
DJULIO LESMANA bin DJUARIONO
655
  • mengadili :

    1. Menyatakan Terdakwa DJULIO LESMANA BIN DJUARIONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti
    Menyatakan terdakwa DJULIO LESMANA bin DJUARIONO terbuktibersalan melakukan perbuatan pidana dengan sengaja memproduksiHalaman 1 dari 24 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2019/PN MIigatau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidakmemiliki izin edar sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasar pasal197 UU RI No.36 Th.2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam suratdakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum.2.
    Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.
    ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat,obat tradisional, dan kosmetika ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara PemeriksaanLaboratoris Krimalistik No.
    Berdasarkan perbuatan tersebut, olehkerenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat kesengajaan dalam diriTerdakwa untuk mengedarkan sedian farmasi berupa pil warna putih berlogo LL;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsurDengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar dalam pasal initerpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 UndangUndang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi
    Menyatakan Terdakwa DJULIO LESMANA BIN DJUARIONO telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANGTIDAK MEMILIKI IZIN EDAR;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp.20.000.000,(dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akandiganti dengan pidana kurangan selama 4 (empat) bulan;3.
Register : 19-02-2019 — Putus : 27-03-2019 — Upload : 08-06-2020
Putusan PN Cikarang Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Ckr
Tanggal 27 Maret 2019 — Penuntut Umum:
MIA NATALIA. SH
Terdakwa:
M. RIDWAN Alias AMBON Bin Alm HAMIDI
2422
  • Selanjutnya Pasal 39 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotikamenyebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi,pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasipemerintah;Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakan narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukankegiatan peredaran dan penyaluran Narkotika, sehingga apabila hal inidikaitkan dengan ketiga pasal tersebut diatas maka dapatlah
    disimpulkan yangberhak atau. yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakan narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi,Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Ckrpedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintahyang telah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan;Menimbang, bahwa berdasarkan = faktafakta yang terungkapdipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polres MetroBekasi diantaranya Saksi Fandi Triatmojo
    gram dan netto +0,2119 gram yang disimpan dalam bekas bungkus rokok gudang garam filter, 4(empat) buah kertas putin yang didalamnya masingmasing berisi daun ganjakering dengan bruto + 24,48 gram dan netto + 6,2801 gram dan 1 (satu) buahhandphone berikut simcard 0895801766857 ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa bekerja sebagai seorang swasta, sehinggabukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan,pedagang besar farmasi
    Selanjutnya Pasal 39 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotikamenyebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi,pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaanfarmasipemerintah;Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakan narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukankegiatan peredaran dan penyaluran Narkotika, sehingga apabila hal inidikaitkan dengan ketiga pasal tersebut diatas maka dapatlah
    disimpulkan yangberhak atau. yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasal, ataumenyediakan narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi,pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintahyang telah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polres MetroBekasi diantaranya Saksi Fandi Triatmojo dan Saksi Fahmi Adriyono pada hariMinggu tanggal 21 Oktober
Putus : 01-10-2015 — Upload : 14-11-2016
Putusan PN BLITAR Nomor 357/Pid.B/2015/PN Blt
Tanggal 1 Oktober 2015 — Puthut Bayu Bodro als. Bayu bin Sugondo
235
  • Bayu bin Sugondoterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan serta denda Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;3.
    Pilek tersebut juga menyerahkan uang sebesar Rp 20.000,(dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa;Bahwa selain terdakwa menjual tablet double kepada Pilek juga menjual kepadaAris pada hari Senin tanggal 28 Juni 2015 sekira jam 18.30 Wib di desa SambiKecamatan Ringinrejo kabupaten Kediri saat itu dijual sebanyak 80 ( delapanpuluh) butir dan dijual dengan harga Rp 50.000,( lima puluh ribu rupiah) dansisanya yang 80 ( delapan puluh) butir habis terdakwa konsumsi sendiri;Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi
    psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras;Bahwa terdakwa bukan sebagai apoteker maupun petugsa dari dinas kesehatanyang bisa dengan bebas mengedarkan tablet double L;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 197 Undang Undang Republik Indonesia No 36 tahun 2009 tentangKesehatan;Subsidair :Bahwa ia terdakwa Putut Bayu Bodro als Bayu bin Sugondosebagaimana pada waktu dan tempat dalam dakwaan Primair tersebut diatas,dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaaan farmasi
    Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Halaman 9 dari 13 HalamanPutusan Nomor 357/P!D.B/2015/PN BItAd. 1. Unsur Setiap orang;Menimbang, bahwa Pengertian setiap orang adalah siapa saja orangatau subyek hukum baik lakilaki maupun perempuan yang mampu untukmelakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dimintakanpertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut.
    Unsur Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memilikiijin edar;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi antara lain saksi BagusAbdi N dan saksi Gembong Wicaksono dan keterangan terdakwa yang salingbersesuian bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 sekira jam 22.00 Wibterdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian satrekoba polres Blitarbertempat di Dsn Nanggalan Ds Jemean Kec Ringinrejo Kab Kediri;Menimbang, bahwa sebelumnya Candra Setiawan telah diamankanoleh petugas
    Bayu bin Sugondoterbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjaraselama 7 (tujuh) bulan serta denda Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah),dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidanakurungan selama 1 (satu) bulan;3.
Register : 27-01-2016 — Putus : 10-03-2016 — Upload : 24-10-2017
Putusan PN MARTAPURA Nomor 18/Pid.Sus/2016/PN Mtp
Tanggal 10 Maret 2016 — ARBANI alias BANI bin SYAHRUDIN
928
  • Menyatakan terdakwa ARBANI alias BANI bin SYAHRUDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dalam dakwaan pertama penuntut umum;2.
    sidang dalamperkara tersebut;3.Berkas perkara dan suratsurat lain yang ada hubungannya dengan perkaraini;Setelah mendengar keterangan SaksiSaksi, Terdakwa sertamemperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa ARBANI alias BANI bin SYAHRUDIN, terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
    didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:PERTAMA:Bahwa Terdakwa ARBANI alias BANI bin SYAHRUDIN pada hari Rabutanggal 25 Nopember 2015 sekitar jam 11.00 wita atau setidaktidaknya padawaktu lain dalam bulan Nopember tahun 2015, dbertempat di rumah terdakwa diSungai Madang Desa Gudang Hirang Rt.008 Kecamatan Sungai TabukKabupaten Banjar atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, "dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
    . 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;KEDUA:Bahwa Terdakwa ARBANI alias BANI bin SYAHRUDIN pada hari Rabutanggal 25 Nopember 2015 sekitar jam 11.00 wita atau setidaktidaknya padawaktu lain dalam bulan Nopember tahun 2015, dbertempat di rumah terdakwa diSungai Madang Desa Gudang Flirang Rt.008 Kecamatan Sungai TabukKabupaten Banjar atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, "telah mencoba dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
    akan tetapi hukum pidana meiihat dan menilai dari persfektif yang berbedayakni sekedar bagaimana proses levering atas suatu barang dari seseorangkepada seseorang lainnya);Sediaan farmasi: adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;Menimbang, bahwa pada hari Rabu tangga!
    Menyatakan terdakwa ARBANI alias BANI bin SYAHRUDIN tersebutdiatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edarsebagaimana dalam dakwaan pertama penuntut umum;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,00(satujuta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayardiganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;3.
Putus : 24-10-2013 — Upload : 31-10-2013
Putusan PN KEDIRI Nomor 225/Pid.Sus/2013/PN.Kdr
Tanggal 24 Oktober 2013 — SONY WIYONO Alias SUBUR
273
  • WIB dan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 sekira pukul 07.00WIB, atau setidaktidaknya pada waktu lainnya pada bulan Juli tahun 2013, bertempat diDesa Juwet Rt/Rw 02/06, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, dimana berdasarkanketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksadan mengadilinya atau setidaktidaknya ditempat lainnya yang masih berada di daerahhukum Pengadilan Negeri Kediri, tidak memiliki keahlian dan kewenangan dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi
    DIDIKTRIATMAJI dan saksi CANDRA HERMAWAN lalu dilakukan penggeledahanditemukan 135 (seratus tiga puluh lima) butir Pil Dobel L disaku celana terdakwa.Bahwa terhadap barang bukti yang didapat dari terdakwa berdasarkanhasilpemeriksaan Labfor Cabang Surabaya, Nomor LAB:5184/NOF/2013 tanggal 14Agustus 2013 bahwa tablet tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktifTriheksifinedil HCL (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapitermasuk daftar obat keras).e Bahwa terdakwa menyimpan sediaan farmasi
    jenis pil dobel L tidak memilikikeahlian atau pendidikan khusus di bidang kefarmasian dan tidak memiliki 1jin daripihak yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi jenis pil dobel L.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196Undangundang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.ATAUKEDUABahwa terdakwa SONY WIYONO alias SUBUR pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2013sekira pukul 20.00 WIB dan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 sekira pukul 07.00 WIB,atau setidaktidaknya
    Surabaya, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistikdisimpulkan bahwa barang bukti Nomor : 6233/2013/NOF. berupa tablet wama putih logoLL tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai13efek sebagai anti perkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapitermasuk Daftar Obat Keras, barang bukti tersebut milik tersangka SONY WIYONO AliasSUBUR ;Hal tersebut menunjukkan kalau terdakwa mengedarkan pil doble L yangmerupakan sediaan farmasi
    permohonan pembebasan pembayaran biaya perkara maka terdakwaharus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amarputusan ini ;Mengingat pasal Pasal 196 UndangUndang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatanserta peraturan PerundangUndangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;MENGADILIMenyatakan terdakwa SONY WIYONO Alias SUBUR telah terbukti secara sah dan29.meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa keahlian dankewenangan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi
Putus : 13-05-2015 — Upload : 08-06-2015
Putusan PN KEDIRI Nomor 99/Pid.Sus/2015/PN Kdr
Tanggal 13 Mei 2015 — ENDRIK Alias KEKREP Bin KASIMUN
263
  • Gampengrejo, Kabupaten Kediri dimanaberdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Kediri yangberwenang memeriksa dan mengadilinya, tidak memiliki keahlian dan kewenangandengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ataupersyaratan keamanan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 (2) dan ayat(3) UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dilakukan terdakwa dengan carasebagai berikut : e Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas
    rupiah) dan yangkedua pada hari Jumat tanggal 27 Februari 2015 sebanyak 100 butir denganharga R. 50.000 , (lima puluh ribu rupiah) dirumah terdakwa ; e Bahwa terhadap barang bukti yang didapat dari terdakwa berdasarkan hasilpemeriksaan Labfor Cabang Surabaya, Nomor Lab : 1721/NOF/2014 tanggal 10Maret 2015 bahwa tablet tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktifTriheksifinedil HCL (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapitermasuk daftar obat keras) ; Bahwa terdakwa menyimpan sediaan farmasi
    jenis pil dobel L tidak memilikikeahlian atau pendidikan khusus di bidang kefarmasian dan tidak memiliki ijindari pihak yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi jenis pil dobelPerbuatan terdakwa ENDRIK alias KEKREP Bin KASIMUN sebagaimanadiatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 196 UU No. 36 tahun 2009 tentangKesehatan ; ATAU KEDUA :Bahwa terdakwa ENDRIK alias KEKREP Bin KASIMUN pada waktu dantempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu, tanpa hak melakukan penyerahanpersediaan
    Kdr.Triheksifinedil HCL ( tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapitermasuk daftar obat keras ) ; Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian atau pendidikan khusus di bidangkefarmasian dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untukmengedarkan sediaan farmasi jenis pil dobel L; Perbuatan terdakwa menyimpan obat keras daftar G jenis pil dobel L tidakmemiliki ijin dari pihak yang berwenang sebagai pedagang kecil maupunpedagang besar yang diakul; Perbuatan terdakwa memiliki pil dobel
    Sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yangtidak memenuhi standart atau persyaratan keamanan , khasiat atau kemanfaatan danmutu ;Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikapbathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakimmenyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikanadanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatutindak pidana, atau ringkasnya adalah