SUMIRIN SANGSUDIARSO merupakanPegawai Negeri Sipil pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan denganjabatan sebagai Staf UPT UI, sehingga terdakwa . Drs. H. SUMIRINSANGSUDIARSO mendapatkan fasilitas berupa 1 (satu) unit rumah dinas di JI.HOS Cokroaminoto No.41 Kec. Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan SuratKeputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 86569/A8/R/1986tentang Penunjukan Penghunian Rumah Dinas. Kemudian ketika terdakwa I.Drs. H.

O.SIMBOLON (Staf UPT Ul);3. Drs. SUMIRIN (Staf Biro Perencanaan);4. Drs. BARNAS (Kasubag Penyusunan Bag. Analis KebutuhanPerlengkapan / Biro Perlengkapan);5. ISHAK ISMA (Kasubag Pengiriman Untuk Konprensi danSeminar, bagian pengiriman dan penerimaan tenaga, BiroKerjasama Luar Negeri);6. R.A BUDI RAHAYU (Pensiunan Ditjen Dikti);7. R. SULAIMAN, SH (Kasubag Pengaturan Perizinan Dit.Gutiswa) yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan danKebudayaan tanggal 24 Nopember 1986;c.

barang bukti tersebut telah disita secara sah menuruthukum dan di persidangan telah ditunjukkan kepada para dan Terdakwa, ternyatamereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat digunakan sebagai alatbukti dalam perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan ParaTerdakwa dan surat yang diajukan di persidangan diperoleh faktafakta hukumsebagai berikut: Bahwa Terdakwa merupakan Pegawai Negeri Sipil pada DepartemenPendidikan dan Kebudayaan dengan jabatan sebagai Staf UPT

(Percobaan, Penyertaan danGabungan Tindak Pidana, cet. 1996, Penerbit UPT Penerbit UPT Penerbit Univ.Tarumanegara Jakarta, hal 67) berpendapat bahwa dalam bentuk kesadarankerjasama, tidak harus jauh sebelum dilakukan tindak pidana itu, jadi bahkan tidakadanya suatu perundingan untuk melaksanakan tindak pidana sebelumnya;Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi berupa putusan MARI dan putusanHoge Raad yakni putusan Nomor : 15/K/Kr/1970 tanggal 26 Juni 1971 (dalamperkara atas nama UDING al.

Bahwa pada sepanjang Tahun 19741975, Penggugat mengetahui adaprogram transmigrasi yang akan ditempatkan pada lokasi yang kemudiandikenal dengan Unit Pemukiman Transmigrasi (Selanjutnya disingkat UPT)Unaaha yang lokasinya berada di luar dari tanah objek sengketa dalamperkara a quo ;4.

Bahwa pada 22 Oktober 1981 mulai dilakukan pengukuran kapling lokasitransmigrasi UPT Unaaha oleh Juru Ukur yang bernama BUNTU MADIKAatas perintah Kepala Direktorat Agraria Provinsi Sulawesi Tenggara yangsaat itu dijabat oleh SOEDIRO, SH ;5.

Fotokopi sesuai dengan Aslinya Peta Kerja Penyiapan Lahan HasilTiem Inventarisasi Lokasi UPT. Unaaha, di beri tanda P 23. Fotokopi atas Fotokopi Surat Penggugat kepada Bupati KepalaDaerah TK. Il Kendari dan Ka Kantor Transmigrasi KabupatenKendari, diberitanda P34. Fotokopi atas fotokopi Surat Penggugat kepada Bupati Kepaladaerah TK. Il Kendari di beritanda P 45.

bahwa berkaitan dengan eksepsi kurang pihak paratergugat tersebut maka selanjutnya Majelis Hakim mencermati dan menelaahposita gugatan Penggugat yang mendalilkan antara lain pada pokoknyasebagai berikut ;bahwa pada tahun 1974 sampai dengan 1975 ada programtransmigrasi yang ditempatkan pada lokasi Unit ProgramTransmigrasi Unaaha yang lokasinya berada diluar tanah sengketadalam perkara a quo (halaman 2 posita gugatan);bahwa pada 22 Oktober 1981 mulai dilakukan pengukuran kapling lokasitransmigrasi UPT

Unaaha oleh Juru Ukur yang bernama BUNTUMADIKA atas perintah Kepala Direktorat Agraria Provinsi SulawesiTenggara yang saat itu dijabat oleh SOEDIRO, SH kemudian hasilpengukuran sebagaimana poin 4 gugatan ini dituangkan dalam PetaKerja Penyiapan Lahan Hasil Tim Inventarisasi Lokasi UPT Unaahayang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Departemen TransmigrasiKabupaten Kendari selaku Ketua Tim Inventarisasi, tanggal 04Desember 1981 yang menunjukkan bahwa terdapat tanah inklap seluas12 Ha berisi tanaman tumbuh

wonnnnnne Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohontersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres)Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulanakta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT

Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres)Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulanakta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan RepublikIndonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan darisubjek akta maka kepada Pemohon diperintahkan agar dalam jangkawaktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan PenetapanPengadilan Negeri

Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak kandungPemohon tersebut dengan calon istrinya Bulan Oktasari binti Supu,dengan alasan bahwa Bulan Oktasari binti Supu tersebut telah hamildengan usia kandungan 6 bulan beradarkan Surat Keterangan HamilNomor 53.01/UPT PKMWTP/V/2019, yang dikeluarkan oleh Dokter UPTPuskesmas Watampone, Kecamatan Tanete Riattang Barat, KabupatenBone, pada tanggal 16 Mei 2019.5.

UPT PUSKESMAS Kecamatan Sekaran nomor445/205/413.102.12/2011 ternyata calon isteri anakPemohon telah positf hamil akibat hubungannya dengananak pemohon;Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidakada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimanayang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dankeduanya menyatakan persetujuannya untuk menikahsebagaimana yang dimaksud pasal 6 ayat (1) Undang UndangNomor tahun 1974 jo.

SALINAN PUTUSANNomor : 2612/Pdt.G/2009/PA.CIp.BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama di Cilacap, yang mengadili Perkara Perdata dalam Tingkat Pertamadengan Persidangan Majlis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal diKabupaten Cilacap, yang selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT;Melawan:TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (UPT

Selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dengan tanpahadirnya Tergugat ; === == === == 22 222Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)sebelum melakukan perceraian terlebih dahulu harus memperoleh Surat IzinUntuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang pada instansi tempatPenggugat bekerja ; Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut, Penggugat telahmenyerahkan surat Izin Untuk melakukan Perceraian yang dikeluarkan olehKepala UPT.

dikabulkan;wonnnn Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohontersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres)Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulanakta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT

neewonnnnn Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohontersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres)Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulanakta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT

Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk ;(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PejabatPencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta PencatatanSipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1)Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 TentangPersyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil,menyebutkan:(1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada DisdukcapilKabupaten/Kota atau UPT

wonnnnnne Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohontersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres)Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulanakta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pulang Pisau untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah

bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yangberlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagaibarang bukti yang sah menurut hukum serta barang bukti mana telahdibenarkan oleh saksisaksi dan Terdakwa;Hal. 15 dari 27 Hal.Putusan No. 41/P1ID.B/2018/PN.TGTMenimbang, bahwa selain saksisaksi dan keterangan terdakwadiatas, dalam berkas perkara telah pula dilampirkan Surat Visum EtRepertum Nomor : 07/VER/PKMKr/X/2017 tanggal 29 Oktober 2017 yangdikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPT

dinyatakan patutmembayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatan tersebut, hal inidapat terlihat pada saat erdakwa hujamkan ke arah punggung korbanJAMHARI sebanyak 1 (satu) kali dan ke arah lengan tangan kiri sebanyak 1(satu) kali sampai korban JAMHARI jatuh tersungkur berlumuran darah,melihat korban JAMHARI jatuh tersungkur dan jelas dapat menyebabkankematian ;Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor :07/VER/PKMKr/X/2017 tanggal 29 Oktober 2017 yang dikeluarkan olehDinas Kesehatan UPT

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris UPT Laboratorium UjiNarkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 371 Dj/lV/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 18 April 2016, yang ditandatanganioleh Maimunah S.Si M.Si dan Rieska Dwi Widayati S.Si, M.

membakar pipet di bong kembalidengan menggunakan korek api berwarna kuning selanjutnya terdakwamenghisap sabusabu sampai dua kali hisapan setelah itu Alex menyuruhterdakwa pergi membeli minuman anggur intisari dan ketika terdakwa kembali darimembeli minuman itu terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dimana ketikaditangkap terdakwa menunjukan letak sabusabu, bong dan korek api yangmemang dipergunakan terdakwa sebelumnya tanpa jjin dari pihak yangberwenang.Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris UPT

Rat Bahwa sewaktu terjadi kecelakaan, terdakwa membawa mobil taft tersebutdengan kecepatan 40 (empat puluh) km/jam dengan mengunakanporseneling 2 (dua);" Bahwa Terdakwa dan Saksi Edi dan Saksi Iswadi meloncat dari mobilsetelah diketahui bahwa mobil tersebut tidak bisa di rem;" Bahwa terdakwa tidak memiliki kelengkapan surat berupa SIM;" Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No.348/440/VER/IV/2015,tanggal 29 April 2015 dari UPT Puskesmas Peranap yang pada pokonyamenyatakan Jonathan Alexander Marbun

Menimbang, bahwa unsur menyebabkan hilangnya nyawa seseorangdapat diartikan bahwa akibat dari perobuatan yang dilakukan oleh terdakwamenyebabkan seseorang meninggal dunia ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap di depanpersidangan, yakni dari keterangan saksisaksi, Surat, keterangan terdakwa,dan petunjuk yang di hubungkan dengan barang bukti bahwa berdasarkanberdasarkan Surat Visum Et Repertum No.348/440/VER/IV/2015, tanggal29 April 2015 dari UPT Puskesmas Peranap yang pada pokonya

Putusan No.493/Pid.Sus/2012/PN.Jkt.Sel.Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Offan Efendi Als Offan, saksiMuhammad Yusuf als Adang dan saksi Moehamad Akbar Gunapraja als Ekiditangkap oleh saksi Edi Sutanto dan saksi Citra Utama Siregar dalammelakukan percobaan atau permufakatan jahat, memiliki, menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotaris No. 54A/I/2013/UPT,LAB UJI NARKOBA tanggal 04 Januari 2013 menyimpulkan bahwabenar

Putusan No.493/Pid.Sus/2012/PN.Jkt.Sel.ditangkap oleh saksi Edi Sutanto dan saksi Citra Utama Siregar dalammelakukan percobaan atau permufakatan jahat, memiliki, menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.e Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotaris No. 54A/I/2013/UPT,LAB UJI NARKOBA tanggal 04 Januari 2013 menyimpulkan bahwabenar 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih netto0,3060 gram (nol koma tiga ribu enam puluh) gram adalah benar

Asli Surat Keterangan Kehamilan, Nomor: 440/3152/35.07.103.104/2021atas nama Elfina Arfinda, tertanggal 11 Nopember 2021, yang dibuat danditandatangani Bidan Dinas Kesehatan UPT. Puskesmas KepanjenKabupaten Malang. Bermeteri cukup ( bukti P.9);j. Asli Surat Keterangan Dokter, Nomor: 440/3155/35.07.103.104/2021 atasnama Sony Sutrisno, tertanggal 12 Nopember 2021, yang dibuat danditandatangani Dokter Pemeriksa Dinas Kesehatan UPT. PuskesmasKepanjen Kabupaten Malang.

Mulyani dan Aluh Cahaya Karmila juga telahmengakibatkan 2 (dua) orang pejalan kaki lainnya yaitu SALMIalias Inaq Dika dan anaknya yang bernama Dika mengalamilukaluka ;Bahwa berdasarkan hasil Visum et Refertum No. 800/105//2011,tertanggal 31 Mei 2011 yang dibuat oleh dokter MADE ASTUTIpada UPT. Puskesmas Mujur, Kec. Praya Timur yang melakukanpemeriksaan pada korban an.

SALMI alias Inaq Dika denganhasil pemeriksaan sbb ;e Pemeriksaan luar : Pasien datang dalam keadaan sadar,tampak luka lecet pada lengan sebelah kiri ukuran duakali satu centimeter, luka lecet pada pipi sebelah kiriukuran dua centimeter kali satucentimeter ; Pemeriksaan dalam tidakdilakukan ;Kesimpulan : Luka luka tersebut disebabkan bendatajam ;e Bahwa berdasarkan hasil Visum et = Refertum No.800/106//2011, tertanggal 31 Mei 2011 yang dibuat olehdokter MADE ASTUTI pada UPT.

Fotokopi Surat Keterangan atas nama XXXXX, Nomor XXXXX,tanggal 20 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Bidan UPT. PuskesmasMelak Kabupaten Kutai Barat, telah dinazegellen/bermaterail cukup, telahdicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P.2;3.

bahwa alasan permohonan dispensasi kawin yangdiajukan Pemohon adalah karena anak Pemohon yang bernama XXXXX telahhamil 6 (enam) bulan akibat perbuatannya dengan XXXXX, yang jika tidaksegera dinikahkan akan mengakibatkan munculnya madharat yang lebih besar,seperti tidak jelasnya secara hukum ayah dari anak yang akan dilahirkan olehXXXXX tersebut, serta dampak buruk lain yang potensial akan muncul;Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasannya tersebut, Pemohontelah mengajukan Surat Keterangan dari UPT